Xcloud.id

Topik: longsor

  • Korban Tewas akibat Bencana Aceh dan Sumatera Sudah Mencapai 990 Orang, Pengungsi 884.889 Jiwa

    Korban Tewas akibat Bencana Aceh dan Sumatera Sudah Mencapai 990 Orang, Pengungsi 884.889 Jiwa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus meningkat. Kini mendekati angka seribu orang.

    Mengacu data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (11/12), jumlah korban meninggal kini dilaporkan telah mencapai angka 990 orang.

    Update terbaru mengenai jumlah korban meninggal itu setelah pada Kamis (11/12) Tim SAR Gabungan berhasil menemukan 21 jenazah. Selain korban meninggal, ratusan orang lainnya dilaporkan masih hilang.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari menyampaikan bahwa 990 korban itu tersebar di 3 provinsi.

    Rinciannya 407 korban meninggal dunia ditemukan di Aceh, 343 korban meninggal dunia ditemukan di Sumut, dan 240 korban meninggal dunia ditemukan di Sumbar. Tidak hanya korban meninggal dunia, BNPB juga memperbarui data korban hilang. Kini angkanya sebanyak 225 orang.

    ”Untuk penambahan penemuan jasad korban yang paling banyak itu di Aceh, sebanyak 16 jiwa. Ini persisnya di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di Sumatera Utara itu bertambah 3 jiwa jasad yang ditemukan di Tapteng, Tapsel, dan Sibolga, masing-masing 1 jenazah. Kemudian di Sumatera Barat 2 jenazah dan ini masih dalam proses identifikasi,” terang Abdul Muhari.

    Informasi tersebut disampaikan oleh BNPB melalui keterangan pers yang disampaikan secara dalam jaringan (daring) oleh Abdul Muhari. Dalam kesempatan itu, dia turut membeber jumlah pengungsi saat ini. Angkanya masih sangat tinggi. Yakni sebanyak 884.889 jiwa. Sebagian besar pengsungi tersebut berada di wilayah Aceh.

  • Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

    Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kamis (11/12/2025).

    Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana siap bekerja di lapangan, mulai dari BPBD, relawan desa, dinas terkait, hingga unsur TNI dan Polri. benar-benar siap bekerja di lapangan menghadapi musim hujan 2025–2026.

    Dalam amanatnya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa tantangan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Madiun masih cukup besar. Sejumlah wilayah tercatat memiliki risiko banjir, antara lain Kecamatan Balerejo, Madiun, Wungu, dan Pilangkenceng. Sementara itu, kawasan perbukitan seperti Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dikategorikan rawan longsor.

    “BPBD bersama seluruh jajaran terkait sudah menyiapkan strategi mitigasi sejak awal. Mulai dari penguatan pos pantau, kesiapan peralatan penyelamatan, hingga penyediaan logistik emergensi,” ujar Bupati.

    Plt Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menambahkan bahwa sebanyak 30 personel inti Pasukan Reaksi Cepat (PRC) telah disiagakan dengan pembagian enam regu. Relawan desa juga disiapkan sebagai garda terdepan untuk menyampaikan perkembangan informasi cuaca maupun potensi bencana di wilayah masing-masing.

    Untuk mendukung penanganan keadaan darurat, BPBD telah menata dan menyediakan berbagai logistik, antara lain selimut, popok bayi, paket makanan, hingga perlengkapan darurat yang disesuaikan dengan jenis bencana agar distribusinya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

    Pemkab Madiun berharap kesiapsiagaan yang telah dibangun dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak saat bencana terjadi. “Semakin baik persiapan kita, semakin kecil risiko yang harus ditanggung masyarakat,” kata Boby. [rbr/suf]

  • Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Keengganan Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

    JAKARTA – Hampir seribu orang meninggal dunia dalam banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tapi pemerintah bergeming, dengan tidak menetapkan bencana nasional.

    Pemerintah disebut tidak memiliki sense of humanity karena tak juga mengeluarkan status bencana nasional atas peristiwa memilukan di sejumlah wilayah di Sumatera.

    Bahkan ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dang longsor di tiga provinsi tersebut menjadi 969 orang sampai Rabu (10/12). Sedangkan jumlah pengungsi mencapai 902 ribu orang.

    Melihat banyaknya jumlah korban dan kondisi wilayah terdampak, masyarakat mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana nasional. Usulan ini juga disampaikan hampir semua fraksi di DPR, termasuk oleh anggota Fraksi Gerindra, melalui Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

    “Saya berharap bahwa secepatnya saja ditetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Supaya pemerintah pusat bisa turun langsung menangani ini. Kalau tidak, bahaya kan,” kata Sugiat.

    Warga membersihkan rumah dari tumpukan material banjir bandang di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Senin (8/12/2025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

    Namun hingga kini pemerintah bergeming. Alih-alih menjadi darurat nasional, pemerintah hanya menyebut banjir Sumatera dan Aceh sebagai prioritas nasional.

    Bukan Musibah Alamiah

    Dosen Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Rina Mardiana mengatakan, banjir di wilayah Sumatera tidak bisa dilihat sebagai musibah alamiah.

    Rina berujar, banjir ini terjadi akibat dari serangkaian keputusan politik yang mengabaikan kajian ilmiah, menyingkirkan suara akademisi, dan menutup mata terhadap peringatan berbagai organisasi lingkungan.

    Kebijakan yang diambil tanpa basis pengetahuan, lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek dan relasi kuasa oligarki dibanding keselamatan warga. Relasi kuasa itu menegaskan bahwa pusat melihat daerah sebagai wilayah eksploitasi, bukan sebagai ruang hidup yang wajib dilindungi.

    “Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata dia.

    Rina menyesalkan sikap pemerintah yang enggan menetapkan status bencana sebagai darurat nasional. Padahal, kata dia, pemerintah mestinya tahu betul jika kas daerah menepis setelah pemangkasan dana transfer daerah.

    “Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar Rp491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” tegasnya.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam bencana ini adalah kemunculan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya air banjir.

    Kayu-kayu tersebut, disebut-sebut dari hasil penebangan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang maupun sawit. Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Mufti Barri mengatakan bencana di Aceh adalah hasil dari kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun di Sumatera. FWI mencatat, hutan Aceh menyusut sekitar 177 ribu hektare selama tujuh tahun terakhir, termasuk 16 ribu ha hilang pada 2024.

    Dikaitkan dengan Presiden

    Menanggapi desakan publik agar pemerintah menelusuri dugaan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah menindak empat perusahaan yang ia sebut berkontribusi meningkatkan tekanan ekologis di sejumlah hulu sungai di Sumatera Utara.

    Tiga dari empat perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III, dan PT North Sumatera Hydro Energy. Satu perusahaan lainnya tidak disebut Hanif. Ia juga menegaskan pihaknya belum menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika empat perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Namun Koordinator Jaringan Antitambang (Jatam) Melky Nahar menuturkan empat perusahaan yang sedang diaudit itu hanya sedikit dari korporasi di hutan-hutan Sumatera.

    Salah satu perusahaan yang kini menjadi perbincangan adalah PT Tusam Hutani Lestani yang tersebar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. korporasi dengan konsesi lahan hingga 97 ribu hektare itu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Merujuk sejumlah sumber, nama Prabowo memang tidak muncul sebagai pemilik, namun orang dekatnya terlihat jelas memiliki hubungan dengan perusahaan ini. Dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestani adalah Edhy Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menduduki jabatan tersebut sejak Agustus 2024.

    Sebelum Edhy, jabatan itu diduduki Prasetyo Hadi, yang saat ini menjabat Menteri Sektretaris Negara. Edhy Prabowo adalah eks Wakil Ketua Umum Gerindra, sedangkan Prasetyo Hadi kini mengisi posisi Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Gerindra.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf mencicipi makanan yang dimasak di dapur umum posko pengungsian bencana alam Desa Belee Panah, Bireun, Aceh, Minggu (7/12/2025). (ANTARA/Irwansyah Putra/tom)

    Isu kepemilikan Prabowo terhadap PT Tusam Hutani Lestani sudah pernah mencuat pada 2019, tepatnya saat debat kedua Pilpres. Waktu itu, petahana Joko Widodo (Jokowi) menyindir ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Jokowi menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan, dengan rincian 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

    Prabowo tidak membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan, lahan yang dimaksud merupakan hak guna usaha (HGU), yang menurutnya tetap menjadi milik negara. Prabowo juga mengaku lebih baik mengelola lahan tersebut daripada pihak asing, karena ia menganggap dirinya sebagai nasionalis dan patriot.

    Kemudian pada Pilpres 2024, giliran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengukitnya kembali. Anies menyinggung keberadaan 340 ribu hektare lahan punya Prabowo dalam debat capres, yang kembali direspons dengan pernyataan patriotisme.

    Secara keseluruhan, Jatam menyebut Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari ikut  menggerus tutupan hutan-hutan di pegunungan dan hulu sungai di Aceh sehingga akhirnya merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan. Termasuk saat hujan ekstrem melanda dampak Siklon Tropis Senyar pada November lalu. Namun Melky pesimistis penegakan hukum yang dijanjikan Menteri Lingkungan Hidup bakal berjalan sesuai harapan publik. 

    “Tidak akan leluasa melakukan penegakan hukum kalau presiden sendiri terlibat dalam konflik kepentingan yang sama,” tegas Melky.

  • Pertamina Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG ke Sumatera

    Pertamina Pastikan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG ke Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) melalui unit usaha Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak banjir di Sumatera, terutama terkait bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) meski kondisi medan di wilayah terdampak cukup sulit dilalui.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengungkap, berbagai strategi dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    Karena akses darat terbatas, Pertamina Patra Niaga juga memanfaatkan jalur laut dan udara untuk menyalurkan energi. Khusus jalur udara, perusahaan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan menggunakan pesawat perintis untuk menjangkau wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor. 

    “Kami bekerjasama baik dengan TNI, baik dengan Polri, dengan BNPB. Bahkan kami juga menggunakan pesawat perintis yang kemudian mengirimkan energi ini melalui pesawat udara,” tuturnya. 

    Ia menekankan, tantangan terbesar dalam penyaluran energi di wilayah terdampak bencana adalah kecepatan, ketepatan, dan jangkauan. Maka dari itu, diperlukan upaya khusus agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain penyaluran energi, Pertamina juga menyediakan bantuan melalui posko Pertamina Peduli yang telah dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pertamina sangat serius dan berkomitmen untuk dapat mendistribusikan BBM ke tempat-tempat di mana daerah terdampak ini sulit untuk dijangkau. Kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder,” pungkas Roberth. 

  • KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar

    KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar

    KPK Siap Bantu Dedi Mulyadi Bereskan Lahan Cegah Bencana di Jabar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – KPK mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membereskan lahan-lahan agar tidak menjadi sumber bencana banjir dan longsor di Jawa Barat.
    “Prinsipnya
    KPK
    siap membantu pemerintah
    Jawa Barat
    untuk mewujudkan Jawa Barat mengeluarkan ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, usai bertemu Dedi di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Dia menjelaskan pilihan kebijakan mengamankan lahan-lahan dari banjir dan longsor dilatarbelakangi dinamik cuaca dan lingkungan.
    “Seperti contoh yang ada di Sumtera, beliau tidak ingin terjadi di Jawa Barat,” kata Bahtiar.
    KPK sepakat dengan Dedi bahwa biaya penanganan bencana akan lebih mahal ketimbang biaya pencegahan atau mitigasi bencana.
    “Itu akan lebih mahal jika itu terjadi dibandingkan kita cegah, mungkin kita lebih murah dan lebih efisien,” kata dia.
    Gubernur
    Dedi Mulyadi
    ingin menertibkan bantaran sungai hingga lereng gunung agar tidak terjadi banjir dan longsor, serta membereskan pertambangan rawan bencana.
    “Hari ini (Kamis, 11/12), kami juga akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Merespons banjir dan longsor akhir-akhir ini, Dedi datang ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana selanjutnya, termasuk soal penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng.
    Dedi Mulyadi juga menyoroti
    alih fungsi lahan
    PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah berubah menjadi perkebunan sayur yang rawan banjir serta longsor.
    Dia ingin menanami lereng gunung dengan teh dan tanaman keras agar tidak mudah longsor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    Sosok Tagore Abubakar Bupati Bener Meriah yang Bantah Ucapan Gubernur Aceh Soal 80 Ton Bantuan Raib

    GELORA.CO – Inilah sosok Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar yang membantah kabar 80 ton bantuan untuk korban banjir di daerahnya hilang. 

    Bantahan Tagore Abubar diungkapkan menanggapi pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). 

    Sebelumnya, Mualem mengaku kecewa setelah mendapatkan kabar tentang hilangnya 80 ton bantuan di Bener Meriah. 

    Menurut Mualem, seyogyanya penyaluran logistik ke wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah sudah berjalan maksimal. Namun, prosesnya tergantung di lapangan (daerah) apakah tepat sasaran atau tidak.

    “Saya dengar berita, berita burung, ada 80 ton (bantuan) hilang entah ke mana. Kita turunkan semua di Bener Meriah, banyak donatur-donatur yang menyumbangkan, tetapi ya seperti itu, tidak tepat kepada sasaran,” katanya saat konferensi pers di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (10/12/2025) malam.

    Mualem minta kepada pihak yang ada di Bener Meriah dan semua relawan yang ada di sana agar menyalurkan bantuan tepat sasaran.

    “Kita juga mohon kepada Bapak Tagore, Bupati Bener Meriah, supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako,” ujarnya.

    Namun demikian, Mualem menyebut, dirinya akan memeriksa kembali soal kebenaran di balik kabar kehilangan tersebut.

    “Saya tidak tahu, kita cek dulu apa betul atau tidak. Yang baru dengar berita burung, tidak kita percaya kan. Nanti bersama-sama ini ada Pak Pangdam, ada Pak Polisi apakah betul atau tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Tagore Abubakar mengaku tidak mengerti dengan kata tidak adil yang disampaikan Mualem. 

    Ia menegaskan dirinya memperlakukan masyarakat Bener Meriah setara dalam menyalurkan bantuan.

    “Saya tidak mengerti maksud ‘tidak adil’. Semua sama, masyarakat Bener Meriah, bahkan masyarakat di Karang Ampar Aceh Tengah juga saya bantu, pengungsi dari Aceh Tengah yang ada di Bener Meriah juga kita bantu, apalagi masyarakat Bener Meriah. Jadi sudah adil, apa yang tidak adil? Salah ngomong dia (Mualem) kali,” kata Tagore, dihubungi melalui telepon Whatsapp, Kamis (11/12/2025).

    Tagore mengaku sedang dalam perjalanan menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi ke kampung terpencil di daerah tersebut.

    Mengenai kabar bantuan hilang, Tagore membantahnya.

    “Dikatakan ada bantuan, seperti dari beliau (Mualem), dari Bu Gubernur, waktu kita cek gak ada kita terima. Hilang atau tidak kita tidak tahu, kita telusuri dulu,” sebut Tagore.

    Ia mengungkapkan, penelusuran bantuan yang tiba di daerah itu masih terus dilakukan, untuk memastikan keberadaan logistik bagi korban bencana yang masuk melalui Bandara Rembele.

    “Karena dari Menteri Transmigrasi juga, ada 20 ton beras, tetapi belum kita terima. Apakah di Bulog, atau di mana, belum kita terima, masih diselidiki. Kita belum sempat selidiki, kita masih terus ke lapangan untuk menyalurkan logistik,” ucap Tagore.

    Sosok Tagore Abubakar

    Tagore Abubakar merupakan politisi kelahiran Takengon, Aceh Tengah pada 20 April 1954.

    Tagore Abubakar sebelumnya sudah bergelut lama di bidang politik.

    Tagore Abubakar memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Takengon.

    Lalu Tagore Abubakar melanjutkan sekolah menengah di SMP 1 Takengon dan SMA 1 Takengon.

    Kemudian Tagore Abubakar melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara lulus pada 1972.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Tagore Abubakar sempat menjadi Kepala UPP PJM Seulimum Aceh Besar pada 1975.

    Kemudian dirinya juga pernah menjabat sebagai kepala UPP ITR Blangkejeren pada 1986.

    Tagore Abubakar juga pernah menjabat sebagai koordinator OPSUS Gelora Pertanian BANPRES, Blangkejeren.

    Kemudian dirinya kembali ke Aceh Tengah dan menjabat sebagai Kasi Usaha Tani di Dinas Perkebunan Cabang V Aceh Tengah pada 1988.

    Lalu sebagai Sekretaris Korpri Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1988.

    Jabatan terakhir sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai Kepala Cabang V Dinas Perkebunan Takengon pada 1993.

    Bertahun-tahun Tagore Abubakar juga sempat menjabat sebagai Kepala Cabang Perkebunan hingga 1999.

    Kemudian sejak saat itu Tagore Abubakar memutuskan untuk terjun ke dunia politik.

    Karier politiknya pun cukup mentereng, buktinya pada 1999-2004 dirinya menjabat sebagai wakil ketua DPRD Aceh Tengah.

    Lalu pada 2004-2007 Tagore Abubakar menjabat sebagai Ketua DPRD Bener Meriah.

    Kemudian pada 2007, Tagore Abubakar melebarkan sayap dengan menjadi Bupati Bener Meriah hingga 2012.

    Selepas jabatan tersebut, Tagore Abubakar melangkah ke tingkat nasional dengan menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil II Aceh periode 2014-2019.

    Sempat beberapa tahun vakum dari dunia politik, Tagore Abubakar kembali terpilih menjadi bupati Bener Meriah periode 2025-2030.

    Riwayat Organisasi

    Wakil Ketua GMNI Aceh Tengah (1975–1983)

    Wakil Ketua HKTI Aceh Tengah (1980–1983)

    Ketua KGAAT Aceh Tengah (1982–1983)

    Wakil Ketua DPD II KNPI (1989–1992)

    Ketua PPM (1993–1998)

    Wakil Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1993–1998)

    Ketua DPD Golkar Aceh Tengah (1998–2013)

    Ketua Perkemi Bener Meriah (2006–2011)

    Pembina Himabiah (2004–2008)

    Ketua KONI (periode tidak disebutkan)

    Ketua Dewan Adat Gayo (sampai sekarang)

    Diapresiasi Presiden Prabowo

    Sebelumnya, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga mendapat apresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di kabupatennya masing-masing.

    Presiden Prabowo sampai menelpon dua bupati itu saat rapat terbatas (ratas) dengan kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Terima kasih pengabdianmu, tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama ya,” ujar Prabowo kepada BUpati Aceh Tengah dan Bupati Bener Meriah.

    Meski sambungan panggilan video beberapa kali tersendat, Prabowo kembali mengucapkan terima kasih serta berjanji akan berkunjung ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Saya datang, saya mau nengok kalian, saya mau lihat muka-muka kalian. Terima kasih,” ujar Prabowo.

    Baca juga: Ancaman Sanksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang Umroh saat Bencana, Prabowo: Copot, Desersi Itu

    Sementara itu, Haili dalam panggilan video menyatakan akan menunggu kehadiran Prabowo di Aceh Tengah.

    “Kita kuat, Pak Presiden. Kita tunggu di Aceh Tengah, Pak,” kata Haili.

    Sikap Prabowo ini berbeda ketika menyinggung sosok bupati yang justru meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. 

    Prabowo tidak langsung menyebut nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, namun ucapannya diduga ditujukan untuk Mirwan MS. 

    Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. 

    Dia kemudian menegaskan bahwa para bupati memang dipilih agar menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.

    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.

    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.  

    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.

    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.

    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.

    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.

    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.

    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.

    Diberitakan sebelumnya, Mirwan memilih melaksanakan ibadah umroh, saat wilayahnya masih terendam banjir dan longsor.

    Hal ini diketahui dari foto-foto yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya itu pun viral di media sosial. 

    Dari foto-foto itu terlihat Mirwan MS umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan. 

    Disebutkan Mirwan M.S berangkat umrah pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

  • 112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

    112.551 Rumah Rusak Imbas Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mencatat sebanyak 112.551 unit rumah di Sumatera mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor. Kerusakan rumah tersebut tersebar dalam empat kategori yaitu rusak ringan, sedang, berat, hingga hanyut terbawa arus.

    “Sekitar 112.000 unit rumah yang terdampak di tiga provinsi statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hanyut,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

    Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per Kamis (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, Aceh menjadi wilayah dengan rumah rusak terbanyak, yaitu 74.942 unit dengan rincian sebagai berikut: 

    Rusak ringan: 26.490 unit.Rusak sedang: 14.974 unit.Rusak berat: 32.050 unit.Hanyut: 1.428 unit.

    Sumatera Utara, terdapat 28.622 unit rumah terdampak dengan rincian sebagai berikut:

    Rusak ringan: 19.528 unit.Rusak sedang: 3.895 unit.Rusak berat: 4.277 unit.Hanyut: 922 unit.

    Sementara di Sumatera Barat, sebanyak 8.987 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian sebagai berikut:

    Rusak ringan: 5.435 unit.Rusak sedang: 1.113 unit.Rusak berat: 1.753 unit.Hanyut: 686 unit.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, rumah dengan kategori rusak berat sedang dipertimbangkan apakah akan dibangun ulang atau direnovasi. Sementara rumah rusak ringan dipastikan akan melalui proses perbaikan. Namun, untuk saat ini pemerintah belum dapat menyampaikan estimasi anggaran penanganan karena masih menghitung berbagai variabel penting.

    “Itu tadi yang dampak kerusakannya berat, sedang, tergantung lokasi juga karena membangun di daerah yang berat logistiknya. Variabelnya banyak,” kata Ara.

    “Kami mesti hitung kan biaya logistiknya sama biaya transportasinya, makanya sabar. Kami tidak mau ngomong yang cepat, tetapi salah. Lebih baik didalami benar-benar dahulu, sehingga pernyataannya itu benar,” lanjutnya. 

    Sebagai informasi, Kementerian PKP saat ini sudah menyiapkan rumah instan sederhana sehat (Risha) untuk dibangun di wilayah terdampak banjir Sumatera. Proyek Risha membutuhkan lahan minimal 60 meter persegi dan menggunakan teknologi yang memungkinkan pembangunan lebih cepat, efisien, serta kokoh.

    Selain hunian, pemerintah juga tengah menyiapkan pemulihan fasilitas publik, termasuk masjid, jalan lingkungan, serta ruang bermain anak.

  • Waspada, Ancaman PTSD Mengintai Korban Bencana Alam

    Waspada, Ancaman PTSD Mengintai Korban Bencana Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh tidak hanya membuat para korban terdampak kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga. Bencana alam juga meninggalkan dampak psikologis terhadap para korban. 

    Mengutip laman resmi Universitas Indonesia, salah satu gejala gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan pada korban bencana alam adalah stres pascatrauma atau post-traumatic stress disorder (PTSD). Meski bantuan logistik terus berdatangan, dampak yang paling sulit dipulihkan bagi banyak korban bencana alam justru adalah trauma PTSD yang perlahan bisa menggerogoti kehidupan sehari-hari para korban. 

    Definisi PTSD

    Gangguan stres pascatrauma adalah kondisi kesehatan mental yang disebabkan oleh peristiwa yang sangat menegangkan atau menakutkan baik sebagai korban yang mengalami peristiwa tersebut atau hanya melihat sebagai saksi kejadian. Orang yang terserang PTSD umumnya akan mengalami gejala umum seperti ingatan buruk yang suka teringat kembali, mimpi buruk, kecemasan parah, dan pikiran yang tidak terkendali tentang peristiwa tersebut.

    Mengutip Mayo Clinic, Kamis (11/12/2025) sebagian besar orang yang mengalami peristiwa traumatis mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dan mengatasi traumanya untuk sementara waktu. Namun, seiring waktu dan dengan menjaga diri dengan baik, mereka biasanya akan membaik. 

    Ribuan korban banjir bandang di Aceh Utara mengungsi sepekan lebih di tenda darurat kawasan kebun sawit. – (Beritasatu.com/Muzakir)

    Jika gejalanya memburuk, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan memengaruhi kemampuan orang tersebut untuk berfungsi sehari-hari, maka individu tersebut kemungkinan mengalami PTSD. Inilah kenapa setelah gejala PTSD muncul, penanganan yang tepat sangat penting untuk meredakan gejala dan membantu orang dengan PTSD bisa kembali pulih dan berfungsi lebih baik.

    Gejala

    Gejala gangguan stres pascatrauma dapat dimulai dalam tiga bulan pertama setelah peristiwa traumatis terjadi. Namun, patut diingat terkadang gejalanya mungkin tidak muncul hingga bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. 

    Gejala ini berlangsung lebih dari satu bulan dan menyebabkan masalah serius bagi orang yang mengalaminya, mulai dari bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain, hingga ke pekerjaan. Gejala PTSD dapat memengaruhi kemampuan orang yang mengalaminya untuk melakukan tugas-tugas hariannya seperti biasa. Secara umum, gejala PTSD dikelompokkan menjadi empat jenis. Pertama ingatan yang mengganggu, menghindari, pemikiran negatif dan suasana hati, dan perubahan dalam reaksi fisik dan emosional. Gejala dapat bervariasi dari waktu ke waktu atau bervariasi dari orang ke orang.

    Gejala Tipe 1: Gejala yang Menganggu 

    Gejala ingatan yang mengganggu dapat meliputi, mengingat memori menyedihkan tentang peristiwa traumatis yang muncul berulang kali yang mana hal tersebut termasuk memori yang tidak diinginkan

    Mengalami kembali peristiwa traumatis seolah-olah terjadi lagi, juga dikenal sebagai kilas balik.Kerap mengalami mimpi buruk atau mimpi menakutkan tentang peristiwa traumatis.Ada tekanan emosional yang parah atau reaksi fisik terhadap sesuatu yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.Gejala Tipe 2: Selalu MenghindarBerusaha keras untuk tidak memikirkan atau membicarakan peristiwa traumatis.Menjauhi tempat, aktivitas, atau sosok yang mengingatkan pada peristiwa traumatis.Gejala Tipe 3: Perubahan Negatif Pikiran negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia.Timbul perasaan emosi bersifat negatif yang berkelanjutan seperti rasa takut, menyalahkan, rasa bersalah, marah, atau malu.Ada masalah ingatan, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis yang dialami atau dilihat. Merasa terasing dari keluarga dan teman.Tidak tertarik pada aktivitas yang pernah dinikmati sebelumnya.Kesulitan merasakan emosi positif.Mati rasa secara emosional.Gejala Tipe 4: Perubahan Reaksi Fisik dan EmosionalMudah terkejut. Gampang merasa ketakutan.Selalu waspada terhadap bahaya.Melakukan perilaku merusak diri sendiri, seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat.Kesulitan tidur.Susah berkonsentrasi.Gampang kesal, amarah yang meleda-ledak, atau perilaku agresif.Reaksi fisik meliputi berkeringat, napas tersengal-sengal, detak jantung cepat, atau tubuh gemetar.Untuk anak-anak berusia 6 tahun ke bawah, gejalanya meliputi mengulang kembali peristiwa traumatis atau aspek-aspek peristiwa traumatis. Mimpi menakutkan yang mungkin atau mungkin tidak termasuk aspek-aspek peristiwa traumatis.Kegiatan trauma healing untuk anak-anak di Kota Padang, yang menjadi korban bencana banjir Sumatera. – (Beritasatu.com/Delfi Neski)

    Gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat berubah-ubah intensitasnya seiring waktu. Kondisi ini kerap memburuk ketika seseorang berada dalam situasi yang memicu stres atau berhadapan dengan hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatis. Faktor pemicu bisa muncul pada momen tertentu, termasuk pada waktu yang sama setiap tahun ketika kejadian traumatis itu pernah terjadi.

    Beberapa penyintas melaporkan gejala yang muncul kembali hanya karena pemicu sederhana. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami peperangaan dapat kembali mengingat kejadian itu ketika mendengar suara knalpot mobil. Begitu pula dengan korban kekerasan seksual, yang bisa merasa kewalahan saat melihat laporan berita mengenai kasus serupa.

    Kapan Harus Mencari Pertolongan

    Para ahli kesehatan jiwa menyarankan agar segera mencari bantuan profesional apabila pikiran atau perasaan yang mengganggu terkait peristiwa traumatis berlangsung lebih dari satu bulan, terutama jika gejalanya semakin berat. 

    Salah satu alarm paling serius adalah munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Dalam situasi seperti ini, bantuan harus dicari secepat mungkin. Hal ini berlaku bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga jika Anda melihat seseorang yang dikenal memiliki pikiran untuk bunuh diri, segera cari pertolongan dengan menghubungi pihak keluarga atau teman dekat, pemuka agama, atau hotline layanan pencegahan bunuh diri.

    Penyebab PTSD

    Gangguan stres pascatrauma (PTSD) seseorang bisa dipicu karena mengalami, menyaksikan, atau mengetahui peristiwa yang melibatkan kematian, ancaman kematian, cedera serius, atau pelecehan seksual. 

    Seperti halnya banyak gangguan kesehatan mental, PTSD diduga muncul akibat berbagai faktor. Beberapa di antaranya meliputi:

    Pengalaman traumatis yang sangat menegangkan termasuk jumlah serta tingkat keparahan trauma yang pernah dialami.Risiko kesehatan mental yang diwariskan seperti riwayat keluarga yang mengalami kecemasan atau depresi.Ciri kepribadian yang bersifat bawaan atau temperamen seseorang.Cara otak mengatur zat kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respons terhadap stres.

    Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap PTSD setelah menghadapi peristiwa traumatis.

    Gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia. Namun, risiko seseorang untuk mengembangkan PTSD dapat meningkat setelah mengalami peristiwa traumatis tertentu. Risiko tersebut bertambah besar jika orang tersebut mengalami trauma yang sangat parah, cedera fisik saat kejadian, atau pernah mengalami trauma masa kanak-kanak, seperti pelecehan. 

    Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko PTSD antara lain:

    Memiliki pekerjaan yang membuat seseorang sering terpapar peristiwa traumatis, seperti anggota militer atau petugas pertolongan pertama.Mengalami gangguan kesehatan mental lain, seperti kecemasan atau depresi.Konsumsi alkohol berlebihan atau penyalahgunaan narkoba.Tidak mendapat dukungan emosional yang kuat dari keluarga atau teman.Memiliki kerabat sedarah dengan gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD atau depresi.Zaskia Adya Mecca turun langsung menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. – (Instagram.com/@zaskiadyamecca)Faktor Risiko

    Sejumlah peristiwa traumatis dapat memicu munculnya PTSD, di antaranya:

    Peperangan Pelecehan fisik saat masa kecilKekerasan seksual.Penyerangan fisik.Ancaman dengan senjata.Kecelakaan.

    Selain itu, berbagai kejadian ekstrem lainnya juga dapat menyebabkan PTSD, seperti kebakaran, bencana alam, perampokan, pencurian, kecelakaan pesawat, penyiksaan, penculikan, diagnosis medis yang mengancam jiwa, serangan teroris, dan peristiwa mengancam nyawa lainnya.

    Komplikasi PTSD

    PTSD dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, hingga kesehatan fisik dan kemampuan menikmati aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan mental lain, seperti:

    Depresi dan gangguan kecemasan.Penyalahgunaan narkoba atau alkohol.Pikiran atau upaya bunuh diri.

    Pemahaman mengenai faktor risiko dan dampak PTSD penting untuk mendorong deteksi dini dan perawatan yang tepat bagi para penyintas trauma.

    Pencegahan

    Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang awalnya mengalami gejala mirip PTSD, seperti tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Rasa takut, kecemasan, kemarahan, depresi, dan rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. 

    Mendapatkan bantuan dan dukungan sejak dini bisa mencegah gejala stres biasa berkembang menjadi kondisi yang lebih berat, termasuk PTSD. Dukungan tersebut bisa berupa bantuan dari keluarga atau teman yang bersedia mendengarkan cerita dan memberikan kenyamanan. 

    Selain itu, mendapatkan penanganan dari profesional kesehatan mental melalui terapi singkat juga dapat membantu proses pemulihan. Dukungan sosial yang kuat sangat penting untuk mencegah seseorang beralih pada cara mengatasi masalah yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau narkoba.

  • Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara disebut karena adanya eksploitasi lahan hutan, yang mengakibatkan daerah serapan air berkurang.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pun menurunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor tersebut.

    “Para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu menyusun desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terkait dengan yang disebut point source, alam ini ada dua kategori: point source dan non-point source,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    “Point source berasal dari unit usaha yang dikontrol oleh KLH, sedangkan non-point source dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.

    Untuk point source, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi semua persetujuan lingkungan dan dokumen terkait agar sesuai dengan garis dasar hujan di Indonesia.

    “Baseline hujan kita meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu Sumatera bagian utara memiliki curah hujan rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi jika dibagi sekitar 8 mm per hari, Sumatera Utara mengalami hujan 450 mm dalam 3 hari, atau 18 kali dari kondisi normal,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

    Konstruksi tersebut harus dicantumkan dalam dokumen persetujuan lingkungan, termasuk bagi para pemilik konsesi. Jika dokumen yang memuat ketentuan lingkungan dinilai tidak memungkinkan, KLH akan tegas mencabut izinnya.

    Menteri Hanif menambahkan, ada delapan perusahaan yang sudah diperintahkan melakukan audit lingkungan karena sebagian besar berlokasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap tanah yang tidak terlalu luas dan termasuk kawasan dilindungi.

    Menurutnya, pihaknya sudah menerapkan dua langkah untuk memitigasi bencana tersebut. Pertama, menghentikan kegiatan dan melakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai.

    Sementara yang kedua, yakni menurunkan tim untuk kajian lingkungan terkait tingkat kerusakan dan biaya pemulihan. “Jika memang berat dan ada unsur pengadilan, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” jelas Hanif.

  • Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun

    Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun

    Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merelokasi penduduk bantaran Sungai Citarum dan menyiapkan hunian kontrakan untuk setahun.
    “Kita kontrakin aja dulu rumah selama setahun,” kata Dedi di Gedung Merah Putih
    KPK
    , Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Merespons banjir dan longsor akhir-akhir ini, Dedi datang ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana selanjutnya, termasuk soal penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng.
    Dedi menjanjikan titik relokasi bagi penduduk bantaran sungai yang dipindah, maka kontrakan itu hanya tempat sementara.
    “Mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka,” kata Dedi.
    Banjir hingga longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar, pada 4 Desember 2025.
    Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor mulai 6-19 Desember 2025.

    Dedi Mulyadi
    mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di lima daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Cimahi.
    Dalam SE tersebut, dia menghentikan secara sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.