Topik: longsor

Detik-detik Pondasi Talud Timpa Rumah Warga di Banyumas, Begini Kondisi Korban

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Talud longsor timpa rumah warga terjadi di Desa Cilangkap, Kecanatan Gumelar Kabupaten Banyumas, Kamis (6/3/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

Talud sepanjang 20 meter dan tinggi 5 meter menimpa rumah di bawahnya.

Rumah warga yang terdampak adalah milik Kustono (55) warga Desa Cilangkap RT 2 RW 5, Kec Gumelar, Kab Banyumas.

Pondasi rumah Kustono inilah yang longsor dan timpa dua rumah dibawahnya.

Dia mengalami kerugian mencapai Rp60 juta.

Kemudian rumah dari Kasno Puryanto (54) selaku ketua RT 2 RW 5 yang mengalami kerugian Rp100 juta karena rumah permanen ukuran 8,5 x 16 miliknya terkena longsoran.

Kemudian milik Suwigyo (70) mengalami rugi Rp40 juta karena bagian dapur ukuran 5 x7 meter miliknya juga terkena.

Adapun total keseluruhan kerugian ditaksir Rp200 juta.

Camat Gumelar, Diah Rapitasari, mengatakan adapun kronologis kejadian pada Kamis pukul 14.00 WIB di wilayah Kecamatan Gumelar terjadi hujan angin disertai petir dengan intensitas cukup tinggi.

“Sekira pukul 16.30 WIB pondasi rumah milik Kustono (55) mengalami longsor yang menimpa rumah milik Kasno Puryanto (54) dan Suwigyo(70) di bagian belakang rumah,” jelasnya kepada Tribunbanyumas.com.

Ada saksi yang mendengar suara dari pondasi yang roboh kemudian keluar rumah melihat Rumah bagian belakang 2 ( dua) rumah tertimpa pondasi.

Selanjutnya saksi satu memanggil saksi untuk melaporkan ke ketua RT 2, Rinto (48) melaporkan ketua RT 02 kejadian pondasi roboh ke Pemdes, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Adapun tindakan yang diambil babinsa, Bhabinkamtibmas, Kasi Trantib dan Pemdes mendatangi TKP.

Kejadian itu dipengaruhi curah hujan yang tinggi, ditanbah dengan wilayah permukiman lereng atau pegunungan dan kontur tanah labil.

“Kita menghimbau warga masyarakat agar berhati – hati dan waspada adanya longsor susulan,” imbuhnya.(jti)

07/03/2025 10:21
Longsor di Kabupaten Sukabumi, 1 Meninggal Dunia, 5 Orang Masih Hilang

Berdasarkan data dari laman BPBD Jabar per 5 Maret 2025, tercatat jumlah bencana pada periode 1 Januari-5 Maret 2025 total mencapai 285 kejadian.Terdiri dari 140 cuaca ekstrem, 81 tanah longsor dan 64 kejadian banjir.

Dampaknya 263.881 orang jadi penyitas dan seorang meninggal dunia. Selain itu sebnayak 50.432 bangunan terendam, 1.136 bangunan rusak ringan, 632 rusak sedang dan 245 rusak berat.

Kota Bogor menempati urutan pertama jumlah kejadian bencana paling tinggi di Provinsi Jabar dengan total 54 kejadian dengan rincian lima kejadian banjir, 13 tanah longsor dan 34 cuaca ektrem.

Disusul oleh Kabupaten Karawang dengan total 41 kejadian bencana alam dengan rincian delapan kejadian banjir, 2 tanah longsor dan 31 cuaca ektrem.

Diurutan ke tiga ada Kabupaten Bandung Barat dengan total 19 kejadian bencana alam dengan rincian sekali kejadian banjir, 6 tanah longsor dan 12 cuaca ektrem.

Sementara untuk Kabupaten Ciamis total 14 kejadian bencana alam dengan rincian sekali kejadian banjir, 7 tanah longsor dan 6 cuaca ektrem serta Kabupaten Majalengka total 14 kejadian bencana alam dengan rincian tiga kejadian banjir, 8 tanah longsor dan tiga cuaca ekstrem.

07/03/2025 08:49
7 Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar… Bandung

Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kawasan
Puncak
, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Dedi berkunjung bersama sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Dedi dalam tinjauannya, melihat kondisi kawasan Puncak dan sekitarnya. Ia sempat tampak menyeka air mata menganggap parahnya kondisi di Puncak.
Ia terlihat kaget saat melihat adanya jembatan gantung yang dibangun untuk ekowisata Eiger Advanture Land di kaki Gunung Gede Pangrango, Megamendung.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.
Eiger Adventure Land ini termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
“Nggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.
Dedi kemudian bertanya pada pejabat Kabupaten Bogor yang hadir.
“Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.
Mendengar hal itu, Dedi langsung menanyakan kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto.

Ia meminta Rudy mengevaluasi izin pembangunan Eiger Advanture Land.
Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi ke petugas LH.
“Itu kan sudah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan),” tambah Dedi.
Sementara Menteri Hanif mengatakan bahwa tindakan penyegelan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), Eiger Adventure Land, Megamendung.
Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.
Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.
Kunjungan ini dilakukan setelah terjadinya banjir bandang parah di Cisarua, Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025) malam. Banjir itu mengakibatkan satu orang meninggal dan puluhan rumah rusak.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 07:21
Banjir dan Longsor Terjang Sukabumi, Jalur Wisata Simpenan-Kiaradua Lumpuh Bandung 7 Maret 2025

Banjir dan Longsor Terjang Sukabumi, Jalur Wisata Simpenan-Kiaradua Lumpuh
Editor
SUKABUMI, KOMPAS.com
– Banjir dan longsor melanda jalur wisata Simpenan-Kiaradua di Kampung Cimapag, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (6/3/2025).
Bencana hidrometeorologi ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Sukabumi sepanjang hari.
“Jalan Simpenan-Kiaradua yang berada di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan tidak bisa dilalui kendaraan karena beberapa titik ruas jalan tertimbun longsor dan terendam banjir,” ungkap Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Fajar Yanuar, saat dikonfirmasi di Sukabumi, Kamis, seperti dikutip dari
Antara
.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa bencana tanah longsor di Jalan Simpenan-Kiaradua terjadi sekitar pukul 20.30 WIB.
Di beberapa titik,
kendaraan terjebak
akibat banjir dan longsor dari kedua arah.
Namun, hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban luka atau jiwa akibat kejadian ini.

Polisi sempat menutup sementara jalan Simpenan-Kiaradua dengan memasang papan imbauan di Jalan Bagbagan untuk mencegah kendaraan menerobos ruas jalan yang terhalang.
Sejumlah personel Satlantas Polres Sukabumi dikerahkan untuk mengatur lalu lintas dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat, agar air hujan tidak menggenangi jalan raya.
Yanuar mengimbau pengendara yang akan melintas di ruas jalan tersebut agar mencari jalur alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan.
“Demi keselamatan masyarakat, khususnya pengendara, kami melakukan pengalihan arus lalu lintas yang hendak melintas jalan Simpenan-Kiaradua untuk mencari jalur alternatif,” katanya.
Ia juga menyarankan beberapa jalur alternatif yang dapat digunakan pengendara, baik dari arah Simpenan menuju Kiaradua maupun Kiaradua menuju Palabuhanratu, seperti jalur Nyalindung, Cikembar, dan Warungkiara.
Yanuar menambahkan, pengendara yang hendak melewati jalur tersebut harus tetap waspada dan tidak memaksakan diri melintas, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan jalur alternatif.
“Alangkah baiknya mereka beristirahat di tempat yang aman dan tidak memaksakan diri melewati jalur tersebut,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 06:27
Cuaca Hari Ini Jumat 7 Maret 2025: Jabodetabek Akan Berawan pada Pagi Hari – Page 3

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, operasi modifikasi cuaca pada Rabu, 5 Maret 2025, akan difokuskan di wilayah Jawa Barat.

Pasalnya, kata dia, hujan yang turun di Jawa Barat dapat mengalir ke hilir yang dapat menjadi sumber banjir di Jakarta.

“Untuk besok itu prioritas di Jawa Barat karena memang yang paling rentan di Jawa Barat, terutama ini di daerah pegunungan di Puncak, awannya dari situ nanti bisa jadi sumber banjir untik ke hilir,” kata Dwikorita di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

“Tidak hanya kena Jawa Barat, tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke DKI ya juga banjir dikhawatirkan bisa begitu sungainya kan juga mengalir ke utara,” sambungnya.

Dia menyampaikan curah hujan diprediksi masih relatif tinggi hingga 11 Maret 2025. Sehingga, BMKG diminta melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang dapat menyebabkan banjir, khususnya di kawasan rawan banjir dan longsor.

“Kami BMKG akan melakukan modif cuaca konsepnya adalah menghalangi atau apa yah, awan-awan yang harusnya bergerak bertiup ke area rawan itu dijatuhkan sebelum masuk ke area rawan,” jelas dia.

Dalam operasi modifikasi cuaca, Dwikorita menjelaskan BMKG akan menurunkan awan-awan hujan tersebut ke waduk atau laut. Dengan begitu, dapat mencegah terjadinya banjir di daratan.

“Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat, nanti banjiri yang di darat, iya kan. Jadi dijatuhkan di waduk atau di laut konsepnya. Seperti itu karena kalau di darat nanti banjir di tempat lain,” tutur Dwikorita.

07/03/2025 06:15
Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor? Bandung 7 Maret 2025

Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Ia tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi alih guna lahan di kawasan
Puncak Bogor
. Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.
Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.
Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango. Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.
Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata
Eiger Adventure Land
yang terdiri dari jembatan gantung.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.
“Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.
Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.
“Yang memberi izin ini siapa?”
Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.
“Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.
Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.
Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.
Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:
1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).
2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.
3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).
4. Eiger Adventure Land, Megamendung.
Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.
Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 06:12
Banjir dan Longsor di Sukabumi Tutup Akses Jalan Nasional, Ibu Hamil Terjebak

Seorang ibu hamil bernama Suryati harus menahan rasa sakit dan lemas, saat dirinya terjebak longsor di tengah perjalanan menuju rumah sakit. Mobil yang ditumpangi Suryati tertahan, akibat longsor di Jalan Kiara Dua, tepatnya di Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Selain ibu hamil, di dalam mobil tersebut juga terdapat seorang anak kecil. Informasi dihimpun, mereka dalam perjalanan dari Desa Cihaur menuju Rumah Sakit Palabuhanratu.

Longsor yang terjadi pada dua titik ini, membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan maupun berbalik arah karena terhalang material longsor. Selain itu, sejumlah warga lain juga ikut tertahan di lokasi akibat jalan yang tertutup tanah longsor.

Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, membenarkan kejadian tersebut bahwa ada kendaraan terjebak di antara dua titik longsor.

“Saat ini tim sedang berupaya melakukan evakuasi, dan ibu hamil sudah dipindahkan ke puskesmas terdekat,” ujar Daeng.

07/03/2025 06:10
Normalisasi Sungai dan Penertiban Bangunan Liar Dinilai Jadi Solusi Atasi Banjir Bekasi – Page 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat jumlah warga terdampak banjir per Rabu (6/3/2025) sebanyak 16.371 KK, dengan total keseluruhan 61.648 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48.000 jiwa mengungsi di 14 posko pengungsian yang tersedia.

Titik banjir tersebar di 24 desa dari 16 kecamatan, yakni Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, Sukatani, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat dan Setu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sendiri telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana untuk banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang dan puting beliung. Status tersebut berlangsung sejak 5 Maret 2025 hingga 14 hari ke depan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara mengatakan, dengan peningkatan status tanggap darurat, Pemkab Bekasi dapat lebih optimal dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak, sesuai dengan alokasi anggaran kebencanaan yang telah disiapkan. Selain itu dapat segera memulihkan kondisi pascabencana dan memastikan keselamatan warga yang terdampak.

“Dalam penanganan bencana ini, kami terus bersinergi dengan TNI-Polri serta para penggiat lingkungan. Kami sudah menginstruksikan BPBD, Dinas Sosial dan Baznas untuk segera menyalurkan bantuan,” ujar Ade.

Pemeriksaan Kesehatan Korban Banjir

Tak hanya bantuan logistik, Pemkab Bekasi juga memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak, terutama yang berada di posko pengungsian. Hal ini untuk memastikan para pengungsi dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit akibat banjir, seperti gatal-gatal atau diare.

“Biasanya kalau banjir, airnya kotor dan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit serta diare. Tapi tadi saya melihat dan memeriksa langsung, belum ada keluhan seperti itu,” ujar Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja

Ia juga memastikan bantuan bagi warga terdampak di 24 desa, terus berdatangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPBD, camat, kepala desa, serta bantuan pribadi. Ia meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara merata.

Selain itu, Asep menginstruksikan tim kesehatan untuk memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak. Ia memastikan warga yang memerlukan layanan kesehatan lebih lanjut dapat mengakses puskesmas setempat atau tenaga medis di posko.

07/03/2025 05:05
1 Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin? Bandung

Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kerusakan alam akibat alih guna lahan di kawasan
Puncak

Bogor
, Jawa Barat.
Ia tertunduk dan berulang kali menyeka air mata setelah melihat langsung dampak dari pembangunan yang merusak ekosistem Gunung Gede Pangrango.
Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah yang terbelah dan longsor, yang diduga akibat proyek pembangunan ekowisata, salah satunya jembatan gantung, di Megamendung, Kabupaten Bogor.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” ujar Dedi dengan nada geram sambil menunjuk lokasi pembangunan tersebut.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan di kawasan itu tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar.
“Enggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tetapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” lanjutnya.
Saat berdiskusi dengan pejabat yang turut hadir dalam kegiatan penyegelan, Dedi mempertanyakan siapa yang memberikan izin pembangunan tersebut.
“Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi.
Salah satu pejabat menyebut bahwa izin itu dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya.
Mendengar hal tersebut, Dedi langsung meminta penjelasan dari Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto.
“Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.
Tak lama kemudian, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendekati Dedi untuk memberikan penjelasan.
Namun, Dedi tetap mempertanyakan legalitas proyek di kawasan hutan lindung tersebut.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanyanya kepada petugas KLH.
“Itu kan sudah hutan lindung, tetapi kenapa dirusak?” tambahnya.
Setelah bertemu dengan Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena terjadi perbincangan tertutup antara keduanya.
Kunjungan kerja ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Mereka mengevaluasi kondisi lahan kritis dan menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Dalam inspeksi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
“Tindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
Adapun penyegelan dilakukan terhadap empat perusahaan,
Di setiap lokasi, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang segel dan papan peringatan.
(Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 04:57
Hujan Deras Picu Banjir Bandang di Sukabumi, Warga Naik ke Atap Rumah, Ibu Hamil Terjebak di Mobil – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (7/3/2025) dini hari.

Dari sejumlah akun media sosial mengabarkan, arus deras menerjang kawasan permukiman warga, dengan ketinggian bervariasi.

Ada tujuh titi wilayah yang terdampak banjir, diantaranya Kampung Balandongan, RT 02/03, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros, Jalan Palabuan II, Kampung Cikujang, RT 04/13, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong.

Selanjutnya di Kampung Pangkalan, RT 02/06, Kelurahan Sudajayahilir, Kampung Cikondang, RT 08/02, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kampung Pangkalan, RT 01 dan RT 03/06, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kampung Santiong, RT 04 dan RT 05/07, Kelurahan Cipanengah.

Banjir juga merendam kawasan Desa Bojong, Kecamatan Cikembar hingga membuat warga terpaksa mengungsi ke atap rumah mereka.

Akses jalan terputus, ibu hamil terjebak

Dikutip dari TribunBogor, seorang relawan yang tengah membawa pasien terjebak dan tak bisa melanjutkan perjalanannya.

Dalam video yang diunggah di akun media sosial Instagram @sukabumiupdate, nampak seorang relawan memberi gambar kondisi terkini.

Ia terjebak akibat longsor di ruas jalan provinsi Kiara 2, Kampung Cimapag, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Dalam kondisi hujan deras, relawan itu meminta bantuan kepada semua pihak.

Sebab di dalam mobil yang dibawanya tengah terdapat pasien seorang ibu hamil dan seorang anak kecil.

“Bang izin. Saya kejebak, saya bawa orang hamil dan anak kecil. Tolong bang,” ujar relawan.

Saat ini, hujan deras masih mengguyur wilayah Sukabumi Jawa Barat dan sekitarnya. (TribunBogor/Yudistira Wanne)

07/03/2025 04:42