Topik: longsor

PU Kejar Perbaikan Tol Probowangi yang Longsor Jelang Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut rencana fungsional Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) seksi Gending – Paiton saat ini tengah terkendala masalah longsor.

Pasalnya, Dody menjelaskan, saat melakukan kunjungan kerja terakhir, dirinya menemukan terdapat titik longsor pada seksi Krakasan – Paiton.

“Dari hasil cek kami terakhir, kemarin memang ada sedikit longsoran di seksi Krakasan – Paiton,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Sejalan dengan hal itu, Dody menegaskan pihaknya sedang melakukan penanganan pada ruas tersebut. Dia menegaskan, penanganan itu ditargetkan bakal rampung pada H-10 sebelum Lebaran.

“Kami sedang kejar sebelum H-10 sudah bisa kami fungsionalkan untuk ruas seksi Gending – Paiton,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah bakal melakukan fungsional pada 9 ruas jalan tol yang dapat dilintasi gratis oleh masyarakat. Salah satunya, termasuk Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi seksi Gending – Paiton.

Untuk 9 tol gratis itu terdiri dari 74,35 Km jalan tol yang sudah rampung konstruksinya tapi masih belum dikenakan tarif. Beberapa di antaranya yakni Jalan Tol Binjai – Langsa (ruas Tanjung Pura – Pangkalan Brandan), Jalan Tol Pekanbaru – Padang (ruas Padang – Sicincin), Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA (ruas Klaten – Prambanan), dan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (ruas Kuala Tanjung – Indrapura).

Kemudian, jalan tol yang belum rampung konstruksinya, tapi sengaja difungsionalkan sepanjang 118,5 km meliputi Jalan Tol Sigli – Banda Aceh (ruas Padang Tiji – Seulimeun) dan Jalan Tol Japek II Selatan (ruas Bojongmangu – Sadang).

Kemudian, ada juga Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (ruas Gending – Paiton), Jalan Tol Palembang – Betung (ruas Rengas – Pangkalan Balai), dan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA (ruas Prambanan – Tamanmartani).

11/03/2025 20:00
Pemdaprov Jabar Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Untuk Mitigasi Bencana

JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengantisipasi berbagai bencana alam melalui langkah strategis, salah satunya dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Operasi ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (11/3/2025).

Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM mengatakan OMC merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana yang dilakukan Pemdaprov Jabar untuk mengurangi risiko banjir dan longsor yang kerap terjadi di Jabar.

Menurutnya, Pemprov Jabar telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari hulu hingga hilir, guna meminimalisir dampak bencana.

“Salah satu langkah konkret yang kami lakukan adalah membenahi tata ruang, khususnya di kawasan Puncak dan seluruh wilayah Jawa Barat. Kami berani mengambil tindakan tegas, termasuk pembongkaran bangunan yang menutupi area resapan air,” katanya

“Jika tidak, air yang seharusnya terserap akan langsung mengalir deras ke Cisarua, lalu ke Kali Bekasi, hingga ke Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain penataan ruang, Pemdaprov Jabar juga tengah melakukan pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS). Saat ini, alat berat telah diterjunkan ke sejumlah lokasi strategis, dan Pemdaprov Jabar tengah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan sertifikasi lahan di sekitar DAS yang kerap menjadi kendala dalam upaya konservasi.

“Kita sudah melihat bahwa banyak daerah aliran sungai, seperti di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi, yang sudah bersertifikat. Ini harus segera dibenahi agar ekosistem sungai tetap terjaga,” tuturnya.

Selain itu, Ia menjelaskan OMC dilakukan dengan tujuan utama mengalihkan curah hujan ke daerah yang lebih aman, seperti laut dan Danau Jatiluhur, guna mencegah intensitas hujan yang tinggi di kawasan rawan banjir.

Gubernur Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kesadaran ekologis, yang ia sebut sebagai taubat ekologi.

“Di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan _taubat ekologi_. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus memperbaiki tata ruang serta mengubah pola hidup agar tidak lagi merusak lingkungan. Sungai bukan tempat pembuangan sampah, melainkan sumber kehidupan yang harus kita jaga,” tegasnya.

11/03/2025 15:32
8 Tangki Air 10 Juta Liter di Depok Dikecam Warga, Ada Apa? Megapolitan

Tangki Air 10 Juta Liter di Depok Dikecam Warga, Ada Apa?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga RW 26, Kelurahan
Mekar Jaya
, Sukmajaya, Kota
Depok
, menggelar aksi protes menolak pembangunan tangki air berkapasitas 10 juta liter milik
PT Tirta Asasta
Depok.
Unjuk rasa berlangsung di depan kantor PT Tirta Asasta pada Selasa (11/3/2025) sejak pukul 09.30 WIB.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap proyek yang dinilai berpotensi membahayakan permukiman warga.
Salah satu spanduk yang dibawa warga bertuliskan, “Relokasi proyek
water tank
miring yang berpotensi membawa bencana!”.
Ketua RW 26, Catur Banuaji, menyebut pembangunan tangki air tersebut sejak awal sudah menuai penolakan dari warga karena lokasinya yang terlalu dekat dengan pemukiman.
“Memang dari awal sudah kami lihat tidak ada transparansi pembangunannya. Tiba-tiba sudah berdiri bangunan seperti ini, jadi tidak ada sosialisasi ke warga,” kata Catur kepada wartawan, Selasa.
Warga juga mengungkapkan keresahan mereka terhadap kondisi fisik tangki air yang diduga mengalami kemiringan sebelum diisi air.
Selain itu, mereka menyoroti dampak lingkungan yang telah terjadi sejak awal pembangunan.
“Pondasi itu sudah longsor, ada bocor tanah, kami juga tidak tahu ada apa, tapi tiba-tiba kebanjiran, banjir lumpur,” ungkap Catur.
Warga menuntut kejelasan dari PT Tirta Asasta terkait kelayakan desain engineering detail (DED) proyek tersebut.
Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, termasuk dalam upaya perbaikan struktur tangki air yang mereka nilai cacat.
Warga RW 26 juga mengemukakan lima tuntutan utama, yakni:
Saat ini, warga masih menunggu tanggapan dari PT Tirta Asasta dan Pemerintah Kota Depok terkait tuntutan mereka.
Mereka berharap proyek tersebut bisa dievaluasi atau direlokasi agar tidak membahayakan keselamatan penduduk sekitar.
(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/03/2025 14:35
Bertekad Kuat Jaga Alam, Dedi Mulyadi Soroti Sikap Perhutani dan PTPN: Anda Sibuk Menikmati

TRIBUNJATIM.COM – Capek-capek jaga alam, Dedi Mulyadi menyoroti sikap PTPN dan Perhutani dalam menyikapi jaga alam Jawa Barat.

Upaya membongkar dan menegakkan aturan untuk pengusaha pembangunan wahana wisata seolah berbuah sia-sia.

Akibat hal tersebut, Dedi Mulyadi menginginkan bisa duduk bersama PTPN dan Perhutani untuk membahas masalah alam Jawa Barat.

Aturan akan didiskusikan Dedi Mulyadi bersama Perhutani dan PTPN, senin mendatang, seperti direncanakan oleh Dedi.

Sikap kecewa Dedi Mulyadi itu belakangan terungkap ketika ia mengetahui KSO dengan tenant pembangunan di area resapan air di sekitar kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, upayanya membongkar bangunan yang berdiri di area resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, bakal sia-sia jika PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahan.

Selain itu, tetap terjadinya kerjasama operasi (KSO) dengan tenant yang melakukan pembangunan di area resapan air juga berpengaruh.

“Kemudian Perhutani melakukan penebangan pohon siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang terjadi sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia,” jelas Dedi kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (10/3/2025).

Dia meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun Rupiah yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon.

Dedi meminta pendapatan tersebut dibandingkan dengan pengeluaran Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Karawang, Depok, dan daerah lainnya yang mengalami musibah akibat longsor dan banjir, yang jika digabungkan angkanya melebihi sewa tanah tersebut.

“Untuk itu saya berharap Perhutani dan PTPN, minggu depan mari duduk bersama,” kata Dedi.

Dia mengajak Perhutani dan PTPN membuat rencana dan evaluasi yang tepat. Dengan duduk bersama, diharapkan pihak terkait tidak sampai berjalan sendiri-sendiri.

“Kami sibuk menangani, anda sibuk menikmati. Untuk itu mari kita bangun langkah ini bersama,” kata Dedi.

Menurut dia, jika Perhutani dan PTPN berkomitmen demi bangsa, negara, masyarakat dan lingkungan, sudah saatnya menyadari tindakan yang diakukan itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Mari berubah,” perintah Dedi.

DEDI MULYADI SEGEL TEMPAT WISATA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut. (KOMPAS.COM/Afdhalul Ikhsan)

Tampaknya niat Dedi Mulyadi untuk terus mengawal pengawasan lingkungan di Jawa Barat tetap terus digalakkan.

Terbaru Dedi Mulyadi menyegel wisata jembatan gantung terpanjang dunia di EAL Bogor.

Jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Eiger Adventure Land (EAL), Megamendung, Kabupaten Bogor, disegel Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (6/2/2025).

Jembatan gantung sepanjang 530 meter yang merupakan bagian dari proyek ekowisata Eiger Adventure Land (EAL) ini sebelumnya sempat diklaim sebagai yang terpanjang di dunia.

Panjang jembatan gantung spektakuler ini diklaim mengalahkan jembatan di Arouca, Portugal, yang memiliki panjang 516 meter.

Rencananya, jembatan gantung ini dirancang sebagai ikon wisata alam yang akan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Alasan Penyegelan Jembatan Gantung di EAL Bogor

Belakangan, alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor oleh Dedi Mulyadi pun terungkap.

Dilansir dari Kompas.com (7/3/2025), alasan penyegelan jembatan gantung di EAL Bogor adalah karena adanya pelanggaran regulasi lingkungan.

Pelanggaran regulasi ini yang kemudian disebut menyebabkan kerusakan ekosistem di kawasan Puncak Bogor.

Saat mengunjungi dampak dari alih guna lahan di kawasan tersebut, Dedi Mulyadi bahkan tak kuasa menahan tangisnya.

“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan di EAL.

Dedi juga menyebut bahwa pembangunan di kawasan tersebut mengganggu kondisi alam.

“Nggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.

Kilas Balik Pembangunan Eiger Adventure Land Bogor

DEDI MULYADI SEGEL TEMPAT WISATA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis ketika melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Alih guna lahan ini menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut. (KOMPAS.COM/Afdhalul Ikhsan)

Dilansir dari Kompas.com (8/3/2025), Eiger Adventure Land dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 800 miliar, dan berada di lahan seluas 325 hektar di kaki Gunung Gede Pangrango.

Dengan klaim sebagai ekowisata berstandar internasional, tempat ini menawarkan berbagai fasilitas, termasuk jembatan gantung, kereta gantung, forest adventure, dan perkampungan tradisional.

Sebelumnya, proyek pembangunan EAL didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta pemerintah daerah.

Bahkan acara peletakan batu pertama atau ground breaking yang dilakukan pada Sabtu (23/10/2021) juga dihadiri Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya yaitu Ridwan Kamil.

Pengelola proyek juga mengeklaim telah memenuhi izin yang ketat dari KLHK, dengan hanya 1,75 persen dari total lahan yang dijadikan area terbangun.

Selain itu, pengelola juga melakukan upaya konservasi, seperti penanaman pohon endemik dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Belakangan, pembangunan EAL justru memicu kekhawatiran terkait alih fungsi lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Kegiatan ini dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk longsor dan banjir di kawasan Puncak.

Sejumlah pihak menilai pembangunan di kawasan ini tidak lagi sejalan dengan prinsip ekowisata yang seharusnya menjaga keseimbangan alam.

Terkait hal itu, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyegel kawasan wisata Eiger Adventure Land.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan bahwa proyek yang terbukti melanggar aturan lingkungan harus dihentikan.

Akibatnya, pengelola EAL diminta untuk membongkar sendiri fasilitas yang telah dibangun karena dinilai tidak sesuai dengan regulasi lingkungan.

Dengan penyegelan yang sudah dilakukan tersebut, masa depan wisata jembatan gantung terpanjang dunia di EAL kini berada di ujung tanduk.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

11/03/2025 12:27
Siaga Bencana di Bandung, Posko 24 Jam dan Larangan ke Luar Kota bagi ASN

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah taktis menghadapi cuaca ekstrem yang masih melanda wilayahnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menginstruksikan dua kebijakan responsif.

Pihaknya menyiapkan pembukaan dua posko siaga utama selama 24 jam, sekaligus membatasi perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) demi memastikan kesiapsiagaan penuh.

“Pendopo Kota Bandung dan rumah dinas Wakil Wali Kota sejak Sabtu malam telah dijadikan posko siaga. Ini menjadi pusat koordinasi utama dalam penanganan bencana,” ujar Farhan di Bandung, pada Senin (10/3).

BACA JUGA:Atasi Banjir Gedebage, Wali Kota Bandung Minta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Segera Susun Desain Teknik

Langkah itu diambil sebagai respons terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang masih mengancam, seperti banjir, longsor, dan angin kencang.

Dia menjelaskan, kedua posko tersebut menjadi pusat informasi, pengaduan warga, serta koordinasi bagi dinas terkait dalam menangani kondisi darurat.

Farhan menegaskan bahwa dalam situasi krisis seperti ini, koordinasi yang cepat dan efektif adalah kunci. Ia menuntut seluruh jajarannya, mulai dari dinas hingga lurah, untuk aktif memantau kondisi wilayahnya masing-masing.

BACA JUGA:Penyelesaian Permasalahan Banjir Pemkot Bandung Dinilai Salah Langkah, Begini Kata Ahli!

“Jangan hanya menunggu perintah. Saya ingin semua mengambil inisiatif dan terus mencari cara inovatif dalam menangani bencana,” katanya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan total, Pemkot Bandung juga melarang perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN hingga situasi cuaca lebih stabil.

Farhan ingin setiap pegawai pemerintah tetap berada di tempatnya agar siap bergerak jika terjadi keadaan darurat. “Kondisi masih belum aman. Saya harap semua ASN bisa menjadi contoh bagi warga dengan tetap siaga,” tegasnya.

Menurutnya, langkah itu bukan sekadar respons reaktif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat mekanisme penanganan bencana di Bandung.

BACA JUGA:Gedebage Kembali Dilanda Banjir, Pengendara: Udah Bukan Jalan, Tapi Kolam Renang

Dengan posko siaga yang beroperasi penuh dan seluruh aparat dikerahkan, pihaknya memastikan tidak ada keterlambatan dalam merespons laporan warga.

“Semoga suasana Ramadan ini menambah semangat kita untuk terus berbakti bagi masyarakat dan memperkuat koordinasi menghadapi tantangan ke depan,” pungkasnya.

10/03/2025 19:50
TPAS Sarimukti Terus Dipaksa Meski Overload, Walhi Jabar Desak Aktifkan Legok Nangka yang Terkatung-Katung

JABAR EKSPRES – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, desak pemerintah agar bertindak jelas pasca terjadinya peristiwa longsor di Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat.

Direktur Eksekutif Wahli Jabar, Wahyudin Iwang berpandangan, terkait peristiwa longsor TPAS Sarimukti, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat harus juga bertanggungjawab dan tidak bisa lepas tangan begitu saja.

Menurutnya, hal itu sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah yang di dalamnya menjelaskan terkait kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Yakni fasilitasi kerjasama antar daerah, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Senin (10/3).

BACA JUGA:TPAS Sarimukti Longsor, Pemerintah Abaikan Peringatan Walhi Jabar

Tak hanya itu, Iwang berujar bahwa fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, juga penanganan sampah di TPA/TPST Regional merupakan tanggungjawab Pemprov.

“Selain itu, berdasarkan kewenangan itu pula pihak provinsi harus juga bertindak tegas terhadap pemerintah Kabupaten/Kota supaya menjalankan instruksi sebelumnya untuk tidak membuang sampah organik ke TPA,” ujarnya.

Iwang menekankan, supaya dilakukannya pengurangan ritase sampah yang masuk ke TPA, dengan cara sampah yang masuk hanya boleh sampah terurai.

“Seperti sampah non organik dan bukan sampah paracetamol yang mengandung zat kimia yang tinggi,” bebernya.

BACA JUGA:Sekda Herman Cek Longsor Sampah di TPA Sarimukti, Instruksikan Pasang Kawat Bronjong

Kemudian ucap Iwang, pemerintah harus bisa mengintruksikan secara terus-menerus, agar publik membatasi kantong plastik dan sarankan sampah wajib terpilah mulai dari sumber atau di rumah masing-masing.

Yang tidak kalah pentingnya lagi, Walhi Jabar merekomendasikan kepada pemerintah, terkhusus kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi mulyadi untuk peduli terhadap lingkungan termasuk pengolahan sampah.

“Di mana gubernur ini kami pikir memiliki perhatian dan kepedulian khusus terhadap permasalahan lingkungan, maka kami rekomendasikan untuk segera mengaktifkan keberadaan TPAS Legok Nangka,” ucapnya.

Iwang menyampaikan, alasan perlunya TPAS Legok Nangka yang berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung perlu diaktifkan, mengingat status TPAS Sarimukti sudah tak layak.

10/03/2025 19:40
Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak Maluku Longsor, Puluhan Orang Diduga Tertimbun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak di Namlea, Buru, Maluku longsor, Sabtu (8/3/2025).

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminnulla mengatakan, puluhan orang jadi korban dalam kejadian ini.

“Sementara jumlah korban yang terdata 13 orang,”

“Besok (Minggu) dilanjutkan evakuasi. Jumlah korban 7 meninggal dan 6 patah tulang,” paparnya, Sabtu (8/3/2025).

Ia menuturkan, longsornya tambang emas ilegal ini karena air turun deras dari atas tebing.

“Info awal sementara dari saksi pegawai warung, air turun deras dari atas tebing dan mengakibatkan longsor,” ujar Kombes Pol. Areis Aminnulla saat dihubungi TribunAmbon.com.

Saat kejadian, tak ada kegiatan di tambang dan diduga para korban tengah berada di warung-warung untuk sahur.

“Karena dari saksinya dia sementara masak lalu ada suara air turun,” ujarnya.

Ia menambahkan, tujuh korban yang meninggal langsung dievakuasi ke masjid terdekat.

“Dari tujuh meninggal dunia, dua sudah dimakamkan. Lima sisanya masih di Masjid,”

“Sedangkan enam orang luka-luka ada yang patah tulang juga dan sudah ada upaya perawatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang mengatakan, diduga ada 20 penambang ilegal yang tertimbun longsor.

Pihaknya bersama instansi terkait pun masih melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun.

“Saya sampaikan bahwa saat ini, rekan-rekan dari Basarnas bersama kami akan menuju TKP untuk melakukan pencarian,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait longsornya tambang emas ilegal tersebut.

“Kami juga telah memeriksa para saksi,” ujar Kapolres, dikutip dari TribunAmbon.com.

Ia mengimbau kepada masyarakat apabila merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Buru guna proses identifikasi.

Kata DPRD

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Nina Batuatas mendesak penutupan tambang emas di Gunung Botak ini.

Mengutip TribunAmbon.com, tambang emas ilegal tersebut menjadi sumber petaka bagi masyarakat setempat.

Pasalnya, longsor yang terjadi pada Sabtu lalu bukanlah yang pertama kali.

“Sudah terlalu banyak korban jatuh akibat aktivitas tambang ilegal ini. Saya meminta pemerintah provinsi, Gubernur Maluku, dan juga aparat kepolisian setempat yakni Kapolres Buru untuk segera bertindak tegas,”

“Jangan hanya dengan razia sesaat, tapi harus ada langkah permanen untuk menutup tambang ilegal Gunung Botak,” katanya, Minggu (9/3/2025).

Ia pun meminta Kapolda Maluku untuk mengevaluasi jajarannya di Kabupaten Buru terkait tragedi ini.

“Mengapa tambang ilegal ini tetap beroperasi meski sudah jelas melanggar hukum? Saya kira, Kapolda Maluku jangan diam, sudah harus evaluasi kinerja jajarannya di Kabupaten Buru,” tandas Nina.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Diduga Ada 20 Korban Tertimbun Longsor di Gunung Botak, Polisi dan Tim SAR Lanjutkan Pencarian

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunAmbon.com, Jenderal Louis MR/Mesya Marasabessy)

10/03/2025 18:37
Cuaca Ekstrem, Satu Keluarga Nyaris Jadi Korban Pohon Tumbang di Jalur Manado – Tomohon

Liputan6.com, Manado – Cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan longsor di ruas Jalan Kota Manado – Kota Tomohon, Sulut. Bahkan satu keluarga nyaris menjadi korban saat mobil yang ditumpangi tertimpa pohon tumbang.

“Kejadiannya pada Jumat 7 Maret 2025, pukul 19.30 Wita. pohon tumbang menimpa sebuah mobil di Jalan Trans Manado-Tomohon, tepatnya di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulut,” ungkap Danramil Pineleng Kapten Albert Lengkoan.

Dia memaparkan, saat cuaca ekstrem menerjang wilayah Sulut pada Jumat malam, Parasli Bela (50) bersama keluarganya dengan menumpangi mobil melintas di ruas jalan tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sebuah pohon tumbang akibat longsor dan menerpa mobil yang ditumpangi.

“Akibat pohon tumbang tersebut, ruas jalan macet total, mobil Xenia milik Parasli Bela mengalami rusak berat,” ujarnya.

Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 anggota keluarga dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda Tomohon karena mengalami trauma.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Sulawesi Utara berpotensi mengalami cuaca ekstrem hingga 12 Maret 2025.

“Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang,” ungkap Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Astrid Lasut.

Dia mengatakan, potensi cuaca ekstrem tersebut dapat terjadi di beberapa wilayah hingga sebagian besar wilayah dari 15 kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut.

Oleh karena itu, Astrid berharap warga mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor hingga pohon tumbang pada saat kondisi cuaca ekstrem.

10/03/2025 16:44
Rakor Lintas Sektoral, Kapolri Pastikan Pelayanan-Pengamanan Mudik 2025 Maksimal

Jakarta –

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Rakor itu dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan.

Jenderal Sigit mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan dan kesiapan menghadapi masa mudik Lebaran 2025. Dia memastikan Korps Bhayangkara akan maksimal dalam melakukan pelayanan selama mudik.

“Kemudian juga tentunya kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas, mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, contraflow sampai dengan one way,” kata Jenderal Sigit usai rakor di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kapolri memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan terjadi pada tanggal 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik terjadi pada tanggal 5-7 April 2025.

“Oleh karena itu kita melaksanakan rencana kegiatan Operasi Ketupat yang dibagi menjadi dua versi, untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai Bali, itu akan dilaksanakan 17 hari. Sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari,” jelasnya.

Polri juga mendirikan 2.582 posko pelayanan dan pengamanan sepanjang masa mudik Lebaran 2025. Jumlah itu terdiri dari 1.738 posko pengamanan, 788 posko pelayanan dan 309 posko terpadu.

Selain itu untuk mengantisipasi kemacetan di jalur mudik, Jenderal Sigit mengatakan Polri juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan pola work from anywhere (WFA) terhadap para pekerja.

“Kemudian terkait dengan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat antara lain WFA (work from anywhere),” ungkap Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit mengatakan pihaknya juga mengantisipasi cuaca ekstrem saat arus mudik dan balik Lebaran berlangsung. Dia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan saat menghadapi situasi darurat seperti bencana banjir saat mudik berlangsung akan dimatangkan.

“Kemudian, karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehingga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan menganggu jalur,” ungkapnya.

“Oleh karena itu juga kesiapan tim respons cepat untuk melaksanakan langkah-langkah apabila terjadi bencana itu juga harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” sambung Sigit.

Lebih lanjut Kapolri menyebut pihaknya juga menyiapkan hotline pada masa mudik lebaran. Dia mengimbau masyarakat agar tak ragu menghubungi hotline 110 jika membutuhkan bantuan.

“Ini semua kita harapkan bisa dibantu disosialisasikan dan masyarakat yang membutuhkan layanan pada sata mudik bisa menghubungi layanan hotline yang kami siapkan,” pungkasnya.

(ond/ygs)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

10/03/2025 15:31
Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025

Pemerintah Siap Hadapi Puncak Arus Mudik dan Lebaran 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
Budi Gunawan
mengatakan, Pemerintah telah siap untuk menyambut dan melaksanakan
mudik Lebaran
2025.
Hal ini disampaikan Budi Gunawan usai rapat koordinasi dengan 16 kementerian dan lembaga, seperti Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Pariwisata dan lainnya, Senin (10/3/2025).
“Kesimpulan rapat, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir di sini telah siap untuk melaksanakan dan mensukseskan mudik maupun Lebaran Idul Fitri 1446 H, tahun 2025,” ujar Budi saat konferensi pers di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, untuk mendukung proses pemantauan dan pengamanan selama arus mudik dan arus balik
Lebaran 2025
, akan dikerahkan sebanyak 146.268 personel gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah kementerian atau lembaga lainnya.
Nantinya, menurut Budi Gunawan, para personel ini akan ditempatkan di 2.894 pos pengamanan di sejumlah titik.
Selain itu, Pemerintah juga mempersiapkan perihal kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) selama arus mudik dan Lebaran 2025
Termasuk juga membuat sejumlah skenario tanggap bencana untuk memitigasi terjadinya banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang semakin tinggi.
“Sebagaimana perintah bapak Presiden telah dibentuk juga
quick response
, tim respon cepat manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan keamanan bencana dan lain sebagainya,” kata Budi Gunawan.
Dalam rapat hari ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-30 Maret.
Sementara itu, puncak arus balik pada tanggal 5-7 April 2025. Adapun, hari raya Idul Fitri 1446 H diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/03/2025 15:20