Xcloud.id

Topik: longsor

  • Geram Bantaran Sungai Jadi Pemukiman, Dedi Mulyadi Segera Keluarkan Pergub Alih Fungsi Lahan di Jabar

    Geram Bantaran Sungai Jadi Pemukiman, Dedi Mulyadi Segera Keluarkan Pergub Alih Fungsi Lahan di Jabar

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat kedepannya akan mempertegas larangan alih fungsi lahan dengan menerbitkan peraturan gubernur atau Pergub.

    Hal ini berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan di bantaran sungai yang menjadi pemukiman.

    Selain itu, ia mengatakan Pergub tersebut mencakup sektor perkebunan, kehutanan dan pertanian. Aturan itu diberlakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor yang diakibatkan oleh perubahan fungsi lahan.

    BACA JUGA: Timbulkan Persaingan Antar Pedagang Pasar, Komisi II DPRD Kota Bogor Desak Kejelasan Pengelolaan

    “Saya sedang menyiapkan peraturan Gubernur yaitu larangan alih fungsi lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian,” kata Dedi dikutip dari radarjabar.com, Jumat (14/3).

    Berkaitan dengan itu, Dedi Mulyadi juga akan menandatangani surat pengambilalihan tanah bantaran sungai yang akan diklaim oleh negara.

    Ia mengatakan, surat itu sudah disiapkan oleh Kementrian Perumahan dan Pemukiman serta Kementrian ART/BPN hanya tingal diputuskan saja.

    “Senin di tanda tangani, kalau diputuskan ya bisa saja (berlaku), kan berikutnya tergantung pemerintah pusat bentuknya mau seperti apa,”ujarnya

    BACA JUGA: Jabar Ditarget Punya 30 Sekolah Rakyat, Gubernur Dedi Mulyadi Dukung Penuh

    Untuk luasan lahan bantaran sungai tersebut akan mengikuti kategori atau aturan sungai yang ada.

    “Sesuai dengan bentangan sungainya, kan ada aturannya, ada aturan baku nya kategori kategori sungainya kan ada,”ujarnya.

    Ia melanjutnya, untuk lahan bantaran sungai yang memiliki sertifikat akan di lihat terlebih dahulu asal muasal dan kepemilikan tanahnya.

    BACA JUGA: Penyegelan Villa di Puncak Bogor Dinilai Belum Tuntaskan Masalah, Dedi Mulyadi:  Itu Tidak akan Ada Manfaatnya!

    Jika sertifikat tersebut di bawah lima tahun akan dibatalkan sertifikatnya.

    Namun, jika sertifikatnya di atas lima tahun, akan digunakan kerohiman atau dana santunan. Hal tersebut sudah menjadi negosiasi dari pihak pemerintah.

    “Jadi itu negosiasi yang berikutnya yang paling penting juga orang bersertifikat, tetapi harus menyadari dong sertifikat lahir karena apa, tanah nya tanah siapa, kan ada riwayatnya,”pungkasnya.

     

  • Cuaca di Bulan Ramadan Masih Ekstrem, Begini Cara Menyiasati Dampaknya pada Tubuh Saat Berpuasa

    Cuaca di Bulan Ramadan Masih Ekstrem, Begini Cara Menyiasati Dampaknya pada Tubuh Saat Berpuasa

    Berdasarkan keterangan dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, periode 10-16 Maret 2025 dalam satu minggu ke depan, diprakirakan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan suplai massa uap air yang mendukung pembentukan awan konvektif dan terjadinya hujan di sebagian wilayah Jawa Barat, diantaranya yakni suhu muka laut di sekitar wilayah perairan Indonesia relatif hangat.

    Gelombang MJO secara spasial diprakirakan aktif di sebagian wilayah Jawa Barat, diprakirakan terdapat sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Sumatra dan selatan Pulau Jawa sehingga dapat mengakibatkan pembentukan belokan angin dan konvergensi di Jawa Barat.

    Sehingga labilitas atmosfer secara umum berada pada kategori labil ringan hingga kuat. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat merekomendasikan kepada masyarakat dan Instansi terkait agar waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis (dampak cuaca esktrem) seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya.

    Seluruh kelompok masyarakat agar tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

    Diharapkan masyarakat mengenali potensi bencana di lingkungannya dan mulai memahami cara mengurangi resiko bencana tersebut, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya.

    Masyarakat juga diimbau tetap mengupdate informasi dan pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana.

    Berdasarkan prakiraan perkembangan dinamika atmosfer pada skala global, regional dan lokal, serta model cuaca deterministik dan probabilistik, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat, potensi hujan sedang hingga lebat/sangat lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi singkat terdapat di sebagian wilayah berikut:

    1. Senin 10 Maret 2025

    Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    2. Selasa, 11 Maret 2025

    Kab Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    3. Rabu, 12 Maret 2025

    Kab Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    4. Kamis, 13 Maret 2025

    Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    5. Jumat, 14 Maret 2025

    Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab dan Kota Cirebon, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    6. Sabtu, 15 Maret 2025

    Kab Subang, Kab Bandung Barat, Kab Bandung, Kab Sumedang, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Pangandaran.

    7. Minggu, 16 Maret 2025

    Kab Majalengka, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar.

    Prospek cuaca itu merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail, masyarakat dapat mengakses melalui website, aplikasi mobile dan sosial media Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website, aplikasi mobile dan sosial media BMKG.

    Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.

    Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi tersebut terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru.

  • Menteri PU & Dedi Mulyadi Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

    Menteri PU & Dedi Mulyadi Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dijadwalkan akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Senin (17/3/2025) pekan depan. Sebelumnya, PU juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas penanganan banjir.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam pertemuan di Senin mendatang. Namun ia membenarkan agenda tersebut.

    “Aku belum agendanya, kemarin kan sudah (dengan Pramono), paling lanjut itu, pembicaraan kayak kemarin (soal banjir),” kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

    Sedangkan dalam pertemuan dengan Pramono Anung pada Kamis (13/3) lalu, dibahas mengenai penanganan banjir di kawasan DKI Jakarta, termasuk salah satunya menyangkut pembangunan tanggul sungai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

    “Semua sepakat DKI, PU, sama ATR/BPN, bekerja bersama untuk menuntaskan masalah banjir, sesuai tugas masing-masing. Nanti DKI akan membebaskan, mengeluarkan penlok, melakukan pembebasan sempadan, sehingga tanggul bisa segera dibangun,” terang Zainal.

    “Kalau yang sudah ada tanggulnya, gampang kan ukurnya, delineasinya. Ini tanggul, kan ada aturan, sempadan, sekian meter. Tanggul itulah yang dianggap batas badan sungai. Nanti ATR/BPN akan melakukan pendampingan, survei bersama, termasuk APH,” sambungnya.

    Zainal mengakui bahwa dalam sejarahnya penanganan banjir masih terkendala karena kurangnya koordinasi dan tiap-tiap instansi punya tantangannya tersendiri. Namun ia yakin, kali ini realisasinya bisa lebih cepat karena kesepakatan telah terjalin.

    Di sisi lain, dirinya juga menyoroti tentang keberadaan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan sempadan sungai yang mengganggu program normalisasi hingga pembangunan tanggul. Hal ini juga yang kerap disinggung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa kesempatan lalu.

    “Normalisasi itu memang perlu ruang, kalau ada sempadan, macem-macem. Cuma, ya seperti tempat lain, kita mau bangun bendungan, di situ ada hak milik orang lain, kan nggak mungkin langsung diusir. Kita kan harus memanusiakan juga, jangan-jangan dia dulu nggak tahu juga kalau itu aturannya seperti itu. Kita yang begitu-begitu, kita aja diskusi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pertemuan antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan Pramono Anung dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025). Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan.

    “Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan (2026),” kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

    Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

    “Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare (ha) dengan panjang 16 kilometer (km).

    “Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025,” jelas Nusron.

    Lihat juga Video ‘Tolong, Warga Korban Banjir-Longsor di Kaungluwuk Sukabumi Butuh Bantuan’:

    (shc/rrd)

  • Imbauan BMKG Usai Gempa Merusak dengan Magnitudo 4,2 di Italia

    Imbauan BMKG Usai Gempa Merusak dengan Magnitudo 4,2 di Italia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamis 13 Maret 2025 pukul 07.25.02 WIB wilayah Bocali dan Pozzuoli, Italia, diguncang gempa. Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo Magnitudo 4,2.

    Episenter terletak pada koordinat 40,777° Lintang Utara dan 14,112° Bujur Timur, tepatnya di Teluk Pozzuoli, 3 km arah timur-timur Bacoli dengan kedalaman hiposenter 10 kilometer.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) akibat aktivitas sesar aktif yang berpusat di dasar Teluk Pozzuoli.

    Gempa yang terjadi menimbulkan guncangan di Pozzuoli, Bocali, Miseno, Bagnoli dan Monte di Procida dalam skala intensitas V-VI MMI, dengan diskripsi terjadi kerusakan. Gempa ini dirasakan oleh banyak orang, dengan laporan mulai dari guncangan kuat, sedang hingga ringan. Meski episenternya di laut, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, karena kekuatan gempanya belum cukup mampu menimbulkan deformasi batuan dasar laut hingga membangkitkan tsunami.

    Warga Bagnoli melaporkan adanya kerusakan pada beberapa bangunan rumah akibat gempa. Namun demikian patut disyukuri, sejauh ini belum ada laporan korban luka dan meninggal. Dampak ikutan gempa berupa longsor terjadi di bagian kaldera Campi Flegrei.

    Pemerintah setempat mengumumkan bahwa sekolah di Pozzuoli, Bacoli, dan Bagnoli akan diliburkan pada hari Kamis besok sebagai upaya pencegahan dan antisipasi kemungkinan akan terjadinya gempa yang lebih kuat.

    Pelajaran Untuk Kita

    Tidak hanya di Italia dan negara-negara aktif gempa lainnya, banyak bukti gempa magnitudo kecil mampu memicu terjadinya kerusakan bangunan. Untuk itu bagi kita yang tinggal di Indonesia dan memiliki sebaran 402 segmen sesar aktif, tentau perlu mewaspadai terjadinya gempa kerak dangkal akibat sesar aktif.

    Catatan katalog BMKG mengungkap bahwa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sudah sering kali terjadi gempa dangkal dengan magnitudo kurang dari M5.0 yang menimbulkan kerusakan banyak bangunan rumah, seperti:

    -Gempa Klangon Madiun 2015 (M4,2),
    -Gempa Pangalengan 2016 (M4.2),
    -Gempa Garut 2017 (M3.7),
    -Gempa Banjarnegara 2017 (M4.2), dan
    -Gempa Kuningan-Brebes 2019 (M4.2).

    Untuk itu sebagai solusi utama mitigasi gempa adalah dengan mewujudkan bangunan tahan gempa dan bangunan ramah gempa jika kita bermukim di sekitar jalur sesar aktif.

  • Pemprov DKI Beberkan Kendala Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

    Pemprov DKI Beberkan Kendala Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

    JAKARTA – Pemprov DKI akan melanjutkan melanjutkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan normalisasi Sungai Ciliwung yang proyeknya telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu.

    Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membeberakn sejumlah kendala yang menyebabkan pembebasan lahan terhambat.

    Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri menyebut, salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah. Hal ini mengakibatkan biaya pembebasan lahan tak bisa langsung dianggarkan di semua bidang.

    Selain itu, Pemprov DKI juga harus mencermati legalitas bidang lahan sebagai tempat tinggal warga yang akan dibebaskan.

    “Masih ada sebagian yang masih berupa tanah garapan, sehingga pembuktian kepemilikanya perlu penelitian yang lebih komprehensif,” kata Hendri kepada wartawan, Kamis, 13 Maret.

    Kemudian, ketika Pemprov DKI telah melakukan pemetaan atau penetapan lokasi (penlok) lahan yang akan dibebaskan, tidak semua warga bersedia menjual lahannya untuk proyek normalisasi Ciliwung.

    “Dalam proses pembuatan penlok, masih ada warga yang menolak atau tidak sepakat dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan,” tutur dia.

    Ke depan, terdapat tiga kelurahan yang menjadi sasaran pembebasan lahan permukiman warga, yakni Ciliwung dengan 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah, dan Pengadegan 61 bidang tanah.

    “Luas lahan yang akan dibebaskan di Cawang 58.946 meter persegi, Pengadegan 13.101 meter persegi, dan Bidara Cina 57.035 meter persegi,” tutur Hendri.

    Hendri menjelaskan, dalam proyek normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI bertugas untuk membebaskan lahan. Lahan yang sudah dibebaskan akan dimanfaatkan untuk pelebaran sungai.

    “Sungai akan ditanggul dan dibangun jalan inspeksi. Adapun yang mengerjakannya ialah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC),” tutur Hendri.

    Selain normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI juga memasang tanggul atau sheet pile di tepian kali-kali di Jakarta. Pemasangan tanggul bertujuan untuk menanggulangi tanah longsor di sekitar kali/sungai.

    “Sheet pile yang telah dibangun seperti di Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat dan Kali Sunter segmen Pompa Pulomas, Jakarta Utara,” ujar dia.

  • BPBD DKI: Penanganan bencana di Jabodetabekjur harus berkesinambungan

    BPBD DKI: Penanganan bencana di Jabodetabekjur harus berkesinambungan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa penanganan bencana di wilayah Jabodetabekjur tidak bisa terpisah-pisah, namun harus berkesinambungan karena masih dalam kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama.

    “Kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah, tapi harus bersinergi dalam satu sistem yang saling mendukung,” kata Isnawa di Jakarta, saat bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Squad Penanggulangan Bencana Perkuat Kemitraan Stakeholder di Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur, Kamis.

    Menurut dia, wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran.

    Oleh karena itu, sinergi antarpihak menjadi krusial dalam memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi yang optimal.

    Selain itu, penanganan bencana juga harus melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dan relawan kemanusiaan.

    “Wilayah Jabodetabekjur sendiri merupakan kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan risiko bencana di satu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya,” ujarnya.

    Isnawa mengatakan bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan sistem ketahanan bencana yang kuat dan berkelanjutan.

    “Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” katanya.

    Sebagai bagian dari langkah strategis,kata dia, ada beberapa program utama yang akan diterapkan, antara lain peningkatan sistem peringatan dini terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan bencana secara real-time serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform komunikasi.

    Selain itu, penyelarasan SOP dan protokol tanggap darurat menyusun prosedur operasional standar bersama guna mempercepat respons di seluruh wilayah Jabodetabekjur.

    “Simulasi dan pelatihan bersama dengan mengadakan latihan rutin yang melibatkan berbagai elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanganan bencana,” katanya.

    Dengan adanya penguatan kemitraan ini, tambah Isnawa, diharapkan respons penanggulangan bencana di wilayah Jabodetabekjur dapat lebih terkoordinasi dan efektif, sehingga mampu mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan pasca-bencana.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASTRA Infra Toll Road komitmen hadirkan perjalanan mudik aman dan nyaman

    ASTRA Infra Toll Road komitmen hadirkan perjalanan mudik aman dan nyaman

    Sumber foto: Tita Sopandi/elshinta.com.

    ASTRA Infra Toll Road komitmen hadirkan perjalanan mudik aman dan nyaman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan berkomitmen untuk menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi 2,3 juta kendaraan yang diprediksi akan melintas selama periode Lebaran 2025.

    Di ruas tol Cipali, diperkirakan puncak arus mudik lebaran akan terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025, dengan estimasi 119 ribu kendaraan melintas. Sementara itu, puncak arus balik lebaran akan terjadi pada Minggu, 6 April 2025 mendatang, dengan estimasi 141 ribu kendaraan melintas.

    Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Dody Hanggodo, MPE pada video sambutannya dalam kegiatan Media Gathering Lebaran 2025 ASTRA Infra Group di Subang, Kamis 13 Maret 2025, menyampaikan apresiasi atas upaya ASTRA Infra dalam kesiapan menghadapi arus mudik lebaran 2025.

    “Saya mengapresiasi acara Media Gathering Mudik Lebaran 2025 yang diselenggarakan ASTRA Infra sebagai momentum untuk menyebarkan pesan positif kepada publik mengenai kesiapan infrastruktur dalam mendukung mudik lebaran 2025,” kata Menteri PUPR.

    Dalam kesempatan yang sama, VP of  operational Policy & Goverment Relations ASTRA infra. Novianto Dwi Wibowo,  menyampaikan kesiapan ASTRA Infra dalam menyambut pemudik yang akan melintasi tol ASTRA Infra.

    Kesiapan tersebut antara lain meliputi kesiapan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana, kesiapan petugas, serta koordinasi dalam mengantisipasi kepadatan.

    Dari segi layanan jalan tol di antaranya adalah kesiapan lebih dari 1.300 petugas serta penyiagaan lebih dari 120 kendaraan layanan jalan tol yang terdiri dari kendaraan patroli, derek, rescue, hingga ambulance.

    ASTRA Infra juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri sebagai bentuk komitmen ASTRA Infra dalam mendukung pemerintah menyukseskan angkutan lebaran 2025.

    “Secara umum, kami siap menghadapi peningkatan arus lalu lintas pada periode Lebaran tahun ini melalui berbagai upaya peningkatan kualitas serta kapasitas layanan tol ASTRA Infra,” kata Firman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi, Kamis (13/3). 

    Dari sisi kesiapan layanan dan fasilitas, ASTRA Infra telah memastikan sarana dan prasarana di rest area siap untuk menyambut para pemudik, mulai dari penambahan kapasitas toilet, tempat parkir, penyiapan tempat ibadah, berbagai pilihan kuliner, mini market, hingga SPBU dan SPKLU.

    Selain itu, ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan juga melakukan beberapa persiapan preventif dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan para pengguna jalan tol di tengah kondisi cuaca ekstrem.

    Di antaranya pembersihan drainase secara rutin untuk mencegah terjadinya banjir, penguatan beberapa titik lereng sebagai pencegahan tanah longsor, dan pengujian tingkat reflektifitas rambu, marka dan reflektor jalan tol untuk memastikan keamanan berkendara.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Zulhas & Hanif Segel Lapangan Golf hingga Bobobox di Puncak

    Zulhas & Hanif Segel Lapangan Golf hingga Bobobox di Puncak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ‘turun gunung’ menyegel tiga kawasan di Sentul Ciawi, Bogor, yang melanggar aturan tata ruang.

    Adapun, upaya penyegelan tiga kawasan ini ditandai dengan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi tersebut.

    Tiga lokasi yang disegel, pertama adalah Gunung Geulis Country Club karena tumpukan sampah dan tidak memiliki izin TPS Limbah B3.

    Kedua, Summarecon Bogor karena tidak adanya sedimen trap dan biopori yang menyebabkan sedimentasi sungai.

    Terakhir, Bobobox Aset Management karena pelanggaran izin tata ruang.

    Zulhas mengatakan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan tidak sesuai regulasi bisa mengancam keseimbangan alam, memicu banjir, longsor, dan kekeringan.

    “Ini masuk pelanggaran berat ini terdapat sungai setelah itu dibentuk begitu ini kira-kira gimana kalau hujan paling parah itu cut and fill. Ini kemudian ada izin lingkungannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan izin A kerjaannya B. Oleh karena itu dibuat lah pengawasan ini,” kata Zulhas, dikutip dari Instagram @zul.hasan, Kamis (13/3/2025).

    Zulhas juga menekankan swasembada pangan bisa terjaga jika sektor hulu juga terjaga.

    [Gambas:Instagram]

    (haa/haa)

  • Modifikasi Cuaca Efektif Turunkan Intensitas Hujan Ekstrem

    Modifikasi Cuaca Efektif Turunkan Intensitas Hujan Ekstrem

    JABAR EKSPRES – Pemda Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan BMKG dan TNI AU terus menjalankan operasi modifikasi cuaca hingga 20 Maret 2025.

    Menurut Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Jabar Edwin Zulkarnain, OMC dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi.

    Beberapa daerah seperti Bogor dan Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat, sementara BMKG memperkirakan curah hujan menengah hingga lebat masih akan terjadi sepanjang Maret.

    “Melalui OMC kami berharap dapat mengurangi intensitas hujan ekstrem sehingga wilayah yang rawan bencana bisa lebih siap menampung curah hujan tanpa mengalami dampak yang parah,” ujar Edwin Zulkarnain, Kamis (13/3/2025).

    OMC digunakan untuk memodifikasi hujan. Caranya adalah dengan menyebarkan bahan khusus ke awan yang berpotensi menurunkan hujan lebat. Penyemaian ini dilakukan menggunakan pesawat yang terbang ke titik-titik tertentu yang sudah dipantau sebelumnya.

    Bahan yang digunakan dalam penyemaian awan umumnya berupa natrium klorida (garam) atau bahan higroskopis lainnya. Bahan ini membantu mempercepat pembentukan butiran air dalam awan, sehingga hujan turun lebih cepat atau di lokasi yang lebih aman, seperti di laut.

    “OMC ini bukan untuk menghilangkan hujan sepenuhnya, karena hal itu membutuhkan daya yang sangat besar. Namun, melalui penyemaian yang tepat, kita bisa mengurangi curah hujan ekstrem di wilayah rawan banjir dan longsor,” jelas Ketua Tim Teknik OMC BMKG Pusat Bayu Prayoga.

    Selama operasi, pesawat menyemai awan stiga kali sehari. BMKG bertindak sebagai pengawas utama dalam menentukan titik pertumbuhan awan yang menjadi target penyemaian berdasarkan pantauan radar dan citra satelit.

    Pilot dan tim teknis dari TNI AU memastikan bahan semai tersebar dengan optimal. Dengan cara ini, hujan bisa dialihkan dan diturunkan di tempat yang lebih aman, seperti di laut.

    Bayu menegaskan air hujan hasil OMC tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Penyemaian hanya mengubah proses fisis awan tanpa mempengaruhi sifat kimiawi air hujan.

    “Air hujan yang dihasilkan dari OMC sama dengan hujan alami. Kami juga rutin melakukan uji laboratorium untuk memastikan hal ini,” kata Bayu.

  • Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Disinyalir adanya pencemaran dan perusakan lingkungan yang cukup serius, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung sekaligus melakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

    Kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari daerah penyangga pangan nasional. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Tiga lokasi yang telah dilakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) beserta tindakan hukum yang dikenakan, yaitu:

    (1) Gunung Geulis Country Club, Ciawi Bogor: karena tidak memiliki Persetujuan Teknis TPS Limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS; (2) Summarecon Bogor: karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana akibat kegiatan cut and fill; dan (3) PT. Bobobox Aset Management: karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, di-KSO-kan tanpa mengubah fungsi tata ruang.

     

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, “Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.”

    “Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masa depan yang lebih hijau serta lestari dapat terwujud bagi kita semua,” sambung Zulkifli Hasan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi dapat mengganggu pasokan air, merusak lahan pertanian, dan mengurangi produktivitas pangan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat mengancam ketahanan pangan.

    Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus mengawal kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem. Upaya ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam dan ketahanan pangan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.