Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri
Tim Redaksi
LUWU TIMUR, KOMPAS.com
– Bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Irwan Bachri Syam, diketahui berangkat menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi pada Kamis (11/12/2025).
Keberangkatan tersebut menjadi perhatian publik setelah informasi terkait perjalanan orang nomor satu di Luwu Timur itu mencuat melalui unggahan media sosial salah satu anggota keluarganya.
Unggahan tersebut dibagikan akun Facebook Sinar Ali. Dalam foto yang diunggah,
Irwan Bachri Syam
tampak berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, bersama rombongan.
Informasi ini kemudian menyebar luas dan memantik beragam respons warganet.
Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada
Bupati Luwu Timur
.
Akun Fridayun Achmar, misalnya, menuliskan harapan agar ibadah yang dijalankan Irwan Bachri Syam beserta keluarga berjalan lancar dan membawa keberkahan.
“Selamat menunaikan ibadah
umrah
, Bapak Bupati beserta keluarga. Semoga menjadi ibadah yang mabrur serta diberikan kesehatan dan keselamatan,” tulisnya.
Ucapan serupa juga datang dari akun Iyoz Fifar Maknum yang menuliskan, “Selamat menjalankan ibadah umrah Bapak Bupati beserta rombongan.”
Sejumlah komentar lain bernada positif turut memenuhi kolom komentar unggahan tersebut.
Namun, di balik ucapan doa dan dukungan, keberangkatan Irwan Bachri Syam ini juga menuai sorotan, mengingat sebelumnya pemerintah pusat telah menerbitkan
kebijakan pembatasan perjalanan
luar negeri bagi kepala daerah.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melakukan perjalanan ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.
Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas meningkatnya intensitas bencana alam dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia, yang dinilai membutuhkan kehadiran dan kesiapsiagaan penuh kepala daerah di daerah masing-masing.
Surat edaran tersebut telah diterbitkan sejak Selasa (9/12/2025), atau dua hari sebelum keberangkatan Bupati Luwu Timur.
Dalam edaran itu, kepala daerah diminta menunda seluruh agenda perjalanan ke luar negeri, kecuali untuk kepentingan yang bersifat sangat mendesak dan telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait keberangkatan Irwan Bachri Syam tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada sejumlah pejabat terkait juga belum membuahkan hasil.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Kepala Bagian Protokoler, maupun Kepala Bagian Pemerintahan belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
Tidak adanya penjelasan resmi ini semakin memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Belum diketahui secara pasti apakah keberangkatan Irwan Bachri Syam telah mengantongi izin khusus dari Kementerian Dalam Negeri, atau apakah perjalanan tersebut dikategorikan sebagai cuti resmi kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sejumlah kasus sebelumnya, perjalanan ibadah kepala daerah ke luar negeri tetap dimungkinkan dengan syarat tertentu, antara lain pengajuan izin cuti, pelimpahan tugas kepada wakil kepala daerah, serta tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Namun, dalam situasi tertentu seperti kondisi darurat nasional atau bencana, kebijakan pembatasan dapat diberlakukan lebih ketat.
Di sisi lain, kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi perhatian publik.
Beberapa daerah dilaporkan mengalami hujan dengan intensitas tinggi, banjir, dan tanah longsor, sehingga kehadiran kepala daerah dinilai penting dalam upaya koordinasi penanganan dan mitigasi.
Ketiadaan pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuat publik belum memperoleh kejelasan apakah roda pemerintahan tetap berjalan normal selama bupati menjalankan ibadah umrah, termasuk siapa yang secara penuh menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah selama yang bersangkutan berada di luar negeri.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait untuk memastikan bahwa keberangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan akuntabel.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang seluruh kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri sampai 15 Januari 2026 imbas terjadinya bencana dan cuaca ekstrem.
Tito menegaskan, seluruh kepala daerah harus bersiaga di daerahnya masing-masing, terutama bagi kepala daerah di Sumatera yang kawasannya terdampak bencana.
“Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Tito menegaskan, khusus para kepala daerah yang daerahnya dilanda bencana, dia memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi situasi itu sendirian.
Ia menekankan, daerah-daerah yang terdampak bencana akan didukung oleh semua kekuatan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.
“Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” kata mantan kapolri tersebut.
Langkah ini diambil setelah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah ketika daerahnya dilanda bencana banjir dan longsor. Kemendagri menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan kepada Mirwan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: longsor
-
/data/photo/2025/12/13/693d31a44c83c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri
Makassar
13 Desember 2025")
Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri Makassar 13 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/07/6935776ebad52.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Update BNPB: Korban Meninggal Capai 1.006 Jiwa Akibat Bencana Sumatera")
Update BNPB: Korban Meninggal Capai 1.006 Jiwa Akibat Bencana Sumatera
Update BNPB: Korban Meninggal Capai 1.006 Jiwa Akibat Bencana Sumatera
Tim RedaksiJAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Sabtu (13/12/2025), korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera mencapai 1.006 jiwa.
“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
“Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
“Jadi untuk korban jiwa meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
Selain korban meninggal, BNPB juga memperbarui data korban hilang dan pengungsi. Jumlah korban hilang menurun dari 226 orang pada 12 Desember 2025 menjadi 217 orang, yang masih dalam proses pencarian.
“Untuk korban hilang catatan nama di kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217 nama yang masih dalam pencarian,” lanjut Abdul.
Sementara itu, jumlah pengungsi berkurang signifikan dari 884.889 jiwa menjadi 654.642 jiwa, seiring dengan kondisi banjir di sejumlah daerah yang mulai surut dan warga berangsur kembali ke rumah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Bencana Sumatra, Prabowo Janji Tertibkan Pembalakan Liar
Bisnis.com, MEDAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan praktik pembalakan liar di Indonesia, khusus yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan doorstop dengan wartawan di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025), sebelum bertolak kembali ke Jakarta usai meninjau Posko Bencana di Sumatra.
Menanggapi pertanyaan wartawan terkait perkembangan penetapan tersangka kasus pembalakan liar dan apakah sudah ada laporan dari Kapolri Listyo Sigit, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa langkah penertiban sudah mulai dilakukan oleh pemerintah.
“Kita kan justru mau tertibkan semua itu ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah mengantongi tersangka terkait kasus dugaan pembalakan liar di Tapanuli, Sumatra Utara (Sumut).
Sigit menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya meningkatkan status penyidikan pada kasus yang diduga telah memperparah banjir di Sumatra itu.
“Kita bentuk Satgas di Tapanuli kemarin kita sudah naikan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan,” ujar Sigit di Aceh, dikutip Jumat (12/12/2025).
Hanya saja, Sigit belum menjelaskan sosok yang telah menjadi tersangka itu. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami dan menelusuri temuan yang ada.
“Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena satgas sedang bekerja nanti dijelaskan Lebih lanjut,” pungkasnya.
Polri Kantongi Tersangka Kasus Pembalakan Liar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah mengantongi tersangka terkait kasus dugaan pembalakan liar di Tapanuli, Sumatra Utara (Sumut).
Sigit menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya meningkatkan status penyidikan pada kasus yang diduga telah memperparah banjir di Sumatra itu.
Hanya saja, Sigit belum menjelaskan sosok yang telah menjadi tersangka itu. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami dan menelusuri temuan yang ada.
“Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dirtipidter Bareskrim Polri, Mohammad Irhamni menyatakan pihaknya telah meningkatkan status perkara dugaan pembalakan liar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Anggoli Sumatra menjadi penyidikan.
Peningkatan penyidikan itu dilakukan setelah penyidik mendapatkan temuan alat berat berupa ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan adanya muara yang menjadi pusat aliran sungai baru yang tidak organik di lokasi.
-
Mensesneg: Presiden Dorong Percepatan Penanganan Korban Bencana di Sumatra
Bisnis.com, LANGKAT — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Posko Pengungsian MAN 1 Langkat, Sumatra Utara, merupakan bentuk kepedulian langsung kepala negara terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).
“Jadi, hari ini Bapak Presiden sekembalinya lawatan luar negeri, ini adalah hari kedua beliau mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana beberapa hari yang lalu,” ujar Prasetyo Hadi.
Dia menjelaskan, meskipun baru kembali dari kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi para korban bencana serta mendorong percepatan penanganan di wilayah terdampak.
“Hari ini, Sabtu tanggal 13 Desember, beliau berkunjung ke Kecamatan Tanjung Pura di Kabupaten Langkat. Kehadiran beliau tentunya untuk memberi moril kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah,” katanya.
Prasetyo Hadi menambahkan, Presiden juga ingin memastikan proses penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi pascabencana berjalan dengan cepat dan terkoordinasi.
Oleh sebab itu, Presiden Ke-8 RI itu turut membawa sebagian besar menteri terkait dalam kunjungan tersebut.
“Beliau ingin terus memastikan percepatan penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi saudara-saudara kita dengan membawa sebagian besar menteri-menteri terkait,” tandas Prasetyo Hadi.
Pemulihan Bencana, Presiden Prabowo Kunjungi Sumatra Lagi
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mengunjungi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat (12/12/2025).
Di hadapan para pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan wujud janji yang dia buat sebelumnya untuk meninjau langsung titik-titik yang belum dicapai oleh pemerintah.
“Saya hari ini datang ke Bener Meriah sesuai janji saya beberapa hari yang lalu untuk menengok saudara-saudara sekalian,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kedatangannya bersama jajaran pemerintah pusat bertujuan melihat langsung kondisi pengungsi dan mempercepat distribusi bantuan.
Di hadapan warga, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar secara bertahap.
Dia memaparkan rencana perbaikan jembatan, pembukaan akses jalan yang tertutup longsor, serta pemulihan jaringan listrik.
“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama,” ucapnya.
-
Banjir Sumatera, Nicholas Saputra: Alarm untuk Semua Orang
Jakarta, Beritasatu.com – Aktor Nicholas Saputra mengungkapkan kesedihannya atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh baru-baru ini. Ia menilai kejadian ini bisa menjadi alarm penting bagi semua pihak terkait pentingnya menjaga alam dan lingkungan.
“Bencana yang terjadi di Sumatera ini harusnya jadi wake up call untuk pembenahan alam kita dan jadi peringatan buat pembuat kebijakan bahwa alam dan lingkungan harus kita jaga,” ungkap Nicholas Saputra saat hadir dalam acara Real Talk, dikutip Sabtu (13/12/2025).
Nicholas menekankan pentingnya melestarikan alam agar bencana alam serupa tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu menegaskan, kesadaran akan menjaga lingkungan seharusnya bukan eksklusif bagi kelompok tertentu seperti aktivis lingkungan atau orang-orang peduli alam, melainkan menjadi tanggung jawab semua orang.
“Membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam adalah bagian penting dalam kehidupan kita dan kita hanya numpang di bumi ini. Kita mendapatkan kebaikan yang terus menerus maka seharusnya kita punya rasa terima kasih dan rasa syukur kalau apa pun yang kita miliki dengan terus mempertimbangkan apa yang kita lakukan apakan ini akan merusak alam dan lingkungan kita,” pungkas sang aktor.
-
Tinjau Banjir Aceh-Sumut 2 Hari, Prabowo Pastikan Kondisi Terkendali
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan penanganan bencana di sejumlah wilayah yang ditinjaunya selama dua hari berada dalam kondisi terkendali. Hal tersebut disampaikan Prabowo seusai meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
“Iya, saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus. Di sana-sini memang ada keterlambatan sedikit karena kondisi alam dan fisik wilayah, tetapi saya cek langsung ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan baik, dan suplai pangan cukup,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo turut memantau sejumlah daerah yang sempat terisolasi, di antaranya Takengon dan Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah terus mengupayakan pembukaan akses jalan di wilayah-wilayah terdampak.
Prabowo menyampaikan sejumlah infrastruktur penghubung sudah kembali berfungsi, termasuk jembatan di Kabupaten Bener Meriah. Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga dilaporkan telah kembali tersambung.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari aparat keamanan, relawan, hingga tenaga kesehatan, atas kerja keras mereka di lapangan.
Terkait kondisi warga terdampak, Prabowo menilai masyarakat tetap menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Pemerintah pun telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk rencana pembangunan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. “Kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” tegas Prabowo.
Selama dua hari terakhir, Presiden Prabowo meninjau sejumlah lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumut. Pada Jumat (12/12/2025), ia mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah. Sementara pada Sabtu, Prabowo melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut.
Peninjauan tersebut bukan yang pertama dilakukan Presiden Prabowo. Sebelumnya, pada Senin (1/12/2025), ia meninjau lokasi bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kunjungan serupa juga dilakukan pada Minggu (7/12/2025) ke Aceh untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, kunjungan berulang Presiden Prabowo ke wilayah terdampak bencana dilakukan untuk memastikan penanganan berlangsung cepat sekaligus memberikan dukungan moril kepada masyarakat yang terdampak.
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun Proyek Flyover Sitinjau Lauik
Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Perseroan turut berpartisipasi dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kondisi jalur Padang – Solok yang selama ini dikenal ekstrem dengan tingkat kemiringan curam dan risiko kecelakaan yang tinggi.
Dalam kerja sama ini, BRI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dengan dukungan dari bank peserta lain seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Bank Nagari.
Di saat wilayah Sumatera Barat tengah melakukan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, kehadiran proyek ini memberikan harapan baru bagi peningkatan keselamatan, kelancaran konektivitas, dan percepatan mobilitas masyarakat maupun logistik.
Flyover dengan panjang 2,774 kilometer tersebut memiliki nilai proyek mencapai Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi sekitar 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan (flyover), perencanaan teknis, hingga preservasi selama masa operasional.
-
RUU Sisdiknas Harus Atur Pendidikan dalam Situasi Bencana
Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 perlu memuat aturan khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana.
Dia menilai semua pihak harus belajar dari peristiwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut dia, bencana besar yang terjadi di tiga provinsi itu pada akhir Novenber 2025 menunjukkan sistem yang ada belum memberikan perlindungan memadai bagi keberlanjutan pendidikan di situasi tidak terduga.
“Dalam draf RUU Sisdiknas, saya mengusulkan agar dimasukkan pasal-pasal khusus mengenai penanganan sektor pendidikan dalam situasi bencana. Negara harus menyiapkan anggaran, mekanisme, dan standar operasionalnya,” kata Esti di Jakarta dikutip dari Antara, Sabtu (13/12/2025).
Dia mengusulkan anggaran penanganan pendidikan dalam situasi bencana dimasukkan, baik di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, kemudian Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun di Kementerian Agama.
“Kita memerlukan aturan yang membuka ruang bagi penyelenggaraan pendidikan darurat dan bantuan dana bagi siswa maupun mahasiswa yang terdampak,” katanya.
Dia menegaskan pendidikan darurat harus menjadi bagian dalam regulasi nasional. Layanan pendidikan darurat tersebut mencakup pendirian sekolah darurat, penyediaan modul belajar alternatif, serta memastikan proses belajar tetap berjalan meskipun sarana dan prasarana rusak.
“Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana melanda suatu wilayah,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya mekanisme pendanaan yang siap digunakan ketika bencana terjadi. Menurut dia, dana darurat tersebut diperlukan tidak hanya untuk penanganan fisik seperti pembangunan ruang belajar sementara, tetapi juga dukungan administratif dan bantuan biaya pendidikan.
“Sehingga siswa dan mahasiswa dari keluarga terdampak tidak meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan. Respons pendidikan tidak bisa bergantung pada inisiatif ad hoc setiap kali bencana terjadi,” katanya.
Selain pendanaan, menurut dia, perlu ada SOP nasional yang mengatur langkah penanganan pendidikan pasca-bencana. SOP tersebut, kata dia, harus memastikan pendataan cepat, aktivasi sekolah darurat, dan pemulihan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan psikososial anak.
“Kita bisa belajar dari pengalaman penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.
-
Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan
Jakarta –
Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah melebihi tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat. Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog telah menambah pasokan ke tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor tersebut.
Dalam catatan Badan Pangan Nasional, per 11 Desember total stok Beras Bulog secara nasional masih sangat tinggi di angka 3,7 juta ton. Sementara total stok beras Bulog di Aceh-Sumut-Sumbar mencapai 154,4 ribu ton. Rinciannya Aceh masih terdapat 97,2 ribu ton dan Sumut 44,5 ribu ton serta Sumbar 12,6 ribu ton.
“Yang terpenting adalah kita siapkan beras. Tiga kali lipat cadangan dari kebutuhan. Mana tahu tiba-tiba butuh,” kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).
Penggunaan CBP yang dikelola Perum Bulog di tiga provinsi tersebut saat ini sedang diintensifkan untuk pelaksanaan program bantuan pangan reguler dan nonreguler. Bantuan reguler berupa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah dimulai sebelum terjadi bencana. Sementara bantuan nonreguler berupa penyaluran beras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.
“Jadi alhamdulillah beras kita lebih dari cukup sampai dengan hari ini, 3,7 juta ton dan itu terbesar sepanjang sejarah. Insya Allah 3 minggu dari hari ini, 18 hari lagi ke depannya, kurang lebih tiga minggu, semoga kita bisa umumkan Indonesia swasembada beras tanpa impor,” jelas Amran.
Untuk diketahui, dalam Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Oktober 2025, produksi beras nasional Januari sampai Desember dapat mencapai 34,79 juta ton. Capaian ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia setahun ini yang berkisar di angka 31,2 juta ton, sehingga tercipta surplus sebanyak 3,5 juta ton.
Bapanas memproyeksikan stok beras hingga akhir 2025 secara nasional dapat mencapai 12,5 juta ton. Ini diperoleh dari carry over stock 2024 sebesar 8,4 juta ton ditambahkan surplus produksi dan konsumsi 3,5 juta ton serta penambah lainnya. Dengan demikian, stok beras Indonesia nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya pada 2026.
Selain itu, terdapat perkiraan produksi beras Indonesia yang terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam Food Outlook edisi November 2025, FAO memprediksi produksi beras Indonesia untuk periode 2025-2026 dapat mencapai 36 juta ton.
Dengan estimasi produksi beras 36 juta ton tersebut, menasbihkan Indonesia menjadi produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut melebihi Vietnam 28,2 juta ton, Thailand 22,2 juta ton, Myanmar 16,7 juta ton, Filipina 12,5 juta ton, dan Malaysia 1,5 juta ton.
(ada/ara)
-
/data/photo/2025/11/30/692bb74778af7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Distribusi Air Bersih untuk Masyarakat Dipercepat Pascabencana di Padang Pariaman")
Distribusi Air Bersih untuk Masyarakat Dipercepat Pascabencana di Padang Pariaman
Distribusi Air Bersih untuk Masyarakat Dipercepat Pascabencana di Padang Pariaman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkolaborasi dengan pemerintah pusat, BPBD Kabupaten Padang Pariaman, TNI, Polri, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum secara intensif melaksanakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
BNPB
Abdul Muhari mengatakan,
distribusi air bersih
diprioritaskan ke daerah-daerah yang mengalami gangguan akses air bersih serta ke posko-posko pengungsian.
“Ini adalah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur air bersih di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Abdul Muhari dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).
Pendistribusian air bersih dilaksanakan melalui mobil tangki di posko-posko pengungsian.
Pembagian air bersih untuk keluarga terdampak akan terus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan selama masa darurat bencana.
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi oleh pemerintah pusat melaui Pos Pendamping Nsional Provinsi Sumatera Barat serta semua instansi terkait berkomitmen memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Distribusi air bersih ini adalah prioritas sementara hingga infrastruktur air pulih kembali.
Prosesnya akan terus dimonitor agar memastikan suplai untuk kebutuhan minum, memasak, dan sanitasi dasar masyarakat terpenuhi.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengerahkan satu armada yang dioperasionalkan oleh Perumda Tirta Anai dengan kapasitas tonase 4.000 liter dan 2 unit dengan kapasitas 4.000 liter dari Dinas Pekerjaan Umum,” lanjut Abdul.
Dia mengatakan, mobil tangki milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tersebut juga mendapat armada tambahan dari Polda Riau sebanyak enam unit dengan kapasitas 4.000-8.000 liter.
Armada itu dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Padang Pariaman.
“Semua armada yang akan melakukan distribusi air bersih di wilayah Padang Pariaman ini melakukan pengisian air di depo pengisian Sungai Durian Tungka di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dan depo pengisian Sungai Buluah di Kecamatan Lubuk Alung,” ungkap Abdul.
Adapun dua depo pengisian milik Perumda Tirta Anai ini mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh semua armada yang beroperasi di Kabupaten Padang Pariaman dan selama masa darurat bencana banjir dan longsor ini.
“Dua depo tersebut beroperasi 24 jam menurut Afdul staf Perumda Tirta Anai yang bertugas di Depo Sungai Durian Kecamatan VII Koto Sungai Sariak,” jelas Abdul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.