Xcloud.id

Topik: longsor

  • Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Tim Ditjen Gakkum menentukan jejaring ekosistem pelaku kejahatan dan juga modus operasi atas perbuatan perusakan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Berdasarkan perkembangan terbaru, Menteri Raja Juli mengatakan bahwa di locus PHAT atas nama JAM, dan Tim DItjen Gakkum Kehutanan menemukan juga beberapa barang bukti yang dicurigai bersangkutan dengan kegiatan ilegal pemanenan dan pemungutan hasil daripada hutan.

    Barang bukti yang dihasilkan berdasarkan data dari www.kehutanan.go.id yaitu, +60 batang kayu bulat, +150 batang kayu olahan, 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200, 1 (satu) unit Buldozer dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit truck pelangsir kayu dalam keadaan rusak, 2 (dua) unit mesin belah, 1 (satu) unit mesin ketam, dan 1 (satu) unit mesin bor. 

    Tim PPNS Ditjen Gakkumhut setelah ini akan melakukan pendalaman hasil dari temuan barang bukti dengan penyidikan terhadap PHAT JAM atas kasus temuan empat truk bermuatan kayu yang asalnya dari lokasi PHAT JAM tersebut serta dengan dokumen yang sah.

    Guna untuk memperkuat hasil temuan, TIM PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan barang bukti.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbau Menhut Raja Juli.

  • 19 Hari Pascabanjir Aceh, Dayah di Pidie Jaya Masih Terkubur

    19 Hari Pascabanjir Aceh, Dayah di Pidie Jaya Masih Terkubur

    Pidie Jaya, Beritasatu.com – Sudah 19 hari berlalu sejak banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Namun, hingga kini, sejumlah fasilitas pendidikan masih tertimbun lumpur tebal. Salah satunya adalah Dayah Al-Munawarah Pocut Imum Mukim Al-Aziziyah (Dapima) yang berlokasi di Gampong Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua.

    Pantauan di lokasi menunjukkan belum terlihat satu pun alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan area dayah. Aktivitas pembersihan masih dilakukan secara terbatas oleh beberapa santri dan guru dengan peralatan sederhana, seperti cangkul dan sekop.

    Pimpinan Dayah Al-Munawarah, Tgk Mustaqim menceritakan detik-detik awal terjadinya banjir bandang yang nyaris merenggut nyawa para guru dan santri. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (25/11/2025) sekitar pukul 21.30 WIB, saat aktivitas pengajian masih berlangsung.

    “Awalnya kami mengira ini banjir biasa, seperti tahun lalu. Tidak terlalu parah,” ujar Tgk Mustaqim, Minggu (14/12/2025).

    Namun, kondisi berubah drastis. Debit air terus meningkat dan disertai kayu-kayu besar yang hanyut hingga masuk ke area dayah. Demi keselamatan, para pengelola segera memulangkan seluruh santri ke rumah masing-masing.

    Sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, ketinggian air kembali dicek dan ternyata semakin parah. Sejumlah guru yang masih bertahan di lokasi terpaksa menyelamatkan diri dengan naik ke genteng meunasah dan loteng pondok pengajian.

    Di tempat itulah mereka bertahan selama lima hari lima malam.

    “Kami pikir air masih banjir biasa. Namun, setelah turun, kami terkejut. Air itu ternyata membawa lumpur yang sudah padat, bercampur kayu,” tuturnya.

    Lumpur setinggi hingga 3 meter menutupi hampir seluruh bangunan dayah. Sungai yang berada tepat di belakang kompleks dayah pun dipenuhi kayu-kayu besar dan menjadi pusat terjangan banjir bandang.

    Selama terjebak di atas atap, para guru hanya mengandalkan air hujan untuk bertahan hidup. Tidak ada persediaan makanan sama sekali.

    “Kami minum air hujan sedikit demi sedikit. Kalau makanan memang tidak ada,” kata Tgk Mustaqim lirih.

    Seluruh santri, sekitar 200 orang putra dan putri, telah dipulangkan sejak awal kejadian. Di lokasi, hanya tersisa beberapa orang guru serta sejumlah mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Abulyatama yang ikut terjebak.

    “Kira-kira ada 10 orang lebih di sini, bertahan dalam hujan,” tambahnya.

    Hingga hari kelima pascabencana, tidak satu pun tim evakuasi atau SAR yang berhasil masuk ke lokasi dayah.

    “Mungkin karena medannya berat, atau alasan lain, kami tidak tahu,” ujarnya.

    Dengan sisa tenaga yang ada, para guru akhirnya memutuskan turun untuk mencari makanan pada hari kelima. Setelah kondisi fisik sedikit membaik, mereka justru kembali ke Gampong Blang Cut untuk membantu mengevakuasi warga lanjut usia dan orang sakit.

    Evakuasi dilakukan pada Sabtu (28/12/2025) sekitar pukul 21.00 WIB menggunakan perahu menuju Gampong Beringin, lokasi tempat tim SAR telah bersiaga.

    Kerusakan di Dayah Al-Munawarah tergolong sangat parah. Selain bangunan pondok pengajian yang terdiri dari tiga kelas santri putri dan empat kelas santri putra, musala juga tertimbun lumpur setinggi sekitar 2,5 meter. Sebanyak 21 unit sepeda motor terkubur di dalam lumpur, bersama berbagai aset dayah, seperti tenda, sound system, dan perlengkapan belajar lainnya.

    “Sungai persis di belakang dayah kami. Ini pusat airnya,” jelas Tgk Mustaqim.

    Hingga hari ke-19 pascabanjir bandang dan longsor, pihak dayah mengaku belum menerima bantuan pembersihan dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

    “Dari awal banjir sampai sekarang, kami belum melihat tindak lanjut dari pemerintah daerah. Untuk ke depan, kami juga belum tahu,” katanya.

    Sementara itu, upaya pembersihan lokasi dayah sejauh ini hanya dilakukan secara swadaya oleh para guru dan santri yang mulai kembali sejak hari kelima pascabencana.

    Di tengah lumpur yang mengeras dan bangunan yang nyaris tak berbentuk, Dayah Al-Munawarah masih menunggu uluran tangan agar aktivitas pendidikan dan pengajian dapat kembali berjalan seperti sebelum banjir bandang itu datang tanpa ampun.

  • Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para presiden yang pernah menjabat di masa lalu turut angkat bicara perihal bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam kejadian ini, tercatat sudah ada 1.006 jiwa yang meninggal akibat bencana di Sumatera tersebut.
    Presiden
    Prabowo Subianto
    sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam mempercepat penanganan bencana.
    “Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga manusia yang tidak punya tongkat Nabi Musa.
    Sehingga, kata dia, pemerintah juga perlu waktu dalam bekerja dan tidak bisa melakukan segala hal dengan cepat. “Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun dan bantu. Tentunya ini adalah musibah, kami tidak punya tongkat Nabi Musa,” tuturnya.
    Lantas, bagaimana pesan dari para presiden sebelum Prabowo mengenai bencana di Sumatera ini?
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meyakini bangsa Indonesia dapat melalui cobaan
    bencana banjir
    dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
    Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa memang membutuhkan waktu untuk melalui cobaan ini.
    “Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
    Jokowi pun menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.
    Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.
    “Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat saya lihat bersama-sama bergotong royong,” jelasnya.
    “Menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” imbuh Jokowi.
    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
    SBY mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang maupun malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
    “Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
    the biggest disaster in our history
    , kita pontang-panting
    day by day, night after night to save our people
    ,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI Djoko Suyanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
    SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
    “Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
    Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berpesan kepada Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, agar tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
    Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    “Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, ‘terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita,’” kata Hasto yang disambut tepuk tangan kader dan peserta seminar nasional yang hadir.
    “Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi,” tegas Hasto.
    Di sisi lain, Hasto menilai bahwa bencana banjir bandang dan
    tanah longsor
    yang melanda Sumatera merupakan kesalahan kebijakan.
    “Bencana besar yang terjadi (di) Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” tegas Hasto.
    Hasto menilai bahwa ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.
    Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kritik dan otokritik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Isu Politik-Hukum Terkini: Perpol 10/2025 Disorot DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini selama 24 jam pemberitaan di Beritasatu.com sejak Sabtu (13/12/2025) hingga Minggu (14/12/2025) pagi menjadi perhatian pembaca.

    Beberapa di antaranya, yakni DPR yang menilai polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi dinilai tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga Prof M Nuh resmi menjadi katib Aam PBNU.

    5 Isu Politik Hukum-Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Polemik Perpol 10/2025, DPR Nilai Tak Bertentangan Putusan MK

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Menurut Jamaludin, Perpol 10/2025 justru menjadi instrumen teknis untuk memastikan anggota Polri tetap menjalankan kewenangannya sesuai koridor hukum.

    “Perpol adalah instrumen teknis internal untuk menjalankan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang kepada Polri. Jadi, keliru jika langsung dinilai menabrak putusan MK,” ujar Jamaludin, Sabtu (13/12/2025).

    Ia menjelaskan, putusan MK berada pada tataran prinsip konstitusional, seperti due process of law dan perlindungan hak warga negara. Sementara itu, Perpol 10/2025 berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan di lapangan.

    Jamaludin juga menegaskan setiap produk hukum memiliki asas presumptio iustae causa, yakni dianggap sah dan mengikat sejak diundangkan hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Oleh karena itu, keabsahan perpol tidak dapat digugurkan hanya melalui opini publik.

    2. Pakar Nilai Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Perparah Demokrasi

    Pakar Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Caroline Paskarina menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD berpotensi memperparah persoalan demokrasi di Indonesia.

    Menurut Caroline, di tengah menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan publik, serta menguatnya elitisme politik, pengalihan mekanisme pilkada dari rakyat ke DPRD justru berisiko mempersempit ruang partisipasi politik warga.

    “Dalam kondisi seperti ini, wacana pilkada oleh DPRD berpotensi memperdalam problem demokrasi, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

    Ia menilai mekanisme pilkada tertutup dapat menggerus legitimasi kepala daerah karena semakin menjauh dari basis dukungan publik secara langsung.

    3. Prabowo Pastikan Pantau Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumut

    Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memantau dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumatera Utara.

    “Alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari,” ujar Prabowo saat meninjau pengungsian di Kabupaten Langkat, Sabtu (13/12/2025).

    Prabowo menegaskan seluruh kekuatan negara, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian PUPR, akan dikerahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    4. Insiden Maut Kalibata, Polda Metro Kaji Ulang SOP Penarikan Kendaraan

    Polda Metro Jaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standard operating procedure (SOP) penarikan kendaraan oleh penagih utang menyusul insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, yang menewaskan dua orang.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penarikan kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan secara paksa di jalan.

    “Bukan mengambil atau memberhentikan secara paksa customer yang ada di jalanan,” tegasnya.

    5. Prof Mohammad Nuh Resmi Menjadi Katib Aam PBNU

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfiziah PBNU di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri, penunjukan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta konsolidasi internal PBNU menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Muktamar NU mendatang.

  • Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

    Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan jumlah akumulasi hingga Sabtu (13/12/2025).

    Rinciannya adalah di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 349 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa.

    “Untuk data hilang kini menjadi 217 nama dari 226 nama. Data kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Sedangkan jumlah pengungsi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh terus berkurang, dari 817 ribu orang menjadi 586 ribu orang.

    Berkurangnya jumlah pengungsi karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing.

    “Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat (12/12) sebanyak 817 ribu dan hari ini, Sabtu (13/12) menjadi sebanyak 586 ribu,” tutur Abdul Muhari.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah pengungsi korban banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 884 ribu berkurang menjadi 654 ribu orang.

    Menyangkut dengan distribusi logistik, Abdul Muhari mengatakan BNPB bersama pihak terkait lainnya pada tanggap darurat fase kedua, terus mengoptimalkan penyaluran logistik kepada korban bencana.

    “Distribusi logistik pada hari ini ada 16 pengiriman via udara dengan berat 11,3 ton, dua pengiriman melalui darat seberat tiga ton, serta menggunakan kapal dengan lima pengiriman sebanyak 47,4 ton,” katanya.

    Abdul Muhari mengatakan pemulihan jembatan putus akibat banjir terus dipacu dan diharapkan selesai secepatnya. Pemulihan jembatan tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan melalui jalur darat.

    “Pemulihan beberapa jembatan putus, terutama di lintas timur Aceh tersebut terus dipacu. Jika semua jembatan selesai, maka penyaluran bantuan ke wilayah bencana bisa lebih optimal,” pungkas Abdul Muhari.

  • Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung para korban banjir yang masih mengungsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Kedatangan Presiden Prabowo bersama Mendagri Tito dan sejumlah menteri disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya terkait kelanjutan kehidupan mereka pascabencana banjir.

    Dalam dialog dengan warga, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan air bersih dan air minum, serta perbaikan tanggul yang jebol.

    “Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Presiden juga memastikan pengerahan personel TNI Angkatan Darat dan Polri guna mempercepat penanganan wilayah yang masih terendam banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memantau kondisi pengungsi dari hari ke hari hingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.

    Ia pun meminta masyarakat tetap tabah menghadapi situasi sulit pascabencana, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan membantu warga terdampak.

    “Kami akan membantu semua warga yang mengalami musibah. Saudara-Saudara adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkan Saudara-Saudara sendiri. Terima kasih kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras selama berhari-hari di sini,” ujar Presiden Prabowo.

    Kehadiran Presiden dan Mendagri Beri Harapan Baru Bagi Korban Banjir

    Salah seorang pengungsi, Nurul Akmal, mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito memberikan harapan baru bagi para korban banjir. Ia berharap bantuan, terutama bahan pokok dan pakaian, dapat segera disalurkan, termasuk percepatan perbaikan tanggul yang jebol.

    “Kalau tidak segera diperbaiki, kalau hujan lagi rumah kami akan kebanjiran lagi,” ujarnya.

    Nurul juga menyampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito terkait rencana penghapusan biaya pengurusan dokumen penting bagi korban bencana. Menurutnya, banyak warga tidak sempat menyelamatkan ijazah maupun sertifikat tanah saat banjir melanda.

    “Banyak korban di sini tidak sempat menyelamatkan ijazah dan sertifikat tanah saat banjir. Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Nurul.

    Aspirasi serupa disampaikan Laila Hayati, warga Tanjung Pura. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi Mendagri Tito telah meredakan kegelisahan warga yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah karena permukiman mereka masih terendam banjir.

    Selain meminta percepatan perbaikan tanggul, Laila berharap bantuan sembako, pakaian, serta pemulihan dokumen kependudukan segera direalisasikan.

    “Kalau bisa, Pak Mendagri yang katanya mau menggratiskan pengurusan dokumen untuk korban banjir, [agar] disegerakan,” ujar Laila.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait antisipasi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Mendagri Tito menegaskan bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

    “Kita tahu bahwa prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) curah hujan akan tinggi di beberapa daerah, di samping juga rob naik, pasang naik,” kata Mendagri.

    Pentingnya Solidaritas Antar Pemda

    Mendagri juga menegaskan pentingnya solidaritas antar-Pemda, mengingat sejumlah daerah terdampak memiliki keterbatasan anggaran dalam penanganan bencana. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana.

    “Itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka (daerah terdampak bencana),” ujarnya.

    Menurut Mendagri, masyarakat di tiga wilayah terdampak banjir tersebut sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama kebutuhan pribadi seperti pakaian, pakaian dalam, keperluan perempuan, serta kebutuhan anak-anak.

    “Kita bayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang enggak memiliki pakaian luar maupun pakaian dalam, bayi yang tidak memiliki popok, ibu-ibu wanita untuk peralatan perempuan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil yang mereka sangat perlukan,” kata Mendagri.

    Dalam kunjungan Presiden tersebut, turut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

  • Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Otoritas Pajak Soroti Praktik Sawit, Ungkap Dugaan Pelanggaran Hulu hingga Hilir

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana Sumatra memicu semakin banyak pihak yang menyoroti dampak masifnya perkebunan sawit di Indonesia terhadap berkurangnya area tutupan hutan. Hal itu tidak terkecuali dari otoritas pajak.

    Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai berkaitan dengan masifnya penggundulan hutan di Sumatra. Kondisi tersebut disebut kian diperburuk oleh fenomena siklon tropis Sinyar yang terjadi dalam periode yang sama.

    Dalam diskusi publik bertajuk “Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba” yang digelar Kamis (11/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyinggung peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan. Satgas tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

    Bimo, yang juga tergabung dalam Satgas PKH, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir. Di sektor hulu, perusahaan industri ekstraktif, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan, menjadi sasaran apabila ditemukan memiliki perizinan yang tidak sesuai, meskipun aktivitas usaha telah terlanjur berlangsung di kawasan hutan.

    “Bahkan ada beberapa kawasan hutan lindung taman nasional yang majority areanya itu digunakan untuk di-exploit untuk perkebunan sawit, untuk tambang dan lain-lain. Tesso Nilo itu perkebunan sawitnya menutupi 80 persen area Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Itu sangat menyedihkan sekali,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurut Bimo, praktik tersebut berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang kini dirasakan masyarakat, seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan hutan dinilai meningkatkan kerentanan bencana hidrometeorologi.

    Selain di hulu, dugaan ketidakpatuhan juga ditemukan di sisi hilir. Otoritas pajak mengungkap masih maraknya praktik penyelundupan, salah satunya melalui modus underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menghindari bea masuk, pajak, dan pungutan lain.

    Salah satu temuan besar yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak adalah dugaan penghindaran bea keluar ekspor sawit dengan melaporkannya sebagai limbah crude palm oil (CPO) atau fatty acid methyl ester (FAME). Melalui skema base erosion and profit shifting (BEPS), sebanyak 87 kontainer CPO dikirim ke luar negeri, tetapi dilaporkan sebagai FAME sehingga dibebaskan dari bea keluar.

    “Kalau tadi di sisi hulu serious non-compliance activity-nya mengambil hutan yang tidak seharusnya dimanfaatkan untuk perkebunan atau pertambangan, di sisi hilir masih terdapat banyak sekali penyelundupan. Penyelundupan yang mungkin dilegalisasi karena sistem,” kata Bimo.

  • Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Kondisi Pasokan BBM-Listrik Terkini Sumut Usai Diterjang Banjir & Longsor

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12). Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi seperti BBM serta LPG, sekaligus memantau percepatan pemulihan infrastruktur kelistrikan.

    “Prioritas kami adalah menjaga kelancaran distribusi energi dan mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Berdasarkan laporan per Sabtu (13/12), saat bencana pertama kali terjadi sebanyak 554.048 pelanggan di Sumut mengalami pemadaman listrik. Terakhir sebanyak 543.037 pelanggan sudah kembali dialiri listrik, dan 1.011 pelanggan lainnya masih mengalami pemadaman akibat kendala akses di beberapa lokasi.

    “Upaya pemulihan infrastruktur kelistrikan sempat membaik di seluruh kecamatan. Namun, curah hujan yang masih tinggi memicu longsor susulan yang kembali memutus sejumlah akses jalan dan jaringan listrik,” jelasnya.

    Akibatnya, pemulihan di beberapa wilayah harus dilakukan secara bertahap. Hingga Sabtu (13/12) kemarin, setidaknya masih ada tiga kabupaten yang belum sepenuhnya pulih, yakni:

    1. Kabupaten Tapanuli Tengah, aliran listrik di 209 dari 215 desa telah kembali menyala, sementara 6 desa masih mengalami pemadaman.

    2. Kabupaten Tapanuli Utara, 389 dari 395 desa telah dialiri listrik dan 6 desa masih padam.

    3. Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan 206 dari 211 desa telah pulih, sementara 5 desa lainnya masih dalam proses penanganan.

    Untuk penyaluran BBM, di Sumatera Utara tercatat sudah mulai membaik. Misalkan saja di wilayah yang sebelumnya sempat terisolir seperti Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, SPBU telah beroperasi kembali meski volume penyaluran masih mengalami kendala.

    Kemudian kondisi penyaluran di Kota Medan juga dilaporkan telah membaik. Pasokan BBM di wilayah tersebut saat ini masih disuplai dari Fuel Terminal (FT) Sibolga.

    Namun di sejumlah lokasi lainnya masih menghadapi kendala atau keterbatasan suplai imbas terputusnya jalur menuju FT Sibolga. Di antaranya Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

    Untuk memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi, dilakukan skema alih suplai dari FT Sibolga ke IT Dumai, FT Siantar, dan IT Teluk Kabung. Sebagai langkah penguatan, PT Pertamina Patra Niaga turut menyiapkan penambahan Awak Mobil Tangki (AMT) dan Mobil Tangki (MT) guna memperlancar distribusi dari FT Siantar dan IT Dumai.

    (acd/acd)

  • Awal Mula Pengeroyokan Mata Elang hingga Tewas di Kalibata

    Awal Mula Pengeroyokan Mata Elang hingga Tewas di Kalibata

    Liputan6.com, Jakarta – Fakta baru terungkap dalam kasus pengeroyokan dua debt collector di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Itulah top 3 news hari ini.

    Insiden itu dipicu saat satu unit sepeda motor milik salah satu tersangka Brigadir AM diberhentikan oleh mata elang (matel), Kamis sore 11 Desember 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menceritakan, awalnya kendaraan yang dikendarai Brigadir IAM dihentikan oleh dua orang debt collector yakni MET (41) dan NAT (32).

    Sementara itu, Badan Pusat Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan ada beberapa jenazah yang dimasukkan dalam data korban meninggal dunia banjir Sumatra yang ternyata sudah wafat sebelum bencana terjadi.

    Hal ini terjadi karena banjir bandang dan longsor di Sumatera juga terjadi di lokasi pemakaman, seperti disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

    Abdul Muhari menyampaikan, BNPB dan pihak terkait melakukan identifikasi terhadap jasad-jasad korban meninggal dunia usai banjir bandang. Dari hasil identifikasi tersebut, BNPB menemukan ada beberapa jasad yang sudah dimakamkan sebelum bencana terjadi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua orang tersangka kasus penipuan wedding organizer (WO).

    Kedua tersangka yakni Ayu Puspita Dewi dan seorang pegawainya, Dimas Haryo Puspo kini mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menerangkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi keterangan saksi dan alat bukti yang cukup.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Sabtu 13 Desember 2025:

    Seorang pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan ‘mata elang’ alias penagih utang cicilan motor. Aksi penganiayaan pakai jurus tendangan ala kungfu di jalan raya ini terekam warga dan menyebar di media sosial.

  • Update Terbaru Korban Banjir Sumatera: 1.006 Meninggal, 212 Hilang

    Update Terbaru Korban Banjir Sumatera: 1.006 Meninggal, 212 Hilang

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (14/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.006 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 5.400 orang mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan akibat dampak langsung bencana tersebut. Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang serta menyalurkan bantuan bagi para penyintas.

    Bencana banjir bandang dan longsor tersebut berdampak luas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi di Sumatera. Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tergolong masif. Tercatat sebanyak 158.000 rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

    Tidak hanya rumah tinggal, sejumlah fasilitas publik juga terdampak parah. BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum rusak akibat bencana ini. Selain itu, terdapat 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah yang mengalami kerusakan.

    Kerusakan juga terjadi pada bangunan pemerintahan dan sarana transportasi. Sebanyak 290 gedung dan perkantoran dilaporkan terdampak, serta 145 jembatan rusak atau terputus, sehingga menghambat akses distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah.

    Dari sisi wilayah, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak. BNPB mencatat 415 orang meninggal dunia di Aceh, sementara 34 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Sementara itu, Sumatera Utara mencatatkan 349 korban meninggal dunia, dengan 91 orang masih dalam pencarian, sedangkan di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 242 orang, dan 92 orang lainnya dilaporkan hilang.

    Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Agam di Sumatera Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni 184 orang. Selanjutnya disusul Kabupaten Aceh Utara dengan 159 korban meninggal dunia, serta Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dengan 116 korban jiwa.

    BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pencarian korban hilang, pemulihan infrastruktur, dan penanganan pengungsi akibat banjir Sumatera. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi di sejumlah wilayah terdampak.