Xcloud.id

Topik: longsor

  • DLHK Sulsel Rekomendasikan Sanksi untuk PT Tiara Tirta Energi, Diduga Rusak Lingkungan di Luwu

    DLHK Sulsel Rekomendasikan Sanksi untuk PT Tiara Tirta Energi, Diduga Rusak Lingkungan di Luwu

    DLHK Sulsel Rekomendasikan Sanksi untuk PT Tiara Tirta Energi, Diduga Rusak Lingkungan di Luwu
    Tim Redaksi
    LUWU, KOMPAS.com
    —
    Dinas Lingkungan Hidup
    dan Kehutanan (DLHK) Provinsi
    Sulawesi Selatan
    merekomendasikan sanksi administratif terhadap
    PT Tiara Tirta Energi
    , perusahaan pengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi di Kecamatan Bastem, Kabupaten
    Luwu
    .
    Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu, berdasarkan hasil verifikasi lapangan bersama DPRD Luwu dan DLH setempat terhadap aktivitas pembangunan PLTMH Salu Noling.
    Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLHK
    Sulsel
    , Kasman, menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran teknis yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Beberapa temuan utama antara lain pembangunan saluran penghantar atau waterway yang tidak dibuat secara terasering, sehingga berpotensi menyebabkan longsor. Selain itu, material hasil pemotongan bukit ditempatkan di area yang berbatasan langsung dengan Sungai Noling, menyebabkan penyempitan alur sungai sepanjang sekitar tiga kilometer,” kata Kasman dalam suratnya.
    Kasman juga menyoroti lemahnya langkah mitigasi lingkungan oleh perusahaan. Tidak ditemukan sistem penahan sedimen maupun kantong tanah di sekitar aliran sungai.
    Selain itu, pemantauan kualitas air belum dilakukan melalui laboratorium yang teregistrasi dan terakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
    “Pemantauan kualitas air juga belum dilakukan melalui laboratorium yang teregistrasi dan terakreditasi,” tegasnya.
    DLHK Sulsel juga mencatat adanya indikasi pengambilan material pasir secara ilegal, tanpa kerja sama dengan pihak berizin.
    Dokumen UKL-UPL perusahaan yang tertanggal 29 September 2017 pun belum diperbarui, meski telah terjadi perubahan kegiatan usaha.
    Berdasarkan Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berada pada Bupati Luwu sebagai pejabat berwenang. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    DLHK Sulsel merekomendasikan agar DLH Luwu memberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada PT Tiara Tirta Energi, dengan isi sebagai berikut:
    “DLHK Sulsel meminta agar rekomendasi ini segera ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada provinsi sesegera mungkin,” ujar Kasman.
    Sebelumnya, warga dari Desa Lange dan Bolu di Kecamatan Bastem telah memprotes aktivitas perusahaan yang dinilai melanggar rekomendasi DPRD Luwu dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
    Yotan Matande (44), mantan Kepala Desa Lange, menyatakan bahwa ketegangan sempat terjadi saat warga mendatangi lokasi untuk menyampaikan surat rekomendasi penghentian kegiatan.
    “Kamis (17/4/2025) sekitar pukul 08.00 Wita, kami datang menyampaikan rekomendasi penghentian kegiatan. Tapi belum sempat selesai, salah satu tenaga kerja asing dari perusahaan justru menyalip kami menggunakan motor,” ungkap Yotan saat dikonfirmasi, Minggu (20/4/2025).
    Setelahnya, warga menemukan bahwa area tambang galian C di lokasi masih tetap dikelola oleh perusahaan, meski DPRD telah merekomendasikan penghentian sementara kegiatan tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DLHK Sulsel Rekomendasikan Sanksi untuk PT Tiara Tirta Energi, Diduga Rusak Lingkungan di Luwu

    DLHK Sulsel Rekomendasikan Sanksi untuk PT Tiara Tirta Energi, Diduga Rusak Lingkungan di Luwu

    DLHK Sulsel Rekomendasikan Sanksi untuk PT Tiara Tirta Energi, Diduga Rusak Lingkungan di Luwu
    Tim Redaksi
    LUWU, KOMPAS.com
    —
    Dinas Lingkungan Hidup
    dan Kehutanan (DLHK) Provinsi
    Sulawesi Selatan
    merekomendasikan sanksi administratif terhadap
    PT Tiara Tirta Energi
    , perusahaan pengelola pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi di Kecamatan Bastem, Kabupaten
    Luwu
    .
    Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu, berdasarkan hasil verifikasi lapangan bersama DPRD Luwu dan DLH setempat terhadap aktivitas pembangunan PLTMH Salu Noling.
    Pelaksana tugas (Plt) Kepala DLHK
    Sulsel
    , Kasman, menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan sejumlah pelanggaran teknis yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Beberapa temuan utama antara lain pembangunan saluran penghantar atau waterway yang tidak dibuat secara terasering, sehingga berpotensi menyebabkan longsor. Selain itu, material hasil pemotongan bukit ditempatkan di area yang berbatasan langsung dengan Sungai Noling, menyebabkan penyempitan alur sungai sepanjang sekitar tiga kilometer,” kata Kasman dalam suratnya.
    Kasman juga menyoroti lemahnya langkah mitigasi lingkungan oleh perusahaan. Tidak ditemukan sistem penahan sedimen maupun kantong tanah di sekitar aliran sungai.
    Selain itu, pemantauan kualitas air belum dilakukan melalui laboratorium yang teregistrasi dan terakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
    “Pemantauan kualitas air juga belum dilakukan melalui laboratorium yang teregistrasi dan terakreditasi,” tegasnya.
    DLHK Sulsel juga mencatat adanya indikasi pengambilan material pasir secara ilegal, tanpa kerja sama dengan pihak berizin.
    Dokumen UKL-UPL perusahaan yang tertanggal 29 September 2017 pun belum diperbarui, meski telah terjadi perubahan kegiatan usaha.
    Berdasarkan Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berada pada Bupati Luwu sebagai pejabat berwenang. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    DLHK Sulsel merekomendasikan agar DLH Luwu memberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada PT Tiara Tirta Energi, dengan isi sebagai berikut:
    “DLHK Sulsel meminta agar rekomendasi ini segera ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada provinsi sesegera mungkin,” ujar Kasman.
    Sebelumnya, warga dari Desa Lange dan Bolu di Kecamatan Bastem telah memprotes aktivitas perusahaan yang dinilai melanggar rekomendasi DPRD Luwu dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
    Yotan Matande (44), mantan Kepala Desa Lange, menyatakan bahwa ketegangan sempat terjadi saat warga mendatangi lokasi untuk menyampaikan surat rekomendasi penghentian kegiatan.
    “Kamis (17/4/2025) sekitar pukul 08.00 Wita, kami datang menyampaikan rekomendasi penghentian kegiatan. Tapi belum sempat selesai, salah satu tenaga kerja asing dari perusahaan justru menyalip kami menggunakan motor,” ungkap Yotan saat dikonfirmasi, Minggu (20/4/2025).
    Setelahnya, warga menemukan bahwa area tambang galian C di lokasi masih tetap dikelola oleh perusahaan, meski DPRD telah merekomendasikan penghentian sementara kegiatan tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah yang longsor di bantaran Kali Ciliwung mulai diperbaiki

    Rumah yang longsor di bantaran Kali Ciliwung mulai diperbaiki

    Kondisi rumah di bantaran Kali Ciliwung di Jalan Slamet Riyadi IV RT 08/04, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, yang mengalami longsor, Selasa (8/7/2025) sore. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Rumah yang longsor di bantaran Kali Ciliwung mulai diperbaiki
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 19:19 WIB

    Elshinta.com – Pemilik rumah di bantaran Kali Ciliwung di Jalan Slamet Riyadi IV RT 08/04, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, mulai memperbaiki rumahnya yang mengalami longsor pada Selasa (8/7) sore.

    “Sekarang prosesnya lagi diperbaiki, dikurangi juga bebannya di atas biar ga berat, dibenerin dipasang pondasi baru biar lebih kuat,” kata salah satu pemilik rumah yang longsor, Suparno di Jakarta Timur, Rabu.

    Warga terdampak longsor di bantaran Kali Ciliwung tersebut harus mengungsi ke tempat yang lebih aman agar tidak terkena material bangunan yang runtuh.

    “Nanti saat kita mau bangun lagi, masih ada runtuhan, kita takut-takut lagi benerin, nanti ambruk lagi,” ujar Suparno.

    Suparno menjelaskan, longsor terjadi bukan saat banjir berlangsung, tetapi saat air mulai surut. Hal itu diduga akibat tanah yang terkikis air dan menyusut setelah terendam cukup lama.

    “Awalnya kena banjir, terus air dikit-dikit terus pinggir kali. Jadi tanah tergerus, pas selesai banjir air surut langsung ambles ke bawah,” katanya.

    Justru amblesnya waktu air surut. “Awalnya keseharian tidak, karena kan air masuk ke sela-sela. Jadi begitu air turun otomatis tanah menyusut,” katanya.

    Selain itu, Suparno mengatakan tidak ada korban dalam kejadian ini karena penghuni rumah sedang berada di luar. Salah satu warga yang rumahnya juga longsor sempat mendengar suara mencurigakan sebelum longsor terjadi saat sedang memasak di dapur.

    “Ada yang lagi masak nasi berasa bunyi kretek-kretek langsung pas dicek awalnya dari sebelah dulu,” katanya.

    Meskipun warga sudah terbiasa terendam banjir karena volume air banjir yang tinggi dan deras, kata Suparno, longsor ini baru pertama kali terjadi.

    “Biasanya cuma rusak-rusak biasa karena memang tinggal di pinggir kali. Tapi kalau sampai ambles begini baru kali ini kena ruang kamar, kamar mandi, dapur,” kata Suparno.

    Lurah Kebon Manggis Ibnu Fajar mengimbau kepada warga di sekitar lokasi bantaran Kali Ciliwung untuk tetap waspada terutama selama musim hujan.

    “Tetap waspada warga sekitar di bantaran Kali Ciliwung karena memang musim hujan,” kata Ibnu.

    Pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung juga diminta untuk rajin memeriksa pondasi rumahnya demi keselamatan diri.

    Sumber : Antara

  • Sudah Masuk Musim Kemarau, Kok Masih Hujan Lebat? BMKG Bilang Gini

    Sudah Masuk Musim Kemarau, Kok Masih Hujan Lebat? BMKG Bilang Gini

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut Indonesia menghadapi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir di sebagian besar wilayah. Hal ini dikarenakan adanya dinamika atmosfer yang tak lazim membuat musim kemarau mundur.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut hingga akhir Juni 2025, terpantau baru 30 persen wilayah zona musim yang sudah masuk ke peralihan ke musim kemarau.

    “Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” beber Dwikorita dalam konferensi pers, Senin (7/7/2025).

    Menurutnya, kemunduran musim kemarau dipicu lemahnya monsun australia serta suhu muka laut di selatan Indonesia meningkat. Walhasil, menyebabkan tingginya kelembapan udara hingga terbentuk awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya dalam kondisi kering.

    Situasi tersebut bahkan diperburuk dengan beragam fenomena atmosfer. Pertama, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang ekuator (Kelvin dan Rossby Equator). Keduanya mendukung pembentukan awan konvektif dan memperbesar potensi hujan lebat.

    “Kendati ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan akan tetap netral hingga akhir tahun, curah hujan di atas normal masih terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sejak Mei dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025,” wanti-wantinya.

    Seperti yang terjadi belakangan, hujan ekstrem di berbagai daerah terutama di periode 5 dan 6 Juli lalu terjadi di sejumlah Jabodetabek dan memicu banjir, hingga gangguan aktivitas masyarakat lain.

    Prediksi Hujan Sepekan ke Depan

    Fenomena cuaca ekstrem yang terus terjadi ini menurutnya membuat hujan masih terus terjadi meski telah memasuki periode kemarau.

    Berdasarkan hasil analisis BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dalam sepekan ke depan meliputi:

    Jawa bagian barat dan tengah (termasuk Jabodetabek)Kalimantan TimurSulawesi SelatanNusa Tenggara BaratMaluku bagian tengahPapua bagian tengah dan utara.

    “Potensi hujan ini diperkirakan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur Indonesia pada periode 10 hingga 12 Juli 2025,” imbuhnya.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan memperhatikan peringatan dini guna menghindari dampak yang lebih besar dari bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gangguan transportasi.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap perkembangan cuaca, karena dinamika atmosfer yang terjadi saat ini masih cukup kompleks,” tutup Dwikorita.

    (naf/kna)

  • Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir Bandung 9 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir Bandung 9 Juli 2025

    Dedi Mulyadi Hentikan Proyek Golf di Kaki Gunung Salak karena Diduga Sebabkan Banjir
    Editor
    KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menghentikan pembangunan proyek
    lapangan golf
    di kaki
    Gunung Salak
    wilayah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten
    Bogor
    , Rabu (9/7/2025).
    Langkah ini diambil menyusul laporan banjir yang terjadi di kawasan tersebut dan dugaan bahwa proyek itu menjadi salah satu penyebabnya.
    Dalam kunjungannya langsung ke lokasi bersama Camat Taman Sari, Dedi menegaskan bahwa segala dugaan harus dibuktikan secara ilmiah. Namun, ia menyoroti bahwa pembangunan lapangan golf tersebut diduga dilakukan tanpa izin amdal dan izin lingkungan yang lengkap.
    “Ini perusahaannya. Dan hari ini saya minta dihentikan seluruh pembangunannya sebelum seluruh problematikanya selesai, termasuk aspek-aspek lingkungannya, izin lingkungan dan amdal,” ujar Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Rabu.
    Dedi juga meminta Camat Taman Sari untuk segera menindaklanjuti instruksi tersebut, sembari berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.
    “Nanti saya telepon bupatinya. Mohon dihentikan aktivitasnya dulu, ya. Nanti kita buktikan dulu, banjir itu penyebabnya ini atau bukan, agar tidak menjadi fitnah,” katanya.
    Ia menegaskan jika terbukti proyek tersebut menjadi
    penyebab banjir
    , maka ia tidak akan memberikan persetujuan terhadap kelanjutannya.
    “Kalau penyebabnya ini, saya menyatakan tidak akan menyetujui,” tegas Dedi.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menerima laporan awal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jabar terkait sejumlah proyek pembangunan di kawasan kaki Gunung Salak yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor.
    Menurutnya, DLH Jabar sudah mengidentifikasi 14 proyek di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, tiga proyek di antaranya diketahui belum memiliki izin lingkungan dan baru dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
    Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan sebuah resort dan lapangan golf. Berdasarkan informasi dari Pemkab Bogor, proyek tersebut belum memiliki dokumen lingkungan dan baru akan mengurus DELH.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Longsor Sukabumi Landa 2 Kampung, 1 Orang Tewas

    Longsor Sukabumi Landa 2 Kampung, 1 Orang Tewas

    Longsor Sukabumi Landa 2 Kampung, 1 Orang Tewas
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    –
    Bencana longsor
    terjadi pada Rabu (9/7/2025) dini hari di dua kampung yang berada di Kecamatan
    Bojonggenteng
    , Kabupaten
    Sukabumi
    ,
    Jawa Barat
    .
    Bencana longsor yang terjadi di area dua kampung tersebut kemudian menimpa dua rumah warga.
    Akibatnya, tiga orang tertimbun dan satu di antaranya tewas.
    Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, saat hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Bojonggenteng.
    “Longsor terjadi di dua lokasi yang menimpa dua unit rumah warga, akibatnya, tiga orang tertimbun,” kata Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Rabu (9/7/2025) pagi.
    Daeng mengungkap longsor tersebut menimbun dua remaja dan satu anak, yang kemudian satu orang dengan usia 15 tahun meninggal dunia, sementara lainnya masih belum sadarkan diri.
    “Longsor di Kampung Bojonggenteng, RT 2 RW 1 itu menimpa rumah Ibu Yuyu (45 tahun); kemudian mengakibatkan satu orang anak U (15 tahun) menjadi korban. Kondisi saat ini tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Bebita Pakuwon,” ujar Daeng.
    “Kemudian, longsor di Kampung Babakan, RT 17 RW 6 menimpa rumah Ibu Ita (51 tahun). Di tempat tersebut, longsor mengakibatkan dua anak tertimbun, yaitu I (15 tahun) dan S (8 tahun). S masih mendapat perawatan medis, sementara I meninggal dunia,” tutur Daeng.
    Hingga kini, sebagian area rumah tersebut masih tertimbun tanah dan mengalami kerusakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ungkap Penyebab Anomali Hujan Ekstrem Padahal Musim Kemarau

    BMKG Ungkap Penyebab Anomali Hujan Ekstrem Padahal Musim Kemarau

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa dinamika atmosfer yang tidak lazim telah menyebabkan mundurnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, sekaligus meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30% wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau.

    “Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau,” ungkap Dwikorita, dikutip dari situs BMKG.

    Kemunduran musim kemarau tahun ini, lanjutnya, merupakan dampak dari lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia. Kedua faktor ini menyebabkan tingginya kelembapan udara yang memicu terbentuknya awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya kering.

    Kondisi ini diperburuk oleh berbagai fenomena atmosfer seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang ekuator (Kelvin dan Rossby Equator) yang mendukung pembentukan awan konvektif dan memperbesar potensi hujan lebat.

    “Kendati ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan akan tetap netral hingga akhir tahun, curah hujan di atas normal masih terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sejak Mei dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025,” paparnya.

    Membentuk Hujan Ekstrem

    Dampak dari kondisi ini, sudah mulai terasa dalam bentuk hujan ekstrem yang terjadi di berbagai daerah, terutama pada 5 dan 6 Juli lalu. Hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari tercatat di Bogor, Mataram, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, serta sejumlah wilayah di Jabodetabek, menyebabkan banjir, longsor, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas masyarakat.

    “BMKG telah memberikan peringatan dini cuaca mingguan dan diupdate secara berkala 3 hingga 6 jam sebelum kejadian berlangsung. Peringatan dini tersebut disebarluaskan melalui aplikasi InfoBMKG, media sosial, WhatsApp Group, dan kanal komunikasi lainnya,” kata Dwikorita.

    BMKG juga terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, serta instansi teknis lainnya guna mengantisipasi risiko lanjutan.

    Fenomena cuaca ekstrem yang terus terjadi ini menunjukkan bahwa dinamika atmosfer masih sangat aktif meskipun Indonesia telah memasuki periode kemarau. Berdasarkan hasil analisis terkini, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dalam sepekan ke depan meliputi Jawa bagian barat dan tengah (termasuk Jabodetabek), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku bagian tengah, dan Papua bagian tengah dan utara.

    “Potensi hujan ini diperkirakan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur Indonesia pada periode 10 hingga 12 Juli 2025,” imbuhnya.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan memperhatikan peringatan dini guna menghindari dampak yang lebih besar dari bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan gangguan transportasi.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap perkembangan cuaca, karena dinamika atmosfer yang terjadi saat ini masih cukup kompleks,” tutup Dwikorita.

    (rns/rns)

  • Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

    Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

    JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor. Ia mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana serta melakukan mitigasi kebencanaan.

    “Atas nama DPR, saya menyampaikan keprihatinan atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana,” kata Puan, Selasa, 8 Juli.

    “Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga,” imbuhnya.

    Puan meminta pemerintah setempat untuk memberikan informasi terbaru dan melakukan langkah-langkah lanjutan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga di tengah situasi darurat ini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan apabila hujan kembali turun.

    “Kami mengajak seluruh warga untuk segera melaporkan kejadian kedaruratan dan mengikuti instruksi dari petugas demi keselamatan bersama,” ucap Puan.

    Seperti diberitakan, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir mendominasi pada pekan pertama Juli 2025. Misalnya banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sejak Sabtu, 5 Juli hingga Minggu, 6 Juli.

    Akibat bencana banjir, banyak masyarakat di wilayah Jabodetabek terpaksa harus mengungsi karena rumahnya teredam air yang cukup tinggi. Bahkan ada juga rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir.

    Selain di Jabodetabek, banjir juga merendam Kota Mataram dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Mereka juga mengungsi ke rumah-rumah ibadah dan kantor pemerintahan.

    Banjir di Kota Mataram dan Lombok Barat juga menelan korban jiwa di mana 2 orang warga tewas akibat tersengat listrik. Selain merenggut korban jiwa, sejumlah motor dan mobil juga dilaporkan hanyut terbawa arus. Banyak warga yang kehilangan harta benda karena rumah mereka terendam banjir setinggi dada orang dewasa.

    Sementara itu di wilayah Sulawesi, banjir juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Banjir besar juga melanda Kendari, Sulawesi Tenggara, sejak pekan lalu yang menyebabkan sejumlah daerah di wilayah tersebut lumpuh.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun melaporkan banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu, 5 Juli pukul 03.00 WITA, dipicu hujan dengan intensitas tinggi.

    Selain banjir, bencana longsor juga terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. Seperti di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang menyebabkan 40 rumah warga rusak serta 6 jembatan akses konektivitas antar-wilayah terdampak. Longsor pun terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulsel yang tak hanya menyebabkan banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak, tapi juga menyebabkan 2 warga luka berat.

    Di Jawa Barat, Longsor terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor. Longsor di Bandung Barat menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Bencana longsor di sejumlah daerah menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum.

  • Menteri LH Geram Bangunan Ilegal Picu Longsor Puncak, Segel Vila!

    Menteri LH Geram Bangunan Ilegal Picu Longsor Puncak, Segel Vila!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bencana longsor di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofi. Hanif bahkan turun gunung untuk mengecek langsung di lokasi pada Senin (7/7/2025).

    Dari sidak langsung di lapangan, Hanif menemukan beberapa fakta. Pertama bencana longsor yang terjadi pada Sabtu (5/7/2025) malam itu menyebabkan korban jiwa. Lalu yang kedua menurut Hanif vila yang diterjang longsor ternyata berdiri secara ilegal.

    “Saya meninjau langsung titik longsor di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Longsor ini menelan korban jiwa. Tapi mari kita jujur ini bukan musibah semata, ini hasil dari pelanggaran hukum lingkungan,” ungkap Hanif dikutip dari akun sosial media Instagram miliknya, Selasa (8/7/2025).

    Hanif pun menjelaskan bangunan vila berdiri di zona rawan bencana dan tanpa izin. Pembangunan vila terbukti tanpa kepatuhan terhadap tata ruang.

    Foto: Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol meninjau langsung titik longsor di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. (Instagram/haniffaisolnurofiq)
    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol meninjau langsung titik longsor di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. (Instagram/haniffaisolnurofiq)

    “Ini bukan hanya kelalaian, ini kejahatan,” tegasnya.

    Dia menegaskan pelaku akan dijerat dengan Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009. Adapun ancaman hukuman penjara 3 sampai 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Hanif pun sudah perintahkan lokasi tersebut disegel dan seluruh aktivitas dihentikan.

    “Kita akan jadikan vila yang melanggar sebagai barang bukti di proses hukum. Nyawa telah hilang. Ini harus jadi peringatan keras. Tidak ada kompromi untuk pelanggar lingkungan,” seru dia.

    [Gambas:Instagram]

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Modifikasi Cuaca Jabodetabek Sempat Batal karena Hujan Petir Megapolitan 8 Juli 2025

    Modifikasi Cuaca Jabodetabek Sempat Batal karena Hujan Petir Megapolitan 8 Juli 2025

    Modifikasi Cuaca Jabodetabek Sempat Batal karena Hujan Petir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) sempat mengalami kendala saat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilakukan di wilayah
    Jabodetabek
    pada Senin (7/7/2025) sore.
    Direktur Operasional
    Modifikasi Cuaca
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Budi Harsoyo mengatakan saat melakukan penerbangan pertama dari Posko Landasan Udara Halim Perdanakusuma sempat terlambat karena mengurus pemberitahuan kepada penerbang.
    “Kemarin agak terlambat karena hari pertama kegiatan. Pesawat juga baru tiba di Posko Halim siang harinya, masih harus mengurus notam dan lain-lain, baru siap (terbang) sore menjelang jam 17.00 WIB,” ujar Budi saat dihubungi, Selasa (8/7/2025).
    Namun penerbangan kedua OMC pada sore dibatalkan karena cuaca hujan deras disertai petir. 
    “Rencana diterbangkan setelah Maghrib batal terlaksana karena di Posko Halim diguyur hujan lumayan deras disertai petir sampai dengan sekitar jam 21.00 WIB sehingga tidak safety untuk proses refuel pesawat,” kata Budi.
    Modifikasi cuaca
    rencananya dilakukan mulai 7 Juli hingga 11 Juli 2025. Nantinya langit Jakarta dan Jawa Barat disemai 800 kilogram garam atau NaCl setiap penerbangan. 
    Budi menjelaskan, OMC untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.
    “Misal adanya dinamika atmosfer yang mengakibatkan sangat masifnya potensi hujan, atau pada puncak-puncak musim hujan, bukan berarti meniadakan hujan,” ucapnya.
    Adapun,
    modifikasi cuaca
    dalam konteks penanggulangan banjir dilakukan melalui penerbangan penyemaian awan untuk mengurangi supply awan hujan yang berpotensi masuk ke area target atau daerah yang ingin diamankan.
    Bahan semai yang ditabur yakni higroskopis dan glasiogenik. Secara perinci, higroskopis adalah garam atau natrium klorida/kalsium klorida.
    Kemudian glasiogenik berupa perak iodida membantu pembentukan kristal es yang tumbuh menjadi partikel hujan.
    “Bahan semai yang ditaburkan efeknya mempercepat proses terjadinya hujan. Jadi kalau dari radar teramati ada pertumbuhan awan yang bergerak ke arah target dan diperkirakan akan menjadi hujan, jauh-jauh sebelum sampai target kami semai agar hujannya tidak terjadi di daerah target,” ujar Budi.
    Umumnya, penerbangan OMC untuk penanggulangan banjir selalu diarahkan untuk “mengadang” pasokan awan hujan yang datang dari perairan sehingga hujan lebih cepat terjadi di perairan sebelum memasuki daratan.
    Namun saat awan hujan tumbuh di daratan, maka OMC memprioritaskan untuk awan hujan tersebut bisa jatuh atau menjadi hujan di atas tampungan air, seperti waduk.
    “Umumnya kami jatuhkan di perairan laut atau di wilayah yang masih relatif aman dari banjir, misal di tiga waduk Citarum,” katanya.
    Diketahui, BMKG memperingatkan
    cuaca ekstrem
    masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah sepekan ke depan, termasuk Jabodetabek. 
    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, intensitas hujan lebat tercatat lebih dari 100 mm per hari, bahkan mencapai 150 mm per hari di daerah Puncak, Jawa Barat. 
    “Pada sepekan ke depan, BMKG mewaspadai cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram; Maluku bagian tengah, serta Papua bagian tengah dan utara,” kata Dwikorita dalam siaran pers, Selasa (8/7/2025). 
    Dwikorita menjelaskan, hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari (lebat hingga sangat lebat) terjadi di wilayah Bogor, Mataram, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan pada Sabtu (5/7/2025) lalu. 
    Hujan ekstrem tersebut berdampak pada banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.
    “Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat,” paparnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.