Xcloud.id

Topik: longsor

  • 476 Keluarga Korban Bencana Agam Siap Direlokasi di Huntara

    476 Keluarga Korban Bencana Agam Siap Direlokasi di Huntara

    Lubuk Basung, Beritasatu.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat 476 dari 539 keluarga korban bencana alam di daerah tersebut menyatakan bersedia tinggal di hunian sementara (huntara) yang akan segera dibangun oleh pemerintah.

    “Sebanyak 476 keluarga ini telah menandatangani surat pernyataan tinggal di hunian sementara,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, di Lubuk Basung, dikutip dari Antara pada Senin (15/12/2025).

    Rinaldi menjelaskan, ratusan keluarga tersebut tersebar di sejumlah kecamatan terdampak bencana. Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 keluarga akan direlokasi ke hunian sementara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia serta lapangan bola voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur.

    Sementara itu, di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 keluarga direlokasi ke hunian sementara yang berlokasi di Linggai Park Nagari Duo Koto. Adapun di Kecamatan Ampek Koto, terdapat 54 keluarga yang akan menempati hunian sementara di lahan DOB Nagari Balingka.

    Selain itu, Kecamatan Malalak juga menjadi lokasi relokasi bagi 14 keluarga yang akan menempati hunian sementara di lapangan Lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.

    “Data ini merupakan hasil validasi dari pemerintah nagari. Untuk lahan telah kita tinjau bersama camat dan wali nagari,” ujar Rinaldi.

    Ia menambahkan, secara keseluruhan terdapat 539 keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat, berada di zona merah di sepanjang aliran sungai, serta di kawasan tepi bukit yang berpotensi longsor. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 476 keluarga yang bersedia direlokasi, sementara 63 keluarga lainnya menolak relokasi.

    Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan melakukan survei detail ke masing-masing lokasi hunian sementara. Proses pembangunan huntara sendiri akan dilakukan bekerja sama dengan TNI, guna mempercepat penyediaan tempat tinggal layak bagi para korban bencana.

    “Sesampai di lokasi langsung dibangun hunian sementara dan ditargetkan selesai menjelang akhir Desember 2025,” katanya.

    Ia menjelaskan, hunian sementara yang dibangun bertipe 21, dilengkapi dengan dapur, akses jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Pendanaan pembangunan huntara tersebut bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Hunian sementara ini akan menjadi tempat tinggal korban bencana hingga hunian tetap selesai dibangun. Pemerintah Kabupaten Agam merencanakan pembangunan hunian tetap bagi para korban pada tahun 2026 mendatang.

  • Kemenhub Prediksi 20,23 Juta Orang Padati Jawa Tengah saat Nataru

    Kemenhub Prediksi 20,23 Juta Orang Padati Jawa Tengah saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan memproyeksikan ada 16,93% atau sekitar 20,23 juta orang yang berkunjung ke Jawa Tengah selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, menurut survei tersebut, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama sebagai tujuan favorit nasional pada masa libur Nataru. 

    Begitu pula dengan sejumlah simpul transportasi di Jawa Tengah juga diprediksi jadi yang terpadat, mulai dari stasiun, terminal, maupun bandara. 

    “Karena itu, saya ingin memastikan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat selama periode tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (15/12/2025). 

    Dudy menjelaskan, secara umum Stasiun Tawang menempati peringkat empat sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 4,55% atau sekitar 284.000 orang. Sementara itu, Stasiun Solo Balapan menduduki peringkat enam dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,20% atau sekitar 200.000 orang. 

    Selanjutnya, peringkat tujuh Stasiun Purwokerto dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,03% atau sekitar 188.000 orang dan peringkat sepuluh Stasiun Kutoarjo dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,64% atau sekitar 165.000 orang.

    Untuk angkutan bus, Terminal Tirtonadi menempati peringkat tujuh sebagai terminal tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,85% atau sekitar 205.000 orang. 

    Adapun, Bandara Internasional Ahmad Yani menempati peringkat tujuh sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,23% atau sekitar 138.000 orang. 

    Sebelumnya, BKT memproyeksikan pergerakan masyarakat akan mencapai 42,01% dari total penduduk atau sekitar 119,50 juta orang selama libur Nataru 2025/2026. 

    BKT juga mencatat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan pergerakan masyarakat. Masing-masing diperkirakan jumlah pergerakan mencapai 20,23 juta orang, 16,83 juta orang, dan 9,38 juta orang akan memadati tiga provinsi tersebut. 

    Melihat dari sisi kabupaten/kota, Yogyakarta menjadi destinasi urutan pertama para pelancong. Pada libur Nataru mendatang, BKT memprediksi akan ada 5,15 juta orang memadati Yogyakarta. 

    Dalam kunjungan Dudy ke Semarang, Minggu (14/12/2025), dirinya meninjau Stasiun Tawang dan Stasiun Weleri beserta fasilitasnya, kemudian mengunjungi sejumlah titik yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor di lintas Semarang-Gambringan.

    Dudy meminta Ditjen Perkeretaaapian untuk melakukan mitigasi risiko pada aspek tersebut, termasuk mengecek secara rutin sejumlah jembatan yang berusia tua serta mengantisipasi dampak penurunan tanah yang menyebabkan genangan air rob pada jalur kereta di wilayah Pekalongan. 

    Di sektor laut, Dudy memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran selama masa angkutan Nataru 2025/2026 benar-benar diprioritaskan. 

    “Kesiapan dan mitigasi risiko di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik, khususnya terhadap risiko cuaca ekstrem, kemacetan di pelabuhan, banjir rob, serta keterlambatan hingga kecelakaan kapal,” tegas Dudy. 

    Dudy menilai bahwa seluruh stakeholder transportasi di Jawa Tengah sudah siap untuk menyambut libur Nataru 2025/2026. Dirinya pun optimistis pergerakan masyarakat selama periode ini dapat terkendali dengan baik, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari seluruh stakeholder.

    “Harapannya, zero accident dan zero fatality dapat terwujud pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026,” tutup Dudy. 

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Diandalkan di Indonesia, Ingin Dilumpuhkan di China

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China merupakan negara  dengan populasi terbesar di dunia. Keduanya memiliki sikap berbeda terhadap satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk.

    Pemerintah Indonesia saat ini sangat bergantung dengan konektivitas satelit, baik Satria-1 maupun Starlink, dalam berkomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. 

    Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi.

    Dia memaparkan perangkat Starlink memiliki jangkauan antara 500 meter hingga 1 kilometer dan dapat digunakan sekitar 60 pengguna sekaligus. 

    Kapasitasnya masih bisa ditingkatkan ketika perangkat dihubungkan dengan alat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dihasilkan dapat mencapai hingga 300 Mbps.

    Helmi menambahkan Starlink dimanfaatkan sebagai jaringan pengganti sementara ketika BTS mengalami gangguan akibat listrik padam, putusnya transmisi, kerusakan fisik, maupun ketika melayani area blank spot. 

    “Akses komunikasi melalui satelit tidak bergantung pada kondisi infrastruktur darat, sehingga membantu percepatan pemulihan jaringan di daerah terdampak,” katanya.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Berbeda dengan Indonesia, pemerintah China saat ini justru tengah memikirkan cara untuk memadamkan satelit Starlink. Mereka khawatir Starlink hanya akan membuat kericuhan pada masa mendatang karena mereka dapat mengendalikan informasi lewat konektivitas satelit.

    Peneliti di China tengah menjajal metode baru untuk melumpuhkan jaringan internet satelit konstelasi, seperti Starlink, guna mengantisipasi potensi konflik di masa depan. 

    Berdasarkan studi terbaru, China diperkirakan membutuhkan ribuan drone untuk melakukan jamming atau pengacauan sinyal di wilayah seluas Taiwan.

    Melansir dari Dark Reading Kamis (11/12/2025), sebuah makalah akademis yang diterbitkan dalam jurnal Systems Engineering and Electronics mengungkapkan temuan tersebut. Peneliti dari dua universitas besar di China menemukan bahwa komunikasi yang disediakan oleh konstelasi satelit dapat diganggu, namun dengan biaya yang sangat besar.

    Studi tersebut mensimulasikan bahwa untuk memutus sinyal dari jaringan Starlink ke wilayah seluas Taiwan, militer membutuhkan pengerahan 1.000 hingga 2.000 drone yang dilengkapi perangkat jammer secara bersamaan.

    Diketahui sebelumnya, konstelasi satelit menjadi peran vital dalam perang Rusia dan Ukraina. Satelit terbukti menjadi urat nadi bagi pasukan Ukraina untuk menjaga konektivitas internet dan komunikasi militer tetap hidup meski di tengah gempuran serangan.

    Temuan ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dan perusahaan antariksa global. Peneliti pertahanan siber senior di Center for Security Studies (CSS) ETH Zürich Clémence Poirier mengatakan bahwa riset ini adalah realita nyata mengenai strategi perang masa depan.

    Menurut Poirier, jika konflik pecah di Asia, terutama yang melibatkan China dan Taiwan, pemutusan konektivitas satelit akan menjadi strategi langkah pembuka.

    “Perusahaan antariksa harus memantau sistem mereka dengan ketat, memisahkan jaringan antara pelanggan sipil dan militer, serta memperbarui model ancaman mereka jika konflik terjadi,” ujar Poirier.

    Satelit kini memegang peran yang makin krusial, mulai dari menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi berbiaya rendah untuk daerah pedesaan hingga komunikasi di zona konflik. 

    Hal ini menjadikan infrastruktur tersebut target utama. Sistem navigasi satelit global (GNSS) makin sering mengalami gangguan di sekitar zona perang, sementara peretas negara menargetkan kendali posisi satelit melalui serangan siber.

    Wakil Direktur Proyek Keamanan Dirgantara di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clayton Swope juga menjelaskan mengapa serangan siber dan perang elektronik terhadap satelit kini lebih diminati dibandingkan serangan fisik.

    Menurut Swope, taktik ini memiliki risiko kerusakan tambahan yang lebih kecil dan kemungkinan eskalasi ketegangan yang lebih rendah.

    “Serangan kinetik (fisik) masih menjadi kekhawatiran, tetapi sulit membayangkan serangan kinetik terjadi di masa damai atau ketegangan tinggi karena terlalu memicu eskalasi perang terbuka,” kata Swope.

    Sebaliknya, dia menilai serangan siber serta pengacauan sinyal sering terjadi sebagai taktik “zona abu-abu” yang dianggap tidak mengancam eskalasi yang tidak diinginkan secara langsung.

    Meski China meriset cara melumpuhkannya, jaringan satelit konstelasi sangat sulit untuk dilumpuhlan secara total. Karakteristik satelit ini yang bergerak cepat, berjumlah banyak, dan menggunakan berbagai teknik koreksi sinyal membuat interferensi menjadi tantangan berat.

    Sebagai contoh, Starlink saat ini mengoperasikan sekitar 9.000 satelit yang bergerak di low-earth orbit. Taiwan sendiri telah mengantisipasi risiko ini dengan menandatangani kontrak bersama Eutelsat OneWeb, konstelasi satelit lain yang memiliki lebih dari 600 satelit, untuk menjamin konektivitas jika terjadi bencana atau perang.

    Direktur Strategi dan Keamanan Nasional di The Aerospace Corp Sam Wilson menambahkan bahwa dengan beralihnya AS dan negara lain ke konstelasi satelit terdistribusi yang besar, senjata anti-satelit tradisional menjadi kurang bernilai secara strategis.

    “Menghancurkan satu aset memang akan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak akan mematikan seluruh konstelasi. Hal ini mendorong musuh untuk mempertimbangkan vektor ancaman lain, termasuk perang elektronik dan siber,” jelas Wilson. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Meski Ruangan Belum Siap, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat

    Meski Ruangan Belum Siap, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat

    Meski Ruangan Belum Siap, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Buka Poli Darurat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah membuka kembali pelayanan poliklinik darurat setelah banjir bandang dan tanah longsor melumpuhkan seluruh fasilitas pelayanan.
    Pelaksana Pelayanan RS
    Kemenkes
    Adam Malik, Ade Rachmat Yudiyanto, menjelaskan bahwa pelayanan mulai dibuka sejak Rabu (10/12/2024) meski ruangan belum siap.
    “Yang penting pelayanan tidak berhenti. Ruangan ideal belum siap, tapi kita hidupkan dulu rumah sakitnya,” ujar Ade, dikutip dari keterangan pers, Senin (15/12/2025).
    Ade mengatakan, bangunan utama rumah sakit tersebut masih rusak berat dan dipenuhi lumpur sehingga poliklinik darurat dibuka di belakang IGD.
    “Seluruh poli beroperasi secara sementara di ruang darurat belakang IGD,” jelas Ade.
    Ade menyampaikan, beberapa layanan yang mulai berjalan antara lain poli paru, rehabilitasi medik, penyakit dalam, kulit, kandungan, dan poli anak.
    Selain itu, sejumlah dokter umum dikerahkan untuk memperkuat triase IGD sekaligus membantu pemeriksaan poli.
    “Seluruh ruang pelayanan masih jauh dari standar karena bangunan lama terdampak lumpur tebal. Penataan dilakukan dengan memanfaatkan area yang paling memungkinkan digunakan,” ucapnya.
    Meja pemeriksaan, tempat duduk pasien, hingga alur antrean dirancang sederhana agar aktivitas dapat tetap berlangsung tanpa menghambat pasien.
    Meski sederhana, warga tetap berdatangan karena banyak keluhan pascabanjir, terutama infeksi kulit dan gangguan pernapasan, yang membutuhkan pemeriksaan segera.
    Ade memperkirakan situasi darurat akan berlangsung beberapa pekan hingga ruangan poli permanen selesai dibersihkan dan diperbaiki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dalam rapat terbatas itu, beberapa instruksi yang diberikan para menteri merupakan hasil peninjauan Presiden Prabowo langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, yaitu pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.

    Kemudian, kunjungan kedua Presiden di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025 tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, kemudian pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

    Kepala BNPB, dalam rapat tersebut, kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi, diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.

    Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah.

    Hunian sementara yang dibangun itu berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

  • Listrik Aceh Pulih Bertahap, Kerusakan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

    Listrik Aceh Pulih Bertahap, Kerusakan Infrastruktur Jadi Kendala Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan listrik Aceh pascabencana yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Sumatra dilakukan secara bertahap karena mengalami kerusakan infrastruktur yang parah.

    Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai dampak bencana yang tersebar di banyak titik membuat setiap lokasi kerusakan infrastruktur kelistrikan mengalami tantangan teknis yang berbeda.

    “Kerusakannya tidak ringan. Infrastruktur inti seperti jaringan dan gardu terdampak banjir dan longsor, dan bencananya tidak terjadi di satu area, tetapi tersebar di banyak titik,” kata Agus dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, pemulihan bertahap terpaksa dilakukan karena penanganan setiap titik memiliki karakter kerusakan dan kondisi lapangan yang berbeda. Perbedaan tingkat dampak dan akses setiap lokasi membuat pekerjaan teknis dijalankan dalam urutan.

    Dia berpendapat kerusakan parah dan antartitik yang berjauhan membuat pemulihan tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Terlebih, langkah pemulihan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu gangguan baru.

    “Setiap tahap pemulihan harus dikendalikan. Kalau tidak hati-hati, gangguan bisa merambat ke wilayah yang sebelumnya tidak terdampak,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa proses teknis di lapangan berjalan berlapis mulai dari memastikan perangkat aman, melakukan pengujian awal, hingga memasukkan beban secara perlahan agar respons jaringan dapat dipantau secara langsung.

    Di beberapa titik, lanjutnya, tantangan seperti kondisi tanah setelah longsor dan jarak antarlokasi memengaruhi cara tim memetakan pekerjaan harian. Setiap lokasi punya karakter tantangan berbeda, bukan karena petugas lambat, tetapi karena struktur wilayah dan dampak bencana yang tidak seragam.

    Menurutnya, pola pemulihan bertahap saat ini merupakan konsekuensi langsung dari parahnya kerusakan dan luasnya sebaran titik bencana, bukan karena kurangnya upaya dari petugas.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (12/11/2025), pemerintah bersama PT PLN (Persero) mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik pascabencana banjir di Sumatra.

    Adapun, hingga Kamis (11/12/2025), kondisi pemulihan listrik di Aceh tercatat 36%, Sumatra Utara 99,8% setelah longsor susulan, dan Sumatra Barat telah menyala 100% sejak 5 Desember 2025.

    Ketua Tim Kementerian ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menegaskan Aceh masih memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, untuk mempercepat pemulihan di beberapa desa, PLN memerlukan dukungan pembukaan akses jalan yang masih terputus. 

    “Ini untuk transportasi material jaringan serta penyediaan BBM untuk operasional kendaraan. Genset PLN masih sangat terbatas di Aceh Tamiang dan Bener Meriah,” jelas Rudy melalui keterangan resmi.

  • Sungai Oya Gerus Tebing, Bantul Bergerak Pasang Bronjong dan Rekayasa Aliran

    Sungai Oya Gerus Tebing, Bantul Bergerak Pasang Bronjong dan Rekayasa Aliran

    BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera memasang bronjong atau anyaman kawat besi berisi batu sebagai penahan tebing Sungai Oya di wilayah Srikeminut, Kelurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri, yang longsor beberapa waktu lalu.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan, tim yang diterjunkan telah melakukan rekayasa aliran Sungai Oya agar arus mengalir ke tengah dan tidak langsung menghantam tebing yang longsor.

    “Kemarin kami melakukan pengamanan sungai dan pembentukan rekayasa sungai, kemudian disusun rapi dulu. Setelah itu baru dipasang bronjong di tebing,” ujar Jimmy di Bantul, Antara, Minggu, 14 Desember. 

    Menurut dia, pemasangan bronjong tersebut merupakan langkah awal penanganan jalan putus akibat longsornya tebing Sungai Oya di Sriharjo yang dipicu banjir karena cuaca ekstrem pada 21 November lalu. Hingga kini, progres pengerjaan penanganan di lokasi itu telah mencapai sekitar 30 hingga 40 persen.

    Jimmy mengakui dalam proses pengerjaan terdapat sejumlah hambatan. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dan meminta masukan serta saran dari tim Universitas Gadjah Mada (UGM) serta sejumlah pihak terkait lainnya.

    Ia menyebutkan, pemasangan bronjong di tebing Sungai Oya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun, pemerintah daerah menargetkan seluruh pekerjaan tersebut dapat rampung sebelum akhir tahun 2025.

    “Kalau untuk penanganan jalan putus dengan cara ditimbun itu tidak menjadi utama, karena penanganannya tidak permanen. Jadi, kami berkoordinasi dengan UGM untuk penanganan permanennya seperti apa,” katanya.

    Jimmy juga mengatakan, pihaknya masih mengkaji bentuk penanganan permanen di lokasi tersebut, mengingat bencana serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Saat ini, terdapat dua opsi penanganan permanen yang masih dalam tahap pembahasan.

    “Apakah jalan utama tetap di situ atau ada jembatan yang dialihkan ke sisi kaki bukit. Keputusannya tidak bisa cepat, apalagi musim hujan ini belum mencapai puncaknya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul Mujahid Amrudin mengatakan, proses pengerukan sedimentasi pada bekas longsoran serta pemasangan bronjong sebagai penahan tebing Sungai Oya masih terus berlangsung.

    “Bersamaan dengan pembuatan jembatan darurat, tebing sungai sudah dibronjong. Nanti tanah yang longsor akan diurug. Targetnya sebelum Natal sudah selesai, sehingga warga paling tidak merasa lebih aman dengan kondisi di Srikeminut,” kata Mujahid.

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • BNPB Ungkap Ada Jasad dari Pemakaman Masuk Data Korban Tewas Bencana Sumatera

    BNPB Ungkap Ada Jasad dari Pemakaman Masuk Data Korban Tewas Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ada sejumlah jasad dari pemakaman yang yang tercatat sebagai korban meninggal dunia bencana di Sumatera. Hal itu karena banjir dan longsor yang terjadi ada yang menerjang pemakaman sehingga jasadnya ditemukan tim pencari.

    “Banjir dan longsor juga berdampak di area pemakaman, ini kemudian diidentifikasi beberapa korban yang sebelumnya sudah meninggal, tapi karena area pemakaman ini terdampak, kemudian jasadnya juga ditemukan oleh tim gabungan pencarian,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Minggu (14/12/2025).

    Abdul menjelaskan pemerintah Kabupaten telah melakukan pencocokan kepada korban yang meninggal dunia. Pencocokan dilakukan berdasarkan nama dan alamatnya.

    “Pemerintah kabupaten dengan basis kecamatan itu sudah melakukan identifikasi by name by address, jadi meski setiap hari ada penambahan jumlah korban meninggal, tapi di beberapa kabupaten/kota hasil verifikasi dari identifikasi korban by name by address ini kemudian mempengaruhi jumlah korban meninggal,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Abdul menuturkan jumlah para pengungsi terus berkurang. Banyak korban yang pindah dari pengungsian ke rumah sanak saudaranya.

    BNPB juga telah menyampaikan data terbaru korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Jumlah korban tewas saat ini menjadi 1.016 orang.

    Adapun jumlah korban hilang saat ini menjadi 212 orang. Kemudian pengungsi masih 624.670 orang.

    (ial/dek)