Xcloud.id

Topik: longsor

  • Fakta di Balik Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Sarmi Papua, Ternyata Ini Pemicunya – Page 3

    Fakta di Balik Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Sarmi Papua, Ternyata Ini Pemicunya – Page 3

    Dikutip dari laman resmi BMKG, berikut ini deretan langkah yang bisa dilakukan sebagai antisipasi sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi:

    Sebelum Terjadi Gempa:

    – Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa, seperti longsor atau likuefaksi. Evaluasi dan renovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi.

    – Kenali lingkungan tempat Anda bekerja: perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Ketahui juga di mana tempat paling aman untuk berlindung.

    – Belajar melakukan P3K dan alat pemadam kebakaran.

    – Catat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi.

    – Atur perabotan agar menempel kuat pada dinding untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi.

    – Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi.

    – Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran.

    – Selalu mematikan air, gas dan listrik apabila tidak sedang digunakan.

    – Siapkan alat yang harus ada di setiap tempat: Kotak P3K, senter/lampu baterai, radio, makanan suplemen dan air.

    Saat Terjadi Gempa:

    – Jika Anda berada dalam bangunan: lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja, cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan, lari ke luar apabila masih dapat dilakukan.

    – Jika berada di luar bangunan atau area terbuka: Menghindar dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah.

    – Jika Anda sedang mengendarai mobil: keluar, turun dan menjauh dari mobil hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran.

    – Jika Anda tinggal atau berada di pantai: jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami.

    – Jika Anda tinggal di daerah pegunungan: apabila terjadi gempa bumi hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran.

    Setelah Terjadi Gempa:

    – Jika Anda berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K, telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda.

    – Periksa lingkungan sekitar Anda. Apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi kebocoran gas, apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Periksa aliran dan pipa air, periksa apabila ada hal-hal yang membahayakan.

    – Jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan.

    – Jangan berjalan di daerah sekitar gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada.

    – Dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio (apabila terjadi gempa susulan). Jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya.

    – Mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi.

    – Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan demi keamanan dan keselamatan kita semuanya.

  • Pemkab Bondowoso Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi di Musim Hujan

    Pemkab Bondowoso Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi di Musim Hujan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan tahun ini. Langkah itu diwujudkan melalui Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid di Alun-alun Raden Bagus Assra, Jumat (17/10/2025).

    Apel tersebut diikuti oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Bondowoso, unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat menghadapi potensi bencana.

    Dalam arahannya, Bupati Hamid menegaskan bahwa secara geografis, Bondowoso termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Bencana mungkin tidak bisa kita hindari, tetapi risikonya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan, kedisiplinan, dan sinergi lintas sektor. Semangat gotong royong dan solidaritas menjadi kekuatan utama dalam menjaga keselamatan dan kemanusiaan di daerah kita,” tegas Bupati Hamid di hadapan peserta apel.

    Bupati Hamid menyampaikan empat langkah strategis utama Pemkab Bondowoso dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pertama, pemetaan dan sosialisasi wilayah rawan bencana yang terus diperbarui, disertai edukasi mitigasi serta evakuasi agar masyarakat semakin tangguh menghadapi risiko. Kedua, koordinasi antarinstansi dan lintas sektor—terutama BPBD, TNI, Polri, OPD teknis, dan relawan—harus semakin terintegrasi dengan sistem komando yang cepat dan jelas.

    Ketiga, kesiapan sarana, prasarana, dan logistik di seluruh posko siaga harus dipastikan optimal agar mampu bergerak cepat saat terjadi bencana. Keempat, pembentukan budaya tanggap bencana perlu diperkuat melalui pelatihan dan simulasi rutin di tingkat masyarakat. Pemerintah menargetkan setiap desa memiliki kapasitas dasar dalam menghadapi bencana secara mandiri.

    “Bondowoso harus menjadi daerah yang tidak hanya tanggap, tapi juga tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Sinergi dan kesiapsiagaan kita hari ini adalah modal besar untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

    Bupati Hamid juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi unsur Pentahelix—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media—dalam membangun Bondowoso yang tangguh dan berdaya hadapi bencana.

    Di akhir kegiatan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penanggulangan bencana, termasuk BPBD, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat.

    “Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian panjenengan semua yang selama ini menjaga Bondowoso dari berbagai ancaman bencana. Mari terus jaga semangat kebersamaan ini demi keselamatan dan kemanusiaan,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

    Rakor Forkopimda Bondowoso Bahas Konflik Ijen: Muncul Opsi KSO PTPN dengan Petani

    Bondowoso (beritajatim.com) – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama masyarakat Ijen, Rabu (15/10/2025).

    Rakor itu untuk membahas konflik agraria antara PTPN I Regional V dengan masyarakat penggarap di wilayah Ijen, khususnya zona 1 hingga zona 6. Sementara pembahasan untuk zona 7 dan 8 masih ditunda.

    Berdasarkan data resmi, total areal yang dikelola PTPN I Regional V di Kecamatan Sempol/Ijen mencapai 7.856,86 hektar.

    Dari luasan itu, investasi kopi arabika di Kebun Blawan tercatat sekitar 200 hektar, meliputi beberapa afdeling seperti Kampung Baru, Jampit, Gending Waluh, hingga Watucapil.

    Sedangkan lahan garapan masyarakat di kategori TTAD (Tanaman Tahun Akan Datang) tahun 2025 seluas 159,95 hektar dengan jumlah penggarap 306 orang.

    Rakor itu dihadiri unsur Pemkab, DPR RI, DPRD, Polres, TNI, Kejari, PTPN, Perhutani dan perwakilan masyarakat. Pertemuan itu lalu memunculkan dua opsi utama penyelesaian.

    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nashim Khan, menyebut ada dua skema yang kini sedang dikaji.

    “Pertama, relokasi lahan untuk hortikultura dengan sistem lahan pengganti. Kedua, masyarakat tetap menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Kami beri waktu tiga hari kepada PTPN untuk menentukan pilihan terbaik,” ujarnya.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong pola kemitraan kopi bersama masyarakat. Terlebih, Bondowoso dikenal sebagai Republik Kopi (BRK).

    “Prioritasnya, penanaman kopi PTPN dilakukan dengan sistem kerja sama bersama petani. Sedangkan yang tidak sepakat bisa tetap menanam hortikultura melalui mekanisme relokasi,” katanya.

    Ia menambahkan, selama masa pembahasan, Forkopimda, PTPN dan masyarakat sepakat untuk status quo hingga Senin (20/10/2025) mendatang.

    “Tidak boleh ada aktivitas tanam atau pergerakan apapun di lapangan sebelum keputusan final,” pintanya.

    Kepala Desa Sumberejo, Mustafa Hendra Hermawan, menilai opsi lahan pengganti sulit diwujudkan.

    “Kalau sistemnya lahan pengganti, sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena faktanya lahan pengganti itu tidak ada,” ujarnya keras.

    Ia menawarkan solusi agar masyarakat bisa menanam kopi di lahan PTPN dengan sistem bagi hasil atau kemitraan.

    “Petani menanam, hasilnya dijual ke PTPN. Berdasarkan aturan, 20 persen dari HGU wajib dialokasikan sebagai kebun plasma masyarakat,” katanya.

    Mustafa juga menyebut enam kepala desa di Ijen siap berangkat ke Jakarta untuk mengajukan pembatalan HGU PTPN jika pola kemitraan itu ditolak.

    Alasannya: banyak lahan HGU terbengkalai lebih dari dua tahun, komoditas tanam tidak sesuai peruntukkan, dan konflik sosial yang terus berulang.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso, meminta agar penanaman kopi oleh PTPN ditunda sampai semua pihak sepakat.

    “Target 200 hektar tahun ini jangan dulu ditanam sebelum semua masalah tuntas. Tahun depan baru bisa dilanjutkan. Jangan sampai penandatanganan hari ini, besok sudah ada masalah baru,” tegasnya.

    Manager Kebun Blawan PTPN I Regional V, Bambang Trianto, menyebut bahwa secara prinsip perusahaan terbuka terhadap opsi KSO dengan masyarakat.

    “Pada dasarnya semua opsi bagus, tapi untuk skema KSO kopi, dasar hukumnya masih perlu digodok. Kami tetap menargetkan perluasan kopi 506 hektar (target hingga 2027) bisa berjalan, sembari memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi,” katanya.

    Manager Kebun Regional III, Samuel, menambahkan, pihaknya akan melakukan inventarisasi siapa saja masyarakat yang berminat dengan pola kemitraan kopi dan siapa yang memilih tetap hortikultura dengan mekanisme relokasi. “Tapi keputusan final tetap ada di direksi pusat,” terangnya.

    Tokoh masyarakat Ijen, H. Kusnadi, menuding PTPN tidak konsisten terhadap hasil kesepakatan sebelumnya.

    “Di Zona II, dari 55 hektar lahan pengganti yang dijanjikan, hanya dua hektar yang layak. Sisanya berbatu, curam, dan rawan longsor. Kalau memang aman, kenapa PTPN tidak menggarap sendiri?” ujarnya.

    Menurut Kusnadi, beberapa lahan pengganti seperti di Lengker Patek dan Lingkar Anjing memiliki kemiringan hingga 60 derajat.

    Ia juga menyebut, sebagian lahan yang kini diklaim PTPN sebenarnya sudah digarap masyarakat sejak puluhan tahun lalu hingga produktif. “Dulu tanah itu tandus, kami olah hingga subur. Sekarang malah diklaim perusahaan,” ungkapnya.

    Di Zona I, lanjut Kusnadi, dari 14 hektar lahan pengganti, sekitar 10 hektar masih berupa hutan lebat.

    “Mereka bilang akan biayai pembersihan Rp10 juta per hektar, tapi sampai sekarang tak ada realisasi,” tegasnya.

    Rakor Forkopimda akhirnya menyepakati agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aktivitas hingga keputusan final diumumkan awal pekan depan.

    Forkopimda menegaskan pentingnya penyelesaian damai, adil, dan berkelanjutan agar investasi perkebunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup dari kebun Ijen.

    Konflik ini menjadi ujian besar bagi PTPN dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan korporasi, hukum agraria, dan kesejahteraan rakyat di kawasan pegunungan Ijen. (awi/but)

  • Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi emas nasional saat ini sebagian besar masih bergantung pada dua perusahaan, diantaranya yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, dua perusahaan tersebut mampu menghasilkan total sekitar 80 ton emas per tahun yang berasal dari pengolahan konsentrat tembaga di fasilitas pemurnian (smelter) mereka. Di mana smelter PTFI mampu menghasilkan sekitar 60 ton emas, sedangkan smelter milik AMNT sekitar 20 ton emas.

    “Memang sekarang ini adalah refinery emas kita itu kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smester, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun mendorong PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melakukan proses Business-to-business (B2B) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Meski demikian, Bahlil mengakui produksi emas dan tembaga PTFI untuk saat ini belum berjalan maksimal.

    Ditambah lagi terdapat gangguan pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    “Tapi kan kita tahu bahwa sekarang di Freeport itu kemarin ada terjadi musibah di underground dan kita harus turut berduka cita atas meninggalnya 7 karyawan. Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan,” katanya.

    RI Pemilik Cadangan Emas Terbesar ke-4 di Dunia

    Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (USGS) yang dirilis Januari 2025, Indonesia sendiri menempati posisi ke 4 cadangan emas dunia. Total cadangan emas yang dimiliki Indonesia tercatat mencapai 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar di dunia menurut data USGS ini adalah negara Australia dan Rusia dengan cadangan mencapai 12.000 metrik ton. Diikuti oleh Afrika Selatan sebesar 5.000 metrik ton dan Indonesia sebesar 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar ke lima di dunia diduduki oleh Kanada dengan total cadangan emas mencapai 3.200 metrik ton. Adapun, total cadangan emas dunia mencapai 6.400 metrik ton.

    Selain cadangan Indonesia juga merupakan negara terbesar ke-10 produksi emas di Dunia. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 100 ton per tahun.

    Sementara ini, posisi pertama diduduki oleh China dengan produksi pada tahun 2023 mencapai 375 metrik ton per tahun. Diikuti oleh negara Rusia dengan produksi mencapai 313 metrik ton per tahun.

    Sedangkan, negara ketiga dengan produksi emas terbesar adalah Australia sebesar 296 metrik ton per tahun.

    Adapun, produksi emas dunia pada tahun 2023 mencapai 3.250 metrik ton per tahun.

    Negara dengan cadangan emas terbesar di Dunia

    Australia: 12.000 metrik ton
    Rusia: 12.000 metrik ton
    Afrika Selatan: 5.000 metrik ton
    Indonesia: 3.600 metrik ton
    Kanada: 3.200 metrik ton
    China: 3.100 metrik ton
    Amerika Serikat: 3.000 metrik ton
    Peru: 2.500 metrik ton
    Brazil: 2.400 metrik ton
    Kazakhstan: 2.300 metrik ton
    Uzbekistan: 1.800 metrik ton
    Meksiko: 1.400 metrik ton
    Ghana: 1.000 metrik ton
    Mali: 800 metrik ton
    Kolombia: 700 metrik ton
    Tanzania: 400 metrik ton
    Burkina Faso: –
    Negara lainnya: 9.200 metrik ton

    Total: 64.000 metrik ton.

    Negara dengan produksi emas terbesar di Dunia

    China: 375 metrik ton
    Rusia: 313 metrik ton
    Australia: 296 metrik ton
    Kanada: 198 metrik ton
    Amerika Serikat: 170 metrik ton
    Kazakhstan: 133 metrik ton
    Meksiko: 127 metrik ton
    Uzbekistan: 120 metrik ton
    Afrika Selatan: 104 metrik ton
    Indonesia: 100 metrik ton
    Peru: 100 metrik ton
    Brazil: 71 metrik ton
    Mali: 67 metrik ton
    Kolombia: 61 metrik ton
    Burkina Faso: 57 metrik ton
    Tanzania: 55 metrik ton
    Ghana: 16 metrik ton
    Negara lainnya: 777 metrik ton

    Total: 3.250 metrik ton.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan aktivitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, bisa terhenti pada akhir Oktober 2025 ini.

    Hal tersebut menyusul terganggunya pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan operasional smelter PTFI di Gresik saat ini masih beroperasi. Namun pasokan dari tambang diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan smelter hingga akhir bulan ini.

    “Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti,” kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta PTFI untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai kembali aktivitas produksi di area GBC. Dengan demikian, kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

    “Dia (PTFI) sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih? Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa?,” kata Tri.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Mengingat insiden ini telah menewaskan sebanyak tujuh orang pekerja.

    Akibatnya operasi di Grasberg, kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026.

    “Tapi yang namanya musibah memang itu terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Senin (13/10/2025).

    Bahlil menjelaskan operasional PTFI di tambang tersebut hingga saat ini masih terhenti. Namun yang pasti, proses audit yang dilakukan pemerintah masih terus berlangsung.

    “Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi. Tetapi kita lagi lakukan audit sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

    Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

    GELORA.CO – – Pemerintah kembali memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia hingga habis cadangannya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen.

    Sehingga total saham pemerintah Indonesia di Freeport menjadi 63 persen, sebelumnya sebesar 51 persen.

    Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, maka operasi Freeport di Papua kemungkinan diperpanpang hingga tahun 2061.

    Atau dengan kata lain, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mengeruk kekayaan alam di Papua sampai cadangannya habis.

    Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pengelolaan tambang.

    Saat ini, izin usaha pertambangan khusus bagi Freeport di tanah Papua masih sampai 2041.

    “Urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, 10 Oktober 2025.

    Sebelum Bahlil mengungkapkan rencana perpanjangan kontrak ini, Kepala Danantara Rosan P Roeslani sudah membocorkan bahwa pemerintah Indonesia sepakat.

    “Boleh dibilang sudah semuanya selesai ya dan sekarang ya tinggal melihat draft dari detailnya saja,” ujar Rosan saat ditemui di JICC, 8 Oktober 2025.

    Dalam negosiasi itu, pemerintah ingin penambahan saham 12 persen secara gratis, tapi tidak menyebutkan alasannya.

    Rosan hanya mengatakan proses itu merupakan bagian dari negosiasi yang ternyata sudah berlangsung lebih dari 6 bulan.

    Terlepas dari rencana dan negosiasi ini, Freeport saat ini masih berhenti beroperasi usai terjadi longsor lumpur bijih basah di kawasan Grasberg Block Cave pada 8 September 2025.

    7 orang dilaporkan terjebak di area bawah tambang dan audit masih dilakukan hingga ditemukan faktor penyebabnya.

    Para pekerja yang terjebak di area tambang sudah dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

    2 orang yang bekerja di bagian elektrik dari PT Cipta Kontrak di bawah Divisi Operation Maintenance PTFI dan 5 pekerja lainnya merupakan tim dari PT Redpath Indonesia.

    Evakuasi itu berlangsung dramatis, awalnya tim penyelamat hanya menemukan 2 pekerja dalam kondisi tak bernyawa pada haris Sabtu pagi, 20 September 2025.

    Menurut Bahlil, insiden ini membuat pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh.

    Setelah hasil audit didapat, nantinya pihak dari Freeport diminta melakukan mitigasi agar kejadian serupa tak terulang.***

  • ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    ESDM Prediksi Smelter Freeport di Gresik Berhenti Sementara Akhir Oktober

    Jakarta –

    Kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave (GBC) terhenti akibat longsor. Alhasil, operasional smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur terganggu.

    Diprediksi operasional Smelter tersebut hanya bisa bertahan sampai akhir Oktober 2025.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan berhentinya operasional smelter tersebut lantaran pasokan konsentrat dari tambang bawah tanah GBC sudah terhenti imbas penutupan sementara karena longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ia mengatakan saat ini operasional smelter di Gresik masih terus berjalan.

    “Nanti bulan, ya Oktober inilah akhir Oktober mungkin. (akan berhenti?) iya sementara berhenti,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu terkait kapan tambang bawah tanah GBC Freeport akan beroperasi kembali, Tri masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Freeport.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab longsor sekaligus menentukan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Ya dia evaluasi dulu, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi kira-kira. Dia sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih. Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa,” terang Tri.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur saat ini tengah terhenti. Penghentian ini dilakukan sejak longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025.

    “Kami sekarang ini seluruhnya sedang dalam tahap berhenti produksi dari tanggal 8 September. Seluruh tambang kami semuanya berhenti,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (11/10/2025).

    Pasokan konsentrat juga tidak ada sejak longsornya tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave (GBC). Smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur itu juga tidak menerima pasokan konsentrat dari tempat lain.

    “Sekarang operasionalnya bisa dikatakan berhenti karena konsentratnya nggak ada,” jelasnya.

    (hns/hns)

  • Cuaca Ekstrem Nagrak Sukabumi: Angin Kencang Hancurkan Rumah Warga, Satu Jam Kemudian Longsor Datang

    Cuaca Ekstrem Nagrak Sukabumi: Angin Kencang Hancurkan Rumah Warga, Satu Jam Kemudian Longsor Datang

    Liputan6.com, Sukabumi – Cuaca ekstrem kembali melanda Kabupaten Sukabumi. Dalam laporan harian yang diterima oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, tercatat dua insiden bencana alam terjadi di Kecamatan Nagrak pada Senin (13/10/2025).

    Bencana tersebut meliputi angin kencang yang merusak pemukiman dan disusul kejadian tanah longsor.

    Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna menerangkan, kejadian pertama adalah angin kencang yang menerjang Kampung Kadalmeteng RT 025/RW 005, Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, sekitar pukul 15.00 WIB.

    “Penyebab kejadian ini adalah cuaca ekstrem. Angin kencang dilaporkan telah menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan rumah warga. Kami masih dalam proses pendataan detail kerugian materiil, namun tidak ada korban jiwa dilaporkan,” ujar Daeng Sutisna.

    Berselang satu jam kemudian, bencana susulan berupa tanah longsor terjadi. Pukul 16.00 WIB, longsor menimpa Kampung Lamping Cikolawing RT 002/RW 008, Desa Nagrak Selatan, yang juga berada di Kecamatan Nagrak.

    “Longsor di Nagrak Selatan dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang turun di wilayah tersebut. Tim kami sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal dan memastikan keamanan warga di sekitar titik longsor,” tambahnya. 

     

  • Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

    Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Mitigasi dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Timur

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

    Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan tersebut di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10/2025).

    “Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas inisiatif mengajukan perubahan Perda ini. Langkah ini merupakan upaya strategis dan visioner untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan bencana di daerah,” kata Cahyo.

    Dia menyebut, perubahan Raperda ini bukan hanya penyesuaian administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga. Fraksi Gerindra menilai bahwa rakyat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.

    “Setiap kebijakan harus berangkat dari pandangan bahwa keselamatan manusia adalah hak asasi tertinggi yang wajib dijamin oleh negara. Raperda ini harus memastikan perlindungan rakyat sebagai mandat konstitusi,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cahyo menjelaskan, secara yuridis Raperda ini telah menyesuaikan perkembangan regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, lanjut dia, sinkronisasi antaraturan tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

    “Kami mengingatkan agar sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan secara cermat, supaya tidak ada duplikasi norma dan kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, maupun desa,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Secara sosiologis, dia menyebut revisi peraturan ini sangat relevan mengingat Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Dari tujuh gunung api aktif, potensi tsunami di pesisir selatan, hingga ancaman kekeringan dan tanah longsor, seluruhnya menuntut kesiapan sistem tanggap bencana yang kuat.

    “Namun di balik risiko tersebut, kita juga memiliki kekuatan sosial dan kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif dalam mitigasi bencana. Maka kebijakan baru harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pentahelix benar-benar hidup di lapangan,” tegas politisi muda ini.

    Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyebutkan beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Seperti perlindungan terhadap kelompok rentan, pembentukan forum relawan kebencanaan, serta penguatan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Kami mengapresiasi adanya ketentuan baru yang memberi perhatian pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Tapi kami ingin memastikan bahwa perlindungan itu benar-benar operasional, bukan hanya formalitas di atas kertas,” jelas Cahyo.

    Selain itu, dia menyebut pentingnya keberlanjutan anggaran kebencanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. Fraksi Gerindra juga mengusulkan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Raperda.

    “Kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh berhenti di dokumen administratif. Harus ada pengawasan dan evaluasi kinerja secara periodik agar implementasinya benar-benar melindungi masyarakat,” pungkas Cahyo Harjo Prakoso.[asg/kun]

  • Hamas Serahkan Tawanan, Trump ke Tel Aviv

    Hamas Serahkan Tawanan, Trump ke Tel Aviv

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita-berita dunia yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Perkembangan dari Gaza menjadi pembuka edisi Senin, 13 Oktober 2025.

    Tawanan perang dibebaskan

    Media Israel melaporkan Hamas sudah menyerahkan tujuh sandera kepada Palang Merah di Kota Gaza.

    Atas nama seluruh rakyat Israel, selamat datang kembali!

    “Kami telah menunggu kalian, kami memeluk kalian.

    “Sara dan Benjamin Netanyahu,” demikian tulisan yang ditulis PM Netanyahu bagi para tawanan

    Hari ini Presiden Donald Trump diperkirakan akan mendarat di Israel untuk berpidato di hadapan parlemen Israel, kemudian ia akan bertolak ke Mesir untuk menghadiri pertemuan soal Gaza bersama para pemimpin dunia lainnya.

    Selain 20 orang Israel yang ditawan Hamas, hampir 2.000 warga Palestina ditahan Israel, yang rencananya juga akan dibebaskan sebagai bagian dari fase pertama rencana perdamaian.

    Mahasiswa Madagaskar dituduh lakukan kudeta

    Tuduhan mahasiswa hendak merebut kekuasaan dengan kekerasan disampaikan Kantor kepresidenan Madagaskar, setelah semakin banyak tentara yang mendukung gerakan protes yang dipimpin oleh pemuda.

    Presiden Magadaskar, Andry Rajoelina mendesak melakukan “dialog untuk menyelesaikan krisis”, sebut pernyataan itu.

    Namun, keberadaan Rajoelina tidak diketahui, sehingga banyak warga yakin ia sudah meninggalkan negara itu.

    Protes yang terinspirasi oleh gerakan yang dipimpin Generasi Z di Kenya dan Nepal ini dimulai pada 25 September, dipicu kekurangan air dan listrik, sebelum bergulir lebih besar dan menjadi ancaman bagi pemerintahan Rajoelina sejak terpilih kembali pada tahun 2023.

    Setidaknya 41 orang tewas di Meksiko

    Penyebabnya adalah tanah longsor dan banjir yang dipicu oleh hujan lebat yang terus-menerus di Meksiko bagian tengah dan tenggara.

    Di Veracruz, curah hujan tercatat lebih dari 50 cm sepanjang 6-9 Oktober.

    Di Poza Rica, sebuah kota penghasil minyak yang terletak 275 kilometer di timur laut Mexico City, hampir tidak ada peringatan sebelum air datang.

    Pihak berwenang mengatakan hingga saat ini mereka sedang mencari 27 orang hilang di seluruh negeri.

    Sementara itu, lebih dari 320.000 orang terkena dampak pemadaman listrik yang disebabkan oleh hujan lebat.

    Pemerintah Australia bersikukuh tidak bernegosiasi dengan peretas

    Pemerintah federal Australia tetap pada pendiriannya untuk tidak bernegosiasi dengan penjahat siber atau membayar tebusan, setelah ada ancaman untuk merilis data Qantas yang dicuri.

    Perusahaan penerbangan Australia ini adalah salah satu dari 40 perusahaan global pengguna cloud Salesforce yang datanya dicuri.

    Setelah batas waktu pembayaran tebusan yang ditetapkan berakhir akhir pekan lalu, peretas merilis data yang melibatkan data pribadi 5,7 juta pelanggan Qantas tersebut di web gelap.

    Bagi sebagian besar pelanggannya, data yang dicuri terbatas pada nama, alamat email, dan detail frequent flyer, sementara beberapa lainnya mencakup alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan jenis kelamin, tetapi Qantas mengatakan tidak ada detail kartu kredit yang terdampak.

    Jaksa Agung Federal Michelle Rowland mengatakan pemerintah telah mengalami kemajuan setelah berkomitmen untuk menegakkan hukum privasi, dibuktikan dengan kewenangan baru Komisioner Informasi Australia dan peningkatan sanksi bagi perusahaan yang gagal melindungi data pelanggan.