Xcloud.id

Topik: longsor

  • Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti menyampaikan pesan penting ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan yang disampaikannya ini berkaitan bahaya penebangan dan pengundulan hutan di Indonesia.

    Dan ini merupakan respons pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
    .

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti memberikan peringatan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap bencana alam ini harusnya dijadikan pembelajaran penting untuk Pemerintah.

    Di mana, sudah tidak relevan lagi apabila Presiden RI Prabowo Subianto hanya fokus untuk menertibkan pembalakan liar.

    “Pak Presiden @prabowo saat ini (setelah bencana banjir longsor lumpur, kayu gelondongan) sudah tidak relevan lagi memilah yg Legal dan Ilegal,” tulisya dikutip Senin (15/12/2025).

    Banyak hal lainnya yang bisa terjadi dari penebangan hingga pengundulan hutan di Indonesia.

    Di antaranya kerusakan lingkungan dan tempat tinggal bagi flora dan fauna.
    Belum lagi ancaman bencana alam lainnya.

    Karena itu, Susi Pudjiastuti berharap Presiden Prabowo memberikan langkah tegas untuk menghentikan penebangan hutan.

    “Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yg kehilangan ayah ibu anak saudara, flora fauna hancur. STOP penebangan sekarang,” sebutnya.

    Belum lagi kerugian yang harus ditanggung masyarakat yang terdampak seperti bencana alam yang terjadi baru-baru ini.

    “Berapa uang negara dapat selama ini dr penebangan hutan? Sawit? Tambang? Berapa kerugian Negara setelah bencana? Berapa kerugian masyarakat material & immaterial? Pasti tidak berimbang,” jelasnya.

  • Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

    Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

    Liputan6.com, Jakarta – Kabupaten Sukabumi dilanda serangkaian bencana alam pada Senin (15/12/2025), yang didominasi oleh tanah longsor dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.

    Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna menyampaikan Sedikitnya enam kejadian bencana dilaporkan.

    Beberapa lokasi mengalami kerusakan parah, termasuk tertutupnya akses jalan dan ambruknya jembatan.

    ​Salah satu kejadian paling berdampak adalah longsor di Kampung Lio Cilandak, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, yang mengakibatkan akses jalan kabupaten KM 2.5 tertutup total.

    ​”Longsor ini cukup signifikan, dengan panjang sekitar 25 meter, tinggi 2 meter dan lebar 8 meter, menyebabkan jalan Kabupaten Warungkiara tertutup,” ujar Daeng Sutisna.

    ​Selain itu, longsor juga terjadi di Kampung Cigadog, Desa Bantarkalong, menutup ruas jalan kabupaten di samping Jembatan Cimandiri Leuwi Lalay.

    Dampak lainnya adalah kerusakan infrastruktur vital di ​jembatan Cikolomeran, penghubung Desa Hegarmanah dan Bantarkalong, dilaporkan ambruk.

    “​Jalan Desa di Kampung Bojonghaur mengalami amblas dengan kedalaman sekitar 1 meter,” jelasnya.

    ​Bencana hidrometeorologi juga tercatat di Desa Mekarjaya, dimana banjir bandang menghancurkan fasilitas pertanian seluas kurang lebih 2 hektare.

    Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi telah mengaktifkan tim piket dan unit reaksi cepat (URC) untuk memantau wilayah dan merespons kejadian.

    ​”Kami terus melakukan pemantauan wilayah kecamatan melalui WAG P2BK se-Kabupaten Sukabumi dan media sosial, serta pengamatan titik rawan bencana melalui aplikasi InaRisk dan InaSafe BNPB,” tambah Daeng.

    ​BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan mengingat kondisi cuaca yang masih rentan.

    BPBD juga telah menurunkan sejumlah peralatan termasuk kendaraan roda 4, chainsaw (gergaji mesin), dan alkon (pompa air) untuk penanganan darurat di lokasi.

  • Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan pendistribusian LPG bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya di tengah sejumlah jalur darat hingga saat ini masih sulit dilalui akibat jalan putus serta dampak banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi energi tidak dapat dilakukan melalui jalur reguler seperti biasa.

    Saat ini, beberapa jalur utama belum dapat dilalui secara optimal, di antaranya jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, secara reguler pasokan LPG untuk wilayah Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, guna menyalurkan BBM, LPG, serta bantuan kemanusiaan.

    Pada wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya disuplai secara reguler dari Lhokseumawe melalui jalur darat harus dialihkan. Karena jalur Lhokseumawe-Bireuen terputus, Pertamina Patra Niaga melakukan penyeberangan pasokan LPG menggunakan armada skid tank (mobil tangki LPG) yang diangkut dengan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masih terdapat ruas jalan yang belum tersambung, sehingga distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, distribusi BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe ke Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Untuk penyaluran LPG, Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan Helicopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan skema Alternative Emergency (AE) dengan moda kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) sebagai perbantuan pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, guna menopang pasokan ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen. Di lokasi Bireun, distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan tali baja menyeberangi sungai karena akses jembatan yang terputus.

    “Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal Ro-Ro telah tiba di Banda Aceh pada hari kemarin. Ini merupakan alternatif terbaik yang dapat kami lakukan saat ini, meskipun distribusi masih dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengaturan lanjutan karena belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat permintaan”, lanjut Roberth.

    Sebagai langkah penguatan suplai, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa, yang direncanakan mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

    Roberth menambahkan akan terus memantau kondisi di lapangan. Pertamina Patra Niaga juga memberikan bantuan hingga total 983 tabung LPG telah disalurkan, terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

    “Kami terus berupaya maksimal agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

    Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa hari terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh
    untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

    Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pertamina terus melakukan upaya terbaik agar energi tetap terdistribusi di tengah keterbatasan akses yang ada”, tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Korban Longsor di Jrahi Berharap Bantuan, BPBD Pati Ngaku Hanya Bisa Beri Logistik Pangan Regional 15 Desember 2025

    Korban Longsor di Jrahi Berharap Bantuan, BPBD Pati Ngaku Hanya Bisa Beri Logistik Pangan Regional 15 Desember 2025

    Korban Longsor di Jrahi Berharap Bantuan, BPBD Pati Ngaku Hanya Bisa Beri Logistik Pangan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – Musibah longsor menghantam rumah milik Soleh, warga Dukuh Beru, Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Minggu (14/12/2025) menjelang waktu Maghrib.
    Longsoran tanah dari lahan di atas rumahnya membuat bangunan bagian depan hancur dan menyebabkan kerugian besar.
    Pantauan di lokasi, Senin (15/12/2025), puluhan warga bersama anggota TNI dan Polri tampak bahu-membahu membersihkan material
    longsor
    yang menimbun rumah Soleh.
    Meski hujan gerimis turun, semangat gotong royong warga tak surut demi membantu sesama.
    Longsor berasal dari tanah milik tetangganya yang berada di posisi lebih tinggi.
    Padahal, sebelumnya sudah terdapat talut penahan tanah setinggi sekitar 14 meter.
    Namun, derasnya hujan membuat talut tersebut tak mampu menahan beban tanah hingga akhirnya roboh.
    “Waktu itu hujan deras mulai sekitar jam setengah lima sore. Longsornya sekitar jam setengah enam,” ujar Soleh yang hanya bisa pasrah melihat kondisi rumahnya yang rusak parah.
    Saat kejadian, warga sekitar sempat mengira suara gemuruh yang terdengar adalah petir.
    Tak disangka, suara tersebut berasal dari longsoran tanah yang menghantam rumah Soleh, merusak bagian teras, ruang tamu, hingga tembok depan rumah.
    Sejumlah perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, kulkas, dan televisi ikut rusak tertimbun tanah.
    Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Meski mengalami kerugian besar, Soleh bersyukur tidak ada korban jiwa.
    Saat longsor terjadi, ia tengah berada di bagian belakang rumah untuk memandikan anak balitanya.
    “Posisinya lagi di belakang, memandikan anak. Yang rusak kebanyakan di bagian depan,” tuturnya.
    Kini, Soleh dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang dinilai lebih aman.
    Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan, baik untuk memperbaiki rumah maupun membangun kembali talut agar kejadian serupa tidak terulang.
    “Harapannya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah,” ucapnya lirih.
    Perangkat Desa Jrahi, Kuntan, menyampaikan bahwa bantuan dari program Rumah Tak Layak Huni (RTLH) belum bisa diusulkan karena keterbatasan anggaran di akhir tahun.
    Meski demikian, pihak desa berupaya mencarikan bantuan alternatif.
    “Kami akan mencoba mengajukan bantuan ke Dinas Sosial atau Baznas. Sementara ini kami bersama warga dan TNI-Polri membantu membersihkan material longsor,” jelas Kuntan.
    Diketahui, hujan lebat yang mengguyur wilayah Desa Jrahi pada Minggu sore menjadi pemicu utama terjadinya longsor.
    Beruntung, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa meski menyebabkan kerusakan parah pada satu unit rumah warga.
    Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (
    BPBD
    ) Kabupaten
    Pati
    , Martinus Budi Prasetya, menyatakan pihaknya hanya bisa mengirim bantuan logistik pangan, berupa beras, gula, mi instan, minyak goreng, kopi, kecap, dan ikan sarden.
    “Saya hanya bisa mengirim bantuan logistik pangan, Mas. Hari ini sudah saya kirim,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Jakarta –

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

    Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

    “Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

    “Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

    Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

    Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

    (aid/fdl)

  • Percepat Bantuan, Menko Muhaimin Resmikan Rute Kualanamu-Rembele

    Percepat Bantuan, Menko Muhaimin Resmikan Rute Kualanamu-Rembele

    Deli Serdang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meresmikan kembali rute penerbangan Kualanamu (KNO)-Rembele (TXE) yang dilayani maskapai Wings Air dan kini beroperasi setiap hari. Reaktivasi rute ini dilakukan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat dan pascabencana di Sumatera, khususnya wilayah Aceh.

    Penerbangan harian tersebut diharapkan memperkuat mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan logistik dan kemanusiaan ke wilayah terdampak banjir dan longsor, terutama Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

    “Ini kebutuhan yang mendesak di mana pascabencana yang begitu besar, yang membawa duka kita sebagai sebuah bangsa, tentu kita menyaksikan bagaimana kebutuhan transportasi udara, logistik dan lalu lintas penerbangan menjadi sangat vital,” kata Menko Muhaimin saat peresmian di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Senin (15/12/2025).

    “Dengan penerbangan Lion dari Kualanamu ke Rembele membantu semua kebutuhan kita termasuk masyarakat Aceh, khususnya di Bener Meriah dan Takengon,” sambungnya.

    Menko Muhaimin mengungkapkan, sebelum peresmian ini, ia sempat menghubungi langsung pemilik Lion Air Group, Rusdi Kirana, untuk mendorong pembukaan kembali rute Kualanamu-Rembele yang semula direncanakan hanya beroperasi tiga kali dalam sepekan.

    “Pak Rusdi bilang, ‘Memang kita punya rencana membuka penerbangan satu minggu tiga kali’. Saya bilang, ‘Pak jangan tiga kali, ini kebutuhan mendesak kalau bisa satu hari minimal satu kali, syukur-syukur bisa tambah’. Langsung Pak Rusdi bilang, ‘Siap laksanakan’ dan alhamdulillah,” ucap Muhaimin.

    Menurut Muhaimin, gotong royong seluruh pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta, sangat dibutuhkan agar penanganan bencana di Sumatera berjalan efektif dan cepat. Akses transportasi udara dinilai krusial mengingat kondisi geografis Aceh yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbukitan dan sulit dijangkau jalur darat.

    Menko Muhaimin berharap operasional harian rute Kualanamu-Rembele dapat berlangsung berkelanjutan, tidak hanya untuk kebutuhan darurat, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pascabencana.

    “Dengan bismillahirahmanirahim kita mulai penerbangan Kualanamu-Rembele hari ini dan semoga bisa bertambah lagi,” ujar Muhaimin.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin juga menjadi salah satu penumpang pertama yang terbang ke Rembele untuk meninjau langsung kondisi masyarakat dan mendistribusikan bantuan di Kabupaten Bener Meriah. Setelah itu, ia dijadwalkan kembali ke Kualanamu dan melanjutkan perjalanan ke Aceh Tamiang.

    Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Menko Muhaimin Iskandar ke Aceh, setelah sebelumnya mendatangi Kabupaten Gayo Lues, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memastikan kehadiran negara dalam penanganan dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana.

    Maskapai Wings Air membuka penerbangan berjadwal Kualanamu-Rembele setiap hari dengan jadwal KNO-TXE pukul 08.40 WIB-09.40 WIB dan TXE-KNO pukul 10.00 WIB-11.00 WIB. Penerbangan dilayani menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 penumpang yang ideal untuk rute jarak pendek dan mampu beroperasi optimal di bandara kawasan perbukitan, seperti Bandara Rembele.

    Peresmian penerbangan perdana ini turut dihadiri Presiden Direktur Lion Air, Daniel Putut Kuncoro Adi.

  • Hulu DAS Aceh Rusak, Menteri LH Soroti Aktivitas Ilegal

    Hulu DAS Aceh Rusak, Menteri LH Soroti Aktivitas Ilegal

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan indikasi kuat kerusakan lingkungan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Aceh, termasuk degradasi lahan, perambahan hutan, perkebunan kelapa sawit ilegal, serta aktivitas penambangan tanpa izin. Temuan ini didapat saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Senin (15/12/2025), Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, pihaknya mengamati kondisi hulu DAS yang mengalami degradasi parah. Beberapa temuan di lapangan, antara lain hulu sungai yang terbuka, saluran sungai yang melebar secara tidak wajar, serta tanah longsor yang secara langsung mengancam kawasan permukiman warga, alih-alih berfungsi menopang ekosistem yang sehat.

    Menurut Hanif, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa banjir bandang di Aceh Timur bukan semata-mata disebabkan faktor alam, melainkan juga dipicu oleh tekanan berat terhadap daya dukung lingkungan akibat aktivitas ilegal yang berlangsung dalam jangka panjang.

    “Kami datang bukan hanya untuk mengamati, tetapi untuk memastikan bahwa negara benar-benar hadir bagi masyarakat yang terdampak. Keselamatan masyarakat adalah yang utama, dan kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan berlanjut,” katanya, dikutip dari Antara.

    Ia menambahkan, selama survei udara yang mencakup wilayah pantai timur Aceh, termasuk Tusam, Lhokseumawe, Langsa, dan Aceh Tamiang, tim KLH menemukan indikasi kuat adanya perambahan hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit ilegal serta kegiatan pertambangan, bahkan di wilayah lereng bukit dengan kemiringan ekstrem melebihi 45 derajat.

    Praktik-praktik tersebut dinilai secara signifikan mengurangi fungsi hutan sebagai pengatur tata air alami, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan longsor di wilayah hilir.

    Hanif menegaskan, pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup. Aktivitas ilegal tersebut, lanjutnya, tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di wilayah hilir DAS.

    “Tidak ada toleransi untuk pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak. Evaluasi ini mencakup penilaian kondisi hutan, daerah aliran sungai, serta perubahan penggunaan lahan yang terbukti berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana.

    KLH juga memastikan bahwa sejumlah perusahaan yang diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan akan ditindak tegas melalui penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memulihkan fungsi lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana berulang.

  • Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang di sejumlah provinsi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deforestasi yang berlangsung masif selama beberapa dekade terakhir menyebabkan daya dukung lingkungan melemah, sehingga kawasan hilir semakin rentan saat menghadapi hujan ekstrem.

    Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Hatma Suryatmojo menjelaskan, hutan di kawasan hulu DAS memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penyangga hidrologis alami.

    “Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Hatma memaparkan, berbagai penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan, tajuk hutan mampu menahan air hujan melalui proses intersepsi hingga 15%-35%. Sementara itu, kondisi tanah hutan yang masih utuh dan tidak terganggu memungkinkan infiltrasi air mencapai sekitar 55% dari total curah hujan.

    Dengan mekanisme tersebut, limpasan permukaan yang langsung mengalir ke sungai hanya berkisar 10%-20%. Ditambah proses evapotranspirasi yang mencapai 25%-40%, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir pada musim hujan, sekaligus mempertahankan aliran air saat musim kemarau.

    Namun, ketika hutan di wilayah hulu rusak atau gundul, seluruh fungsi tersebut ikut hilang. Lapisan tanah kehilangan porositas akibat rusaknya jaringan akar, sehingga air hujan tidak lagi terserap optimal dan lebih banyak menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras ke wilayah hilir.

    “Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” kata Hatma.

    Data menunjukkan kondisi hutan di tiga provinsi yang kerap terdampak banjir bandang berada dalam tekanan serius. Di Aceh, hingga 2020 sekitar 59% wilayah atau sekitar 3,37 juta hektare masih berupa hutan alam.

    Meski relatif luas, provinsi ini tercatat kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan sepanjang 1990-2020, yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang.

    Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi di Sumatera Utara. Tutupan hutan pada 2020 tinggal sekitar 29% atau 2,1 juta hektare, dengan kondisi terfragmentasi. Salah satu benteng terakhir, Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, terus terdegradasi akibat penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas, sehingga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai pengendali banjir.

    Sementara itu, Sumatera Barat memiliki tutupan hutan sekitar 54% atau 2,3 juta hektare. Meski persentasenya lebih baik, laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang tertinggi.

    Walhi Sumbar mencatat hilangnya sekitar 320.000 hektare hutan primer dan total 740.000 hektare tutupan pohon sepanjang 2001-2024. Bahkan, deforestasi seluas 32.000 hektare terjadi hanya dalam satu tahun, yakni 2024. Banyak hutan tersisa berada di lereng curam Bukit Barisan yang rawan longsor dan banjir bandang.

    Banjir bandang besar yang melanda Sumatera pada November 2025 disebut Hatma sebagai akumulasi “dosa ekologis” di wilayah hulu DAS. Cuaca ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi dampak kerusakannya diperparah oleh alih fungsi hutan, perambahan, serta lemahnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

    Hatma menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Perlindungan hutan hulu, konservasi DAS, rehabilitasi lahan kritis, serta penegakan tata ruang harus menjadi prioritas.

    “Sisa hutan di kawasan strategis, seperti Ekosistem Leuser di Aceh dan Batang Toru di Sumatera Utara harus dipertahankan sebagai harga mati,” ujarnya.

    Di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan dinilai krusial agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

  • Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang di sejumlah provinsi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deforestasi yang berlangsung masif selama beberapa dekade terakhir menyebabkan daya dukung lingkungan melemah, sehingga kawasan hilir semakin rentan saat menghadapi hujan ekstrem.

    Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Hatma Suryatmojo menjelaskan, hutan di kawasan hulu DAS memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penyangga hidrologis alami.

    “Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Hatma memaparkan, berbagai penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan, tajuk hutan mampu menahan air hujan melalui proses intersepsi hingga 15%-35%. Sementara itu, kondisi tanah hutan yang masih utuh dan tidak terganggu memungkinkan infiltrasi air mencapai sekitar 55% dari total curah hujan.

    Dengan mekanisme tersebut, limpasan permukaan yang langsung mengalir ke sungai hanya berkisar 10%-20%. Ditambah proses evapotranspirasi yang mencapai 25%-40%, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir pada musim hujan, sekaligus mempertahankan aliran air saat musim kemarau.

    Namun, ketika hutan di wilayah hulu rusak atau gundul, seluruh fungsi tersebut ikut hilang. Lapisan tanah kehilangan porositas akibat rusaknya jaringan akar, sehingga air hujan tidak lagi terserap optimal dan lebih banyak menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras ke wilayah hilir.

    “Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” kata Hatma.

    Data menunjukkan kondisi hutan di tiga provinsi yang kerap terdampak banjir bandang berada dalam tekanan serius. Di Aceh, hingga 2020 sekitar 59% wilayah atau sekitar 3,37 juta hektare masih berupa hutan alam.

    Meski relatif luas, provinsi ini tercatat kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan sepanjang 1990-2020, yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang.

    Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi di Sumatera Utara. Tutupan hutan pada 2020 tinggal sekitar 29% atau 2,1 juta hektare, dengan kondisi terfragmentasi. Salah satu benteng terakhir, Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, terus terdegradasi akibat penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas, sehingga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai pengendali banjir.

    Sementara itu, Sumatera Barat memiliki tutupan hutan sekitar 54% atau 2,3 juta hektare. Meski persentasenya lebih baik, laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang tertinggi.

    Walhi Sumbar mencatat hilangnya sekitar 320.000 hektare hutan primer dan total 740.000 hektare tutupan pohon sepanjang 2001-2024. Bahkan, deforestasi seluas 32.000 hektare terjadi hanya dalam satu tahun, yakni 2024. Banyak hutan tersisa berada di lereng curam Bukit Barisan yang rawan longsor dan banjir bandang.

    Banjir bandang besar yang melanda Sumatera pada November 2025 disebut Hatma sebagai akumulasi “dosa ekologis” di wilayah hulu DAS. Cuaca ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi dampak kerusakannya diperparah oleh alih fungsi hutan, perambahan, serta lemahnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

    Hatma menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Perlindungan hutan hulu, konservasi DAS, rehabilitasi lahan kritis, serta penegakan tata ruang harus menjadi prioritas.

    “Sisa hutan di kawasan strategis, seperti Ekosistem Leuser di Aceh dan Batang Toru di Sumatera Utara harus dipertahankan sebagai harga mati,” ujarnya.

    Di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan dinilai krusial agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

  • Kunjungi Sejumlah Simpul Transportasi di Jawa Tengah, Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Hadapi Nataru

    Kunjungi Sejumlah Simpul Transportasi di Jawa Tengah, Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Hadapi Nataru

    Semarang, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau dan memastikan kesiapan sejumlah simpul transportasi di Provinsi Jawa Tengah guna menghadapi masa libur Nataru 2025/2026, Minggu, (14/12/2025). Hal ini mengingat berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat pada masa Nataru 2025/2026 yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) akan ada 16,93 persen atau sekitar 20,23 juta orang yang berkunjung ke Jawa Tengah.

    “Pergerakan masyarakat di Jawa Tengah saat libur Nataru 2025/2026 diprediksi cukup tinggi, begitu pun dengan simpul-simpul transportasinya. Karena itu, saya ingin memastikan sarana dan prasarana transportasi di wilayah ini dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat selama periode tersebut,” ujar Menhub Dudy di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/12/2025).

    Menurut survei BKT, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama sebagai tujuan favorit nasional pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sejumlah simpul transportasi di Jawa Tengah juga diprediksi jadi yang terpadat.

    Stasiun Tawang menempati peringkat empat sebagai stasiun tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 4,55 persen atau sekitar 284 ribu orang, peringkat enam diisi Stasiun Solo Balapan dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,20 persen atau sekitar 200 ribu orang. Selanjutnya peringkat tujuh Stasiun Purwokerto dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,03 persen atau sekitar 188 ribu orang, dan peringkat sepuluh Stasiun Kutoarjo dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,64 persen atau sekitar 165 ribu orang.

    Terminal Tirtonadi menempati peringkat tujuh sebagai terminal tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,85 persen atau sekitar 205 ribu orang. Adapun Bandara Internasional Ahmad Yani menempati peringkat tujuh sebagai bandara tujuan terpadat dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 3,23 persen atau sekitar 138 ribu orang.

    Di sektor perkeretaapian, Menhub Dudy meninjau Stasiun Tawang dan Stasiun Weleri beserta fasilitasnya, kemudian mengunjungi sejumlah titik yang rawan bencana, seperti banjir dan tanah longsor di lintas Semarang-Gambringan.

    Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perkeretaaapian Kemenhub untuk melakukan mitigasi risiko pada aspek tersebut, termasuk mengecek secara rutin sejumlah jembatan yang berusia tua serta mengantisipasi dampak penurunan tanah yang menyebabkan genangan air rob pada jalur kereta di wilayah Pekalongan.

    Di sektor laut, Menhub Dudy meninjau Pelabuhan Tanjung Emas dan sempat mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, di antaranya PT Pelindo, PT PELNI, dan PT Dharma Lautan Utama.

    Dalam kesempatan ini, Menhub memerintahkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran selama masa angkutan Nataru 2025/2026 benar-benar diprioritaskan.

    “Kesiapan dan mitigasi risiko di Pelabuhan Tanjung Emas sudah baik, khususnya terhadap risiko cuaca ekstrem, kemacetan di pelabuhan, banjir rob, serta keterlambatan hingga kecelakaan kapal,” tegas Menhub.

    Selanjutnya, Menhub Dudy meninjau Terminal Tipe A Bawen dan menyaksikan langsung kegiatan ramp check terhadap beberapa bus Antar Kota Antar Provinsi. Menhub mengatakan kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 di terminal ini sudah baik dan matang.

    Secara garis besar, Menhub Dudy menilai bahwa seluruh stakeholder transportasi di Jawa Tengah sudah siap untuk menyambut libur Nataru 2025/2026. Ia pun optimistis pergerakan masyarakat selama periode ini dapat terkendali dengan baik, melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif dari seluruh stakeholder.

    “Seluruh stakeholder transportasi wajib memprioritaskan aspek keselamatan. Saya minta semua stakeholder di seluruh matra untuk lakukan ramp check secara rutin dan sesuai prosedur. Harapannya, Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026,” pungkas Menhub Dudy.

    Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah

    Sebelumnya, pada Sabtu (13/12/2025) malam, Menhub Dudy bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk membahas kesiapan angkutan Nataru 2025/2026 di Provinsi Jawa Tengah. Menhub menyoroti beberapa hal dalam pertemuan ini, antara lain terkait antisipasi kemacetan di jalur arteri akibat pasar tumpah, kepadatan lokasi wisata, hingga perlintasan kereta api sebidang.

    Menhub Dudy mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kesiapannya mendukung dan menyukseskan angkutan Nataru 2025/2026. Ia berharap sinergi yang dilakukan dapat menciptakan perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

    “Saya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru 2025/2026 untuk mempersiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan, waspadai cuaca ekstrem, dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan saat berada di perjalanan,” tuturnya.

    Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.