Topik: longsor

  • Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

     

  • Jaga Stok LPG di Aceh, Pertamina Terapkan Distribusi Alternatif

    Jaga Stok LPG di Aceh, Pertamina Terapkan Distribusi Alternatif

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan energi, khususnya LPG, di wilayah Aceh. Langkah ini dilakukan menyusul terganggunya stok dan distribusi LPG di sejumlah daerah akibat bencana banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan, proses distribusi LPG saat ini menghadapi kendala serius karena sejumlah jalur darat tidak dapat dilalui akibat jalan terputus serta dampak banjir dan longsor.

    Kondisi tersebut membuat penyaluran energi tidak bisa dilakukan melalui rute reguler seperti biasanya. Beberapa akses utama yang belum berfungsi optimal antara lain jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, dalam kondisi normal, pasokan LPG untuk Banda Aceh disalurkan dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    “Jalur dari Lhokseumawe ke Banda Aceh itu terputus. Sehingga ini mengganggu pasokan LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dan sekitarnya,” ungkap Mars Ega di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Untuk menjaga ketersediaan LPG di Aceh, Pertamina Patra Niaga menerapkan berbagai skema distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara.

    Mars Ega menjelaskan, untuk wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya rutin dikirim dari Lhokseumawe melalui jalur darat terpaksa dialihkan. Terputusnya jalur Lhokseumawe–Bireuen membuat perusahaan menyalurkan LPG dengan menyeberangkan armada skid tank atau mobil tangki LPG menggunakan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya di Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke Pidie Jaya dan Bireuen.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, penyaluran BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe masih dapat dilakukan melalui jalur darat. Pasalnya, akses dari wilayah timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih bisa dilalui.

    Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menerapkan skema alternative emergency (AE) dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro (roll-on/roll-off) guna mendukung pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh demi menjaga pasokan di Pidie Jaya dan Bireuen.

    Di Bireuen, pendistribusian LPG bahkan dilakukan dengan cara menarik skid tank menggunakan tali baja untuk menyeberangi sungai akibat jembatan yang terputus.

    Sebagai langkah tambahan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan pasokan ekstra dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, hingga Jawa.

    “Selain itu, hari ini kami juga memberangkatkan ada lima truk tangki dari Dumai, Sumatera dan juga dari Jawa Barat menuju ke Lhokseumawe,” pungkasnya.

  • Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

    Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

    Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

    Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

    “Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

  • Satgas PKH Buru Perorangan-Korporasi yang Sebabkan Banjir Sumatra

    Satgas PKH Buru Perorangan-Korporasi yang Sebabkan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan tugas penertiban kawasan hutan alias Satgas PKH menyatakan tengah menghitung kerugian lingkungan terkait bencana alam banjir dan longsor di Sumatra.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan kerugian itu dihitung dari area terdampak bencana banjir maupun longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan,” ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan pihaknya bakal membebankan pemulihan bencana ini kepada pihak manapun, baik itu perseorangan maupun korporasi.

    Kemudian, Jampidsus Kejagung RI itu bakal melakukan tiga tindakan untuk penyelesaian perkara yang memperparah bencana ini. Misalnya, penegakan hukum pidana, evaluasi perizinan hutan dan tuntutan pemulihan kerugian.

    “Proses pidana [dilakukan] kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab. Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana,” imbuhnya.

    Adapun, Febrie memastikan bahwa Satgas PKH akan mengoptimalkan penertiban kawasan hutan ini secara cepat sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana,” pungkasnya.

  • Pengaktifan 87% Menara Telekomunikasi di Aceh yang Sudah Diperbaiki Terhambat Listrik

    Pengaktifan 87% Menara Telekomunikasi di Aceh yang Sudah Diperbaiki Terhambat Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan sebagian besar menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) telekomunikasi di Aceh telah diperbaiki pascabencana banjir dan longsor besar yang terjadi pada 26 November 2025. Namun, pemulihan jaringan di provinsi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pasokan listrik.

    Meutya menyebut sedikitnya sudah 87,8% menara pemancar selesai diperbaiki. Dia juga menyebut proses pemulihan BTS di Aceh berjalan lebih lambat dibandingkan dua provinsi lain yang turut terdampak bencana, yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Di Sumatra Utara, pemulihan BTS telah mencapai 97%, sedangkan di Sumatra Barat mencapai 99 persen.

    Ia memerinci, total menara BTS yang terdampak bencana di Aceh mencapai 3.735 unit. Hingga kini, sebanyak 3.283 BTS atau 87,8% telah selesai diperbaiki. Meski demikian, sebagian besar menara tersebut belum dapat beroperasi karena belum tersedianya aliran listrik yang stabil.

    “Namun tentu nyalanya diperlukan aliran listrik yang stabil atau genset,” ungkap Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia juga menyebut saat ini tersisa 452 menara BTS atau sekitar 12% dari total di Aceh belum pulih karena masih dalam tahap perbaikan atau belum dapat dijangkau. Meutya menegaskan bahwa meskipun tingkat pemulihan telah mendekati 90%, operasional BTS tetap bergantung pada ketersediaan listrik.

    “Jadi sekali lagi BTS yang recover 87%, namun sekali lagi catatan untuk bisa beroperasi melihat dari ketersediaan listrik yang stabil,” ujar mantan Ketua Komisi I DPR itu.

    Di sisi lain, Meutya menyebut saat ini terdapat 2.194 menara BTS yang sudah berstatus operasional. Namun, sejumlah daerah seperti Bener Meriah, Takengon, dan Aceh Tamiang masih memerlukan penanganan lanjutan.

    Untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital telah meminta operator telekomunikasi menambah pengiriman genset agar BTS yang telah diperbaiki dapat segera berfungsi.

    “Solusi sementaranya adalah kami dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi. Kami selalu mengimbau untuk percepatan-percepatan terus di tengah kondisi yang masih sulit, mereka commit. Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kami sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik,” kata Meutya

  • Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

    Ulama Aceh Minta Prabowo Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

    Liputan6.com, Aceh – Demi mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel, ulama Aceh meminta Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

     

    “Ulama Aceh sepakat meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Hal itu disampaikan berdasarkan rekomendasi hasil muzakarah ulama Aceh 2025, sekaligus doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

    Tgk Faisal juga mengatakan, ulama di Aceh juga mendorong Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, menyusun peta jalan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

    Para ulama juga turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat, diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.

    Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

    Untuk masyarakat Aceh, juga diimbau terus memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.

     

  • Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Kepala negara juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” tandas Prabowo.

  • Banyak Kepala Negara Mau Kirim Bantuan Bencana Sumatera, Saya Bilang Kami Mampu

    Banyak Kepala Negara Mau Kirim Bantuan Bencana Sumatera, Saya Bilang Kami Mampu

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

  • Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk, menjadi andalan dalam berkomunikasi di wilayah banjir Sumatra dan Aceh saat ini. 

    Selama masa tanggap darurat bencana, layanan internet satelit berkecepatan tinggi dan latensi rendah dari SpaceX ini, dapat digunakan secara gratis untuk masyarakat terdampak. 

    Untuk mengakses internet gratis Starlink bagi pelanggan aktif di wilayah tersebut, Starlink otomatis menerapkan kredit layanan gratis selama periode bantuan berlangsung. Cek kredit yang sudah diterapkan di menu Billing pada akun Starlink yang dimiliki.

    Bagi pengguna yang sedang ditangguhkan layanannya (suspended), jga bisa mengakses Starlink secara gratis. “Kami secara proaktif menerapkan kredit layanan gratis ke akun Anda,” bunyi keterangan di laman website resmi Starlink, dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, untuk warga terdampak banjir Aceh-Sumatra yang tidak berlangganan Starlink atau memiliki unit tersebut, bisa memanfaatkan layanan tersebut dari perangkat Starlink yang disebar pemerintah di sejumlah daerah. Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikas. Nah untuk mengaksesnya, caranya dengan mengakses laman Starlink dan mengaktifkannya. 

    Untuk mengaktifkan Starlink, pilih pelayanan Residensial pada halaman utama. Ketik alamat tinggal untuk melihat ketersediaan layanan. 

    Selanjutnya, pilih paket, lalu ketik “Checkout”. Isi data diri hingga metode pembayaran dengan benar di laman situs. 

    Setelah aktif, buat tiket dukungan dengan mencantumkan frasa “Indonesia Flood Support”. Pengguna dapat melihat kredit yang tersedia melalui tab penagihan di akun. Penagihan otomatis menjadi Rp0 rupiah. “Kredit ini tidak berlaku untuk pelanggan korporasi,” tulis keterangan di situs resmi Starlink.

    Adapun bagi Genhype yang berniat untuk menyediakan perangkat Starlink di wilayah terdampak banjir Aceh dan Sumatra, berikut cara melakukan instalasi.

    Cara instalasi Starlink: 

    1. Temukan tempat yang bebas halangan dan mengarah langsung ke langit.  Gunakan alat “Periksa Penghalang” di aplikasi Starlink (iOS, Android) untuk menemukan lokasi pemasangan yang akan memberikan layanan terbaik. 

    2. Susun piringan dan semua perlengkapannya sehingga dishy bisa berdiri kuat. 

    3. Sambungkan kabel yang menghubungkan router dan piringan. Sambungkan kabel catu daya di router pada stop kontak listrik 

    4. Dalam beberapa menit, Starlink akan terhubung ke satelit. Router akan melakukan booting, silahkan tunggu prosesnya. 

    5. Setelah selesai, atur WiFi di ponsel dan sambungkan ke jaringan nirkabel bernama STINKY. 

    6. Setelah terhubung, lakukan konfigurasi WiFi dan lakukan penyambungan ke jaringan nirkabel bernama “Starlink” memakai kata sandi yang baru saja dibuat. 

    7. Jika sudah terhubung, maka layar akan menampilkan status koneksi internet. 

    8. Sabar, karena proses mencari sampai terhubung ke satelit Starlink kurang lebih memerlukan durasi 10 menit. Adapun untuk berlangganan gratis, bisa mengikuti cara-cara yang dijelaskan sebelumnya.

  • Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.