Xcloud.id

Topik: longsor

  • Mendagri Pastikan Belanja Tak Terduga untuk Bencana Digunakan Tepat Sasaran

    Mendagri Pastikan Belanja Tak Terduga untuk Bencana Digunakan Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pemerintah pusat bagi daerah terdampak bencana digunakan tepat sasaran.

    Tito mengatakan telah memberikan arahan kepada tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terkait penggunaan bantuan tersebut. Ia menekankan bantuan keuangan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan individual, seperti pakaian, sabun, sampo, termasuk keperluan perempuan hingga bayi.

    “Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan bantuan keuangan sebesar Rp268 miliar tersebut telah diterima oleh daerah terdampak bencana. Jumlah itu terdiri atas Rp60 miliar untuk tiga provinsi, serta Rp208 miliar yang diberikan kepada 52 kabupaten dan kota terdampak.

    “Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya,” ucapnya.

    “Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” jelasnya.

    Tito menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menurunkan tim untuk melayani masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti KTP-el dan akta kelahiran.

    “Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Tito turut melaporkan adanya sejumlah desa yang hilang akibat longsor dan banjir sehingga perlu direlokasi. Terkait hal ini, Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi.

    (prf/ega)

  • Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

    Banjir Sumatera, Aceh Terima Bantuan dari Perusahaan Multinasional

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam.

    Bantuan berupa paket sembako tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sedikitnya tiga truk bantuan telah disiapkan dan akan segera disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana.

    Mualem menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan solidaritas yang ditunjukkan Upland Resources. Menurutnya, dalam situasi bencana, nilai kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.

    “Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja,” ujarnya.

    Mualem menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan dan mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi. “Yang urgent dan paling parah ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Selain itu juga ke Takengon, Beutong, serta Langsa,” katanya.

    Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di, menjelaskan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan hasil penggalangan dana internal perusahaan di tiga negara tempat Upland beroperasi.

    “Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 777 juta,” ujarnya.

    Dana tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pembelian kebutuhan pokok dari penyedia lokal di Aceh, sekaligus mendukung perekonomian daerah. “Kami dibantu tim di Aceh untuk menyediakan barang-barang lokal dan menyalurkannya ke lokasi-lokasi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur,” kata Datuk Bolhassan.

  • Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Maruarar menjelaskan, jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 2.000 unit rumah seiring dukungan berbagai pihak.

    “Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujarnya.

    Seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kata Ara, telah disiapkan dari sumber non-APBN.

    Menurut Maruarar, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama dalam penentuan lokasi pembangunan hunian, yakni aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor, aman secara hukum, serta terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

    “Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia pun menargetkan pembangunan dapat mulai berjalan pada Desember 2025 setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.

    Terkait skema pendanaan, Maruarar menegaskan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, termasuk melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    “Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu seperti Aguan, Maruarar menegaskan partisipasi bersifat kolektif.

    “Semua kita gotong royong sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah berencana mengajak pihak swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera.

    Maruarar Sirait mengungkapkan telah menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam program ini.

  • Asal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra Masuk Tahap Penyelidikan

    Asal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra Masuk Tahap Penyelidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan penelusuran asal-usul kayu gelondongan yang menjadi perhatian publik dalam bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah memasuki tahap penyelidikan aparat penegak hukum.

    Proses tersebut ditangani Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Bareskrim Polri, sehingga detail temuan belum dapat disampaikan ke publik. 

    Hal ini disampaikannya usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya tidak bisa buka ke publik, sekali lagi ini kan ada Satgas PKH dan Kabareskrim, kami sudah ada pertemuan dan sudah ada list nama-nama perusahaan yang sedang di… makanya levelnya sudah sampai ke penyelidikan,” ujar Raja Juli Antoni.

    Dia menambahkan, aparat penegak hukum menargetkan penetapan tersangka dalam waktu dekat.

    “Mungkin tadi kata Pak Kabareskrim minggu ini atau awal minggu depan sudah ada nama tersangkanya,” katanya.

    Menanggapi pernyataan Kapolri dan Presiden Prabowo yang menyebut adanya keterlibatan pejabat dan aparat, Raja Juli menilai hal tersebut masih bersifat umum dan meminta publik menunggu hasil proses hukum. Saat ditanya kemungkinan keterlibatan perusahaan milik pemerintah, dia memilih tidak berkomentar.

    “Saya no comment ya, tetapi ada sawit ada juga tambang tetapi ini semua lagi berproses, jadi saya tidak bisa,” ujarnya.

    Raja Juli memastikan perkembangan penanganan kasus, termasuk asal kayu gelondongan, akan disampaikan kepada DPR.

    “Ya nanti kami sampaikan,” katanya terkait rencana pemaparan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI.

  • 16.500 Guru Terdampak Bencana di Sumatera Akan Dapat Tunjangan Khusus

    16.500 Guru Terdampak Bencana di Sumatera Akan Dapat Tunjangan Khusus

    16.500 Guru Terdampak Bencana di Sumatera Akan Dapat Tunjangan Khusus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, sebanyak 16.500 guru terdampak bencana di Sumatera akan mendapatkan tunjangan khusus.
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kata Mu’ti, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk
    tunjangan khusus guru
    terdampak bencana.
    Hal tersebut disampaikan Mu’ti kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    “Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp 35 miliar untuk anggaran dari revisi. Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian buat masing-masing menerima bantuan Rp 2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” ujar Mu’ti dalam sidang kabinet, Senin.
    Mu’ti menyampaikan, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibatkan 3.274 sekolah mengalami kerusakan.
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih akan melakukan pendataan terkait kategori kerusakan untuk sekolah-sekolah tersebut.
    “Yang terdampak 767 PAUD, SD 1.343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) ada 23, Sekolah Luar Biasa 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan 86. Total yang terdampak 3.274,” kata Mu’ti.
    Selain itu, sebanyak 276.249 siswa terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Selain siswa, sebanyak 25.936 guru juga terdampak banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut.
    Terkait kebijakan kurikulum, Abdul Mu’ti juga menyampaikan skenario penyesuaian untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera.
    Pada fase tanggap darurat 0 sampai 3 bulan, kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial yang mencakup literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
    “Untuk pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. Tiga, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. Empat, sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio, atau untuk kerja sederhana,” ujar Mu’ti.
    “Kemudian, pemulihan lanjutan 1-3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat,” sambungnya menjelaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas Garuda Kantongi 31 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra

    Satgas Garuda Kantongi 31 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mencatat ada 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Komandan Satgas (Dansatgas) Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto mengatakan puluhan perusahaan itu berkaitan langsung dengan daerah aliran sungai. Misalnya, di Aceh ada sembilan perusahaan.

    “Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS, itu ada 9 PT,” ujar Dody di Kejagung, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, di DAS Sumatra Utara (Sumut) ada delapan subjek hukum yang terdiri dari perusahaan dan pihak dari pemegang hak atas tanah alias PHT. Delapan subjek itu berasal dari DAS di wilayah Batang Toru, Sungai Garoga dan Langkat. Di wilayah ini telah terjadi bencana banjir dan longsor.

    “Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT,” imbuhnya.

    Sementara itu, kata Dody, sisanya yakni 14 berasal dari subjek hukum yang merupakan perusahaan lokal di wilayah DAS, Sumatra Barat.

    “Untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” pungkasnya.

    Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

    “Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

    “Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” imbuhnya.

    Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

  • Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra

    Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, khususnya di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung keluh kesah dari korban terkait bencana di Sumatra seperti permintaan pembangunan hunian tetap, akses yang terputus, hingga listrik yang belum menyala seluruhnya. 

    Prabowo berjanji bahwa  pemerintah akan menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. Dia juga sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya.

    Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik. 

    Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.

    Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. “Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaallah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.

    Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan. Dia juga meminta kepada masyarakat agar terus bersabar.

    “Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.

    Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bangun 2.600 Unit Hunian Korban Bencana

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

    “Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit,” kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Pemerintah Siapkan APBN untuk Bencana Sumatra

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah. Adapun anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

    “Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia mengklaim bahwa berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

    “Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

    Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

    Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

    “Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

  • Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

    Dedi Mulyadi Perluas Moratorium Penerbitan Izin Perumahan

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan, dari yang sebelumnya berlaku di Bandung Raya, kini jadi berlaku untuk seluruh Jabar.

    Langkah Dedi tersebut, dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jabar, yang ditandatangani Dedi per tanggal 13 Desember 2025.

    Dalam surat edaran, Dedi mencatat ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor tidak lagi bersifat lokal, tapi hampir seluruh Jabar berada dalam kondisi rawan, sehingga dibutuhkan langkah mitigasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

    “Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” tulis Dedi dalam surat tersebut dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

    Melalui kebijakan ini, Dedi menulis Pemprov Jabar menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten dan kota memiliki hasil kajian risiko bencana serta melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing kabupaten/kota dan/atau penyesuaian kembali RTRW kabupaten/kota,” tulis Dedi dalam poin utama surat edaran itu.

    Pemerintah daerah seluruh Jabar juga diminta meninjau ulang lokasi-lokasi pembangunan yang terbukti berada di kawasan rawan bencana.

    Termasuk di dalamnya, daerah rawan longsor dan banjir, kawasan persawahan, perkebunan, hingga wilayah dengan fungsi ekologis penting seperti daerah resapan air, kawasan konservasi, dan kawasan hutan.

    Pengawasan terhadap pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung pun diperketat.

    Seluruh pembangunan wajib sesuai peruntukan lahan dan rencana tata ruang, tidak menurunkan daya dukung serta daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi demi menjamin keandalan bangunan.

    Dedi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah daerah diminta melakukan penilikan teknis secara konsisten agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan dokumen teknis yang telah disetujui.

    “Memastikan seluruh pembangunan rumah, perumahan, dan bangunan gedung telah memiliki PBG serta melaksanakan penilikan teknis secara konsisten,” tulisnya.

    Selain pembatasan izin, kebijakan ini juga menyoroti aspek pemulihan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan melakukan pemulihan atau penghijauan kembali terhadap lingkungan yang terdampak.

    Pengembang perumahan juga dibebani kewajiban melakukan penanaman serta pemeliharaan pohon pelindung di kawasan perumahan dan permukiman.

  • AAUI Estimasi Awal Klaim Banjir Sumatera Capai Rp567,02 Miliar

    AAUI Estimasi Awal Klaim Banjir Sumatera Capai Rp567,02 Miliar

    JAKARTA – Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan menurut laporan dari 39 perusahaan anggota asosiasi, estimasi awal nilai klaim akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp567,02 miliar.

    Ia menuturkan total estimasi tersebut terdiri atas klaim asuransi properti (harta benda) sebesar Rp492,53 miliar dan asuransi kendaraan bermotor senilai Rp74,49 miliar.

    “Dapat kami sampaikan angka ini bersifat dinamis dan masih berpotensi berkembang seiring berjalannya proses pelaporan dan survei laporan (klaim yang sudah masuk),” ujar Budi dilansir ANTARA, Senin, 15 Desember.

    Selain klaim dari sektor swasta dan perorangan, ia juga mengungkapkan adanya potensi klaim dari aset milik negara.

    Berdasarkan informasi informal yang diterima dari konsorsium asuransi barang milik negara (BMN), sementara ini terdapat exposure (potensi risiko) kerugian pada aset negara mencapai Rp30 miliar.

    “Tapi itu masih sifatnya exposure ya. Belum estimasi perkiraan klaim sementaranya, belum,” jelasnya.

    Terkait realisasi pembayaran, Budi menyatakan hingga saat ini belum ada satupun klaim yang dibayarkan karena besarnya kendala teknis di lapangan.

    Ia menuturkan kondisi medan yang berat akibat kerusakan infrastruktur, seperti jalan putus dan bandara yang sempat tertutup, menyulitkan tim penilai kerugian (loss adjuster) untuk menjangkau lokasi objek tertanggung guna melakukan verifikasi.

    “Kami hanya tinggal menunggu waktu perhitungan-perhitungannya. Begitu perhitungannya sudah bisa dijustifikasi, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, segera akan kami proses pembayaran itu,” kata Budi.

    Ia menyampaikan seluruh anggota asosiasi berkomitmen untuk menyederhanakan proses pengajuan klaim, sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), demi mendukung percepatan pembayaran kerugian.

    AAUI pun mengimbau perusahaan asuransi untuk mengupayakan proses pembayaran diselesaikan secepatnya dalam 30 hari setelah seluruh data klaim lengkap dan kesepakatan nilai klaim tercapai.

    “Kami tidak ada niat satu pun untuk memperlambat proses penyelesaian pembayaran klaim kepada masyarakat yang terkena bencana. Kami punya komitmen yang besar juga terhadap roda ekonomi di daerah-daerah yang terkena bencana agar tetap harus berjalan,” tutur Budi.

  • Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

    Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

    Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

    “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

    Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).