Topik: longsor

  • Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di beberapa wilayah Sumatera akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya.

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.

    Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang.

    Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

    Sementara itu, Di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Di sisi lain, korban meninggal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam.

    Sedangkan jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.

    Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Daerah
    Meninggal Dunia
    Orang Hilang

    DI Aceh
    47 orang
    51 orang

    Sumatra Utara
    166 orang
    143 orang

    Sumatra Barat
    90 orang
    85 orang

    Total
    303 orang
    276 orang

    Sumber: BNPB, per 30 November 2025

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.

    “Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

    Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.

    “Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bantuan yang disalurkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya.

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.

  • 3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari Megapolitan 30 November 2025

    3 Kapal Perang Angkut Bantuan dari Jakarta, Tiba di Sumatera dalam 2-3 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga kapal perang TNI Angkatan Laut (KRI) bertolak dari Jakarta membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan proses pengiriman membutuhkan waktu dua hingga tiga hari sebelum bantuan tiba di lokasi terdampak.
    “Kita dari KRI inikan mungkin membutuhkan waktu dua hari menuju lokasi, dua sampai tiga hari,” ucap Ali saat melepas keberangkatan
    bantuan kemanusiaan
    skala besar di Kolinlamil, Tanjung Priok,
    Jakarta
    Utara, Minggu (30/11/2025).
    Adapun tiga kapal yang berangkat dari Jakarta adalah KRI dr. Soeharso-990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk-531 menuju Lhokseumawe, dan KRI Semarang-594 menuju Nias.
    Ketiganya membawa berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, mulai dari beras, mi instan, air mineral, family kit, selimut, terpal, tenda, popok bayi, pembalut, hingga perahu karet.
    Selain tiga kapal dari Jakarta, dua KRI lain ikut mendukung operasi dari wilayah berbeda.
    KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 bertolak dari Surabaya menuju Sibolga, sementara KRI Sutedi Senaputra-378 yang berada di Belawan langsung bergerak ke Aceh.
    Untuk menjangkau daerah terpencil yang terputus aksesnya, TNI AL menyiagakan lima helikopter, termasuk Heli Panther.
    Helikopter tersebut akan men-drop logistik ke lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui darat.
    “Harapannya helikopter yang kita bawa ini juga bisa langsung ke daerah-daerah, lokasi yang sulit dijangkau, dan bisa men-drop bantuan logistik di sana,” ungkap Ali.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menambahkan, bantuan yang dibawa berasal dari BUMD DKI, PMI, Baznas, dan masyarakat Jakarta.
    Rano memastikan Jakarta siap mengirim bantuan tambahan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Insya Allah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,” ucap Rano, Minggu.
    Menurut Rano, tantangan sebenarnya justru muncul setelah bencana selesai.
    Pada tahap itu, masyarakat biasanya menghadapi situasi yang lebih berat karena harus memulai kembali aktivitas, memulihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi yang serba terbatas.
    Untuk itu, Pemprov DKI menyatakan kesiapan memberikan dukungan tambahan bila dibutuhkan oleh daerah terdampak.
    Di sisi lain, Ali menyebut Aceh, Sibolga, dan Nias menjadi wilayah yang paling membutuhkan bantuan cepat.
    TNI juga sudah mengerahkan Marinir dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak, termasuk laporan warga yang masih bertahan di atap rumahnya di Medan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Landa Sumatera, Kawendra DPR Gerakkan Gekrafs Bantu Aceh-Sumbar-Sumut

    Bencana Landa Sumatera, Kawendra DPR Gerakkan Gekrafs Bantu Aceh-Sumbar-Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Pulau Sumatera diguncang rangkaian bencana alam besar berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025. Curah hujan ekstrem yang dipicu monsun dan diperparah cuaca buruk pasca siklon membuat tiga provinsi (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) mengalami kerusakan parah.

    Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara sejumlah kawasan masih terisolasi karena jalan dan jembatan terputus.

    Data terbaru dari otoritas setempat mencatat korban meninggal telah mencapai ratusan orang. Kerusakan juga melanda rumah penduduk, fasilitas umum, akses jalan dan jaringan telekomunikasi di sejumlah kabupaten.

    Di tengah kondisi darurat tersebut, Badan Otonom Kepedulian Sosial (Banomkepsos) DPP Gekrafs bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pengurus daerah.

    Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, menyampaikan bahwa ia telah langsung berkomunikasi dengan DPW Gekraf Aceh, Sumbar, dan Sumut untuk memetakan kebutuhan mendesak serta memastikan kondisi para anggota di wilayah terdampak.

    “Hari ini Badan Otonom Kepedulian Sosial (Banomkepsos) DPP Gekrafs telah melakukan koordinasi dengan DPW Gekrafs Aceh, DPW Gekrafs Sumbar dan DPW Gekrafs Sumut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI tersebut dalam keterangan diterima, Minggu (30/11/25).

    Ia juga memberikan pesan solidaritas kepada seluruh anggota dan masyarakat terdampak. “Stay safe semuanya, semangat kawan-kawan di Aceh, Sumbar dan Sumut. Kita lewati semua bersama. Bismillah,” tambahnya.

     

  • Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti punya pesan untuk Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan dari Susi Pudjiastusi ini terkait bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

    Susi menyampaikan pesannya ini melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia meminta agar Presiden Prabowo melakukan investigasi terkait kerugian negara.

    Kerugian negara yang dimaksud terkait berapa banyak pendapatan negara yang masuk dari industri kayu seperti ini.

    Karena dari beberapa video yang beredar terkait banjir yang terjadi banyak kayu yang terpotong hanyut terbawa arus.

    Belum lagi, sebuah truk yang sedang jalan kedapatan oleh warga mengangkut kayu yang diduga dari hutan di Sibolga.

    “Pak Presiden @prabowo investigasi berapa banyak pendapatan negara yg dr industri kayu seperti ini,” tulisnya dikutip Minggu (30/11/2025).

    Aktivis lingkungan meyakini penggundulan hutan yang makin marak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

    Karena itu, Susi berpesan ke Presiden Prabowo agar hal seperti ini bisa dihentikan dan diberi tindakan tegas.

    “Hentikan segera bila ternyata pendapatan negara dari industri penebangan kayu tidak seimbang dengan kerugian negara & rakyatnya ketika terjadi bencana seperti ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, bencana alam menimpa beberapa daerah di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera.

    Mulai dari bencana alam seperti banjir hingga longsor menimpa beberapa daerah tersebut.

    Daerah yang terdampak di antaranya adalah wilayah Aceh (Langkat), Sumatra Utara (Medan, Sibolga, Tapanuli), Sumatra Barat, dan wilayah lainnya.

  • YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak. 

    “Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan,” katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).

    Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.

    Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket. 

    Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.

    Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.

    Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.

    “Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).

    Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. 

    Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Indosat Percepat Pemulihan Jaringan di Sumut-Aceh Pasca Bencana Sumatra

    Indosat Percepat Pemulihan Jaringan di Sumut-Aceh Pasca Bencana Sumatra

    Bisnis.com, MEDAN – PT Indosat Tbk. (ISAT) berupaya mempercepat pemulihan jaringan di Aceh-Sumut pascabencana.

    EVP Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio mengatakan saat ini jumlah site yang berfungsi kembali mencapai 72% dari total keseluruhan site di Sumut dan Aceh.

    “Hingga Kamis, 27 November 2025, sebanyak 71,68% site di wilayah Sumatra bagian utara berfungsi dengan baik,” ujar Agus, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Peristiwa banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lain yang melanda wilayah Sumatra Utara, Aceh, hingga Sumatra Barat dalam sepekan belakangan telah menimbulkan korban jiwa, kerugian material, serta kerusakan infrastruktur.

    Peristiwa ini turut berdampak pada layanan telekomunikasi di beberapa titik. 

    Dikatakan Agus, tim teknis Indosat terus mempercepat proses pemulihan melalui perbaikan jalur telekomunikasi dan mengoperasikan sumber daya portable yang disebar di lokasi-lokasi terdampak.

    Dia juga menyampaikan empati yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Pulau Sumatra.

    “Indosat berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan dan mendukung kebutuhan komunikasi pelanggan di wilayah terdampak,” ujarnya.

    Hingga saat ini jaringan komunikasi ke wilayah terdampak bencana masih belum optimal. Akses komunikasi ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, misalnya, sempat terputus selama lebih dari 72 jam pasca bencana yang menimpa wilayah itu sejak Senin (24/11/2025).

    Warga Sibolga yang kini tinggal di Jakarta, Michael, mengaku tak bisa sama sekali mengetahui kondisi orang tua dan keluarga besarnya di Sibolga usai banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah tersebut karena akses komunikasi terputus.

    Sebagai informasi Sibolga dan Tapanuli Tengah sempat terisolasi pascabencana. Akses darat ke wilayah itu terputus, begitupun akses ke jaringan komunikasi.

    “Kemarin sempat 72 jam lebih tanpa kabar. Yang kami lakukan hanya bisa menunggu dan terus berdoa untuk orang tua dan keluarga kami di Sibolga,” ujar Michael, Minggu (30/11/2025).

  • BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat di Wilayah Kalteng, Berikut Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

    BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat di Wilayah Kalteng, Berikut Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

     

    Liputan6.com, Palangka Raya – Hujan lebat disertai angin kencang diprakirakan bakal terjadi di Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan. Hal itu diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tjilik Riwut Palangka Raya, seraya mengimbau warga untuk waspada dampak yang akan terjadi akibat hujan lebat.

    “Di antara dampak itu, seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang,” kata Prakirawan BMKG Tjilik Riwut Palangka Raya Neng Arini NP di Palangka Raya, Minggu (30/11/2025).

    Potensi banjir ini bisa terjadi di wilayah-wilayah dataran rendah atau sepanjang wilayah yang dilintasi jalur sungai atau daerah aliran sungai (DAS) di Kalteng.

    Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini dari bencana, pihaknya juga telah mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah itu.

    Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat antara lain Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.

    Dia menerangkan sebelum terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir akan terlihat pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (CB).

    Pertumbuhan awan CB yang biasanya terlihat gelap ini, tanda-tanda terjadinya hujan disertai angin kencang diikuti sambaran petir.

    Untuk itu, katanya, jika warga melihat fenomena tersebut agar waspada bencana dan segera mencari tempat berteduh, namun tidak di bawah pohon.

     

  • Pemerintah Diminta Gratiskan Penerbitan Ulang Dokumen Penting Korban Bencana di Sumatera 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 November 2025

    Pemerintah Diminta Gratiskan Penerbitan Ulang Dokumen Penting Korban Bencana di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Pemerintah Diminta Gratiskan Penerbitan Ulang Dokumen Penting Korban Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah menggratiskan layanan penerbitan dokumen-dokumen penting para korban terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
    Willy mengatakan, bantuan bagi korban tidak boleh berhenti hanya pada logistik, tetapi juga kebutuhan bantuan penerbitan kembali dokumen kependudukan dan kenegaraan yang rusak karena bencana.
    “Bahwa bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” kata Willy dalam siaran pers, Minggu (30/11/2025).
    “Ini menjadi komitmen DPR untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa bencana alam,” ujar dia.
    Politikus Partai Nasdem ini secara khusus meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen memudahkan pelayanan penerbitan ulang dokumen keimigrasian.
    Menurut Willy, bantuan kemudahan pelayanan tersebut bisa diberikan dengan cara membebaskan syarat-syarat dokumen pelengkap dan biaya, khusus untuk korban terdampak banjir.
    “Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di
    Sumatera
    Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” tutur dia.
    Willy juga mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
    “Karena pembiayaan penerbitan dokumen imigrasi berkaitan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” kata Willy.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 303 orang hingga Sabtu (29/11/2025) kemarin.
    Sementara itu, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.
    Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yaitu 166 jiwa, disusul Sumatera Barat 90 jiwa dan Aceh 47 jiwa.
    Upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan sehingga jumlah korban dan pengungsi bisa bertambah seiring pendataan di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Starlink Beri Internet Gratis ke Korban Banjir di Aceh hingga Sumatra

    Starlink Beri Internet Gratis ke Korban Banjir di Aceh hingga Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia layanan internet satelit milik SpaceX, Starlink, memberikan akses internet gratis bagi masyarakat yang terdampak banjir di Indonesia. Wilayah yang terdampak banjir meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis bagi pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember,” tulis Starlink di laman X resmi, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Starlink menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan terminal dan memulihkan konektivitas di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

    Pendiri dan CEO SpaceX Elon Musk menegaskan kebijakan standar perusahaan adalah menyediakan layanan Starlink secara gratis setiap kali terjadi bencana alam di berbagai belahan dunia.

    “Tidaklah benar untuk mengambil keuntungan dari kemalangan,” katanya. 

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan 707 menara BTS berhasil dipulihkan dalam 24 jam terakhir di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025),” tulis Komdigi dikutip dari laman resmi pada Minggu (30/11/2025).

    Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai dapat kembali berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, sebanyak 564 berada di Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

    Sebelumnya, terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir, dan saat ini 1.756 menara masih dalam proses perbaikan. Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

    Komdigi menyampaikan koordinasi intensif dengan operator seluler terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

    Selain pemulihan BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor. Sementara di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana tersebut.

  • Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana yang menerima bantuan makanan bagi korban bencana longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11) sore, bencana di wilayah Sumatera telah menelan total 174 korban jiwa dan 79 orang masih dinyatakan hilang.

    Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak (116 meninggal, 42 hilang), diikuti Sumut (35 meninggal, 25 hilang), dan Sumbar (23 tewas, 12 hilang). Selain itu, ribuan keluarga/jiwa dilaporkan terdampak dan harus mengungsi, seperti di Aceh sebanyak 33.817 KK/119.988 jiwa.

    “Melihat data yang memilukan ini, penanganan tanggap darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, harus menjadi prioritas utama. Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini,” ujarnya.

    Dalam kerangka respons tanggap darurat, Singgih Januratmoko secara positif menyoroti potensi besar dari dapur SPPG yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dapur-dapur yang sudah tersedia di daerah bencana, seperti yang telah dilaporkan terjadi di Padang, Sumatera Barat, dapat segera dialihfungsikan untuk sementara menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana.

    “Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi ‘jantung’ logistik makanan untuk korban terdampak,” ujarnya.

    Menurutnya, untuk mendorong percepatan alihfungsi SPPG MBG menjadi posko tanggap bencana, maka perlu Kementerian Sosial dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi agar Dapur SPPG di wilayah terdampak secara otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    Singgih juga menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM SPPG yaitu dengan memanfaatkan para juru masak dan pengelola dapur SPPG yang telah ada untuk dibekali dengan pelatihan penanganan logistik bencana, sehingga kesiapsiagaan mereka semakin terintegrasi.

    Selain itu, Singgih juga perlunya optimalisasi anggaran dengan memastikan adanya alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui alokasi di Kementerian Sosial dan BNPB, untuk menopang biaya operasional dan pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.

    “Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa terdalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

    “Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Singgih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.