Xcloud.id

Topik: longsor

  • Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Korban Banjir Aceh–Sumatera, Begini Cara Aktivasi Layanannya

    Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Korban Banjir Aceh–Sumatera, Begini Cara Aktivasi Layanannya

    JAKARTA – Ketika koneksi internet di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tumbang akibat banjir bandang serta longsor, Elon Musk muncul dengan langkah yang langsung bikin linimasa heboh. Melalui akun X miliknya, bos SpaceX dan Starlink itu menyatakan seluruh pengguna di zona bencana bakal mendapatkan akses internet gratis hingga akhir Desember 2025. Gayanya tetap khas: sederhana, to the point, dan sedikit vibes pahlawan super digital.

    Musk menjelaskan bahwa kebijakan menggratiskan layanan bukan aksi dadakan, tapi memang standar internal SpaceX setiap kali terjadi bencana besar. Ia menegaskan tidak etis mengambil keuntungan dari situasi darurat. Pernyataan itu langsung memperkuat persepsi bahwa internet satelit punya peran vital ketika tower seluler dan jaringan fiber optik tumbang digulung banjir.

    Menurut penjelasan di situs resmi Starlink, pelanggan aktif di wilayah terdampak tidak perlu mengajukan apa pun. Sistem secara otomatis memberikan kredit layanan, dan pengguna tinggal menunggu perangkat kembali tersinkronisasi begitu listrik dan terminal aman digunakan. Mereka yang sebelumnya menghentikan layanan juga tetap mendapatkan akses gratis cukup dengan mengaktifkan kembali perangkat melalui aplikasi.

    Untuk masyarakat yang baru ingin menggunakan Starlink, pintunya tetap terbuka. Prosesnya dimulai dari situs starlink.com dengan memilih layanan residensial dan memasukkan alamat di kawasan banjir. Jika wilayah tersebut masuk daftar prioritas, registrasi bisa dilanjutkan seperti biasa.

    Setelah layanan aktif, pengguna diminta membuat tiket dukungan dengan catatan Indonesia Flood Support agar kredit layanan dapat diterapkan. Ini seperti voucher digital kemanusiaan: simpel, tapi sangat berarti bagi daerah yang sedang kesulitan komunikasi.

    Kontak Bantuan Starlink Indonesia Jika mengalami kendala pendaftaran atau verifikasi, pengguna dapat menghubungi: Email: [email protected] Telepon: 007 803 6 219 919 WhatsApp: 0821 4271 5046

    Di lapangan, pos-pos darurat Starlink mulai beroperasi. Beberapa warga terlihat menghubungi keluarga dari titik layanan darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Situasi semacam itu memperlihatkan betapa internet bukan lagi kebutuhan sekunder; ia berubah menjadi jaringan penghubung emosi saat orang-orang mencoba memastikan nasib keluarga di tengah bencana.

    Starlink menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merelokasi terminal ke titik paling terdampak. Upaya ini dijalankan paralel dengan pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah yang terpukul paling berat. Di tengah kompleksitas penanganan pasca-banjir, akses internet yang kembali hidup memberikan dorongan moral sekaligus mempermudah distribusi bantuan dan koordinasi penyelamatan.

    Bagi warga yang menemui kendala teknis, Starlink Indonesia menyediakan kanal bantuan melalui email, telepon, dan WhatsApp. Mekanisme itu diharapkan mempercepat aktivasi layanan, terutama bagi pelanggan baru yang masih perlu verifikasi.

    Kisah ini menambah satu bab menarik tentang bagaimana teknologi orbit rendah bisa hadir sebagai penyambung komunikasi saat bumi di bawahnya dilanda kekacauan. Dari ruang angkasa, sinyal kecil itu menyelinap masuk, menyalakan kembali ponsel-ponsel yang sebelumnya hanya menampilkan tulisan tanpa layanan. Ini semacam pengingat bahwa dalam bencana, koneksi bukan sekadar soal internet, tetapi tentang memastikan suara seseorang tetap bisa terdengar.

  • Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh Nasional 1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh Nasional 1 Desember 2025

    Saatnya Publik Bertindak: Mereka Sudah Terlalu Jauh
    Pemerhati masalah politik, pertahanan-keamanan, dan hubungan internasional. Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
    TEPAT
    setahun lalu, saya berkesempatan mengunjungi Montana, negara bagian di Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Kanada.
    Wilayah ini terkenal bukan hanya karena pegunungan dan taman nasionalnya yang megah, tetapi juga karena ekstremnya perubahan musim yang mereka hadapi.
    Musim dingin bisa membekukan segala hal, di mana salju menumpuk setinggi lutut, udara mengigit kulit, dan langit tampak pucat sepanjang hari.
    Sementara musim panas dapat berubah menjadi kebalikan yang total; kering, panas, dan rentan terhadap kebakaran.
    Saya tiba pada bulan November, saat musim dingin mulai merayap masuk. Warga sedang bersiap menghadapi suhu yang akan turun drastis.
    Namun justru dalam percakapan dengan beberapa penduduk lokal, mereka bercerita tentang hal lain. Bukan badai salju, bukan suhu ekstrem, tetapi tentang bagaimana musim panas di Montana pernah membawa mimpi buruk bagi seluruh wilayah itu.
    Mereka bercerita tentang satu tragedi besar, yang bermula dari satu tindakan kecil. Dan dari sanalah saya mulai memahami bagaimana tempat yang begitu indah bisa juga menjadi rentan.
    Cerita itu bukan hanya tentang alam, tetapi tentang manusia, dan tentang satu orang idiot yang mengubah sejarah Montana.
    “Dulu ada satu orang idiot,” kata seorang penduduk kepada saya. “Dia merokok, lalu melempar puntungnya ke semak kering. Dari situlah semuanya dimulai,” tambahnya.
    “Semua” yang dimaksud bukanlah api kecil yang cepat dipadamkan. “Semua” itu adalah kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat tahun 2017.
    Ketika itu, api melalap lebih dari 270.000 hektar lahan, ratusan rumah musnah, ribuan orang harus mengungsi, kualitas udara memburuk sampai level berbahaya, dan miliaran dolar AS kerugian tercatat.
    Bayangkan, satu puntung rokok, satu tindakan tanpa pikir panjang, satu individu yang abai, tapi cukup untuk mengacaukan kehidupan jutaan orang.
    Cerita ini terus terngiang dalam benak saya ketika melihat apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat beberapa hari terakhir.
    Bila kita merenungin lebih jauh, sebenarnya banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, polusi udara, dan krisis ekologis seolah menjadi rutinitas nasional. Kita seolah hidup dalam lingkaran setan antara kelalaian, penyesalan, dan pengulangan.
    Bedanya, kerusakan di sini jarang berasal dari satu orang idiot. Biasanya, kerusakan kita bersumber dari sistem yang membiarkan banyak orang, mulai dari pejabat, korporasi, hingga individu, bertindak seolah-olah bumi ini tidak memiliki batas.
    Mereka mengingat kejadian itu bukan sebagai siklus alam, tetapi sebagai bukti bahwa bencana sering kali merupakan hasil dari tindakan manusia. Bencana tidak jatuh dari langit — ia diciptakan.
    Pelajaran Montana sederhana, tapi keras, bahwa satu tindakan bodoh saja bisa mengguncang peradaban kecil.
    Indonesia punya persoalan yang jauh lebih besar. Kita menghadapi pola kerusakan sistematis. Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 1,19 juta hektar tutupan pohon primer antara 2015–2023.
    Di Sumatera Utara, banyak kabupaten berada dalam status rawan longsor, banjir, dan deforestasi.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 3.500 bencana terjadi setiap tahun, mayoritas bersifat hidrometeorologis — banjir, longsor, kekeringan — yang sebagian besar dipicu oleh degradasi lingkungan.
    Ini bukan hanya soal alam. Ini soal manusia.
    Pertanyaannya kembali muncul, kalau satu puntung rokok saja bisa disebut tindakan idiot, maka apa sebutan tepat untuk mereka yang merusak satu provinsi?
    Kita hidup dalam negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, kebutuhan energi besar, dan urbanisasi pesat. Namun, kita juga hidup dalam negara yang kerap menganggap lingkungan sekadar “ruang kosong” yang boleh diisi apa saja.
    Dalam banyak kasus, ketika banjir atau longsor terjadi, kita sering buru-buru menyalahkan sistem yang korup. Itu tidak sepenuhnya salah. 
    Namun, persoalannya: itu terus berulang. Dari tahun ke tahun, laporan bencana datang seperti kalender tahunan. Sementara penyebab sosial-ekologisnya jarang dibahas secara jujur.
    Dalam konteks inilah, kata “idiot” sebenarnya bukan hinaan personal. Ia adalah cermin moral. Simbol untuk menggambarkan betapa kita, sebagai masyarakat, sudah terlalu lama gagal memahami batas ekologi tempat kita hidup.
    Kita menganggap hutan sebagai ruang kosong, sungai sebagai saluran sampah, lahan resapan sebagai peluang bisnis, dan kawasan gambut sebagai tanah tidur yang harus dibangunkan dengan api.
    Realitasnya berbicara lebih keras dari pidato pejabat mana pun: izin tambang diberikan di kawasan resapan air, pembangunan perumahan dilakukan di tepi sungai, hutan lindung berubah menjadi kebun monokultur, dan gambut dibakar demi membuka lahan baru.
    Semua terjadi bukan oleh “sistem” semata, tetapi oleh manusia yang memilih di dalam sistem itu.
    Di sinilah relevansi pemikiran sejarah menjadi penting. Dr. Kadjat Hartojo, dalam kata pengantar
    Raja, Priyayi dan Kawula
    karya Kuntowijoyo, mengutip sejarawan besar Marc Bloch—pelopor Mazhab Annales—bahwa yang menggerakkan mekanisme masyarakat bukan hukum positif, melainkan bawah sadar kolektif masyarakat itu sendiri.
    Hukum hanyalah teks. Yang menggerakkan tindakan adalah mentalitas.
    Korupsi bukan hanya dosa individual; dia adalah kompromi sosial yang berlangsung lama, yang ditopang budaya diam, budaya takut, dan budaya permisif.
    Puntung rokok di Montana adalah kelalaian kecil yang berakibat besar. Di Indonesia, kita menyaksikan kelalaian besar yang dilakukan kecil-kecilan setiap hari, oleh pejabat yang menandatangani izin tanpa kajian, oleh pengusaha yang menebang hutan tanpa reboisasi, oleh masyarakat yang membiarkan sungai dipersempit demi parkir tambahan, dan oleh kita sendiri yang memilih diam ketika tahu ada yang salah.
    Jika satu puntung memicu kebakaran terbesar di Montana, lalu apa bedanya satu izin yang disalahgunakan? Satu proyek yang mengorbankan hutan? Satu suap yang membuka akses ke kawasan lindung?
    Dampaknya, jelas jauh lebih brutal. Korban jauh lebih besar. Lukanya jauh lebih lama.
    Dan itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Beranikah kita menyebut mereka “idiot”? Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menegaskan batas moral yang harus dijaga.
    Karena yang terjadi hari ini, ratusan jiwa sudah melayang akibat banjir bandang dan longsor, ribuan orang kehilangan rumah, desa-desa rusak, dan masa depan anak-anak patah sebelum sempat tumbuh, di tiga provinsi sekaligus! Bukan hanya tragedi alam, tetapi tragedi pilihan manusia.
    Kalau masyarakat Montana bisa belajar dari satu kelalaian dan menumbuhkan stigma sosial terhadap perokok sembarangan demi melindungi alam mereka, mengapa kita tidak bisa melakukan hal serupa terhadap para pelaku korupsi dan perusak lingkungan yang skalanya jauh lebih besar?
    Sampai kapan kita akan berpura-pura tidak tahu? Sampai kapan kita hanya marah di media sosial, tetapi diam di dunia nyata?
    Apakah ribuan korban yang jatuh hari ini masih belum cukup untuk menggugah kesadaran kolektif kita?
    Jika trauma lingkungan di Montana melahirkan kewaspadaan, trauma di Indonesia seharusnya melahirkan ketegasan sosial.
    Kita harus mulai berani memberikan sanksi sosial kepada para perusak lingkungan, mafia tambang, mafia izin, dan pejabat yang menggadaikan keselamatan publik demi keuntungan pribadi.
    Kita harus mulai menganggap mereka sebagai ancaman publik yang nyata, seperti warga Montana menganggap perokok sembarangan sebagai bahaya.
    Karena pada akhirnya, bencana tidak lahir dari satu hujan deras. Bencana lahir dari satu mentalitas yang dibiarkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angin Kencang dan Longsor Terjang Ciomas, Sejumlah Rumah Rusak Bandung 1 Desember 2025

    Angin Kencang dan Longsor Terjang Ciomas, Sejumlah Rumah Rusak Bandung 1 Desember 2025

    Angin Kencang dan Longsor Terjang Ciomas, Sejumlah Rumah Rusak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Bencana angin kencang dan tanah longsor menerjang wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dalam kejadian ini.
    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten
    Bogor
    M. Adam mengatakan bencana tersebut terjadi di dua desa, yakni Desa
    Ciomas
    Rahayu dan Desa Parakan sekitar pukul 16.30 WIB, Minggu (30/11/2025).
    Di wilayah Desa Ciomas Rahayu,
    angin kencang
    merusakkan lima bangunan rumah warga yang terdiri dari lima kepala keluarga atau 14 jiwa.
    “Saat ini rumah yang terdampak masih bisa ditempati oleh pemiliknya,” kata Adam kepada wartawan.
    Selain itu, di desa tersebut juga terjadi longsor pada Tembok Penahan Tanah Kali Cikoneng. Longsor itu memiliki panjang kurang lebih 15 meter dengan tinggi sekitar 2 meter.
    “TPT harus segera diperbaiki dikhawatirkan terjadi hujan cukup deras dan akan berdampak banjir ke permukiman warga,” tambahnya.
    Sementara itu, di Desa Parakan angin kencang menyebabkan beberapa pohon tumbang. Tercatat empat titik pohon tumbang dan menimpa bangunan rumah warga.
    “Rusak pada bagian atap teras, ruang tengah dan kamar tertimpa pohon,” ungkapnya.
    Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun terdapat dua titik pohon tumbang yang belum terevakuasi karena membutuhkan penanganan lebih lanjut.
    “Korban nihil. Kebutuhan dasar terpal sudah didistribusikan,” kata Adam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Update Korban Jiwa Banjir Sumatra: 442 Jiwa Meninggal, 402 Dinyatakan Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap korban jiwa banjir di Sumatra terus bertambah. Berdasarkan data sementara hingga 30 November 2025, total korban meninggal dunia mencapai 442 jiwa dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian. Termasuk mengirim tim pertolongan, logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak.

    Secara terperinci, dia menyebut dari data ini korban terbesar tercatat di di Sumatera Utara yang mencapai 217 jiwa meninggal dunia. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.

    Kemudian untuk korban hilang juga mengalami peningkatan menjadi 209 orang setelah banyak yang melaporkan kehilangan keluarga kepada petugas di tiap-tiap posko daerah.

    “Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/30/2025).

    Sementara itu, pengungsi di wilayah ini tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

    BNPB juga mencatat akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Di Tapanuli Utara, jalan Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik dan sejumlah desa di Parmonangan dan Adiankoting masih belum dapat dijangkau dengan total lebih dari 12.000 jiwa terdampak.

    “Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.

    Di Mandailing Natal, jalur Singkuang–Tabuyung serta ruas Batang Natal–Muara Batang Gadis terputus pada beberapa titik sehingga sejumlah kecamatan terisolasi. Di Tapanuli Tengah, pembersihan material longsor terus dilakukan pada ruas jalan nasional Sibolga–Padang Sidempuan, Sibolga–Tarutung, serta jembatan yang rusak di beberapa titik.

    Dia menyebut logistik tahap pertama untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah mencapai 100%. Meski demikian, bantuan untuk Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan masih terkendala akses darat.

    Sebagai solusi, pengiriman udara masih dilanjutkan menggunakan tiga helikopter BNPB dan TNI AD, termasuk distribusi sembako, peralatan dapur, BBM, genset, dan perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink. Beberapa sorti udara juga ditujukan khusus untuk wilayah terisolasi seperti Sopotinjak dan Muara Siabu. Total lima helikopter perbantuan BNPB dan TNI telah beroperasi dari Bandara Silangit, bersama pesawat Caravan dan alat berat dari berbagai instansi untuk pembukaan akses menuju desa yang masih terisolasi.

     

    Korban Meninggal di Aceh dan Sumatra Barat 

    Sedangkan ke Provinsi Aceh, tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang hingga kemarin. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.

    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelasnya.

    Sejumlah jalur utama masih terputus total, termasuk perbatasan Sumut–Aceh Tamiang, jembatan Meureudu di perbatasan Pidie Jaya–Bireuen, serta jalan nasional di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Akses Subulussalam–Aceh Selatan masih tergenang tanpa jalur alternatif. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus melakukan percepatan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

    BNPB mengaktifkan perangkat komunikasi darurat Starlink di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang, sementara mobilisasi perangkat ke wilayah lain masih berlangsung.

    Sebanyak 11 dari 17 kabupaten/kota telah menerima bantuan logistik. Operasi udara dari Lanud SIM telah melakukan lima sorti, sementara pengiriman dari Kualanamu dan jalur laut juga terus berjalan.

    Bantuan Presiden berupa 28 unit Starlink, 28 genset, 20 perahu karet, serta paket makanan dan tenda telah diterima dan sebagian didistribusikan. Penguatan buffer stock juga disiapkan untuk kebutuhan respons lanjutan.

    Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan pesawat Cessna Caravan telah dijalankan. Tiga helikopter TNI dan satu helikopter yang berada di Kualanamu dikerahkan untuk pengiriman logistik ke wilayah yang terputus akses daratnya.

    “Hari ini kita lihat di lapangan, cuacanya cerah ya,” kata Suharyanto.

    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, termasuk ruas Koto Mambang–Balingka, Pasar Baru–Alahan Panjang, Panti–Simpang IV, serta jalan nasional Padang Panjang–Sicincin dan Simpang Taman–batas Lubuk Sikaping. Upaya pembukaan akses terus dilakukan agar distribusi bantuan dapat menjangkau seluruh titik terdampak.

    “Secara umum masih bisa dilalui lewat jalur darat,” ungkap Suharyanto.

    Bantuan logistik ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba, sementara delapan titik lainnya dalam perjalanan dan dikawal oleh Polda Sumbar. Pengiriman logistik tahap dua sebanyak 120 ton tengah dilakukan melalui jalur darat. Bantuan Presiden berupa 39 unit Starlink, 39 genset, tenda, LCR, dan 2.000 dus mie instan telah tiba di Bandara Minangkabau.

    BNPB mengerahkan pesawat Caravan 208B dan helikopter Bell 505 untuk mendukung mobilisasi logistik, khususnya menuju wilayah yang masih tertutup akses darat. Proses mobilisasi helikopter tambahan juga sedang berjalan.

  • Pertamina: Distribusi BBM Aceh Berangsur Pulih, Jangan "Panic Buying" Regional 1 Desember 2025

    Pertamina: Distribusi BBM Aceh Berangsur Pulih, Jangan "Panic Buying" Regional 1 Desember 2025

    Pertamina: Distribusi BBM Aceh Berangsur Pulih, Jangan “Panic Buying”
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara saat ini berupaya memulihkan distribusi bahan bakar minyak ke sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.
    Longsor
    dan banjir serta kerusakan di sejumlah titik badan jalan menjadi kendala dalam percepatan distribusi
    BBM
    .
    “Sejumlah wilayah yang terisolasi akibat bencana tetap dilayani kebutuhan BBM-nya melalui jalur distribusi alternatif, dengan suplai dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi akses mobil tangka,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR
    Pertamina
    Patra Niaga Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, Minggu (30/11/2025) dalam pernyataan resminya.
    Saat ini juga terdapat beberapa armada mobil tangki yang masih terjebak di ruas jalan yang tergenang atau terputus. Sementara armada lain yang dapat bergerak terus dimaksimalkan untuk menjaga suplai ke SPBU prioritas.
    Untuk masyarakat di sekitar lokasi terdampak bencana, pelayanan BBM terpantau tetap berjalan, termasuk melalui pola operasional dua puluh empat jam di SPBU yang kondisinya memungkinkan.
    Meski demikian, Pertamina menegaskan bahwa stok BBM di
    Aceh
    pada prinsipnya terpantau cukup, dan suplai dari terminal BBM tetap berjalan mengikuti perkembangan kondisi.
    “Kami terus memaksimalkan dan mempercepat distribusi BBM ke seluruh lokasi banjir dan longsor di Aceh,” ujar Fahrougi.
    Pada 29–30 November 2025, Komite
    BPH Migas
    Fathul Nugroho hadir langsung di Aceh bersama Pertamina Patra Niaga dan Tim Posko Darurat untuk memantau kondisi penyaluran di area terdampak.
    “Kami melihat langsung proses distribusi yang dilakukan bertahap menyesuaikan akses yang tersedia. Dalam kondisi bencana seperti ini, konsumsi BBM yang wajar dari masyarakat sangat membantu agar suplai dapat dibagi secara merata,” kata Fathul Nugroho.
    Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban pembelian di SPBU.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau
    panic buying
    . Pola konsumsi yang terukur akan mempercepat pemulihan pelayanan BBM di Aceh,” tambahnya.
    Fathul memastikan Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, BPBD, aparat keamanan, serta BPH Migas untuk memastikan layanan energi tetap berjalan dan pemulihan distribusi berlangsung optimal.
    Sebelumnya diberitakan, banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten
    Aceh Utara
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IV DPR Dorong Fokus Percepatan Tangani Bencana Sumatera

    Komisi IV DPR Dorong Fokus Percepatan Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Wakil Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong koordinasi dan percepatan dalam penanganan bencana di utara Sumatera, bukan fokus kepada status kedaruratan. Dia menilai pemerintah pusat sudah mengerahkan bantuan untuk melakukan penanganan.

    “Menurut saya, saat ini pemerintah daerah masih bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Yang dibutuhkan bukan status tetapi pendataan dan koordinasi yang baik dalam masa tanggap darurat,” kata Alex kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

    “Bapak Presiden sudah mengirimkan bantuan dan juga helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terisolir. Selanjutnya kementerian teknis sudah bisa melakukan pembukaan jalur yang terputus,” imbuhnya.

    Alex mengatakan dirinya juga ikut memantau kondisi bencana di Sumatera Barat. Menurutnya TNI/Polri juga berpartisipasi aktif dalam penanganan.

    “Dalam hal ini TNI dan Polri juga berpartisipasi aktif seperti beberapa lokasi yang saya kunjungi di Sumatera Barat, di mana TNI dan Polri membuka dapur umum dan membuka akses jalan yang tertutup. Ini terkait Sumbar. Saya tidak ingin bicara tentang Aceh atau Sumut karena belum berkunjung ke sana,” ucap dia.

    “Dalam pembicaraan dengan Pemda dan Pangdam serta Kapolda tadi di Padang juga disampaikan perihal daerah-daerah terisolir seperti di Agam dan Tanah Datar, bantuan dikirim lewat udara dan juga ada yang gunakan perahu karet menyeberangi Danau Singkarak untuk mencapai nagari yang terisolir akibat banjir. Kabupaten yang masih ada daerah terisolir adalah di Agam, Padang Pariaman dan Tanah Datar,” ujar dia.

    Menurut Alex, pemerintah dan DPR mengerahkan upaya maksimal untuk penanganan bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar. Dia yakin upaya percepatan penanganan terus dilakukan.

    Data Korban Bencana di Aceh-Sumut-Sumbar

    Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyampaikan perkembangan terkini data korban akibat bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, korban jiwa di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang.

    “Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Suharyanto dalam jumpa pers, Minggu (30/11).

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh sendiri total 96 orang meninggal dunia dan 75 lainya masih hilang. Data korban jiwa tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

    Terakhir, untuk wilayah Sumatera Barat jumlah korban tewas menjadi 129, sementara 118 lainnya masih hilang. Suharyanto menyebut kondisi Sumatera Barat sudah lebih puluh dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara.

    “Korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka,” ujarnya.

    (lir/gbr)

  • Seluruh Kekuatan Nasional Dikerahkan Percepat Tanggap Darurat Bencana Sumatera

    Seluruh Kekuatan Nasional Dikerahkan Percepat Tanggap Darurat Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

    Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, bersama Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatera Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Minggu (30/11/2025).

    “Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Minggu (30/11).

    Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain Sumatra Utara, pemerintah juga memperkuat penanganan dan menyalurkan bantuan bagi wilayah terdampak lainnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat.

    “Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” jelasnya.

     

  • Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

    Kolaborasi Lintas Instansi, PLN Kebut Pemulihan Kelistrikan Aceh

    Aceh: Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin  menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.

    “Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

    Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.

    “Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.

    Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat. 

    “Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.

    Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.

    “Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.

    Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat.

    Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.

    Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.

    “Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.

    Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.

    “Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.

    Aceh: Upaya pemulihan kelistrikan Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor terus dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak dapat segera pulih.
     
    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin  menekankan bahwa distribusi bantuan logistik akan dikerahkan mengingat banyaknya wilayah yang masih terisolasi dan sangat membutuhkan pertolongan.
     
    “Prioritas utama pemerintah saat ini adalah pendorongan logistik bagi masyarakat, mulai dari bahan makanan, kebutuhan pribadi seperti pakaian, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan akan didistribusikan menggunakan alutsista TNI ke titik-titik terdampak,” ucapnya.

    Sjafrie juga menegaskan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi langkah cepat PLN di lapangan, sekaligus mendorong agar proses pemulihan dapat terus dioptimalkan.
     
    “Langkah pertama adalah memperkuat mobilitas udara. Semua logistik kita konsentrasikan. Listrik harus segera hidup dalam waktu singkat. Kita akan tambah kekuatan helikopter. Evakuasi darat dan udara harus dipercepat,” ujarnya.
     
    Dukungan untuk percepatan pemulihan Aceh juga ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dengan mengirimkan tim khusus ke wilayah terdampak untuk membantu mengakselerasi penanganan. Dirinya menekankan pentingnya stabilisasi layanan publik, termasuk layanan kelistrikan untuk masyarakat. 
     
    “Kebutuhan listrik ini sangat krusial. Kami bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan PLN terus mempercepat pemulihan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menikmati layanan listrik,” ucap Tito.
     
    Selaras dengan arahan Pemerintah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN terus mengerahkan sumber daya dan personel terbaik dari unit-unit se-Indonesia untuk memulihkan jaringan listrik di wilayah terdampak. Dirinya juga terus berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mendorong percepatan _recovery_ kelistrikan pascabencana di Aceh.
     
    “Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana, baik banjir bandang maupun tanah longsor yang terjadi di Aceh. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden, kami semua berkolaborasi,” ujar Darmawan.
     
    Dalam proses pemulihan tersebut, PLN terus berkolaborasi dengan Pemprov Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh di bawah arahan pemerintah pusat.
     
    Salah satu langkah krusial adalah pengiriman unit-unit _tower emergency_ dari Jakarta menuju Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Selain itu, beberapa unit juga diangkut melalui jalur darat dan laut dengan dukungan TNI Angkatan Darat (AD) dan jajaran Kepolisian.
     
    Darmawan memberikan apresiasi terhadap Polri yang membantu memastikan kelancaran komunikasi di tengah kondisi jaringan terputus. Dari sisi logistik, TNI AD memfasilitasi pengiriman material menggunakan truk dan membuka akses menuju wilayah terdampak yang masih hampir mustahil untuk dilewati. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk mengangkut material tower ke titik-titik yang tidak mungkin dicapai melalui jalur darat.
     
    “Kami harus menggunakan helikopter untuk membawa material ke lokasi. Ada helipad yang perlu dibuka, dan di sana pasukan dari TNI dan Kepolisian ikut membantu. Kekompakan ini menjadi kekuatan besar dalam percepatan pemulihan,” kata Darmawan.
     
    Tidak hanya pemulihan infrastruktur, dukungan kemanusiaan juga digalang. Posko, dapur umum, serta fasilitas pendukung lain dibangun bersama sebagai bentuk solidaritas antar instansi.
     
    “Seluruh komponen kekuatan Indonesia bergerak bersama. Dengan semangat perjuangan dari tim PLN, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, kami merasakan kekompakan luar biasa. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar ini, sehingga Aceh dapat segera pulih,” pungkas Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Khozin menilai aktivasi dana darurat dari APBN menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya penyelamatan warga dan penanganan dampak bencana.

    “Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN penting segera dialokasikan,” kata Khozin dalam keterangannya, Minggu, 30 Desember.

    Khozin menekankan bahwa penggunaan dana darurat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak cepat dalam mengupayakan penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    Ia merujuk ketentuan Pasal 296 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 44 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pencairan dana darurat ketika bencana tidak dapat ditangani oleh Pemda.

    Terkait hal tersebut, Khozin meminta adanya koordinasi antarkementerian. “Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan kemenkeu untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” ujar Khozin.

    Legislator dari Dapil Jatim IV itu menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah pusat untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan di wilayah terdampak.

    “Hal ini guna memastikan layanan dasar bagi masyarakat pasca bencana tetap dioptimalkan oleh pemda,” jelas Khozin.

    Ia menilai ruang fiskal Pemda yang terbatas membuat dukungan pemerintah pusat menjadi krusial. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan,” tegasnya.

    Khozin menambahkan bahwa penanggulangan bencana merupakan kewenangan penting Pemda sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2017, termasuk pemenuhan hak warga, perlindungan masyarakat, pengurangan risiko, hingga pengalokasian dana bencana.

    “Para pimpinan di daerah tampak sigap dalam menerapkan tanggap darurat. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat ini,” pungkasnya.

  • AMSI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar Sumatera sebagai Bencana Nasional

    AMSI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar Sumatera sebagai Bencana Nasional

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Sabtu (29/11/2025) sore, tercatat 303 orang meninggal dunia dan 279 orang masih hilang.

    Melihat dampak kerusakan yang masif—mulai ribuan rumah rusak, kelangkaan bahan pangan, lumpuhnya akses transportasi, hingga hilangnya jaringan komunikasi—AMSI mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat. AMSI juga menekankan pentingnya menempatkan media sebagai mitra strategis untuk menjaga transparansi penanganan bencana.

    AMSI menilai skala kerusakan lintas provinsi sudah layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan terpusat.

    6 Sikap Resmi AMSI Terkait Banjir Besar Sumatera

    1. Pembentukan Pusat Komando Penanganan Cepat

    Pemerintah diminta segera membuka posko komando di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan kewenangan penuh untuk menggerakkan kementerian/lembaga secara langsung.

    2. Pengerahan Personel Gerak Cepat

    BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas diminta memprioritaskan:

    – pembukaan akses jalan yang terputus

    – pemulihan jaringan komunikasi

    – menjangkau wilayah yang masih terisolasi

    Contoh gangguan: terputusnya jalur nasional Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, serta akses Sumut–Aceh.

    AMSI menilai skala kerusakan lintas provinsi sudah layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional yang membutuhkan penanganan terpusat.

    3. Distribusi Logistik Melalui Udara

    Karena banyak jalur darat lumpuh total, pengiriman bantuan harus dipercepat lewat jalur udara, terutama ke wilayah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

    4. Pendirian Dapur Umum Darurat

    AMSI mendesak pengoperasian dapur umum menggunakan Dapur MBG milik TNI, Polri, dan BNPB, mengingat harga pangan melambung (misalnya cabai naik dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg di Padang Sidempuan).

    5. Konsolidasi Data Nasional Bencana

    Data penanganan lintas provinsi harus terintegrasi agar langkah pemerintah lebih terukur dan tidak parsial.

    6. Penguatan Sinergi Kementerian/Lembaga

    Ditekankan keterlibatan Kementerian PU, Kominfo, dan Kementerian Kesehatan untuk infrastruktur, komunikasi, dan layanan kesehatan.

    Faktor Pemicu: Kerusakan Lingkungan & Industri Ekstraktif

    AMSI menyoroti bahwa bencana tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem dan Siklon Tropis Senyar, tetapi juga diperparah oleh:

    – Kerusakan hutan dan deforestasi, ditandai temuan gelondongan kayu yang terseret banjir.

    – Industri ekstraktif tak taat regulasi, yang mengubah kawasan resapan menjadi area tambang.

    AMSI mengingatkan bahwa perlindungan lingkungan adalah isu seluruh warga, bukan sekadar aktivis.

    Peran Vital Media di Tengah Krisis

    Krisis komunikasi—mulai listrik padam total hingga sinyal hilang—memaksa banyak posko menggunakan perangkat Starlink. Dalam kondisi seperti ini, media kredibel menjadi pilar utama penjaga informasi dan akuntabilitas publik.

    AMSI juga menyoroti kondisi jurnalis di wilayah terdampak. Banyak dari mereka kehilangan rumah dan terisolasi, sementara ketersediaan BBM sangat terbatas, terutama di wilayah Tapanuli Selatan.

    Data wilayah terdampak:

    – Aceh: 14 kabupaten/kota
    – Sumatera Utara: 5 kabupaten/kota
    – Sumatera Barat: 13 kabupaten/kota

    Per Minggu (30/11/2025) pukul 10.00 WIB, masa darurat diperkirakan berlangsung 2–3 hari ke depan.

    AMSI mendesak pemerintah memberi akses prioritas bagi jurnalis, termasuk logistik makanan, BBM, dan komunikasi darurat agar peliputan tetap berjalan.

    AMSI berharap rekomendasi ini dapat mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera dan meringankan beban warga terdampak.
    #PrayForSumatera. [but]