Xcloud.id

Topik: longsor

  • Komdigi Pasang 10 Titik Internet Satelit SATRIA-1 di Wilayah Banjir Sumatra dan Aceh, Ini Lokasinya

    Komdigi Pasang 10 Titik Internet Satelit SATRIA-1 di Wilayah Banjir Sumatra dan Aceh, Ini Lokasinya

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan pemulihan akses komunikasi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan kemajuan signifikan.

    Sebanyak 707 menara Base Transceiver Station (BTS) telah berhasil dipulihkan dalam kurun waktu 24 jam terakhir, memungkinkan warga di sejumlah kecamatan kembali bisa internetan atau dapat menghubungi keluarga mereka.

    Data Komdigi per Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB menunjukkan, dari total 2.463 menara yang mengalami gangguan sejak Jumat (28/11/2025) pukul 07.00 WIB, kini 707 menara telah beroperasi normal. Artinya, masih tersisa 1.756 menara yang dalam proses pemulihan.

    Menara BTS yang telah berfungsi normal tersebar di Aceh (564 menara), Sumatra Utara (112 menara), dan Sumatra Barat (31 menara).

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pihaknya terus berkoordinasi erat dengan seluruh operator seluler untuk mempercepat pemulihan menara BTS yang terdampak parah akibat bencana banjir.

    “Di saat yang bersamaan, Komdigi juga berkoordinasi erat dengan penyelenggara satelit, baik Starlink, PSN, dan juga menguatkan downlink satelit pemerintah Satria di titik-titik terdampak,” ujar Meutya Hafid, dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (29/11/2025).

    Ia optimistis bahwa upaya percepatan pemulihan akses komunikasi akan terus membuahkan hasil. “Semoga setiap hari kita dapat terus melakukan percepatan pemulihan akses komunikasi,” tambahnya.

    Selain menara BTS, jalur backbone di sejumlah titik juga telah berhasil diatasi. Jalur vital di Sumatra Utara yang menghubungkan ruas Rantau – Padang Sidempuan dan ruas Sibolga – Barus – Manduamas kini dilaporkan pulih dari gangguan akibat longsor.

    Demikian pula dengan jalur backbone di Aceh pada ruas Banda Aceh – Bireun dan Samalanga yang telah kembali beroperasi.

  • Prabowo Instruksian Seluruh Kekuatan Nasional Percepat Pemulihan Bencana Sumatra

    Prabowo Instruksian Seluruh Kekuatan Nasional Percepat Pemulihan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat penanganan tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Instruksi tersebut disampaikan dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam kunjungan lapangan bersama Kepala BNPB di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Minggu (30/11/2025) malam.

    Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden Ke-8 RI itu menjadi dasar mobilisasi besar-besaran lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tiba cepat dan tepat bagi masyarakat terdampak.

    “Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Pratikno.

    Dia menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah berada di lokasi bencana untuk mempercepat pemulihan akses listrik, pembukaan jalur darat, serta distribusi logistik melalui udara dan laut. Upaya tersebut dijalankan bersama pemda, TNI, dan Polri yang telah bekerja sejak hari pertama bencana terjadi.

    “Ini menunjukkan seluruh kementerian dan lembaga berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat, bersama-sama dengan pemda, TNI, dan Polri yang sejak hari pertama sudah membantu masyarakat. Kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan juga Sibolga,” jelas Pratikno.

    Selain penanganan darurat, pemerintah mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan hunian sementara dan hunian tetap.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera pulih, kembali beraktivitas, dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

    Sementara itu, Polri memperkuat operasi kemanusiaan dengan mengerahkan personel, pesawat, helikopter, kapal, serta sarana pendukung untuk menjangkau titik-titik yang terisolasi. Kolaborasi ini memastikan bantuan dapat tersalurkan tepat waktu, terutama di wilayah yang aksesnya terputus.

  • BNPB: Jumlah Pengungsi di Sumbar 77.918 Jiwa, Masuk Fase Pemulihan Bencana

    BNPB: Jumlah Pengungsi di Sumbar 77.918 Jiwa, Masuk Fase Pemulihan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat mulai memasuki fase pemulihan setelah tiga hari penanganan intensif.

    Meski demikian, dia memastikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan terus dilaksanakan hingga situasi benar-benar kondusif. 

    “Sumatra Barat sudah lebih pulih di hari ketiga. Apalagi sekarang tidak ada hujan, dan OMC masih terus dilakukan,” ujar Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025).

    Berdasarkan data BNPB terkini, jumlah korban jiwa mencapai 129 orang, 118 orang masih hilang, dan 16 lainnya luka-luka. Di Kabupaten Padang Pariaman, lanjutnya, sebagian besar pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan sisa material.

    Adapun, kabupaten Agam menjadi wilayah dengan dampak paling besar, mencatat 87 korban meninggal dunia dan 76 orang masih hilang.

    Secara keseluruhan, Suharyanto mengatakan terdapat delapan kabupaten/kota terdampak, yaitu Agam, Solok, Pesisir Selatan, Padang, Padang Panjang, Pariaman, Tanah Datar, dan Bukittinggi. 

    “Jumlah pengungsi tercatat sebanyak 77.918 jiwa. Sebagian besar warga memilih kembali ke rumah pada siang hari untuk membersihkan rumah, kemudian kembali ke posko pengungsian pada malam hari,” jelasnya. 

    Kerusakan infrastruktur yang masih menjadi fokus penanganan meliputi jembatan putus, jalan amblas, serta jalur transportasi nasional dan provinsi. Jalur nasional yang masih terputus di antaranya berada di Kota Padang Panjang dan Sicincin.

    Bantuan yang disalurkan mencakup sembako, perlengkapan kebersihan, makanan siap saji, selimut, tenda, serta alat berat seperti ekskavator. Dia memastikan seluruh personel BNPB telah berada di titik-titik terdampak untuk mendampingi Forkopimda.

    “Sudah empat hari mereka berada di lapangan dan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana,” kata Suharyanto.

    Penggunaan armada udara masih terbatas, mengingat jalur darat masih bisa digunakan. Armada yang dikerahkan mencakup satu helikopter BNPB, satu pesawat fixed wing, dan satu helikopter Basarnas.

    Ratusan Personel Dikerahkan 

    Data dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar mencatat 131 personel dikerahkan untuk menangani dampak banjir, galodo, sedimentasi sungai, serta kerusakan saluran irigasi. Penanganan difokuskan pada pemulihan fungsi aliran sungai dan distribusi air bagi permukiman serta pertanian.

    Jenis alat berat yang digunakan meliputi ekskavator, mini ekskavator dan long arm ekskavator. Beberapa lokasi juga mengandalkan alat manual seperti cangkul dan sekop.

    Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Desindra Deddy Kurniawan menyampaikan bahwa Ex-Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan bencana kini telah menjauhi wilayah Indonesia. Namun, wilayah Sumatra Barat masih berada dalam puncak musim hujan hingga Desember.

    “Dinamika atmosfer seperti IOD, suhu muka laut, dan konvergensi angin masih aktif menyuplai uap air, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ke depan,” ujarnya.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, memperhatikan kondisi lingkungan, dan mulai kembali ke rumah secara bertahap dari posko pengungsian.

    Daerah terdampak yang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan meliputi 16 kabupaten/kota, antara lain: Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan.

    “Penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan seminimal mungkin,” kata dia. 

  • Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Jakarta –

    Gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Adapun video gelondongan kayu terbawa arus viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik ilegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Hingga saat ini belum diketahui asal usul gelondongan kayu tersebut. Kemenhut menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

    “Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lantas apa kata mereka perwakilan rakyat di Senayan?

    Dugaan Legislator dari Pembalakan Liar

    Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menduga gelondongan kayu itu berasal dari pembalakan liar. Ia menilai pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di utara Pulau Sumatera rendah.

    “Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius,” kata Johan kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

    Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab.

    “Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana,” katanya.

    Minta Menhut Audit Penyebab

    Politikus PKS ini pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satunya, Menhut, mesti audit menyeluruh izin dari pemanfaatan Kawasan hutan.

    “Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu,” kata Johan.

    “Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi,” sambungnya.

    Ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

    “Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara,” ujarnya.

    Ia menyebutkan gelondongan kayu yang terbawa banjir sebagai teguran keras dari alam. Johan menilai bukti itu sebagai tamparan jika kondisi hutan di RI sedang tak baik-baik saja.

    “Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya,” tambahnya.

    Komisi IV DPR Panggil Kemenhut Pekan Depan

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengan Kementerian Hutan (Kemenhut) RI membahas banjir hingga longsor yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Komisi IV DPR disebut juga akan mendalami temuan gelondongan kayu di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terbawa arus banjir.

    “Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember,” kata Alex ketika dimintai konfirmasi, Minggu (30/11/2025). Alex menjawab soal temuan kayu gelondongan imbas banjir Sumut-Sumbar.

    Alex mengatakan Komisi IV DPR RI akan mendalami 5 hal kepada Kemenhut. Satu di antaranya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

    “Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai),” ujar Alex.

    Legislator PDIP ini menyebutkan Komisi IV DPR juga akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Pihaknya pun bakal mendalami soal rencana reboisasi dan penghijauan yang dilakukan Kemenhut.

    “Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/dwr)

  • Kemensos Kerahkan Bantuan Senilai Total Rp 19 M ke Korban Banjir Sumatera Nasional 1 Desember 2025

    Kemensos Kerahkan Bantuan Senilai Total Rp 19 M ke Korban Banjir Sumatera Nasional 1 Desember 2025

    Kemensos Kerahkan Bantuan Senilai Total Rp 19 M ke Korban Banjir Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan cadangan logistik Rp 19,09 miliar untuk mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dilansir
    ANTARA
    , Senin (1/12/2025), bantuan berasal dari gudang dan unit pelaksana teknis (UPT) sentra Kementerian Sosial di daerah dan dinas sosial disalurkan pada Minggu (30/11/2025).
    “Bantuan terus kami kirimkan sesuai kebutuhan, kami juga terus berusaha agar bantuan bisa sampai lokasi dengan cepat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
    Bantuan disalurkan ke sejumlah wilayah di tiga provinsi yang berstatus tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor itu.
    Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial melaporkan sampai dengan sore pukul 17.00 WIB pada Minggu (30/11/2025), total bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp 19,09 miliar, terdiri atas stok penyangga (buffer stock) logistik dan bahan untuk dapur umum di tiga provinsi terdampak.
    Penguatan distribusi dilakukan seiring masih terbatasnya akses darat dan meluasnya dampak bencana di sejumlah wilayah.
    Saifullah memaparkan di Provinsi Aceh, bantuan senilai Rp 3,14 miliar telah disalurkan, mencakup 3.450 paket makanan siap saji, 1.440 makanan anak, 400 paket lauk pauk, 3.450 selimut, 570 kasur, 1.410 family kit, 308 paket perlengkapan anak, dan 220 sandang dewasa.
    Selain itu,
    Kemensos
    mengirimkan 350 tenda gulung, 30 tenda keluarga portable, dan 30 tenda serbaguna.
    Bantuan itu menjangkau wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, serta Dinas Sosial Provinsi Aceh yang mendistribusikan bantuan di tingkat provinsi.
    Sementara untuk Sumatera Utara, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp 7,80 miliar.
    Paket yang dikirim meliputi 28.280 makanan siap saji, 3.000 makanan anak, 2.000 lauk pauk, 2.800 family kit, 2.140 perlengkapan anak, 500 sandang dewasa, 5.300 sandang anak, 1.464 kasur, 3.968 selimut, serta 1.900 tenda gulung dan 14 tenda serbaguna.
    Selain itu terdapat pengiriman 200 dus mi instan dan 400 dus air mineral ke tujuh lokasi antara lain Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Utara, Langkat, dan Tapanuli Selatan.

    Adapun di Sumatera Barat, bantuan yang disalurkan senilai Rp 3,64 miliar dengan cakupan Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
    Bantuan terdiri atas 4,4 ton beras reguler, 5.758 makanan siap saji, 3.640 makanan anak, 1.180 family kit, 850 perlengkapan anak, 1.235 buah kasur, 1.225 lembar selimut, serta 1.230 unit tenda gulung.
    Kemensos juga mengirimkan 40 unit tenda keluarga, 10 tenda serbaguna, 10 lampu emergency portable, dan 3 dapur umum lapangan.
    Selain logistik, Kemensos menyalurkan bahan untuk pengoperasian dapur umum dan dapur mandiri senilai sekitar Rp4,5 miliar.
    Saifullah mengungkapkan bahwa total terdapat 28 titik dapur umum dengan kapasitas produksi sekitar 88.000 bungkus makanan per hari yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dan jumlah layanan dapat ditingkatkan mengikuti perkembangan situasi lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPBD Kabupaten Mojokerto Pasang EWS di Jalur Cangar–Pacet Pasca Longsor Beruntun

    BPBD Kabupaten Mojokerto Pasang EWS di Jalur Cangar–Pacet Pasca Longsor Beruntun

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto memasang perangkat Early Warning System (EWS) di kawasan rawan longsor jalur Cangar–Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pemasangan dilakukan di Tikungan Gajah Mungkur, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

    Sementara alarm perangkat ditempatkan di Rest Area Sendi Kecamatan Pacet sebagai titik yang mudah dijangkau masyarakat. EWS ini dilengkapi tiga sensor pendeteksi ancaman yang dirancang untuk memberikan peringatan dini kepada warga dan pengguna jalan. Pemasangan EWS dilakukan pada, Minggu (30/11/2025) kemarin.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim mengatakan, pemasangan teknologi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya di wilayah rawan. “Dengan adanya sistem peringatan, masyarakat bisa lebih waspada dan mengetahui langkah-langkah darurat yang harus dilakukan ketika terjadi ancaman,” ungkapnya, Senin (1/12/2025).

    Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat setelah dua kejadian tanah longsor beruntun melanda jalur penghubung Mojokerto–Batu pada pekan lalu. Longsor pertama terjadi pada, Senin (24/11/2025) di Blok Kutukan Sendi, Desa Pacet, sekitar pukul 14.00 WIB. Material longsor menutup seluruh badan jalan sepanjang 15–20 meter dengan ketebalan 1,5–2 meter.

    Tebing setinggi sekitar 70 meter dengan kemiringan hampir 90 derajat membuat material langsung menumpuk di badan jalan. Longsor kedua terjadi pada Kamis (27/11/2025) sekitar pukul 19.00 WIB setelah hujan deras mengguyur kawasan Pacet. Material tanah kembali meluncur ke jalan alternatif Cangar–Pacet.

    Tepatnya di wilayah Gajah Mungkur. Material longsor menutup sebagian badan jalan. Meski tidak sepenuhnya menutup jalur, kondisi tersebut tetap membahayakan pengendara, terutama pada malam hari. BPBD Kabupaten Mojokerto mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk tetap waspada, mematuhi rambu peringatan.

    Serta menghindari perjalanan saat hujan lebat jika tidak mendesak. BPBD Kabupaten Mojokerto memastikan akan melakukan pemantauan lokasi rawan akan terus dilakukan, terutama selama musim penghujan berlangsung. Sementara hingga saat ini, jalur alternatif Pacet-Batu belum bisa dilakukan kendaraan. [tin/aje]

  • Update Korban Bencana di Sumatra (1/12): Aceh 96 Jiwa, Sumut 217 Jiwa, Sumbar 129 Jiwa

    Update Korban Bencana di Sumatra (1/12): Aceh 96 Jiwa, Sumut 217 Jiwa, Sumbar 129 Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor pulau di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah menjadi 442 jiwa pada Senin (1/12/2025). 

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan daerah sebagai prioritas utama atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa hari terakhir.

    “Total korban meninggal dunia 442 orang. Sementara itu, untuk total korban hilang di tiga provinsi mencapai 402 jiwa,” kata Kepala BNPB Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025). 

    Mengacu data dari Pos Pendukung Nasional di Tapanuli Utara, dia memaparkan di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 217 orang setelah tim SAR gabungan menemukan sejumlah korban yang sebelumnya dinyatakan hilang.

    Menurutnya, para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, serta Nias.

    “Selain itu, ada 209 warga Sumatra Utara dilaporkan masih hilang setelah banyak keluarga menyampaikan laporan kehilangan kepada petugas posko darurat bencana yang ada di masing-masing provinsi,” jelasnya. 

    Suharyanto menyebutkan bahwa tim petugas gabungan saat ini juga menangani pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

    Suharyanto mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana alam di Aceh saat ini tercatat 96 jiwa. Adapun, dia menuturkan 75 orang masih hilang. 

    “Jumlah tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, antara lain Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Dengan total pengungsi mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga,” tuturnya. 

    Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 129 jiwa, sementara 118 orang masih hilang dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

    Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, serta Pesisir Selatan, dengan total pengungsi sebanyak 77.918 jiwa.

    “Seluruh unsur pemerintah daerah, TNI–Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, serta relawan terus mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pencarian korban, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, dan membuka akses ke wilayah yang masih terisolasi hingga Senin atau hari ke tujuh ini darurat bencana ini,” jelasnya. 

    Prabowo Bertolak ke Sumatra Utara

    Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 06.00 WIB.

    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Ke-8 RI itu lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara 

    Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

    Pada kunjungan ini, Kepala negara diagendakan meninjau langsung kondisi lapangan termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. 

    Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. 

    Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.

    Sebelumnya, Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.

    Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.

    Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan wilayah bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Presiden RI Prabowo Subianto memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Sumatra Utara, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)
    Bantuan Dikirim ke Sumatra 

    pimpinan DPR RI mengirimkan bantuan ke wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Pengiriman logistik dilakukan dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (30/11/2025). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pengiriman logistik dilakukan secara bertahap.

    “Hari ini DPR menyerahkan bantuan untuk wilayah Sumatra dalam bentuk kargo pesawat yang akan disampaikan kepada masyarakat terdampak bencana. Pengiriman bantuan dilakukan bertahap mulai hari ini dan besok, dengan rute Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh,” jelas Dasco dalam akun Instagram pribadinya.

    Dasco mengatakan penyerahan dan pengarahan bantuan di lapangan akan berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dari postingan tersebut, tampak juga Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa.

    Bantuan yang dikirim per Minggu (30/11/2025) lebih dulu menyasar Tapanuli Tengah. Logistik yang diterbangkan berisi pembalut, sarung, selimut, biskuit, dan mie instan cup.

    “Kami berharap bantuan dari DPR RI membantu meringankan beban saudara-saudara yang paling membutuhkan,” pungkas Dasco.

    Sebelumnya, pemerintah juga telah mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan total 11 helikopter terdiri dari TNI dan Basarnas yang diterbangkan langsung dari Jakarta ke wilayah yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan 4 pesawat.

    Dia menuturkan bahwa penerbangan kali ini memfokuskan penyebaran logistik terutama di daerah terdalam yang sulit diakses karena lumpuhnya jalur darat.

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Liputan6.com, Aceh Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korbannya.

    Crisna Akbar, perwakilan dari koalisi yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sipil Aceh, mengatakan, saat ini masih banyak daerah di Aceh yang masih belum dijangkau oleh penanganan darurat diakibatkan karena kesulitan akses.

    “Misalnya dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan,” kata dia dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (1/12/2025).

    Crisna juga menyoroti pentinganya mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pusat informasi ini dapat dijadikan saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

    “Kita juga mendesak Pemerintah Pemerintah Aceh agar mengalihkan Anggaran Pendapat Belanja Aceh (BPBA) yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga,” ungkap dia.

    Penanganan bencana banjir dan longsor di provinsi paling utara pulau Sumatra itu menurut Crisna harus memastikan adanya pemenuhan kebutuhan utama, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, dapat terpenuhi. Agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pasca bencana.

    “Kami menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan,” tegas Crisna.

    Crisna juga menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Ini guna memastikan adanya penanganan bencana yang berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, KontraS Aceh, Balai Syura, P2LH, dan Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh. Selanjutnya, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, dan P2TP2 RPA.

     

  • Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Desak Tragedi Banjir dan Longsor Sumatra Harus Jadi Bencana Nasional, Beberkan Alasannya

    Liputan6.com, Aceh Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebagai bencana nasional, mengingat skala kerusakan dan jumlah korbannya.

    Crisna Akbar, perwakilan dari koalisi yang mengatasnamakan diri Masyarakat Sipil Aceh, mengatakan, saat ini masih banyak daerah di Aceh yang masih belum dijangkau oleh penanganan darurat diakibatkan karena kesulitan akses.

    “Misalnya dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan,” kata dia dalam keterangannya, seperti dikutip, Senin (1/12/2025).

    Crisna juga menyoroti pentinganya mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Pusat informasi ini dapat dijadikan saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

    “Kita juga mendesak Pemerintah Pemerintah Aceh agar mengalihkan Anggaran Pendapat Belanja Aceh (BPBA) yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga,” ungkap dia.

    Penanganan bencana banjir dan longsor di provinsi paling utara pulau Sumatra itu menurut Crisna harus memastikan adanya pemenuhan kebutuhan utama, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, dapat terpenuhi. Agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pasca bencana.

    “Kami menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan,” tegas Crisna.

    Crisna juga menegaskan bahwa masyarakat sipil di Aceh siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Ini guna memastikan adanya penanganan bencana yang berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

    Koalisi Masyarakat Sipil Aceh terdiri dari Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, KontraS Aceh, Balai Syura, P2LH, dan Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh. Selanjutnya, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, dan P2TP2 RPA.

     

  • Aceh 96, Sumbar 129, Sumut 217

    Aceh 96, Sumbar 129, Sumut 217

    Jakarta –

    Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah. Ratusan orang lainnya juga dinyatakan masih hilang dan dalam pencarian tim gabungan.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) hingga Minggu (30/11) malam, korban jiwa di wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang. Pada proses evakuasi kemarin, banyak korban ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan.

    “Korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam jumpa pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB dikutip detikcom, Senin (1/12/2025).

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh sendiri total 96 orang meninggal dunia dan 75 lainya masih hilang. Data korban jiwa tersebar di 11 Kabupaten/Kota.

    “Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa, ada 11 Kabupaten/Kota. Tapi kalau Kabupaten/Kota terdampak ada 18,” ujarnya.

    Terakhir, untuk wilayah Sumatera Barat jumlah korban tewas menjadi 129, sementara 118 lainnya masih hilang. Suharyanto menyebut kondisi Sumatera Barat sudah lebih puluh dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara.

    “Korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka,” ujarnya.

    Arahan Presiden Prabowo

    Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo, menurut Pratikno, memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani banjir di tiga provinsi itu.

    “Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” ujar Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, bersama Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatra Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, Minggu (30/11).

    Pratikno mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan hingga pemulihan komunikasi di wilayah terdampak di Aceh, Sumut, hingga Sumbar. Proses evakuasi, menurut Pratikno, juga dipercepat.

    “Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” jelasnya.

    Pemerintah menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pratikno menegaskan pemerintah juga tetap akan berfokus ke penanganan tanggap darurat.

    “Di saat yang sama kami juga menyiapkan skenario untuk pemulihan. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tapi tahapan skenario rehabilitasi, rekonstruksi, kita siagakan,” tuturnya.

    Pemerintah kini tengah melakukan percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pratikno menyebutkan pemerintah akan melakukan percepatan penanganan darurat di lapangan.

    “Ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Saya sudah diskusi dengan Menko Infrastruktur tentang bagaimana pemulihan secara cepat bisa dilakukan termasuk untuk hunian sementara,” ujarnya.

    “Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan,” tambahnya.

    Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada aparat yang bekerja di lapangan. Dia juga mengapresiasi relawan yang telah membantu penanganan bencana ini.

    “Terima kasih kepada personel TNI, Polri, pemda yang bekerja keras untuk hunian sementara bisa dilakukan sambil nanti kita rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan segera dilakukan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (wnv/wnv)