Topik: longsor

  • Update Terbaru Korban Banjir Sumatera Hari Ini: 604 Tewas, 464 Hilang, 2.600 Luka-luka

    Update Terbaru Korban Banjir Sumatera Hari Ini: 604 Tewas, 464 Hilang, 2.600 Luka-luka

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jumlah korban akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera makin meingkat. Per Selasa (2/12/2025), korban meninggal dunia 604 orang, 464 orang dinyatakan hilang, dan 2.600 orang mengalami luka-luka.

    Data tersebut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB mencatat banjir yang terjadi berdampak pada 2,1 juta orang.

    Banjir dan longsor diketahui melanda 50 kabupaten. Saat ini, 589.400 warga terpaksa mengungsi ke berbagai lokasi aman.

    Selain korban jiwa dan luka-luka, BNPN mencatat masifnya kerusakan infrastruktur. Setidaknya ada 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan akibat banjir Sumatera.

    Fasilitas umum pun tak luput. 282 fasilitas pendidikan dan 271 jembatan mengalami kerusakan.

    “Sumatera Utara 283 jiwa, Sumatera Barat 165 jiwa, dan Aceh 156 jiwa,” demikian laporan resmi yang dirilis Pusdatin BNPB.
    Ace

    Detailnya, BNPB mencatat di Aceh 156 warga meninggal, 181 orang hilang, dan 1.800 orang luka-luka.

    Kemudian Di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal mencapai 165 orang, sementara 114 warga masih dalam pencarian. Sebanyak 112 warga mengalami luka-luka.

    Lalu di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal terbanyak, yaitu 283 orang. Selain itu, 169 warga masih hilang, dan 613 orang luka-luka.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Gelontorkan Anggaran Kemensos Rp21,4 Miliar untuk Banjir Sumatra

    Prabowo Gelontorkan Anggaran Kemensos Rp21,4 Miliar untuk Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan Rp21,4 miliar untuk penanganan bencana guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan memperkuat dukungan anggaran bagi warga terdampak bencana di Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara.

    Seperti diketahui, Presiden melakukan kunjungan kerja untuk berinteraksi dengan para pengungsi yang menempati tenda darurat di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo meninjau dapur umum, pos layanan kesehatan, hingga kegiatan trauma healing bagi anak-anak. Prabowo mengatakan kehadirannya bertujuan memastikan seluruh proses penanganan berjalan baik, terutama pemulihan infrastruktur kritis. 

    “Perbaikan terus kita kebut. Listrik hampir seluruhnya kembali normal, akses air bersih sedang ditangani, dan jembatan-jembatan yang rusak sudah mulai dihitung untuk segera diperbaiki,” ujarnya dalam kunjungan ke posko penanganan banjir di Perum Kasai Permai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Senin (1/12/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu juga memastikan rumah-rumah warga yang rusak akan mendapat bantuan perbaikan dari pemerintah, termasuk distribusi bantuan yang tetap dilakukan lewat jalur udara untuk wilayah yang sulit diakses.

    “Ini situasi yang berat, dan saya turut berduka untuk keluarga yang terdampak. Semoga bapak-ibu semua diberikan ketabahan,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan meninggalkan masyarakat dalam kondisi sulit.

    “Kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” katanya

    Kunjungan Presiden pada hari yang sama dimulai dari Tapanuli Tengah, dilanjutkan ke Aceh Tenggara, dan berakhir di Padang Pariaman.

    Di lokasi, orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Agus Subiyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, serta anggota DPR RI Andre Rosiade.

     

    Fokus Anggaran Penanganan Bencana Capai Rp21,4 Miliar

    Kementerian Sosial menegaskan bahwa dukungan anggaran terus digelontorkan untuk penanganan banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak. Hingga saat ini, total dukungan mencapai sekitar Rp21,4 miliar.

    Angka itu terbagi atas logistik bufferstock hingga Rp14,7 miliar, bahan natura untuk dapur umum Rp6,7 miliar. Adapun, anggaran tersebut mencakup penyediaan sandang, pangan, perlengkapan keluarga, hingga dukungan operasional bagi petugas di lapangan.

    Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sebesar sekitar Rp5,2 miliar. Bantuan itu berupa makanan siap saji, makanan anak, beras, family kit, kidsware, selimut, kasur, tenda, hingga pengoperasian dapur umum lapangan di empat kabupaten/kota yakni Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan

    Sebanyak 187 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dikerahkan untuk memperkuat layanan, mulai dari dapur umum hingga distribusi logistik kepada warga. 

    Kemensos menyatakan pasokan logistik masih aman berkat bufferstock nasional, sehingga distribusi bantuan dapat dilanjutkan selama masa tanggap darurat berlangsung.

  • Netizen Pakai Google Earth Ungkap Hutan Gundul & Tambang Ilegal Bikin Banjir

    Netizen Pakai Google Earth Ungkap Hutan Gundul & Tambang Ilegal Bikin Banjir

    Jakarta

    Banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera dalam sepekan terakhir memicu kemarahan publik. Ribuan warganet bergerak mengungkap dugaan penyebab bencana, dan kali ini “senjata” mereka adalah Google Earth.

    Media sosial ramai oleh postingan yang menunjukkan hilangnya hutan lindung serta munculnya lubang tambang ilegal di berbagai titik yang kini terdampak banjir dan longsor. Mereka membandingkan citra satelit Google Earth dari tahun ke tahun, memperlihatkan perubahan masif pada daerah-daerah yang sebelumnya hijau menjadi gundul atau dipenuhi lubang-lubang tambang.

    Salah satu unggahan @arie0198 yang menyoroti kawasan di Batangtoru dimana bencana banjir bandang terjadi. Ia menunjukkan area yang diduga tambang emas yang mengunduli hutan.

    Beberapa warganet juga memperlihatkan perubahan wilayah dalam beberapa tahun. Berikut rangkumannya:

    “Iseng² liat dari google map yg satelit. Gimana nggak banjir bandang, hutannya dihabisin,” ujar @lupispasar sembari memperlihatkan area hutan gundul karena penampangan.

    “Lagi liat Google Maps daerah yang diduga salah satu dari banyak penyebab banjir, tbtb ada bgt yg nambahin ini bejir,” @naaa_twisted

    [Gambas:Twitter]

    Fenomena ini menunjukkan bagaimana alat teknologi seperti Google Earth kini menjadi sarana investigasi publik yang efektif. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus mengandalkan citra satelit untuk membuktikan kerusakan lingkungan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal?

    Untuk diketahui, banjir dan longsor di Sumatera hingga kini masih menyisakan duka. BNPB mencatat sedikitnya 604 orang meninggal dunia, puluhan hilang, dan lebih dari puluhan ribu warga masih mengungsi. Kerugian materiil diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

    (afr/afr)

  • Kekayaan untuk Oligarki, Bencana Alam untuk Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Desember 2025

    Kekayaan untuk Oligarki, Bencana Alam untuk Rakyat Nasional 2 Desember 2025

    Kekayaan untuk Oligarki, Bencana Alam untuk Rakyat
    Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
    HUTAN
    , sungai, dan pegunungan di Sumatra — yang selama berabad menopang kehidupan masyarakat lokal — kini berubah menjadi medan akumulasi modal: tambang, kebun kelapa sawit, dan infrastruktur ekstraktif yang mengubah wajah lanskap.
    Ketika hujan muson dan siklon bertemu ekosistem yang tergerus, yang jatuh bukan hanya pohon atau tanah; yang runtuh adalah keselamatan sosial dan ketahanan hidup komunitas korban bencana.
    Peristiwa banjir dan longsor besar-besaran yang melanda beberapa provinsi di Sumatra baru-baru ini menjadi cermin tajam dari pola tersebut: korban jiwa, ribuan rumah terendam, dan rekaman video viral yang menampilkan kerusakan, evakuasi, bahkan insiden penjarahan di beberapa titik. Laporan-laporan awal menyebut ratusan tewas dan ribuan mengungsi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    Data dan analisis lingkungan menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia tetap masif, dengan hilangnya hutan primer dan konversi lahan dalam jumlah besar tiap tahun — sebagian besar terjadi di dalam konsesi yang dilegalisasi untuk kehutanan, perkebunan, dan tambang. Pergeseran ini membuat fungsi hidrologis hutan—penyimpanan air, penahan longsor, dan penyangga banjir—semakin rapuh.
    Ketika daerah hulu dikupas untuk kelapa sawit atau tambang, curah hujan ekstrem jauh lebih mudah berubah menjadi aliran deras yang menghancurkan permukiman di hilir. Studi kasus Sumatera Utara menunjukkan koneksi langsung antara pembukaan lahan perkebunan sawit atau aktivitas tambang dan meningkatnya kerentanan banjir-longsor.
    WALHI—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia—secara terbuka menunjuk sejumlah korporasi dan praktik ekstraktif sebagai pemicu utama kerusakan ekologis yang memperparah bencana. Dalam pernyataannya, WALHI menyerukan akuntabilitas perusahaan dan perbaikan kebijakan kehutanan untuk mencegah bencana berulang.
    JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) menyorot pola yang sama pada sektor pertambangan: ekspansi tambang bukan hanya merusak habitat tetapi juga mengubah aliran air, menyebabkan sedimentasi sungai, dan berdampak langsung pada kapasitas daerah menahan hujan ekstrem.
    Gerakan anti-tambang menilai kebijakan berbasis ekstraksi kerap memberi keuntungan pada aktor besar sementara menempatkan masyarakat lokal pada risiko tinggi.
    Permodelan ekonomi dan kebijakan pembangunan yang mengedepankan konversi hutan menjadi lahan komersial telah menghasilkan konsentrasi lahan dan modal — yang sering kali berujung pada apa yang bisa disebut “kekayaan untuk
    oligarki
    ”.
    Reklamasi luas lahan untuk perkebunan berskala besar dan proyek tambang menambah pendapatan kelompok-kelompok tertentu, tetapi manfaat ini jarang mengalir ke komunitas yang kehilangan lahan dan akses sumber daya alam. Sementara itu, biaya sosial-ekologis seperti meningkatnya frekuensi bencana, hilangnya mata pencaharian, dan beban rekonstruksi dibayar rakyat banyak.
    Respons pemerintah terhadap bencana kerap menonjolkan operasi darurat dan distribusi bantuan, namun jarang diikuti reformasi struktural yang mengatasi akar masalah: perizinan yang longgar, klaim konsesi yang tumpang tindih, dan lemahnya penegakan terhadap perusakan lingkungan.
    Beberapa upaya penegakan baru-baru ini, termasuk operasi
    reclaiming
    lahan ilegal, menuai pro dan kontra: memulihkan sebagian hutan tetapi juga menimbulkan konflik dengan masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan atau petani kecil.
    Para akademisi dan organisasi lingkungan menekankan perlunya dua hal bersamaan: mitigasi darurat untuk melindungi korban sekarang, dan reformasi tata kelola sumber daya alam untuk mencegah bencana berikutnya.
    Reformasi itu meliputi revisi perizinan konsesi agar transparan dan berbasis risiko ekologis; moratorium perluasan lahan di wilayah rawan bencana; pemulihan hutan dan penguatan hak-hak masyarakat adat dan petani kecil; serta integrasi penilaian risiko iklim ke dalam setiap pemberian izin investasi.
    WALHI dan JATAM menuntut langkah-langkah yang lebih pro-rakyat: penghentian praktik ekstraktif yang destruktif, penegakan hukum kepada korporasi perusak, dan pemulihan ruang hidup sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
    Kasus banjir Sumatra yang viral ini semestinya menjadi pintu observasi: bukan sekadar hitungan korban dan bangunan yang runtuh, tetapi refleksi atas model pembangunan yang memungkinkan alam dijadikan komoditas sementara masyarakat menanggung risiko.
    Jika
    kekayaan alam
    terus mengalir ke segelintir pemilik modal tanpa keadilan distribusi dan pertimbangan ekologis, maka bencana selanjutnya bukan sekadar kemungkinan — melainkan urutan yang terus berulang.
    Komitmen untuk menghentikan logika profit di atas keselamatan rakyat adalah tindakan pencegahan paling dasar: bukan hanya berbicara soal respon pascabencana, tetapi merombak struktur yang selama ini menjadikan hutan sebagai ladang bisnis dan rakyat sebagai pihak yang menanggung akibatnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

    5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025) menegaskan arah kebijakan darurat bencana pemerintah untuk penanganan banjir dan longsor di wilayah Sumatra. 

    Menurut catatan Bisnis, terdapat lima poin utama arahan Prabowo berdasarkan rangkaian pernyataannya di tiga provinsi tersebut.

    Dari Tapanuli Tengah hingga Padang Pariaman, ada benang merah yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni memastikan mobilitas logistik, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan negara hadir langsung.

    Berikut 5 Poin Arahan Prabowo Terkait Penanganan Banjir Sumatra

    1. Prioritas BBM dan pemulihan listrik sebagai fondasi penanganan bencana

    Di Sumatra Utara, Prabowo berulang kali menekankan pentingnya pasokan energi terutama BBM yang menjadi syarat utama operasional alat berat, generator, hingga mobilisasi tim penyelamat.

    “Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera mengirim bantuan-bantuan yang diperlukan terutama BBM yang sangat penting dan listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya,” ucapnya dalam forum tersebut.

    Meskipun pemulihan listrik hampir 100% dilaporkan telah tercapai di Sumut saat Prabowo tiba di Padang Pariaman, tetapi Kepala negara menekankan bahwa BBM menjadi tantangan utama karena banyak jalur darat terputus. Oleh karena itu, pemerintah memaksimalkan jalur laut dan udara.

    “Kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga dan Herkules terus kita kerahkan,” katanya.

     

    2. Pembukaan akses desa terisolasi melalui udara

    Sejumlah kabupaten di Sumut, Aceh, dan Sumbar masih belum dapat ditembus dari darat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memfokuskan pengiriman bantuan lewat helikopter dan pesawat.

    Di sisi lain, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengapresiasi respons cepat lintas sektor menjadi catatan Prabowo.

    “BNPB reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat,” ucapnya.

     

    3. Perbaikan jembatan dan fasilitas dasar sebagai langkah pemulihan jangka menengah

    Dari Aceh hingga Sumbar, Prabowo menyoroti kerusakan infrastruktur menjadi masalah signifikan jembatan putus, akses antar kecamatan terhenti, fasilitas desa rusak, dan sekolah terdampak. 

    Di Kuta Cane, Prabowo menegaskan komitmen untuk memperbaiki jembatan-jembatan rusak. Dia menyebut anggaran telah dialokasikan dan penghematan pusat dilakukan agar pemulihan desa bisa dipercepat.

    “Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak banjir di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin, 1 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Cahyo 

    4. Negara hadir bersama warga 

    Di Padang Pariaman, Prabowo memberikan pernyataan paling emosional dalam rangkaian kunjungan ini. Dia menekankan solidaritas dan keberpihakan negara kepada warga terdampak.

    Prabowo juga menegaskan bantuan untuk rumah-rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang. 

    “InsyaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” imbuhnya.

    5. Penekanan pada tata kelola: tidak boleh ada kebocoran bantuan

    Di akhir kunjungannya, Prabowo menegaskan pesan tentang pentingnya integritas birokrasi dalam pengelolaan dana bencana maupun pembangunan wilayah terdampak.

    “Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?”

    Pesan ini merujuk pada keyakinan Prabowo bahwa program bantuan, koperasi desa, MBG, hingga perbaikan sekolah hanya akan efektif jika tata kelola negara berjalan bersih. 

    Sehari penuh meninjau tiga provinsi, Prabowo membawa tiga pesan besar yaitu akses logistik dan energi adalah prioritas paling mendesak. Pemulihan jembatan dan infrastruktur desa adalah agenda jangka menengah. Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi bencana sendirian. 

    Dengan cuaca yang dilaporkan mulai membaik, Prabowo menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat pemerintah bekerja “kompak” dan “solidaritas semua” untuk menuntaskan fase pemulihan.

    “Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi,” tandas Prabowo.

  • 7
                    
                        Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
                        Nasional

    7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

    Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
    “Nah, Tapsel ini saya
    surprise
    begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
    Tapanuli Selatan
    , Sumatera Utara, dikutip dari siaran
    Kompas TV
    , Minggu (30/11/2025).
    Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
    Dia memastikan upaya penanganan pasca-
    bencana banjir bandang
    ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
    “Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
     
    Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
    banjir Sumatera
    .
    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
    Tapanuli Tengah
    , tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
    Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
    Menurutnya,
    banjir dan longsor di Sumatera
    Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
    Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
    “Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
                        Nasional

    7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

    Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
    “Nah, Tapsel ini saya
    surprise
    begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
    Tapanuli Selatan
    , Sumatera Utara, dikutip dari siaran
    Kompas TV
    , Minggu (30/11/2025).
    Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
    Dia memastikan upaya penanganan pasca-
    bencana banjir bandang
    ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
    “Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
     
    Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
    banjir Sumatera
    .
    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
    Tapanuli Tengah
    , tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
    Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
    Menurutnya,
    banjir dan longsor di Sumatera
    Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
    Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
    “Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Populer, Pramono hadiri Reuni 212 dan respon Luhut soal Bandara IMIP

    Populer, Pramono hadiri Reuni 212 dan respon Luhut soal Bandara IMIP

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita Antara yang mendapatkan sorotan publik pada Selasa ini, di antaranya kehadiran Gubernur Pramono di Reuni Akbar 212 hingga tanggapan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Simak rangkuman beritanya di sini:

    1. Pramono bakal hadiri Reuni Akbar 212

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menghadiri kegiatan Reuni Akbar 212 di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12).

    Baca beritanya di sini.

    2. Luhut sebut Bandara IMIP hanya untuk penerbangan domestik

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, hanya untuk keperluan penerbangan domestik.

    Selengkapnya di sini.

    3. Kerajaan Saudi sampaikan belasungkawa atas bencana di Indonesia

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin (MBS) Abdulaziz Al Saud menyampaikan belasungkawa kepala Presiden Indonesia atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Indonesia.

    Informasi lengkapnya di sini.

    4. John Herdman disebut-sebut masuk daftar kandidat pelatih timnas

    Mantan pelatih timnas Kanada, John Herdman, disebut-sebut masuk daftar kandidat pelatih timnas Indonesia.

    Selengkapnya di sini.

    5. Prabowo minta pemda selalu siap hadapi perubahan iklim

    Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah untuk selalu siap menghadapi perubahan iklim guna mengantisipasi kondisi di masa depan.

    Informasi lengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkomsel dan Komdigi Kebut Pemulihan Jaringan di Aceh hingga Sumatera

    Telkomsel dan Komdigi Kebut Pemulihan Jaringan di Aceh hingga Sumatera

    Bisnis.com, Jakarta — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Setelah bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut, Telkomsel menurunkan perangkat pembangkin sinyal telekomunikasi tambahan untuk menjaga jaringan tetap aman dan terkedali. 

    Telkomsel mengerahkan tim siaga 24 jam, mengoperasikan genset cadangan dan mobil base transceiver station (BTS) hingga melakukan pengalihan backbone. 

    Telkomsel juga bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan daya tambahan, hingga menambah kapasitas jaringan sesuai kebutuhan di lapangan. Seluruh proses dilakukan dengan prinsip cepat, terukur, dan tetap aman.

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan komitmen perusahaan untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia bagi masyarakat terdampak. 

    “Fokus kami adalah mempercepat pemulihan jaringan, menyediakan akses komunikasi yang andal, dan menyalurkan bantuan bersama pemerintah,” ujarnya dikutip dari Instagram Telkomsel, Selasa (2/12/2025).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi kerja cepat semua pihak yang membantu menjaga layanan komunikasi saat kondisi darurat. 

    Dia menekankan bahwa kerja sama ini penting agar warga terdampak tetap bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 

    Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pemulihan jaringan dan menyalurkan bantuan sosial dengan lancar.

    Sekedar informasi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan konektivitas, Komdigi juga mengaktifkan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 titik terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Perangkat satelit telah dikirim oleh tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, SAR, dan TNI, dan ditargetkan segera beroperasi.

    Meutya menegaskan bahwa akses internet darurat merupakan kebutuhan mendesak agar warga tetap terhubung setelah jaringan utama terganggu.

    SATRIA-1 sendiri dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan area sulit akses, termasuk saat terjadi bencana besar.

    Sebelumnya, Komdigi melaporkan hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025).

    Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, 564 berada di Provinsi Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

    Diketahui terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir. Saat ini, 1.756 menara masih dalam proses perbaikan.

    Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

    Komdigi menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan operator seluler terus berlangsung untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

    Selain BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor. 

    Sementara itu, di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan. (Nur Amalina)

  • Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

    Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

    Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

    Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

    1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

    Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

    2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

    Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

    Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

    Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

    3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

    Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

    Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah  ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

    Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

    Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

    4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

    Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

    Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi  meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

    Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

             Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
             Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
             Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
             Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
             Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

    Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara,  Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua   Padang Sidempuan Tenggara dan  Padang sidimpuan Angkola Julu.

    5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

    Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

    Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

    6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

    Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

    Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

    7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

    Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

    Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

    8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

    BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)