Topik: longsor

Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras sejak awal dalam menangani banjir di tiga provinsi Sumatera.
“Saya menjelaskan sebetulnya bagaimana saat itu Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, bekerja dengan sangat keras mulai dari hari pertama, seperti dijelaskan oleh Pak Seskab, dari hari pertama,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Sejak awal bencana Sumatera terjadi, kata Tito, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memobilisasi semua kekuatan dari pusat untuk bergerak ke Sumatera, termasuk Aceh.
Tito menceritakan, dirinya juga langsung terbang ke Aceh pada 29 November 2025 serta melakukan berbagai upaya untuk membantu para korban terdampak.
Bahkan, ia masih menugaskan jajarannya untuk tinggal di daerah terdampak banjir di Sumatera.
“Saya sendiri, tanggal 29 saya sudah berangkat ke sana. Ketika saya sudah dapat pesawat, kemudian saya langsung berangkat dengan staf-staf saya. Sampai hari ini Dirjen saya masih di situ, saya tugaskan,” tuturnya.
Sebagai sosok yang memiliki hubungan emosional dan pernah mendapat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh, Tito juga berkeliling Aceh untuk memberikan bantuan.
Tito juga terus menggelar rapat dan bergerak cepat untuk mengatasi pascabencana di Aceh.
“Dan kemudian saya ke Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, memberikan bantuan,” tuturnya.
Bahkan, Tito juga memaksakan diri untuk menembus daerah yang sempat terisolasi di Aceh akibat banjir dan longsor.
“Tidak bisa tembus ke Lhokseumawe, saya paksakan tembus juga menggunakan pesawat lokal yang ada di situ ya, ingin melihat situasi dan kemudian saya menghubungkan dengan Bulog, sehingga Bulog keluar beras ratusan ton saat itu,” bebernya.
Selain itu, Mendagri juga menginisiasi penggalangan dana agar kepala daerah menyumbang untuk daerah terdampak bencana.
“Saya menghubungi semua kepala-kepala daerah untuk menyumbang. Alhamdulillah terkumpul 48 miliar yang langsung mereka serahkan, bukan melalui saya. Ada juga yang langsung menyerahkan barang, semua,” tuturnya.
Setelah itu, Tito juga melaporkan kondisi keuangan daerah kepada Presiden RI dan mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari pusat.
Presiden Prabowo pun menyetujui usulan Tito itu sehingga tersalurkan Rp 286 miliar untuk provinsi dan kabupaten/kota yang daerah terdampak.
“Dibantu semua oleh Bapak Presiden. Provinsi 20 miliar, kemudian apa, kabupaten/kota yang terdampak 4 miliar. Total 268 miliar atas usulan saya ke Pak Presiden, dan Pak Presiden langsung meng-approve. Saya terima kasih pada Pak Presiden,” paparnya.
Tak hanya itu, Kemendagri juga akan mengirimkan 100.000 bantuan pakaian untuk para warga di Aceh yang terdampak bencana.
“Dan nanti juga hari Senin, insyaallah saya akan datang ke sana lagi membawa pakaian yang jumlahnya di atas 100.000 ya, ke sana untuk membantu,” tuturnya.
Bukan hanya dirinya, tetapi semua elemen baik pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras mengatasi dampak bencana.
“Dan juga dari relawan-relawan, dari organisasi-organisasi, Muhammadiyah, NU, Palang Merah Indonesia, NGO, Save Children, macam-macam semua masuk ke sana. Ini semua bekerja sangat keras,” jelas Tito.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:10
Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025

Pemulihan Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Ditargetkan Rampung Akhir 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pemulihan jalan di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera rampung pada akhir Desember 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan
bencana Sumatera
, Jumat (19/12/2025).
“Targetnya itu semua di akhir Desember 2025, Insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional, termasuk jembatan-jembatan nasional,” ujar Dody dalam konferensi pers, Jumat.
Berdasarkan laporan awal Kementerian PU, terdapat sekitar 80 jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Sebanyak 81 persen di antaranya, jalan nasional tersebut sudah berfungsi kembali pascabencana.
Rinciannya, sebanyak 26 ruas jalan sudah berfungsi kembali. Sementara itu, 12 ruas jalan lainnya masih dalam proses perbaikan.
“Sumatera Barat 30 (ruas), sudah fungsional 29, 1 masih terdampak. Tapi, sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin,” ujar Dody.
Selain itu, 19 dari 33 jembatan nasional yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera telah beroperasi kembali.
“Sudah fungsional hampir sekitar 60 persenan, sekitar 19 jembatan,” ujar Dody.
Dalam forum yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pemasangan jembatan bailey di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
Agus mengatakan bahwa pemasangan jembatan bailey ditujukan agar memulihkan akses masyarakat.
“Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi,” ujar Agus.
Lebih detail, terdapat 18 jembatan bailey yang disiapkan untuk Aceh dan tujuh di antaranya sudah dalam tahap pemasangan.
Sejumlah jembatan di Aceh juga dalam daftar pemasangan, yakni Jembatan Alu Kulus, Jembatan Enang-Enang, dan Jembatan Weh Pase.
“Jembatan Teupin Redep 99 persen, kemudian Jembatan Teupen Mane Juli sudah 100 persen dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian Jembatan Kota Blang 60 persen, Jembatan Jerata sedang dalam tahap pemasangan,” ujar Agus.
Untuk Sumatera Utara, terdapat tiga jembatan bailey yang sudah terpasang 100 persen. Lalu, tiga jembatan lainnya tengah dalam proses pemasangan.
“Jembatan Garoga, Tapanuli Selatan, serta Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan,” ujar Agus.
Sedangkan di Sumatera Barat, TNI tengah menyiapkan pemasangan 11 jembatan bailey. Di mana empat di antaranya sudah terpasang 100 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 18:02
Siaga Hidrometeorologi, BPBD Pamekasan Catat 19 Bencana Alam Terjadi Selama Awal Desember 2025

Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mencatat terjadinya 19 peristiwa bencana alam hanya dalam kurun waktu 18 hari, terhitung sejak 1 hingga 18 Desember 2025. Lonjakan intensitas kejadian ini terpantau sejak didirikannya Pos Terpadu Darurat Bencana Hidrometeorologi awal bulan ini.

Data tersebut dirilis resmi oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Pamekasan. Cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling mendominasi wilayah Pamekasan dalam periode singkat tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, mengonfirmasi data tersebut saat ditemui di lokasi posko utama.

“Sejak awal didirikan pos terpadu Hidrometeorologi yang terpusat di area Arek Lancor, sejak awal Desember 2025. Tercatat ada 19 peristiwa bencana alam kejadian di Pamekasan,” kata Akhmad Dhofir Rosidi, Jumat (19/12/2025).

Dhofir merinci, dari total kejadian yang ada, terdapat empat jenis bencana spesifik yang telah melanda Bumi Gerbang Salam.

“Dari 19 peristiwa bencana yang terjadi sejak awal Desember 2025, meliputi 10 cuaca ekstrem, 7 peristiwa tanah longsor, 1 kebakaran gedung, serta 1 kejadian banjir di Kecamatan Waru,” ungkapnya.

BPBD Pamekasan sendiri telah memetakan 12 jenis potensi bencana yang rawan terjadi di wilayahnya. Selain empat jenis yang sudah terjadi, Dhofir memperingatkan masyarakat mengenai ancaman bencana lain yang kerap muncul beriringan dengan puncak musim penghujan.

“Selain dari empat peristiwa bencana alam tersebut, juga terdapat beberapa jenis bencana alam yang berpotensi terjadi khususnya pada musim penghujan. Di antaranya bencana gelombang pasang dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, dan lainnya,” jelasnya.

Menghadapi situasi ini, otoritas kebencanaan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diimbau untuk proaktif memberikan informasi cepat jika melihat tanda-tanda bahaya di lingkungannya.

“Segera hubungi pihak terkait jika ada beberapa kejadian yang berpotensi terhadap bencana, baik di tingkat desa, kecamatan atau melalui pos terpadu,” imbaunya.

Sebagai perbandingan data tahunan, sepanjang tahun 2024 lalu BPBD Pamekasan mencatat total 476 kejadian bencana alam. Angka tersebut didominasi oleh kekeringan sebanyak 269 kasus, diikuti cuaca ekstrem (103), kebakaran hutan dan lahan (31), kebakaran gedung (28), tanah longsor (23), banjir (20), gempa bumi (1), dan gagal teknologi (1). [pin/beq]

19/12/2025 17:41
Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bantuan asing yang ditujukan kepada korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh pemerintah, mengangetkan banyak pihak di tanah air.

Pasalnya, kondisi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Beberapa bahkan dilaporkan masih kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama wilayah yang masih terisolasi.

Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan Islam sebenarnya mengajarkan umat untuk membantu saudara yang kesusahan.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal fenomena pemerintah daerah menolak bantuan asing, terutama dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Dalam agama Islam, jika ada saudara kita yang ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, kita diminta oleh agama kita untuk membantu mereka,” kata Anwar melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

Terlebih lagi, kata dia, membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini terdampak banjir serta longsor.

Anwar mengatakan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibat ribuan orang meninggal dunia dan hilang hingga ribuan rumah rusak serta hanyut terbawa arus.

Pengamat sosial dan ekonomi itu mengapresiasi respons saudara dari Malaysia dan UEA serta negara-negara lain yang mengirim bantuan menolong warga Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

Namun, Anwar mengaku terkejut melihat sikap pemerintah di Indonesia yang menolak bantuan ketika banyak warga kesusahan.

19/12/2025 16:23
Menteri ESDM Dampingi Presiden ke Sumbar, Pastikan Listrik, BBM, dan LPG Berangsur Pulih

Tak hanya meninjau penanganan pengungsi, Presiden Prabowo bersama Menteri ESDM turut mengecek ketersediaan energi di Sumatra Barat, mulai dari ketersediaan BBM dan LPG hingga proses pemulihan infrastruktur kelistrikan.

“Tadi saya melakukan peninjauan dengan Bapak Presiden, dalam rangka mengunjungi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Pemerintah akan selalu berusaha untuk melakukan percepatan konstruksi, bahkan tadi sudah ada pemasangan beberapa hunian sementara. Dan saya pikir di sini listriknya alhamdulillah aman, BBM, LPG juga saya pikir semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandara Internasional Minangkabau

Berdasarkan laporan Tim Siaga Bencana ESDM, hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, dari total 274.564 pelanggan terdampak di Sumatra Barat, sebanyak 274.419 pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara itu, 145 pelanggan masih mengalami pemadaman di wilayah Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).

PLN memastikan proses pemulihan terus berjalan. Per Rabu sore (17/12/2025), tower emergency Brandan–Langsa telah selesai dibangun dan sistem kelistrikan berhasil disinkronisasikan. Pembebanan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan sisa pelanggan segera kembali menyala.

Untuk pasokan BBM dan LPG, kondisi di wilayah terdampak juga dilaporkan berangsur normal. Seluruh 147 SPBU yang berada di area terdampak telah kembali beroperasi. Hal serupa terjadi pada 172 agen LPG dan 14 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang kini telah berfungsi kembali.

Meski demikian, distribusi energi masih menghadapi kendala di sejumlah titik. Akses pengiriman dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju wilayah Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, hingga Malalak masih terganggu akibat jalan terputus dan kemacetan di kawasan Sitinjau.

(*)

19/12/2025 16:14
Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet

Komdigi Kirim Genset ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Jariang Internet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirim lebih banyak genset ke Aceh untuk memulihkan jaringan telekomunikasi dan internet pascabencana banjir dan tanah longsor.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
Nezar Patria
mengatakan pengiriman
genset
diperlukan mengingat jaringan listrik milik PLN belum sepenuhnya pulih.
“(Kendala utama) masih soal listrik. Dan ini kita sudah coba pecahkan dengan cara mengirimkan lebih banyak genset, sambil menunggu rekan-rekan PLN memperbaiki jaringan kelistrikan yang ada di sana,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).
Nezar memastikan tower Base Transceiver Station (BTS) akan kembali pulih ketika jaringan listrik normal.
Kendati demikian, ia tidak ingin menitikberatkan masalah kepada PLN, mengingat pemulihan pascabencana perlu dikerjakan bersama.
Oleh karena itu, genset-genset dikirim dan diaktifkan. Di sisi lain, jaringan fiber optik yang sempat terputus disambung kembali.
“Kita tidak mau menunggu, kita lakukan yang terbaik. Sementara untuk jaringan infrastruktur digitalnya sendiri, jaringan infrastruktur telekomunikasinya, kita juga ada kabel-kabel fiber optik yang tadinya terputus akibat longsor, terputus di jembatan, itu sudah mulai dilakukan penyambungan kembali,” beber dia.
Nezar mengungkapkan pihaknya bersama operator seluler akan berupaya meningkatkan persentase pemulihan demi mencapai titik yang paling optimal, yakni 100 persen.
Adapun sejauh ini,
jaringan telekomunikasi
yang pulih di wilayah tersebut baru mencapai 73 persen.
Artinya, stabilitas jaringan telekomunikasi baru sekitar 73 persen dalam 24 jam. Jaringan dikatakan pulih 100 persen jika stabil selama 24 jam penuh setiap hari.
“Itu sudah sekitar 73 persen, ya, di
Aceh
untuk perbaikan jaringan telekomunikasi. Nah, itu artinya uptime untuk semua BTS sudah 73 persen di wilayah-wilayah yang sudah normal pasokan BBM dan juga listriknya,” imbuh dia.
Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah wilayah yang menjadi fokus pemulihan. Wilayah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues.
Dirinya pun sudah berkoordinasi dengan operator seluler untuk memberikan perhatian ekstra, sekaligus mengirimkan tenaga kerja untuk memperbaiki sesegera mungkin.
“Nah, ini kita terus meningkatkan, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Kita memberikan perhatian di sana. Juga untuk Aceh Utara, kita terus memonitor walaupun sudah ada peningkatan uptime dari BTS yang ada di sana,” jelas Nezar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 16:12
Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, tidak ada pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi pegawai Kementerian PU.

Hal tersebut merespons usulan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta adanya kebijakan WFA selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) kepada Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.

Menurut Dody, pada saat-saat Nataru seperti ini justru pegawainya akan bekerja ekstra lantaran sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem.

“Pokoknya kalau PU tidak ada WFA. Kayaknya PU susah kalau WFA karena ini justru musim-musim kami kerja keras di PU, ya. PU itu kerja keras karena ini, kan, musim ber, ber, ber, musim bencana,” ujar Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 18 Desember.

Dody bilang, seluruh wilayah di Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrem pada akhir tahun hingga awal 2026 mendatang. Untuk itu, kata dia, Kementerian PU harus siap siaga demi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem tersebut.

“Ini, kan, musim bencana di mana-mana. Tidak cuman di Sumatera dan Aceh, tapi di semua tempat kalau kami lihat. Sehari-hari ada banjir, tanah longsor. Jadi, sepertinya di kami tidak ada WFA,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan usulan penerapan skema WFA selama libur Nataru 2025/2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, kebijakan WFA dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini.

Usulan tersebut disambut positif dengan tepuk tangan dari para menteri serta Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember.

“Kami usulkan karena tanggal 29, 30, 31 di antara hari libur pak. Kami usul untuk WFA and everywhere pak,” ujarnya.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Nataru 2025/2026.

Meski begitu, Airlangga mengakui kemungkinan Presiden tetap mengagendakan rapat di Hambalang.

19/12/2025 14:29
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
Tito menjelaskan, ternyata, staf
Mualem
yang mengirim surat ke
PBB
, dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
“Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
Aceh
, kami sudah mengecek yang
UNDP
dan
UNICEF
, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
Sebelumnya,
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 13:56
Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera

Jakarta –

Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab anggapan pemerintah lambat menangani bencana Sumatera. Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali dilaporkan.

Teddy awalnya menjelaskan bahwa Kepala BNPB Suharyanto sudah berada di Sumatera sejak awal bencana, berangkat dari Lumajang, Jawa Timur. Suharyanto dari Lumajang karena di wilayah tersebut juga terjadi bencana.

“Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Setelah menerima laporan bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, hingga BPBD untuk menuju lokasi bencana. Personel awal dikerahkan untuk evakuasi warga terdampak hingga penanganan awal bencana.

Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, juga langsung menelepon kepala daerah di Sumatera usai menerima laporan adanya bencana. Prabowo menelepon kepala daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan koordinasi penanganan.

Dalam beberapa hari awal penanganan bencana, pemerintah juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk penanganan bencana di Sumatera. Pesawat dan helikopter yang berada di Jawa dan Sumatera dikerahkan ke lokasi, total diperkirakan berjumlah 80 unit.

“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” ucap Teddy.

Teddy menegaskan pemerintah sudah bekerja menangani bencana Sumatera sejak awal laporan diterima. Semua unsur, bergerak menangani bencana Sumatera.

“Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana. Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu rekan-rekan semuanya,” imbuhnya.

(rfs/gbr)

19/12/2025 13:15
Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

“Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

“Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

“Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

19/12/2025 13:04