Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Gulkarmat turunkan 85 personel padamkan kebakaran lapak di Priok

    Gulkarmat turunkan 85 personel padamkan kebakaran lapak di Priok

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) menurunkan 85 personel untuk memadamkan kebakaran lima unit lapak di Jalan Agung Karya Tanjung Priok Jakarta Utara (Jakut) pada Minggu.

    “Kami menurunkan 17 unit mobil pemadam dan 85 personel untuk memadamkan api,” kata Kasiops Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 14.10 WIB oleh warga dan langsung ditindaklanjuti.

    Petugas memulai aksi pemadaman api sekitar pukul 14.14 WIB dan api berhasil dipadamkan pada pukul 16.32 WIB.

    Api membakar bangunan seluas 518 meter persegi yang dihuni 4 Kepala Keluarga atau sekitar 24 orang.

    “Total kerugian akibat kebakaran ini ditaksir Rp725 juta,” kata dia.

    Ia mengatakan kebakaran yang menghanguskan lima unit lapak yang ditinggali warga RT 6 RW 04 Sungai Bambu ini diduga terjadi akibat korsleting listrik.

    Menurut dia dari keterangan saksi di lapangan, percikan api ini keluar dari mesin pendingin (AC) yang ada di lapak tersebut.

    “Api keluar dari AC dan api membesar serta merambat ke lapak lainnya,” kata dia.

    Ia mengatakan proses pemadaman api telah berhasil dilakukan dalam keadaan aman dan lancar.

    “Kami mengimbau warga agar selalu memastikan kondisi jaringan listrik rumah mereka dalam kondisi baik dan selalu melakukan pemeriksaan berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kenaikan PPN 12 persen untuk dukung program strategis Presiden Prabowo

    Kenaikan PPN 12 persen untuk dukung program strategis Presiden Prabowo

    Sumber foto: Edi Suroso/elshinta.com.

    Ketua DPP PDIP: Kenaikan PPN 12 persen untuk dukung program strategis Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 diharapkan dapat menunjang berbagai program strategis yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa program-program tersebut selaras dengan visi PDI Perjuangan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendorong terciptanya layanan kesehatan yang inklusif.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa.

    Said menambahkan bahwa kenaikan PPN ini diarahkan untuk mendanai berbagai program strategis yang berbasis pada anggaran negara. Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa.

    Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah. Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih luas, tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin. Said menegaskan bahwa program tersebut harus dijalankan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Edi Suroso, Minggu (29/12). 

    Said juga menyoroti pentingnya subsidi untuk transportasi umum, khususnya moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar. Selain itu, ia menyarankan subsidi perumahan bagi kelompok menengah bawah, terutama untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.

    Dalam bidang pendidikan, Said mengusulkan peningkatan bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.

    Ia juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi. Selain itu, Said mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.

    Said menekankan perlunya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok terdampak, sehingga mereka dapat beralih ke sektor-sektor yang lebih potensial dan kompetitif. Ia juga menyerukan pemerintah untuk memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2025, dengan menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen. Selain itu, Said mendorong percepatan penurunan angka stunting menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.

    “Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penjualan Neta Ambrol di Thailand, Bagaimana di Indonesia?

    Penjualan Neta Ambrol di Thailand, Bagaimana di Indonesia?

    Jakarta –

    Neta dikabarkan mengalami penurunan penjualan di Thailand. Imbas dari anjloknya laba, Neta bakal melakukan efisiensi karyawan. Bagaimana penjualan Neta di Indonesia?

    Neta berhasil membukukan penjualan wholesales (distribusi pabrik ke dealer) periode Januari-November 2024 sebanyak 652 unit. Bulan tertinggi pengiriman Neta pada November 2024 sebanyak 133 unit.

    Penjualannya di Indonesia mengalami pertumbuhan. Sebagai pembanding, berdasarkan penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) 2023 sebanyak 181 unit. Angka tersebut didapat dari penjualan wholesales mulai November dan Desember.

    Pabrikan yang berkantor pusat di Shanghai itu juga sudah merakit mobil listrik di Tanah Air. Neta bekerjasama dengan PT Handal Indonesia Motor.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, perusahaan induk pembuat kendaraan listrik Neta, Hozon Auto, sedang mempertimbangkan memangkas sekitar 400 karyawan di Thailand. Rencana tersebut merupakan imbas dari lesunya bisnis mereka di sana.

    The Nation memberitakan Neta hanya menjual total sebanyak 6.534 unit model Neta V, V-II, dan X sepanjang bulan Januari hingga November 2024. Angka tersebut menurun sangat jauh, yakni anjlok sekitar hampir 46% (45,8%) jika dibandingkan dengan periode Januari-November 2023.

    Dikatakan sumber tersebut, rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 400 karyawan tersebut akan dilakukan kepada pabrik Neta Auto Thailand yang menggunakan pabrik Bangchan General Assembly untuk memproduksi kendaraan listrik Neta di Thailand. Pabrik ini berlokasi di distrik Min Buri, Bangkok.

    Neta Auto (Thailand) disebut menderita kerugian bersih 1,8 miliar baht (Rp 856 miliar) pada tahun 2023 berbanding dengan laba 80,77 juta baht atau Rp 38 miliar yang mereka dapatkan pada tahun 2022.

    Dalam lima tahun sejak Neta didirikan di Thailand (2019-2023), pendapatan dan kerugian perusahaan tersebut diakumulasikan masing-masing sebesar 7,78 miliar baht atau Rp 3,7 triliun serta 1,72 miliar baht (Rp 818 miliar).

    (riar/lua)

  • Persiapan Tahun Baru, Masyarakat Berburu Diskon di Transmart

    Persiapan Tahun Baru, Masyarakat Berburu Diskon di Transmart

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perayaan tahun baru 2025 di depan mata. Masyarakat pun mulai mempersiapkan sajian untuk melengkapi acara tutup tahun 2023 ini. Hal ini tercermin dari antusiasme pengunjung Transmart Central Park pada Minggu, (29/12/2024). Menurut manajemen Transmart Central Park Aswin, warga banyak memburu item makanan dan minuman pada siang hari ini.

    “Biasanya kalau Tahun Baru, kalau untuk di Central Park sih, karena mall-nya mall bonafide ya, cukup ramai. Biasanya cenderung di item-item grosir atau Fast Moving Consumer Goods (FMCG),” kata Aswin saat dihubungi CNBC Indonesia.

    Diketahui, Transmart kembali menggelar pesta diskon besar-besaran hingga 50% + 20% khusus untuk hari ini. Diskon berlaku untuk berbagai produk seperti sembako hingga elektronik dan juga bahan pokok.

    Adapun beberapa produk yang mendapat potongan harga di Transmart Kota Kasablanka antara lain adalah minuman bersoda 1L seperti Coca-cola, Fanta, Sprite dengan harga spesial Rp8.900 dari harga asli Rp10.500. Lalu ada juga Teh Pucuk Harum 350 ML dengan diskon harga Rp7.400 untuk dua botol, dari harga asli Rp4.000 per botol.

    Sementara untuk produk susu Cimory didiskon dari harga Rp7.600 menjadi Rp5.500. Sementara itu, Kopi Kapal Api 160 gram dibanderol dengan harga Rp20.900, dari harga Rp26.700.

    Untuk diketahui, Promo ini hanya berlangsung mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 di seluruh Transmart di Indonesia. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

    Berikut ini Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale:

    1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah.

    2. Diskon tambahan 20%, dengan minimal Transaksi 300k dan hanya berlaku di tanggal 29 Desember 2024 mulai buka toko 22.00 (Waktu Setempat) di seluruh toko Transmart.

    3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (Tipe PAS Pro)) Small Appliance tanpa pembatasan.

    4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor & Daging 2 kg.

    5. Khusus untuk Sepeda Listrik Maksimal pembelian 2 unit.

    6. Khusus untuk Kosmetik dan Fragrance berlaku diskon 10% regular & Tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.

    7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instant, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Berakohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, Motor Listrik dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”.

    8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.

    9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang).

    10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik.

    (hsy/hsy)

  • Pemkot Semarang Anggarkan Rp 6 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Dargo pada 2025

    Pemkot Semarang Anggarkan Rp 6 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Dargo pada 2025

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menganggarkan Rp 6 miliar untuk merevitalisasi Pasar Dargo. Ini merupakan bentuk komitmen pemkot memberdayakan kembali Pasar Dargo sebagai pusat aktivitas ekonomi yang strategis. 

    Plt Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, anggaran revitalisasi Pasar Dargo dialokasikan pada APBD 2025 di Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang. 

    Anggaran sebesar Rp 6 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana dan pembuatan lapak-lapak di lantai 3 dan 4.

    “Pada 2025, masih ada pembangunan dianggarkan di Distaru sekitar Rp 6 miliar untuk pembangunan lantai 3 dan 4,” sebut Bambang, Minggu (29/12/2024). 

    Sementara, lanjut Bambang, pada APBD Perubahan 2024, Pemerintah Kota Semarang juga telah menganggarkan revitalisasi Pasar Dargo untuk lantai 2. Saat ini, revitalisasi masih berlangsung.

    “Lantai 2 Dargo dibangun tahun ini. Itu juga dari Distsru, anggaran perubahan ini. Awal tahun dipakai,” katanya.

    Bambang menyebut, ada sejumlah perbaikan yang dilakukan di Pasar Dargo mengingat sudah lama tidak ditempati, antata lain listrik, air, kebocoran, dan penataan lapak-lapak. 

    Pasar Dargo ini diperuntukan bagi pedagang eks relokasi MAJT atau Barito Karya Mandiri. Ada 560 pedagang yang ditargetkan masuk ke Pasar Dargo pada Maret 2025 mendatang.

    Saat ini, paguyuban pedagang mulai menempati bangunan pasar di lantai 1. Mereka sepakat untuk melakukan renovasi secara swadaya.  

    “Lantai 1 sudah ditempati 50 persen pedagang sudah masuk, dari total 560 pedagang. Targetnya, Maret bisa masuk semua, karena saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Distaru,” jelasnya. 

    Pemkot, kata dia, juga akan melakukan perbaikan di Blok C yang letaknya berada di belakang Pasar Dargo. Secara keseluruhan pasar ini memiliki tinggi empat lantai, dimana lantai 1 dan 2 akan digunakan pedagang eks Barito yakni pedagang klitikan untum variasai mobil dan sebagainya. Sementara, lantai 3 dan 4 direncanakan untuk pedagang kuliner. 

    “Lantai 3 dan 4 ada usulan kuliner, kami sedang bicarakan rencana penataan Pasar Dargo ke depan,” bebernya. 

    Bambang menambahkan, Disdag juga akan melakukan evaluasi adanya tempat karaoke di Pasar Dargo. Pasalnya, lantai bawah difokuskan untuk pasar klitikan.

    Pemkot Semarang juga akan membuat program untuk menghidupkan Pasar Dargo, dengan program Sobo Dargo. (eyf)

  • Kenaikan tarif air di Jakarta sangat lambat dibanding komoditas lain

    Kenaikan tarif air di Jakarta sangat lambat dibanding komoditas lain

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dirut PAM Jaya: Kenaikan tarif air di Jakarta sangat lambat dibanding komoditas lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 09:26 WIB

    Elshinta.com – Meski air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, tapi tarif air perpipaan yang dikelola Perumda PAM Jaya masih sangat rendah. Kenaikan tarif air PAM Jaya sangat lambat dibanding dengan komoditas lain, yang sama-sama sebagai kebutuhan primer.

    Jika komoditas lain mengalami kenaikan setiap tahun, tarif air di Jakarta justru stagnan selama 17 tahun, sejak 2007 sampai 2024 ini. Perumda PAM Jaya dinilai harus menyesuaikan tarif air demi meningkatkan kualitas dan layanan kepada pelanggan.

    Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, meski wilayah DKI Jakarta terus mengalami pertumbuhan ekonomi tapi PAM Jaya belum pernah memperbarui kembali tarif air minum pelanggan sejak terakhir ditetapkan pada 2007 lalu. Rencana penyesuaian tarif air rata-rata PAM Jaya saat ini masih lebih rendah dibanding dengan tingkat inflasi dalam periode 2007-2024.

    “Terdapat pertumbuhan tarif rata-rata komoditas dalam periode 17 tahun, dari 2007 hingga 2024 yang cukup variatif,” ujar Arief di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

    Arief mengungkapkan, secara garis besar komoditas dengan kenaikan tarif terbesar selama periode ini adalah air minum dalam kemasan (AMDK) sebesar 345 persen, gas elpiji 12 kilogram sebesar 273 persen, dan minyak goreng sebesar 214 persen. Persentase ini merupakan kenaikan tertinggi dibanding komoditas domestik lainnya.

    “Sementara itu komoditas dengan pertumbuhan tarif terendah meliputi tarif BBM (bahan bakar minyak) sebesar 115 persen dan listrik sebesar 136 persen,” katanya.

    Arief memaparkan, indeks harga antara tarif air dengan komoditas lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Dari tahun 2007 sampai 2024, tarif air PAM Jaya hanya Rp7,5 per liter, sedangkan AMDK pada tahun 2007 sebesar Rp351 per liter kemudian naik pada 2024 menjadi Rp1.600 per liter.

    Kemudian minyak goreng pada 2007 lalu sebesar Rp6.800 per kilogram menjadi Rp21.384 per kilogram pada 2024. Berikutnya, BBM bersubsidi dari Rp4.650 per liter pada 2007 menjadi Rp10.000 per liter pada 2024.

    Selanjutnya tarif listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Rp572 per Kwh pada 2007 menjadi Rp1.353 per Kwh pada 2024. Terakhir, gas elpiji 12 kilogram dari Rp76.000 pada 2007 menjadi Rp210.000 pada 2024.

    “Jadi, sejak terakhir ditetapkan pada tahun 2007, PAM Jaya belum pernah melakukan penyesuaian tarif kembali hingga saat ini,” jelas Arief.

    Dia lalu membandingkan tarif air yang dikelola PAM Jaya dengan perseroan daerah dari wilayah lain. Untuk kelompok K1 (sosial) tarif eksisting PAM Jaya Rp1.050 hingga 3 meter kubik, kelompok K2 (rumah tangga) Rp1.050-Rp7.450 dan kelompok K3 (niaga) Rp4.900-Rp14.650.

    Sedangkan PT Tirta Asasta Depok tarif air untuk kelompok K1 mencapai Rp3.000-Rp11.000, K2 Rp4.200-Rp13.000 dan K3 sebesar Rp8.900-Rp15.500. Berikutnya Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk K1 sebesar Rp2.250-Rp7.000, kelompok K2 sebesar Rp3.000-Rp7.000 dan kelompok K3 sebesar Rp6.000-Rp19.000.

    Terakhir Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi untuk K1 sebesar Rp1.800-Rp2.200, K2 sebesar Rp3.200-Rp17.000 dan K3 sebesar Rp6.100-Rp17.000.

    “Dari indeks ini terlihat bahwa tarif eksisting PAM Jaya masih di bawah tarif yang diterapkan oleh PDAM lain di luar DKI Jakarta,” ungkap Arief.

    Atas dasar itulah, kata dia, pada Januari 2025 mendatang Perumda PAM Jaya akan melakukan penyesuaian tarif. Berbagai pihak juga telah digandeng Perumda PAM Jaya untuk membantu menyosialisasikan rencana ini, misalnya melibatkan Pemerintah Kota Administrasi di lima wilayah.

    Arief mengatakan, simulasi penyesuaian tarif air minum PAM Jaya untuk golongan tarif 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) pemakaian 30 meter kubik, dan golongan tarif 2A2 (Rumah Tangga Sederhana) pemakaian 20 meter kubik mengalami penurunan harga dengan program marketing subsidi PAM Jaya.

    Diantaranya, golongan tarif 2A1 tarif lama sebesar Rp41.810 dengan tarif baru sebesar Rp46.695. Setelah adanya subsidi dari program marketing subsidi PAM Jaya menjadi sebesar Rp34.695.

    Sedangkan untuk golongan tarif 2A2 (Rumah Tangga Sederhana) tarif lama sebesar Rp147.940 dengan tarif baru sebesar Rp183.060. Setelah adanya subsidi dari program marketing subsidi PAM Jaya menjadi sebesar Rp151.060. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Khawatir Biaya Produksi Dibebani, Apindo Minta Pemerintah Tunda Kebijakan PPN 12 Persen

    Khawatir Biaya Produksi Dibebani, Apindo Minta Pemerintah Tunda Kebijakan PPN 12 Persen

    FAJAR.CO.ID, KABUPATEN BOGOR — Kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada Januari 2025 ternyata meresahkan berbagai eleman masyarakat.

    Tidak hanya membuat rakyat kecil was-was, kebijakan itu juga justru membuat pengusaha turut khawatir. Para pengusaha memastikan, kebijakan itu akan menambah alias membebani biaya produksi, yang pada gilirannya memaksa produk dijual dengan harga mahal.

    Karena itu, Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Januari 2025.

    “Kami dari Apindo menyarankan supaya pemerintah menunda pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto dilansir dari jpnn Minggu (29/12).

    Ia menjelaskan, meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi, seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pengenaan pajak dimaksud.

    Dia mengingatkan, kebijakan PPN 12 persen juga akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang premium seperti beras, buah-buahan, ikan, udang serta daging. Begitu pula dengan layanan kesehatan premium di rumah sakit VIP, pendidikan standar internasional serta listrik untuk pelanggan dengan daya 3.600-6.600 Volt Ampere.

    Menurut dia, kebijakan PPN 12 persen sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di negara berkembang lain. Seperti Vietnam yang baru-baru ini justru menurunkan PPN mereka dari 10 menjadi delapan persen.

  • Bongkar pasang skema subsidi energi demi ketepatan distribusi

    Bongkar pasang skema subsidi energi demi ketepatan distribusi

    Jakarta (ANTARA) – Komoditas energi mencaplok lebih dari separuh anggaran subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah pada 2025. Berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp203,41 triliun dialokasikan oleh Pemerintah untuk menyubsidi komoditas energi.

    Adapun total anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN TA 2025 mencapai Rp307,93 triliun. Dengan demikian, komoditas energi memperoleh 66 persen dari anggaran subsidi secara keseluruhan.

    Rincian dari subsidi energi tersebut, yakni Rp26,66 triliun untuk jenis bahan bakar tertentu (JBT), yang terdiri atas minyak tanah dan minyak solar untuk konsumen tertentu. Sasaran konsumen pengguna BBM tertentu itu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum.

    Selanjutnya, alokasi subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp87 triliun, berikut dengan subsidi listrik yang mencapai Rp89,746 triliun.

    Anggaran subsidi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025. Kompensasi energi merupakan dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada badan usaha, dalam hal ini Pertamina dan PLN, atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga oleh Pemerintah.

    Contohnya, ketika Pemerintah menahan harga BBM saat minyak dunia mengalami gejolak akibat konflik di Timur Tengah. Kekurangan penerimaan Pertamina akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui dana kompensasi energi.

    Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk sektor energi menunjukkan bahwa energi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Melalui skema subsidi energi, Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi biaya produksi dan konsumsi.

    Kini, Pemerintah terus memutar otak untuk menekan subsidi energi tanpa memengaruhi pergerakan ekonomi yang bergulir di masyarakat, sebab ketidaktepatan dalam penyaluran subsidi energi menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekitar 20–30 persen subsidi energi selama ini kemungkinan dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

    Oleh karena itu, sepanjang 2024, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Wajib daftar untuk beli LPG 3 kg

    Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sesuai kewajaran konsumsi.

    PT Pertamina Patra Niaga mencatat hingga akhir November 2024, jumlah pendaftar LPG bersubsidi 3 kg telah mencapai sebanyak 57 juta nomor induk kependudukan (NIK).

    LPG 3 kg diperuntukkan bagi empat sektor pengguna utama, yaitu rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan.

    Dari seluruh sektor tersebut, rumah tangga mendominasi penggunaan LPG 3 kg dengan kontribusi sebesar 85 persen, sementara 15 persen sisanya oleh digunakan usaha mikro dan lainnya.

    Bahlil Lahadalia selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi menyampaikan skema pemberian subsidi LPG 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan tanpa perlu melakukan koreksi apa pun, sebab terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, serta konsumsi rumah tangga.

    Lanjutan program QR Code Pertalite

    Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite, untuk mendaftarkan kendaraan dan mendapatkan QR Code demi subsidi yang tepat sasaran.

    Jumlah pendaftar kode quick response (QR) bahan bakar minyak penugasan jenis Pertalite per 1 Oktober 2024 menembus 5.515.878 unit kendaraan.

    Kode QR yang digunakan tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

    Oleh karena itu, Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM subsidi yang dimandatkan oleh regulator atau BPH Migas.

    Penerapan pembelian Pertalite menggunakan QR Code tidak menjadi satu-satunya solusi yang diandalkan oleh Pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Skema baru penyaluran subsidi energi menjadi fokus pemerintah, utamanya Kementerian ESDM yang kini dipimpin oleh Bahlil.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen ESDM optimistis Kilang Dumai penuhi kebutuhan BBM nasional

    Wamen ESDM optimistis Kilang Dumai penuhi kebutuhan BBM nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung optimistis Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Riau, mampu memenuhi kebutuhan BBM nasional.

    “Kunjungan ke Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai ini untuk melihat bagaimana kesiapan memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Jadi, untuk Kilang Dumai kapasitasnya sekitar 170.000 barel per hari, mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 persen dari total kebutuhan nasional. Selain Kilang Dumai, KPI mengelola lima kilang lainnya,” papar Yuliot usai melakukan pertemuan dengan Direksi KPI dan manajemen Kilang Dumai di Dumai, Riau, Jumat (27/12/2024).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Wamen yang didampingi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, mengunjungi Kilang Dumai, yang merupakan kilang terbesar ketiga di Indonesia, setelah Kilang RU V Balikpapan dan RU IV Cilacap. Kilang Dumai memproduksi Solar, Pertalite dan Avtur.

    Menurut Yuliot, sistem yang ada di Kilang Dumai saat ini merupakan yang terbaik, mengingat sumber bahan bakunya berasal dari sekitar Dumai, seperti Lapangan Rokan, serta lapangan migas lainnya di sekitar Riau.

    Hal itu sejalan dengan program swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yaitu mampu memproduksi energi dari dalam negeri.

    “Dari sisi swasembada energi, kita mendorong diversifikasi energi, di mana kebutuhan energi dipenuhi dari berbagai sumber energi lain. Kilang Dumai menjadi contoh yang baik karena bahan bakunya berasal dari daerah tersebut,” katanya.

    Wamen berharap dengan melakukan pengecekan di lapangan, bisa mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan energi secara nasional.

    Kunjungan kerja ke Kilang Dumai II, juga berkaitan dengan rencana pemerintah melaksanakan wajib pemanfaatan biodiesel 40 persen atau B40 pada 2025.

    “Kami mengharapkan seluruh proses pelaksanaan B40 baik ketersediaan FAME (fatty acid methyl ester) maupun kesiapan di industri kilang bisa disinkronkan,” terangnya.

    Sementara itu, mengenai ketersediaan pasokan BBM selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Yuliot mengungkapkan dalam kondisi aman.

    Kebutuhan BBM menyambut Tahun Baru 2025 diperkirakan mengalami peningkatan. Namun demikian, sejumlah upaya antisipasi telah dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

    “Sudah dilakukan antisipasi keamanan pasokan BBM dalam bentuk ketersediaan bahan baku dan kapasitas pengolahan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tahun baru,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengimbau usai periode Natal/Tahun Baru 2024/2025, perlu dilakukan persiapan ketersediaan pasokan BBM menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri (RAFI), yang mana kebutuhan BBM juga akan mengalami peningkatan.

    “Pada bulan Februari 2025, kita akan memasuki masa RAFI, yaitu bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, waktu kita untuk mempersiapkannya sangat sempit. Saya mengingatkan agar kegiatan pemeliharaan kilang dilakukan secara cermat dan jika ada masa pemeliharaan (turn around) agar segera diantisipasi dan tidak mengganggu produksi BBM,” tegasnya.

    Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh seluruh pihak sehingga pasokan BBM selama libur Nataru berjalan baik dan lancar.

    “Kesiapan pasokan BBM ini patut kita apresiasi. Besar harapan kami agar pelayanan kepada masyarakat terus menerus ditingkatkan dan menjadi hal yang utama sehingga masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk berusaha dan liburan bersama keluarga bisa berjalan lancar. Semuanya bisa merasakan manfaat energi yang kita sediakan bersama,” ungkapnya.

    Direktur Operasi KPI Didik Bahagia menambahkan secara umum infrastruktur kilang dalam kondisi normal.

    “Rata-rata ketersediaan pasokan minyak mentah kita 17,8 hari dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional,” sebutnya.

    Wamen juga mengunjungi SPBU di Pekanbaru untuk mengetahui pasokan BBM menjelang Tahun Baru 2025.

    Selain dengan pengelola SPBU, Yuliot juga berdialog dengan masyarakat yang mengisi BBM dengan QR code, untuk memastikan teknologi yang dipergunakan untuk pengendalian dan pengawasan agar subsidi tepat sasaran. Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan untuk peningkatan sistem digitalisasi dan pelayanan di kemudian hari, tuturnya.

    Kunjungan dilanjutkan ke PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera.

    “Secara keseluruhan pasokan kelistrikan selama libur Hari Raya Natal aman. Sedangkan untuk tahun baru 2025, masyarakat yang ingin berkumpul bersama keluarga maupun bepergian ke tempat wisata tak perlu khawatir karena pasokan listrik aman,” papar Yuliot.

    Untuk wilayah Sumatera, daya mampu mencapai 8,3 gigawatt (GW), sedangkan kebutuhan beban puncak 6,8 GW, atau ada cadangan 1,5 GW.

    Turut mendampingi dalam kunjungan, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Staf Khusus Menteri ESDM Azhar Lubis, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad, dan Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN 12% Berlaku 2025, Harga Tiket Kereta Api Bakal Naik?

    PPN 12% Berlaku 2025, Harga Tiket Kereta Api Bakal Naik?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan, pembelian tiket kereta api tidak dikenakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

    Hal tersebut disampaikan Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di tengah ramainya isu kenaikan tarif PPN 12% mulai Januari 2025 terhadap sejumlah barang dan jasa.

    “Untuk tiket kereta api masyarakat tidak perlu khawatir, tiket kereta api tidak dikenakan PPN 12%,” kata Ixfan dalam keterangan resminya, Minggu (29/12/2024).

    Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah memiliki maksud dan tujuan. Dia mengatakan, adanya penyesuaian tarif PPN merupakan bagian dari upaya agar subsidi untuk masyarakat dapat lebih tepat sasaran dan merata.

    Kendati begitu, dia memastikan bahwa tiket kereta api tidak akan dikenakan PPN 12% sehingga masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan yang hemat dan ramah di kantong.

    Adapun, dia menyebut bahwa kereta api menjadi transportasi pilihan yang paling nyaman dan aman untuk berpergian maupun berlibur. Untuk itu, KAI terus meningkatkan fasilitas sarana maupun prasarana di stasiun ataupun di rangkaian kereta api.

    Dia mengharapkan, adanya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dapat membuat penumpang merasa nyaman saat menunggu di stasiun untuk keberangkatan dan juga merasa nyaman, seru dan aman saat dalam perjalanan kereta api. 

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah mulai Januari 2025 akan mengimplementasikan PPN menjadi 12%. Kenaikan pajak ini diberlakukan untuk kriteria barang dan jasa tertentu.

    “Jadi pelaksanaan UU harus tetap menjaga asas keadilan. Ini tidak terkecuali bagi kita dalam menjalankan. meski tidak pernah sempurna, tapi kita terus berusaha keras untuk terus menyempurnakan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/12/24). 

    Namun terdapat daftar barang dan jasa yang dikecualikan mengalami peningkatan, bahkan bebas dari pemungutan pajak. Diantaranya, kebutuhan pokok sehari-hari, barang dan jasa di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi umum, jasa tenaga kerja, keuangan dan asuransi, serta rumah sederhana, pemakaian listrik dan air minum.