Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Kenaikan PPN 12 Persen Tak Signifikan bagi Penerimaan Negara dan Jadikan Dunia Usaha Kolaps, Benarkah? – Page 3

    Kenaikan PPN 12 Persen Tak Signifikan bagi Penerimaan Negara dan Jadikan Dunia Usaha Kolaps, Benarkah? – Page 3

    Terlepas segala dampak positif yang tercipta dari kenaikan PPN 12 persen, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna membeberkan, terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara selain “membebani” masyarakat secara luas.

    “Pemerintah perlu memperluas basis pajak terlebih dahulu yang dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perpajakan, terutama dari sektor UMKM,” ujar Ariyo.

    “Saat ini, banyak UMKM yang belum terdata secara baik, meskipun sudah ada upaya digitalisasi dan pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan data ini untuk memperluas basis pajak tanpa harus menaikkan tarif pajak (PPN),” jelasnya.

    Ariyo juga meminta pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan pajak. Menurutnya, pendekatan terhadap penghindaran pajak dan praktik lainnya, terutama oleh perusahaan multinasional, harus diperketat. 

    “Perjanjian pajak internasional yang ada juga perlu dimanfaatkan dengan baik untuk menghindari kebocoran basis pajak,” ucanya.

    Ariyo pun mengungkapkan, restrukturisasi subsidi berupa penghematan dari efisiensi subsidi seperti subsidi listrik dan BBM, bisa dialihkan untuk menutup sebagian defisit tanpa mengurangi layanan kepada masyarakat. 

    “Subsidi yang lebih terarah, misalnya BLT, BBM melalui mekanisme voucher, dapat menjadi solusi agar bantuan lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ungkapnya.

    Selain itu, Ariyo mengusulkan agar pemerintah memperluas pajak barang mewah (PPnBM).

    “Barang-barang mewah seperti rumah dengan luas tertentu atau properti di lokasi premium bisa dikenakan PPnBM yang lebih tinggi,” ujarnya.

    “Namun, perlu diingat bahwa kenaikan tarif PPN yang baru ini dan PPnBM ini berbeda, sehingga pemerintah harus memastikan sosialisasi kebijakan tersebut dilakukan dengan jelas agar masyarakat memahami perbedaannya,” imbuh Ariyo.

     

    (*)

  • Korsleting Listrik Diduga Penyebab Kebakaran Gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah

    Korsleting Listrik Diduga Penyebab Kebakaran Gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah

    loading…

    Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran Gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin (30/12/2024) pagi. Foto/Muhammad Refi Sandi

    TANGERANG SELATAN – Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin (30/12/2024) pagi.

    Korsleting arus pendek listrik terjadi dari sebuah stop kontak di lantai 2 Gedung Rektorat UIN Syarif Hidayatullah.

    Pantauan SINDOnews, petugas pemadam kebakaran (Damkar) telah selesai memadamkan api dan meninggalkan area UIN Syarif Hidayatullah.

    Tampak dinding Gedung Rektorat UIN lantai 2 dan 3 menghitam imbas kebakaran dan kaca pun terlihat pecah berserakan ke bawah.

    “Penyebabnya itu akibat korsleting Listrik dari tegangan listrik yang tidak stabil. Diduga faktor usia kabel listrik,” kata Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Tangerang Selatan, Aan Kurniawan saat ditemui di lokasi.

    “Titik awal api dari stop kontak di lantai 2 dari ruang rektor. Ruang pertemuan, karena ruang rektornya justru tidak terbakar,” tambahnya.

    Aan menyebut sebanyak 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman. Proses pemadaman pun berhasil dilokalisir sekira pukul 08.00 WIB.

    “Pengerahan 10 unit dan sudah berhasil dipadamkan,” jelasnya.

    (shf)

  • Divestasi Vale: “Akhirnya Satu Lagi Tambang Asing Dikuasai NKRI”

    Divestasi Vale: “Akhirnya Satu Lagi Tambang Asing Dikuasai NKRI”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID resmi menggenggam kepemilikan saham mayoritas di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Hal tersebut seiring dengan adanya penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham divestasi 14% pada tahun 2024 ini.

    Divestasi saham Vale Indonesia ini menjadi salah satu berita yang disorot dan masuk ke dalam Big Stories CNBC Indonesia di tahun 2024. Simak ulasan lengkapnya..

    Sejatinya, aksi pengambilalihan saham tambang milik asing yang ada di Indonesia ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2018 pemerintahan Presiden Jokowi resmi menjadi pemilik saham mayoritas atau 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui MIND ID.

    Divestasi Vale sendiri merupakan salah satu syarat agar Kontrak Karya (KK) perusahaan yang akan berakhir pada Desember 2025 bisa diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan divestasi saham INCO menjadi pertanda penting bagi program hilirisasi nikel Indonesia ke depannya. Terutama untuk menyuplai kebutuhan produk turunan nikel kepada pasar Eropa dan Amerika Serikat.

    Luhut membeberkan pihaknya baru saja kembali dari AS untuk mendiskusikan mengenai kebijakan pengurangan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) dengan pemerintahan AS. Mengingat, melalui kebijakan ini, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan dari insentif hijau pemerintah AS.

    “Kita berharap itu bisa kita tuntaskan dalam beberapa waktu ke depan tentu agak terhambat karena pemilu presiden di sana,” ujar Luhut pada acara penandatanganan Divestasi Vale Indonesia di Jakarta, dikutip Selasa (27/2/2024).

    Selain itu, Luhut juga mendorong agar program hilirisasi yang dilakukan PT Vale dapat digenjot kembali. Pasalnya, program hilirisasi yang dilakukan perusahaan masih tertinggal dengan perusahaan lain.

    Meski demikian, ia mengakui Vale sebagai salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia memiliki pengelolaan ESG yang baik.

    “Jadi jangan ada juga berkomentar kita hilirisasi dari sendok garpu kita lakukan. Dari iron steel kami ingin turun sampai kepada perangkat dapur juga yang menggunakan, ini bisa dibuat Indonesia, sehingga betul-betul downstreaming ini sampai kepada hal-hal sekecil-kecilnya, saya kira itu akan menciptakan lapangan kerja,” kata Luhut.

    Sebagaimana diketahui, MIND ID menjadi pemegang saham terbesar dengan total kepemilikan 34%. Sementara itu, VCL dan SMM masing-masing memiliki 33,9% dan 11,5%. Sedangkan sekitar 20,6% masih dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia.

    (pgr/pgr)

  • Apa Dampak Kenaikan PPN 12 Persen?

    Apa Dampak Kenaikan PPN 12 Persen?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dan analisis mengenai dampaknya terhadap perekonomian, daya beli masyarakat, dan sektor industri.

    Banyak pihak khawatir kenaikan tarif PPN ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang sudah tertekan oleh kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi. Sementara itu, pelaku industri juga menyoroti potensi penurunan konsumsi yang dapat memengaruhi kinerja sektor-sektor tertentu seperti otomotif, properti, hingga jasa perhotelan dan restoran.

    Di sisi lain, pemerintah meyakini bahwa dampak negatif tersebut dapat diminimalkan melalui serangkaian stimulus ekonomi yang telah dirancang. Kebijakan ini pun menjadi sorotan penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia, menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Dampak terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

    Kenaikan tarif PPN diperkirakan akan memengaruhi tingkat inflasi. Menurut proyeksi Bank Indonesia (BI), dampak kenaikan PPN terhadap inflasi tidak terlalu signifikan, diperkirakan sekitar 0,2 persen.

    Namun, analisis dari Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan inflasi dapat meningkat hingga 4,11 persen akibat kenaikan ini. Selain itu, Celios menghitung bahwa kenaikan PPN dapat menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 354.293 per bulan.

    Respons Pemerintah: Paket Stimulus Ekonomi

    Untuk meredam dampak negatif kenaikan PPN, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek: rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Stimulus ini mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga.

    Dampak pada Sektor Industri

    Kenaikan PPN juga diperkirakan akan memengaruhi berbagai sektor industri. Misalnya, industri otomotif mungkin mengalami kenaikan harga kendaraan, yang dapat memengaruhi daya beli konsumen. Selain itu, sektor perhotelan dan restoran khawatir bahwa kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mereka meminta pemerintah untuk meningkatkan daya beli guna mengimbangi dampak tersebut.

    Kontroversi Pengenaan PPN pada Sektor Pendidikan

    Pengenaan PPN 12 persen pada sektor pendidikan, terutama pada layanan pendidikan premium, menimbulkan perdebatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa hal ini dapat memberatkan masyarakat yang mengakses layanan pendidikan berkualitas.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025 membawa dampak yang kompleks terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk mengurangi dampak negatifnya, kekhawatiran terhadap inflasi, daya beli masyarakat, dan kinerja sektor industri tetap ada.

  • Perkembangan Industri Otomotif Indonesia 2024

    Perkembangan Industri Otomotif Indonesia 2024

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia memilik target penjualan kendaraan baru sebesar 1,1 juta unit pada tahun ini sebelum direvisi menjadi 850 ribu unit oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

    Revisi target penjualan ini imbas terjadinya perubahan daya beli konsumen yang memengaruhi pencapaian setiap merek kendaraan setiap bulannya.

    Sepanjang 2024, selain target penjualan yang tidak tercapai masih ada catatan penting lain yang membuat pasar otomotif nasional sangat menantang, mulai kedatangan merek mobil baru, pamit tutup toko hingga insentif mobil listrik dan hybrid untuk menggeliatkan segmen mobil elektrifikasi.

    Apa saja catatan perkembangan industri otomotif selama 2024, berikut rangkumannya.

    Banjir merek mobil China

    2024 merupakan tahun emas bagi industri roda empat. Bukan karena penjualan moncer, tapi justru investasi yang datang lewat industri otomotif mulai mengalir.

    Misalnya, pada 18 Januari 2024 menjadi hari bersejarah bagi merek raksasa asal China, Build Your Dream (BYD). Merek yang identik dengan kendaraan elektrifikasi itu pertama kali memantapkan kehadirannya di Indonesia dengan membawa tiga model sekaligus.

    China, memang dikenal dengan segudang merek otomotif. Di tahun ini tak cuma BYD yang ekspansi ke Indonesia. Namun ada lima merek yang ingin merasakan cuan di Indonesia.

    Seperti di antaranya adalah BAIC yang masuk pada April dengan membawa dua model seperti X55-II dan BJ40 Plus, lalu ada AION dengan kendaraan elektrik mereka yakni Aion Y Plus.

    Ada pula Jetour yang hadir pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dengan X70 plus dan juga Dashing. Kemudian Maxus yang berada di bawah naungan Indomobil Group.

    Bahkan merek mobil premium asal China, Zeekr juga sudah unjuk gigi di Indonesia. Ada pula merek Aletra yang juga hadir berjualan di Indonesia.

    Peugeot pamit

    Industri otomotif Tanah Air juga kehilangan satu merek asal Perancis, yaitu Peugeot.

    Kepergian Peugeot terjadi pada 2 Mei 2024. Tidak adanya peringatan terlebih dahulu. Keputusan hengkang merupakan keinginan dari Stellantis yang merupakan induk perusahaan Peugeot.

    Kepergian Peugeot di Indonesia merupakan bagian dari strategi pertumbuhan bisnis mereka di pasar otomotif ASEAN.

    Gaikindo revisi target penjualan

    Gaikindo merevisi target penjualan mobil baru 2024 yang dicanangkan 1,1 juta unit menjadi 850 ribu sepanjang tahun ini.

    Revisi usai menilai daya beli masyarakat mengalami penurunan signifikan yang berdampak langsung pada perlambatan pembelian kendaraan.

    Insentif mobil elektrifikasi

    Pemerintah terus berusaha membantu industri otomotif dengan cara memberikan insentif fiskal. Tak cuma untuk mobil listrik saja yang diguyur insentif, jenis hibrida pun mendapatkan keringanan PPnBM mulai tahun depan.

    Di awal pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi memperpanjang pembebasan tarif impor mobil listrik ke Indonesia hingga 31 Desember 2025.

    Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 2 ayat 6.

    Dalam aturan terbaru tercantum keterangan kendaraan listrik mendapatkan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) setelah sebelumnya hanya bebas tarif bea masuk impor.

    Namun insentif tersebut diberikan kepada negara-negara yang bekerja sama dagang dengan Indonesia dan merek-merek yang mendapat insentif harus membangun pabrik di Tanah Air dalam waktu yang ditentukan.

    Pemerintah juga telah meresmikan insentif untuk kendaraan hybrid di penghujung tahun, meski baru akan terlaksana di awal tahun 2025 mendatang.

    Insentif tersebut sebesar 3 persen melalui pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPNBM DTP).

    Jeep di bawah Indomobil

    APM Jeep di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah naungan PT DAS Indonesia Motor, kini merek itu jatuh ke bagian Indomobil Group sebagai agen pemegang merek (APM).

    Kendaraan petualang ini Jeep secara resmi telah dikelola oleh PT Indomobil National Distributor (IND). Langkah ini sudah mendapat restu, Stellantis, induk perusahaan Jeep, guna memperkuat posisi Jeep di pasar SUV Tanah Air yang terus berkembang.

    Sebagai permulaan, Jeep berencana memperluas jaringan dealer di bawah naungan IND melalui dealer pertamanya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

    Dilanjutkan dengan dealer-dealer lainnya yang tersebar di sejumlah wilayah Jakarta, meliputi MT Haryono, TB Simatupang, dan Gading Serpong.

    Merger Honda-Nissan

    Akhir 2024 dunia dikejutkan oleh pengumuman penyelesaian merger antara Honda dan Nissan. Keduanya telah berkomunikasi untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi persaingan menghadirkan kendaraan masa depan di bidang elektrifikasi.

    Kedua perusahaan akan membentuk induk perusahaan baru yang akan terdaftar di Bursa Efek Tokyo pada Agustus 2026.

    Kedua perusahaan tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 1 Agustus 2024. Poin dari kesepakatan bersama itu yakni melakukan penelitian bersama dalam teknologi untuk kendaraan berbasis perangkat lunak (SDV) khususnya di bidang kecerdasan buatan (teknologi self-driving) dan kendaraan elektrifikasi.

    Selanjutnya, penggabungan dua perusahaan juga bertujuan untuk memperluas solusi mobilitas.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Remaja di Makassar Terbakar Saat Isap Lem di Dalam Gardu Listrik

    Remaja di Makassar Terbakar Saat Isap Lem di Dalam Gardu Listrik

    Makassar, CNN Indonesia —

    Seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan terbakar di dekat sebuah gardu listrik milik PLN. Saat ditemukan korban dalam kondisi mabuk lem.

    “Korban sementara mengelem atau mabuk lem di dalam gardu listrik,” kata warga bernama Bahtiar, Minggu (29/12).

    Peristiwa bermula saat aliran listrik di Jalan Muh Yamin, Kecamatan Makassar, sempat padam. Kemudian beberapa saat warga mendengar letusan dari dalam gardu listrik tersebut dan menemukan korban dalam keadaan terbaring dengan kondisi badan serta kakinya terbakar api.

    Menurut Bahtiar, di area gardu listrik tersebut sejumlah pagarnya telah hilang curi sehingga tidak terkunci. Ada ruangan di lokasi yang kerap digunakan para remaja, termasuk korban untuk mengisap lem.

    “Sebelumnya terjadi letusan dari gardu listrik. Korban alami luka bakar di sekujur tubuh tangan kaki dan badan,” ungkapnya.

    Kemudian warga berusaha menyelamatkan korban yang dalam kondisi terbakar dan membawanya ke rumah sakit terdekat.

    “Saya sementara menarik korban api juga sementara menyala. Korban dalam keadaan sadar sewaktu ditarik keluar, dia berbaring meminta tolong,” jelasnya.

    Saat ini, korban telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat mengalami luka bakar yang cukup parah.

    (mir/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sosok Raja Minyak Singapura OK Lim yang Resmi Bangkrut, Pernah Berbisnis dengan Pertamina

    Sosok Raja Minyak Singapura OK Lim yang Resmi Bangkrut, Pernah Berbisnis dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan raja minyak mentah asal Singapura Lim Oon Kuin atau dikenal juga dengan OK Lim dan kedua anaknya yang dinyatakan bangkrut, di masa jayanya ternyata pernah berbisnis dengan BUMN atau perusahaan pelat merah di Tanah Air.

    Berdasarkan data Forbes, OK Lim memiliki perusahaan perdagangan minyak bernama Hin Leong Trading (Pte) Ltd. Lim mendirikan Hin Leong Trading pada 1963, saat dia berusia 20 tahun, bermodalkan sebuah truk untuk mengantarkan solar kepada nelayan dan produsen listrik kecil di pedesaan.

    Hin Leong Trading kemudian makin berkembang hingga akhirnya, unit pelayaran grup tersebut, Ocean Tankers, memiliki armada lebih dari 130 kapal tanker dan dikelola oleh putra Lim, Evan.

    Selain itu, taipan minyak Lim juga memiliki unit penyimpanan minyak Universal Terminal bersama PetroChina.

    Perusahaan perdagangan minyak milik Lim Oon Kuin yaitu Hin Leong Trading itulah yang kemudian mengajukan perlindungan kebangkrutan pada April 2020, yang menyebabkan kekayaan bersih OK Lim turun di bawah U$$1 miliar.

    OK Lim, yang mencapai puncak kejayaannya pada 2014 dengan kekayaan sebanyak US$1,8 miliar, pada 2019 tercatat sebagai orang terkaya ke-18 di Singapura (Forbes) dengan kekayaan US$1,7 miliar. Kekayaannya kemudian melorot menjadi US$1,3 miliar saat pandemi Covid-19 pada 2020.

    Sebagai informasi, saat pandemi Covid-19 pada 2020, harga minyak mentah global mengalami penurunan drastis karena turunnya permintaan akibat lockdown di berbagai negara.

    Pembatasan perjalanan, penutupan industri, dan perlambatan ekonomi secara global menyebabkan penurunan tajam dalam permintaan minyak. Maskapai penerbangan, transportasi, dan sektor energi pun mengalami kontraksi besar.

    Pada April 2020, misalnya, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Mei turun menjadi negatif -$37,63 per barel. Ini terjadi karena kekurangan kapasitas penyimpanan minyak mentah di Cushing, Oklahoma, pusat penyimpanan utama di AS.

    Adapun, sebelum pandemi, pasar minyak sejatinya sudah menghadapi kelebihan pasokan akibat perang harga antara Rusia dan Arab Saudi pada Maret 2020. Keduanya gagal mencapai kesepakatan produksi, sehingga membanjiri pasar dengan minyak murah.

    Sejumlah peristiwa ini menggarisbawahi kerentanan pasar minyak terhadap kejadian global yang tidak terduga, seperti pandemi dan OK Lim, melalui Hin Leong Trading ada di pusaran kerentanan harga minyak hingga akhirnya mengalami kerugian, di mana kndisi keuangan tersebut disembunyikan. Hin Leong Trading juga memiliki utang jumbo di sejumlah bank.

    Lim mengungkapkan bahwa Hin Leong memiliki kerugian sebesar $800 juta yang sebelumnya tidak dilaporkan.

    Bisnis Pertamina dengan Hin Leong Trading 

    Nama Hin Leong Trading pernah muncul di berbagai media Tanah Air pada Desember 2014 saat Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyebut Hin Leong Trading menjembatani pembelian minyak oleh PT Pertamina Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero).

    Berdasarkan informasi Pertamina di situs resminya, Hin Leong Trading, perusahaan milik OK Lim, merupakan satu dari sepuluh pembeli produk ekspor Pertamina pada 2019.

    Berdasarkan penjelasan Pertamina, untuk ekspor produk pada 2019, ekspor dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 100%. Ekspor yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 41%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 59%.

    Daftar Pembeli Produk Ekspor Pertamina pada 2019

    ARC Energy Trading Pte. Ltd
    BP Singapore Pte Ltd
    Freepoint Commodities Singapore Pte
    Hin Leong Trading (Pte) Ltd
    Mercuria Energy Trading Pte. Ltd.
    Mitsui & Co. Energy Trading Singapo
    Pertamina International Marketing
    PPT Energy Trading Co., Ltd
    Shell International Eastern Trading
    Vitol Asia Pte.Ltd.

    Selain itu, pada 2019, Hin Leong Trading ternyata juga tercatat sebagai salah satu dari 23 pemasok BBM impor Pertamina.

    Untuk BBM impor, Pertamina menyebut pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 66%, sedangkan CFR sebesar 34%. Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 91%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 9%.

    Daftar Pemasok BBM Pertamina pada 2019:

    Aramco Trading Singapore Pte. Ltd
    Emirates National Oil Company (Singapore) Pte Ltd
    Equinor ASA
    Exxonmobil Asia Pacific Pte Ltd
    Freepoint Commodities Singapore Pte Ltd
    Glencore Singapore Pte. Ltd.
    Hengyi Industries International Pte. Ltd
    Hin Leong Trading (Pte) Ltd
    Ocean Energy Pte.Ltd.
    Petco Trading Labuan Company Limited (“Ptlcl”)
    Petrochina International (Singapore) Pte Ltd
    Petron (Singapore) Trading Pte Ltd
    Phillips 66 International Trading Pte Ltd
    Reliance Global Energy Services (Singapore) Pte Ltd
    Shell International Eastern Trading Company
    SK Energy International Pte Ltd
    Total Trading Asia Pte Ltd
    Trafigura Pte. Ltd.
    Unipec Singapore Pte. Ltd.
    Vitol Asia Pte Ltd
    Winson Oil Trading Pte. Ltd.
    World Fuel Services (Singapore) Pte. Ltd
    Zenrock Commodities Trading Pte. Ltd

     

  • Pushep Sampaikan Evaluasi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Sepanjang Tahun 2024 – Halaman all

    Pushep Sampaikan Evaluasi Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Sepanjang Tahun 2024 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, berbagai kebijakan di sektor energi dan ketenagalistrikan perlu dievaluasi secara mendalam.

    Hal ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan menentukan langkah perbaikan, mewujudkan tata kelola energi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

    Demikian disampaikan analis hukum Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bayu Yusya pada kegiatan penyampaian Catatan Akhir Tahun 2024 sektor Energi dan Pertambangan yang diselenggarakan oleh PUSHEP.

    Bayu menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan energi nasional sepanjang tahun 2024, terutama di sektor energi dan ketenagalistrikan. 

    Setidaknya beberapa peristiwa dan kasus hukum yang disorot.

    Di antaranya rencana perubahan kebijakan energi nasional, ekspor listrik, inkonsitusionalitas sistem unbundling dalam putusan MK, pensiun dini PLTU, power wheeling, RUU EBET dan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

    Bayu, menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung transisi energi, seperti melalui revisi Rencana Peraturan Pemerintah tentang KEN, kebijakan tersebut masih menyisakan banyak tantangan. 

    “Salah satu yang paling mencolok adalah penurunan target bauran energi baru terbarukan (EBT) dari 23 persen menjadi 17-19 persen untuk 2025,” kata Bayu kepada wartawan, Minggu (29/12/2024). 

    Penurunan ini, kata Bayu mengindikasikan lemahnya komitmen terhadap dekarbonisasi dan tidak sejalan dengan target Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menargetkan bauran energi sebesar 44 persen pada 2030.

    “Langkah ini justru melemahkan upaya transisi energi yang menjadi prioritas global dan nasional. Selain itu, mekanisme pemantauan terhadap pencapaian target bauran energi juga belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bayu menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan strategis, termasuk revisi KEN. 

    Menurutnya, pelibatan publik secara bermakna adalah hal yang mutlak untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Di sisi lain, Bayu juga menilai bahwa kerja sama Indonesia dengan Singapura dalam ekspor listrik rendah karbon terkesan terburu-buru. 

    Proyek yang bernilai investasi hingga USD 20 miliar dan dijadwalkan dimulai pada 2028 ini juga ia nilai berpotensi mengganggu kedaulatan energi nasional jika kebutuhan domestik belum sepenuhnya terpenuhi. 

    “Ekspor listrik ini harus memastikan bahwa kebutuhan listrik nasional, terutama di wilayah sumber energi seperti Sumatera, telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mutu dan keandalan pasokan listrik lokal tidak boleh terganggu,” ucap Bayu.

    Selain itu, Bayu juga memberikan apresiasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang menegaskan inkonstitusionalitas sistem unbundling dalam pengelolaan ketenagalistrikan.

    Bayu menyebut putusan ini menguatkan peran negara sebagai penyedia utama akses energi listrik yang merata dan berkeadilan. 

    Namun, keterlambatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) juga menjadi perhatian serius. 

    Bayu menilai, kurangnya kepastian hukum akibat molornya pembahasan RUU EBT menghambat percepatan pembangunan energi baru terbarukan di Indonesia.

    “Minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan juga menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam proses legislasi energi kita,” ujar Bayu.

    Bayu menambahkan, pentingnya langkah konkret dan terukur dari pemerintah untuk menghadapi tantangan di sektor energi dan ketenagalistrikan. 

    “Kebijakan energi harus selaras dengan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional,” ucapnya.

    “Ini adalah kunci untuk mewujudkan transisi energi yang tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

  • Bukan Avanza, Mobil Ini Jadi Raja Baru Jalanan di Indonesia

    Bukan Avanza, Mobil Ini Jadi Raja Baru Jalanan di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Toyota Avanza, dulu sempat mendapatkan gelar ‘Mobil Sejuta Umat’ dari masyarakat Indonesia, karena tingkat penjualannya menjadi yang tertinggi sejak 2006. Namun, kini gelar itu tergeser oleh merek mobil lainnya.

    Mobil yang menggeser gelar Toyota Avanza itu ialah Toyota Innova. Per Oktober 2024, Innova menjadi mobil terlaris dengan penjualan lebih tinggi, yakni 5.693 unit, lalu bertambah menjadi 5.908 unit pada November 2024.

    Bila merunut ke belakang, pada 2023 sebetulnya Innova sudah menjadi raja jalanan mengalahkan mobil langganan jawara seperti Toyota Avanza dan Honda Brio.

    Meski begitu, pada November 2024, posisi penjualan Avanza masih di bawah Innova dengan penjualan 5.694 unit, diikuti mobil terlaris pada masa awal pandemi Honda Brio yang menjual 4.538 unit.

    Sementara itu, kendaraan listrik MPV BYD M6 yang sempat masuk 10 besar pada bulan lalu, kini merosot ke posisi 11 dengan terjual 1.770 unit.

    Berikut ini rincian mobil terlaris per November 2024:

    1. Toyota Kijang Innova (Reborn dan Zenix): 5.908 unit

    2. Toyota Avanza: 5.694 unit

    3. Honda Brio (RS dan Satya): 4.538 unit

    4. Toyota Calya: 3.932 unit

    5. Daihatsu Gran Max pikap: 3.010 unit

    6. Suzuki Carry pikap: 2.451 unit

    7. Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 2.280 unit

    8. Toyota Rush: 2.152 unit

    9. Daihatsu Sigra: 2.071 unit

    10. Honda WR-V: 1.784 unit

    11. BYD M6: 1.770 unit

    12. Toyota Agya: 1.575 unit

    13. Honda HR-V: 1.480 unit

    14. Toyota Raize: 1.394 unit

    15. Daihatsu Terios: 1.377 unit

    16. Daihatsu Gran Max (Blind Van dan Minibus): 1.268 unit

    17. Mitsubishi Triton: 1.265 unit

    18. Daihatsu Ayla: 1.246 unit

    19. Toyota Fortuner: 1.160 unit

    20. Mitsubishi Pajero Sport: 917 unit

    (hsy/hsy)

  • Kemenkeu: Tax Holiday Paling Banyak Dinikmati Industri Pionir, Cek Detailnya

    Kemenkeu: Tax Holiday Paling Banyak Dinikmati Industri Pionir, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan insentif perpajakan berupa tax holiday paling banyak dinikmati dan diminati oleh industri pionir. 

    Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2023, nilai belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp5,18 triliun. 

    Adapun insentif ini berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5-20 tahun, tergantung nilai investasi. Di mana nilai investasi minimal Rp100 miliar.

    Tercatat jumlah pemanfaat insentif tax holiday ini mencapai 20 Wajib Pajak (WP) Badan sepanjang 2023.

    Meski realisasi tersebut terpantau lebih rendah daripada 2021 dan 2022 yang masing-masing senilai Rp7,3 triliun dan Rp7,94 triliun, pemanfaatan tax holiday ini lebih diminati daripada tax holiday di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri. 

    Di mana pada 2023, pemerintah hanya melakukan belanja pajak untuk tax holiday KEK senilai Rp36 miliar dan tax holiday kawasan industri Rp0 alias belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan tax holiday di kawasan industri.

    Sementara untuk 2024 dan 2025, pemerintah memproyeksikan belanja insentif tax holiday untuk industri pionir akan meningkat masing-masing ke level Rp5,6 triliun dan Rp6 triliun.

    Tak ayal bila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian tax holiday kepada industri pionir tersebut. 

    Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak sejatinya berakhir pada 9 Oktober 2024. Namun pemerintah memutuskan melakukan perpanjangan hingga sampai 31 Desember 2025.

    Perpanjangan ini tertuang dalam PMK No. 69/2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Tax holiday sendiri ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit perubahan peraturan. Di antaranya adalah tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua prinsip Global Anti-Base Erosion (GloBE). 

     Adapun, berikut deretan industri pionir yang berhak menerima tax holiday berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PMK No. 69/2024: 

    Industri logam dasar hulu yang terdiri atas besi baja; atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi 
    Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
    Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika
    Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin
    Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
    Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik
    Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor
    Industri pembuatan komponen utama kapal
    Industri pembuatan komponen utama kereta api
    Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
    Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya
    Infrastruktur ekonomi; atau
    Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.