Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Lebih Cuan dari PPN 12%, Pemerintah Bisa Terapkan Cukai Karbon untuk Kendaraan Bermotor

    Lebih Cuan dari PPN 12%, Pemerintah Bisa Terapkan Cukai Karbon untuk Kendaraan Bermotor

    Jakarta –

    Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan menerapkan PPN 12% mulai 2025. Kebijakan tersebut juga akan berdampak ke industri otomotif, yang tentunya bakal meningkatkan harga mobil dan motor baru. Di sisi lain, pemerintah disarankan untuk menerapkan cukai karbon yang besaran pajaknya lebih besar ketimbang PPN 12%.

    “Terkait potensi cukai karbon, jika kita ingin memperoleh ruang fiskal baru, dalam konteks ini adanya ruang baru bagi pendapatan negara atau pendapatan pemerintah. Kan sekarang isunya pemerintah akan mencari income baru, sumber pendapatan baru. Setelah dicari berbagai cara, tidak menemukan solusi. Maka diambil cara-cara kuno yaitu dengan cara menaikkan pajak (PPN 12%),” buka Direktur Eksekutif KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbel) Ahmad Safrudin dalam diskusi Opsi Lain PPN12%: Cukai Carbon Kendaraan Catatan Mitigasi Emisi Kendaraan Tahun 2024, di Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Lanjut Safrudin menjelaskan, cukai karbon bisa menjadi solusi atau jalan tengah selain PPN 12%. Pemerintah bisa menerapkan tax feebate dan tax rebate untuk kendaraan bermotor.

    “Tax feebate adalah pajak tambahan yang harus dipungut terhadap benda yang akan digunakan atau dibeli masyarakat. Sebaliknya, rebate, adalah insentif yang diberikan ke masyarakat, jika memenuhi persyaratan tertentu dalam mengonsumsi barang tertentu. Nah, persyaratan yang digunakan adalah standar (emisi) karbon,” sambung Safrudin.

    Dikatakan Safrudin, pemerintah bisa menentukan standar ukuran untuk emisi gas buang kendaraan bermotor. Misalnya tahun 2025 nanti, pemerintah menerapkan standar karbon 118 g/km untuk kendaraan roda empat penumpang atau light duty vehicle seperti sedan, MPV, dan sebagainya.

    “Kemudian untuk sepeda motor, kita mengharapkan pemerintah menerapkan maksimum 85 g/km. Kemudian heavy duty vehicle seperti bus, truk, dan sebagainya, diharap pemerintah bisa menetapkan standar maksimum sekitar 1.500 g/km,” terang pria yang akrab disapa Puput itu.

    Menurut Safrudin, dengan menerapkan standar karbon tersebut, pemerintah bisa mendapatkan ruang fiskal baru yang angkanya bisa lebih tinggi dari PPN 12%.

    “Kemudian apakah kendaraan yang emisi karbonnya melampaui standar itu tidak boleh diproduksi dan dijual di Indonesia? Tetap boleh dijual, namun dengan konsekuensi nanti kena disinsentif, kena penalti,” terangnya lagi.

    Penalti atau hukuman tersebut nantinya akan dinamakan sebagai ‘cukai karbon’. Jadi pada setiap gram penambahan emisi karbon dari standar yang ditetapkan, maka akan dikenakan cukai.

    “Dan sebaliknya, setiap gram di bawah standar, itu akan diberikan insentif, sehingga dengan demikian nanti kendaraan yang karbonnya tinggi harganya menjadi lebih mahal. Sebaliknya kendaraan yang karbonnya paling rendah, maka dia harganya akan jauh lebih murah. Jadi ini juga akan mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan yang karbonnya lebih rendah, karena lebih murah. Ini lebih adil,” sambung Safrudin.

    Besaran Cukai yang Dikenakan Jika Karbon Melebihi Standar

    Menurut Safrudin, kendaraan yang karbonnya melebihi standar ketentuan bisa dikenakan cukai per gramnya. “Hitungan kami sekitar Rp 2.250.000 ribu per gramnya. Kalau dikalikan, misalnya kendaraan MPV yang di Indonesia saat ini rata-rata karbonnya adalah 200 g/km, berarti ada kelebihan karbon sekitar 82 g. 82 g dikalikan Rp 2.250.000, maka kurang lebih sekitar Rp 180 juta cukai karbon yang harus dibayar. Angka ini yang akan menambah harga penjualan dari kendaraan tadi,” ungkap Safrudin.

    Safrudin mencontohkan, sebuah kendaraan MPV yang dijual dengan harga Rp 460 juta. Lantas setelah dikenakan cukai karbon, maka harganya akan ditambah Rp 180 juta, sehingga harganya di pasaran totalnya menjadi sekitar Rp 640 juta.

    Sebaliknya, kendaraan rendah karbon yang gas buangnya di bawah standar yang ditetapkan, maka berhak mendapatkan insentif. “Misalnya Battery Electric Vehicle harganya Rp 700 jutaan, dengan rata-rata emisi karbonnya hanya kisaran 50-60 g/km, sehingga di sana ada angka sekitar 58 g emisi karbon di bawah standar. Jadi jika 58 g dikalikan dengan Rp 2.250.000, maka ada sekitar Rp 135 juta yang bisa mengurangi harga mobil listrik tersebut. Jadi awalnya harga Rp 700 juta, dikurangi Rp 135 juta, jadi harganya hanya tinggal Rp 565 juta. Dengan demikian di pasar menjadi kelihatan, harga mobil dengan karbon rendah punya harga lebih murah,” jelas Safrudin.

    Pemerintah Bisa Hasilkan Rp 92 Triliun dari Cukai Karbon

    Pemerintah disebut-sebut bisa menghasilkan puluhan triliun rupiah tiap tahunnya dari penerapan cukai karbon. Itu bisa dihasilkan dari rata-rata penjualan satu juta unit mobil setiap tahunnya dan sekitar enam juta unit sepeda motor setiap tahunnya.

    “Kami menghitung, sebenarnya pemerintah punya peluang pendapatan sekitar Rp 92 triliun dari cukai karbon kendaraan bermotor, jadi angkanya besar sekali. Coba dibanding dengan kenaikan PPN 1% (dari 11% menjadi 12%), itu paling tidak hanya Rp 67 triliun. Jadi (cukai karbon) lebih besar Rp 25 triliun (dari PPN 12%). Jadi kenapa pemerintah tidak memilih opsi (cukai karbon) seperti ini?,” tanya Safrudin.

    (lua/dry)

  • PLN EPI memulai proyek gasifikasi 13 pembangkit di NTB dan NTT

    PLN EPI memulai proyek gasifikasi 13 pembangkit di NTB dan NTT

    gasifikasi ini akan mengurangi penggunaan BBM secara signifikan, dari 3,5 juta kiloliter menjadi hanya 0,5 juta kiloliter pada tahun 2030Jakarta (ANTARA) – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memulai proyek gasifikasi pembangkit listrik tenaga gas di 13 titik strategis di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Raih Peluang Dapat Hadiah Mobil Listrik Tanpa Diundi dengan Belanja di 6 Bandara InJourney Airports – Halaman all

    Raih Peluang Dapat Hadiah Mobil Listrik Tanpa Diundi dengan Belanja di 6 Bandara InJourney Airports – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menyambut tahun baru 2025, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menghadirkan program loyalitas pelanggan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan yang berbelanja di berbagai gerai komersial di bandara seperti kafe, restoran, ritel, lounge, layanan jasa reflexology dan wrapping/strapping barang bawaan. 

    Program bertajuk Eat Shop Fly ini memberikan hadiah spektakuler 4 unit mobil listrik BYD sebagai hadiah langsung untuk Top Spender, yaitu pelanggan yang memiliki poin tertinggi dari total transaksi belanja di 6 bandara selama periode tertentu. 

    Selain itu, hadiah menarik lainnya seperti TV TCL 50 inch, smartphone, tablet dan voucher hotel dapat dimenangkan melalui sistem undian (lucky draw).

    Adapun Program Eat Shop Fly ini berlaku bagi pelanggan yang berbelanja di enam bandara berikut: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Internasional I Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

    Pemberian langsung mobil listrik akan dilakukan dalam 3 periode, yaitu:
    – 1 unit BYD pada Maret 2025 bagi pelanggan Top Spender di Januari – Maret 2025
    – 1 unit BYD pada Juli 2025 bagi pelanggan Top Spender di April – Juli 2025
    – 2 unit BYD pada Desember 2025 bagi dua pelanggan Top Spender di Agustus – Desember 2025

    Pada ketiga periode tersebut juga dilakukan pengumuman pemenang lucky draw, yang dapat diikuti pelanggan dengan menukar poin dengan kupon undian. 

    InJourney Airports menyadari bahwa membangun loyalitas tidak hanya cukup untuk pelanggan saja. Program Eat Shop Fly ini sekaligus merangkul para mitra usaha gerai-gerai bandara melalui metode Top Transaction, memberikan penghargaan kepada gerai dengan transaksi terbanyak selama program berlangsung.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan program loyalitas pelanggan merupakan bagian dari transformasi yang tengah dijalankan InJourney Airports. 

    “Eat Shop Fly menjadi program loyalitas pelanggan terbesar dan inovatif dari InJourney Airports yang diluncurkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan untuk memberikan pengalaman perjalanan menyenangkan dan keseruan berbelanja di bandara baik bagi penumpang pesawat, pengunjung bandara dan mitra usaha.”

    “Program ini juga mendukung kinerja korporasi sektor non-aeronautika, sekaligus menjadi bagian dari transformasi InJourney Airports melalui pendekatan yang lebih customer-oriented,” ungkap Faik Fahmi

    Direktur Komersial InJourney Airports M. Rizal Pahlevi menambahkan program Eat Shop Fly juga berperan dalam meningkatkan pelayanan gerai-gerai komersial kepada pelanggan.

    “Pada tahap awal, Eat Shop Fly hadir di enam bandara untuk kemudian terus dilakukan penyempurnaan dan peningkatan sehingga di tahun-tahun mendatang dapat lebih banyak lagi bandara yang menghadirkan program serupa.”

    “Mobil listrik menjadi hadiah utama pada program perdana Eat Shop Fly ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan mobil listrik,” ujar M. Rizal Pahlevi. 

    Pelanggan dapat dengan mudah mengikuti program Eat Shop Fly, dengan cara:

    – Akses eatshopfly-injourneyairports.id untuk melakukan registrasi
    – Berbelanja di gerai-gerai enam bandara yang berpartisipasi
    – Scan QR code di meja kasir, lalu scan struk transaksi belanja (minimum transaksi Rp150.000, berlaku kelipatan)
    – Poin akan otomatis tercatat dan dapat digunakan untuk berkompetisi menjadi Top Spender atau ditukar dengan kesempatan mengikuti undian hadiah (lucky draw).

    Gerai yang dikecualikan dalam program ini adalah gerai untuk jenis usaha perbankan, asuransi, excess baggage, penyewaan kendaraan, reservasi hotel, tour & travel, money changer dan parkir. 

  • Harga Wuling Bingo di Vietnam Lebih Murah dari Indonesia, Beda Rp 70 Jutaan

    Harga Wuling Bingo di Vietnam Lebih Murah dari Indonesia, Beda Rp 70 Jutaan

    Jakarta –

    Wuling Bingo merupakan mobil listrik yang sedang penetrasi untuk pasar ASEAN. Baru-baru ini, mobil listrik perkotaan itu juga meluncur di negara Vietnam.

    Jangan kaget dengan harganya, ya! sebab Wuling Bingo itu jauh lebih murah di Vietnam bila dibandingkan dengan Indonesia.

    Wuling Vietnam mengumumkan terdapat empat varian Wuling Bingo berdasarkan jarak tempuh, antara lain 203 km, 333 km, 410 km, dan 510 km. Berikut ini daftar harganya:

    – Wuling Bingo 203 km: 349.000.000 VND atau setara Rp 220 jutaan
    – Wuling Bingo 333 km: 399.000.000 VND atau setara Rp 252 jutaan
    – Wuling Bingo 410 km: 469.000.000 VND atau setara Rp 296 jutaan
    – Wuling Bingo 510 km: 569.000.000 VND atau setara Rp 360 jutaan.

    Kalau dibandingkan dengan BinguoEV yang dipasarkan di Indonesia. Ada selisih yang cukup lumayan, misalnya Wuling BinguoEV saat ini untuk trim 333 km tipe Long Range AC dijual Rp 317 jutaan, sedangkan tipe Wuling Bingo 333 km dijual Rp 252 jutaan. Ada selisih sekitar Rp 65 juta.

    Atau contoh lain, tipe termahal di Indonesia adalah 410 km premium range AC/DC saat ini dijual Rp 372 jutaan. Sedangkan tipe Wuling Bingo 410 km dibanderol Rp 296 jutaan. Terdapat selisih harga 76 jutaan.

    Salah faktor pembentuk harga mobil bisa disebabkan karena instrumen pajak. Namun bicara Wuling BinguoEV, mobil listrik ini diketahui mendapatkan insentif PPN dari pemerintah sebesar 10 persen. Wuling BinguoEV yang harusnya dibebankan PPN 11 persen, pada tahun 2024 hanya dikenakan PPN 1 persen.

    Sementara itu di Vietnam baru saja menurunkan PPN dari 10 persen ke level 8 persen untuk menggerakkan ekonomi.

    (riar/dry)

  • Boros Listrik, Rusia Larang Penambangan Kripto

    Boros Listrik, Rusia Larang Penambangan Kripto

    Jakarta –

    Pemerintah Rusia melarang penambangan kripto di 10 kawasannya selama enam tahun. Alasan utamanya adalah konsumsi listrik yang terlalu besar untuk aktivitas ini.

    Seperti diketahui, penambangan kripto memang membutuhkan listrik yang sangat besar, demikian dikutip detikINET dari Engadget, Senin (30/12/2024).

    Pelarangan ini akan diterapkan mulai 1 Januari 2025 hingga 15 Maret 2031. Pemerintah Rusia juga menyebut bisa saja akan ada penambangan pelarangan untuk kawasan lain jika ada peningkatan penggunaan listrik yang besar.

    Atau, bisa juga sebaliknya. Pelarangan tersebut bisa saja dicabut sementara atau diubah jika penggunaan listriknya berkurang.

    Pelarangan ini berarti “umur” penambangan kripto di Rusia terbilang sangat pendek. Pasalnya penambangan kripto baru benar-benar diizinkan sejak 1 November lalu. Penambang kripto harus mendaftarkan diri ke Kementerian Pengembangan Digital, dan konsumsi listriknya pun terus dibatasi dan dipantau.

    Selain melarang penambangan kripto, Rusia juga melarang pembayaran transaksi menggunakan kripto, meski mereka tetap mengizinkan pembayaran kripto untuk transaksi yang dilakukan di luar Rusia.

    Dalam undangan-undang yang ditandatangani Presiden Vladimir Putin pada 2022, Rusia melarang penggunaan aset digital seperti mata uang kripto dan NFT sebagai bentuk pembayaran untuk transaksi pembelian barang dan jasa.

    Rusia bukan bukan satu-satunya negara yang melarang penambangan kripto karena konsumsi listriknya yang sangat besar. Ada juga Kosovo yang melarang praktik tersebut pada tahun 2022, tujuannya untuk menghemat penggunaan listrik selama krisis.

    Kemudian Angola mengambil langkah sama pada April 2024. Bahkan, Pemerintah Angola selangkah lebih maju dan menghukum warganya yang nekat menambang kripto.

    Lalu ada beberapa negara Eropa seperti Islandia dan Norwegia yang menetapkan aturan ketat terhadap tambang kripto, yang juga mereka lakukan karena adanya krisis energi.

    (asj/rns)

  • Faktor Musiman Sebabkan IKI Desember Melambat ke 52,93

    Faktor Musiman Sebabkan IKI Desember Melambat ke 52,93

    Jakarta, FORTUNE – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan indeks kepercayaan industri (IKI) periode Desember 2024 berada di angka 52,93, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 52,95.

    Meski turun tipis, angka ini masih mencerminkan level ekspansif dan menunjukkan bahwa sektor industri terus bergerak positif sepanjang 2024.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan hal yang wajar dan kerap terjadi di akhir tahun.

    “Secara umum, kami menilai penurunan IKI pada bulan Desember 2024 disebabkan karena faktor seasonal. Industri mulai mengurangi produksinya karena memasuki akhir tahun,” kata Febri saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (12/30).

    Beberapa produk Manufaktur seperti makanan dan minuman yang banyak diminati selama periode Natal dan Tahun Baru biasanya sudah diproduksi pada bulan-bulan sebelumnya.

    “Permintaan memang meningkat pada bulan Desember, tetapi produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

    Capaian sepanjang 2024 masih positif

    Data Kemenperin menunjukkan bahwa sepanjang 2024, IKI berada di level ekspansif. Bahkan, jika dibandingkan dengan Desember 2023 yang berada di level 51,32, indeks Desember 2024 meningkat 1,61 poin.

    IKI Desember 2024 dihimpun dari survei terhadap 4.231 perusahaan industri. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 19 subsektor mencatatkan ekspansi, sementara 4 subsektor lainnya mengalami kontraksi.

    “Subsektor yang ekspansi menyumbang kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas pada triwulan III/2024,” kata Febri.

     Industri alat angkutan lainnya dan industri peralatan listrik menjadi dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi, sedangkan kontraksi paling dalam terjadi pada industri tembakau serta industri komputer, barang elektronik, dan optik.

    Aktivitas industri tetap stabil

    Meski terjadi sedikit perlambatan, mayoritas pelaku usaha masih optimistis terhadap kondisi industrinya dalam waktu enam bulan ke depan.

    “Sebanyak 76,4 persen pelaku industri menilai kegiatan usahanya membaik atau stabil,” ungkap Febri.

    Rinciannya, 29,8 persen pelaku industri menyatakan kondisi usahanya membaik pada Desember 2024, sementara 46,6 persen menganggap stabil.

    Adapun 23,6 persen menyatakan kondisinya menurun, naik dibandingkan bulan sebelumnya.

    Febri juga mencatat, aktivitas produksi di industri makanan dan minuman sedikit melambat selama bulan Desember. Namun, secara keseluruhan, kinerja sektor industri tetap baik.

    “Kegiatan usaha masih cukup solid meskipun ada sedikit penurunan karena faktor musiman,” ujarnya. 

  • Segini Biaya Hidup Kota Batu dengan UMK Rp 3,3 Juta

    Segini Biaya Hidup Kota Batu dengan UMK Rp 3,3 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kota Batu dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur dengan udara sejuk dan pemandangan memukau. Sejumlah tantangan kini bakal dihadapi Kota Batu usai Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menaikan UMK pada 2025 nanti.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 untuk 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur, termasuk Kota Batu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kota Batu pada tahun 2021 mencapai Rp 1,5 juta. Mengingat adanya inflasi dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2025, masyarakat Kota Batu perlu menyesuaikan pola pengeluaran mereka dengan kondisi ekonomi terkini.

    Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita di Kota Batu

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, pengeluaran per kapita per bulan di Kota Batu pada tahun 2021 terdiri dari dua kategori utama, yakni pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

    Rata-rata pengeluaran untuk makanan tercatat sebesar Rp 717.545, sementara pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan mencapai Rp 819.613. Secara total, pengeluaran per kapita per bulan di Kota Batu pada tahun 2021 berkisar pada Rp 1,5 juta.

    Rincian Pengeluaran Makanan di Kota Batu

    Pengeluaran untuk makanan adalah komponen utama dalam pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Batu. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, rincian pengeluaran makanan meliputi beberapa kategori sebagai berikut:

    Padi-padian: Rp 50.000Protein Hewani (daging, ikan, telur): Rp 150.000Sayuran dan Buah-buahan: Rp 100.000Minyak, Bumbu, dan Rempah-rempah: Rp 50.000Minuman dan Camilan (kopi, teh, gula): Rp 75.000Jasa Makan di Luar Rumah: Rp 292.545

    Total pengeluaran untuk makanan mencapai Rp 717.545 per kapita per bulan.

    Rincian Pengeluaran Bukan Makanan di Kota Batu

    Selain pengeluaran untuk makanan, masyarakat Kota Batu juga mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan. Berdasarkan data yang sama, berikut adalah rincian pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan:

    Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar: Rp 300.000Pendidikan dan Rekreasi: Rp 50.000Transportasi dan Komunikasi: Rp 200.000Pakaian, Alas Kaki, dan Perlengkapan Pribadi: Rp 80.000Kesehatan: Rp 70.000Barang dan Jasa Lainnya: Rp 119.613

    Total pengeluaran untuk bukan makanan tercatat sebesar Rp 819.613 per kapita per bulan.

    Perbandingan dengan Rata-rata Pengeluaran di Jawa Timur

    Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Jawa Timur yang tercatat sebesar Rp 1,1 juta (berdasarkan publikasi “Jawa Timur Dalam Angka 2023” oleh BPS Jawa Timur), pengeluaran masyarakat Kota Batu cenderung lebih tinggi.

    Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kota Batu memiliki potensi ekonomi yang baik, biaya hidup di kota ini relatif lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

    Secara keseluruhan, data pengeluaran per kapita di Kota Batu memberikan gambaran mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh warganya. Meskipun ada kenaikan UMK, pengelolaan biaya hidup tetap menjadi perhatian utama, terutama dengan mempertimbangkan inflasi dan perubahan ekonomi lainnya.

    Tentu sangat penting bagi masyarakat Kota Batu untuk terus menyesuaikan pola pengeluaran mereka agar dapat menjaga kesejahteraan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

  • Peritel Masih Tunggu Aturan PPN 12% Barang Mewah, Harga Berubah?

    Peritel Masih Tunggu Aturan PPN 12% Barang Mewah, Harga Berubah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atau Tarif PPN 12% untuk barang dan jasa mewah yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa dengan adanya peraturan pelaksanaan melalui PMK, maka akan terlihat jelas barang dan jasa mana saja yang bakal kena tarif PPN 12% pada awal 2025.

    “Iya dong [masih menunggu PMK], kalau enggak gimana, kita mau ngomong dari dasar apa? Karena janjinya Pak Menko [Airlangga] akan keluar sebelum Januari lah pasti, karena ini berlaku Januari,” ujar Solihin saat dihubungi Bisnis, Senin (30/12/2024).

    Untuk itu, Solihin mengaku masih menunggu aturan tersebut terbit. “Kita masih nunggu sampai dengan besok, sampai nanti malam, besok ya, kita lihat,” imbuhnya.

    Kendati demikian, jika PMK itu tak kunjung terbit, Solihin menyebut pihaknya akan mengambil langkah untuk menetapkan PPN 12% di supermarket.

    “Kesiapan kita sebetulnya karena kita punya sistem, kalau suatu saat dan memang belum ada PMK-nya, kita pasti ambil langkah untuk menetapkan PPN tersebut,” ungkapnya.

    Namun, Solihin menyatakan bahwa Aprindo juga tidak ingin mengambil langkah gegabah dalam menetapkan tarif PPN 12% sebelum adanya peraturan dari pemerintah. “Kita juga enggak mau gegabah, kita harus tahu PMK-nya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia meyakini aturan terkait pengenaan PPN 12% akan terbit sebelum Januari, sama seperti yang disampaikan Menko Airlangga Hartarto.

    “Kita tunggu ya, sabar ya, nanti kita sama-sama mengamati. Harapan kita kan, Presiden kita kan selalu enggak ingin memberatkan rakyatnya, mudah-mudahan kebijakan itu juga enggak memberatkan rakyat pada umumnya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan PMK yang mengatur tentang barang dan jasa mewah akan diterbitkan sebelum Januari 2025. Hal ini seiring dengan pengenaan tarif PPN yang naik dari 11% menjadi 12% pada awal 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa aturan dan klasifikasi untuk barang dan jasa mewah akan diterbitkan melalui PMK. “[PMK barang dan jasa mewah] sebelum 1 Januari [2025],” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dalam aturan itu, Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan kategori barang dan jasa mewah dan bukan. “Ya nanti ditentukan ada PMK-nya apa yang kategori mewah dan non mewah,” ungkapnya.

    Sayangnya, dia tak berkomentar lebih jauh terkait barang dan jasa mewah yang menjadi pertimbangan pemerintah. “Pertimbangannya nanti kita lihat,” singkatnya.

    Mengutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (22/12/2024), pemerintah mengenakan PPN sebesar 12% terhadap barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

    Perinciannya, bahan makanan premium yang di antaranya beras premium, buah-buahan premium, ikan premium, dan daging premium.

    Kemudian, PPN 12% juga dikenakan untuk pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA.

  • Jokowi Terkesan Mobil dengan Konsumsi BBM 1:31, STNK Mati 2 Tahun Data Dihapus

    Jokowi Terkesan Mobil dengan Konsumsi BBM 1:31, STNK Mati 2 Tahun Data Dihapus

    Jakarta –

    Konsumsi bahan bakar Toyota Yaris Cross cukup hemat yakni mencapai 1:31. Saking hematnya, mobil ini bikin Presiden ke-7 Joko Widodo sangat terkesan. Informasi soal Jokowi terkesan dengan mobil irit ini menjadi berita populer detikOto pada Februari 2024. Simak ulasannya.

    Toyota Yaris Cross Hybrid unjuk gigi di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Kehadiran Yaris Cross Hybrid itu bahkan mencuri perhatian Presiden ke-7 Joko Widodo yang turut hadir dan melihat langsung SUV irit Toyota tersebut.

    Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy bercerita, Jokowi mengapresiasi mobil hybrid yang turut berkontribusi terhadap emisi. Jokowi juga terkesan dengan Yaris Cross hybrid yang ramah lingkungan sekaligus konsumsi BBM-nya hemat.

    “Tadi juga di depan Yaris Cross ngobrol melihat konsumsi bahan bakar 1:31, emisi 50 persen (lebih rendah) dibandingkan bensin, beliau impress, happy tadi sempat ngobrol mengenai insentif dan beliau meminta Pak Menko untuk mengkaji lebih lanjut,” tutur Anton kala itu.

    Dari pengujian Toyota, Yaris Cross hybrid ini memang memiliki konsumsi BBM yang hemat. 1 liter bensin bisa menempuh jarak sekitar 30-31 km. Menyoal spesifikasi, Toyota Yaris Cross Hybrid memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, dan jarak sumbu roda 2.620 mm. merupakan SUV yang sudah menggunakan platform DNGA. Yaris Cross Hybrid di Indonesia menggendong mesin 2NR-VEX yang bisa memuntahkan tenaga 67 kW dan torsi 121 Nm dengan tambahan baterai lithium ion di mana motor listriknya berdaya 59 kW dan torsi 141 Nm. Khusus varian hybrid hanya tersedia transmisi CVT.

    Yaris Cross hybrid itu menggendong baterai jenis Lithium Ion. Mobil ini juga dilengkapi adanya EV Mode memberikan kesempatan kepada pengendara untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif, dan zero emission.

    Soal fitur penunjang keselamatan, Urban SUV ini dilengkapi dengan Electric Parking Brake (EPB) with Auto Brake Hold, 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, Parking Sensor, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), dan Blind Spot Monitor (BSM). Selain itu Yaris Cross juga dilengkapi Fitur Panoramic View Monitor.

    (Selanjutnya: Data Kendaraan STNK Mati 2 Tahun Mau Dihapus)

  • Kemenperin ungkap IKI pada Desember 2024 sebesar 52,93 poin

    Kemenperin ungkap IKI pada Desember 2024 sebesar 52,93 poin

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2024 tercatat sebesar 52,93 poin atau mengalami perlambatan 0,02 poin dibandingkan dengan periode November 2024 (month to month/m to m) yang mencapai 52,95 poin (ekspansi).

    Namun secara tahun ke tahun (year on year/yoy) Febri menambahkan nilai IKI pada Desember 2024 mengalami peningkatan 1,61 poin dibandingkan dengan nilai IKI Desember tahun lalu (yoy) sebesar 51,32.

    “IKI tahun 2024 mencapai 52,93. Itu berarti sedikit melambat sebesar 0,02 poin dibandingkan dengan IKI November 2024 senilai 52,95,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam konferensi pers rilis IKI Jakarta, Senin.

    Secara umum, ia menjelaskan bahwa perlambatan IKI disebabkan oleh faktor musiman, yakni industri mulai mengurangi produksi jelang akhir tahun 2024.

    “Kami menilai penurunan IKI pada bulan Desember 2024 disebabkan karena faktor seasonal dimana industri sudah mulai mengurangi (produksi), karena mau tutup tahun jadi sudah mulai menurunkan produksinya. Sedangkan produk-produk manufaktur banyak dijual pada bulan Desember tapi produksinya pada bulan-bulan sebelumnya,” jelasnya.

    Dirinya juga menjelaskan bahwa pada Desember 2024 optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha pada enam bulan mendatang menurun dibandingkan dengan November 2024 yaitu sebesar 73,3 persen atau menurun 0,1 persen (m to m).

    Menurut Febri, sebanyak 21,2 persen perilaku usaha menyatakan kondisi usaha stabil selama enam bulan mendatang, angka ini menurun 0,5 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Sementara pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan mendatang sebesar 5,5 persen atau meningkat 0,6 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    Lebih jauh, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 19 subsektor mengalami ekspansi dan 4 subsektor kontraksi. Adapun subsektor yang ekspansi memiliki kontribusi sebesar 90,5 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas triwulan III 2024.

    Terdapat dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi yakni industri alat angkutan lainnya dan industri peralatan listrik, sedangkan dua subsektor yang mengalami kontraksi palung dalam adalah industri tembakau dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024