Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Kemenperin Kasih Sinyal Insentif Motor Listrik Lanjut, tapi Bukan Subsidi

    Kemenperin Kasih Sinyal Insentif Motor Listrik Lanjut, tapi Bukan Subsidi

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi sinyal bakal melanjutkan program insentif terhadap pembelian motor listrik. Meskipun, skema insentif diperkirakan akan berbeda dari tahun sebelumnya.

    Adapun hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta.

    “Kalau ada pun insentif tidak akan seperti tahun lalu atau 2023. Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda bukan subsidi lagi,” katanya usai acara diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah”, di Kemenperin, Jakarta, Selasa (14/1/2024).

    Insentif untuk motor listrik kemungkinan akan berbentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Saat ini Kementerian Perindustrian sedang mengajukan skema tersebut.

    “Tetapi lewat insentif mungkin kami insentifnya lewat PPN DTP. Kami sedang dalam proses pengajuan,” imbuhya.

    Sebelumnya, insentif motor listrik buat tahun 2024 telah habis dengan kuota sebanyak 50 ribu unit. Insentif diberikan dalam bentuk subsidi atau bantuan yang diberikan pemerintah.

    Masyarakat mendapat potongan harga Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik dengan syarat menunjukkan NIK KTP. Pemerintah membayar penggantian potongan harga atas pembelian motor listrik oleh masyarakat kepada perusahaan industri.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    Pemerintah Targetkan Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik Sebesar 71 GW, 70 Persen EBT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 Gigawatt (GW) dengan 70 persen merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal itu diungkap oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Mereka berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga listrik yang mayoritas berasal dari EBT ini merupakan upaya pemerintah memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” kata Erick dikutip dari unggahan akun Instagramnya @erickthohir, Selasa (14/1/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menegaskan, RUPTL PT PLN (Persero) bakal difinalisasi pada Januari 2025.

    Menurutnya, saat ini RUPTL PLN ini masih dalam proses dan akan difinalkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Rencananya dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan,” kata Tiko di Gardu Induk Listrik UIP2B Jamali, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Tiko mengatakan, nantinya PLN akan menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt yang mayoritasnya didorong oleh Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 2034 di mana mayoritasnya memang EBT,” jelas Tiko.

    Di satu sisi, Tiko juga menyebut bahwa nantinya PLN akan membangun inter island grid antara wilayah Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa serta Sumatera sehingga listrik yang bersumber dari EBT ini bisa ditarik ke pulau Jawa.

    “Salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid antara Sumatera Jawa, Kalimantan Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa,” jelas dia.

    Tiko bilang, bahwa pembangunan ini masuk dalam rencana besar dalam tempo 10 tahun kedepan. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi dan keberlanjutan serta kemudahan bagi masyarakat.

    “Nah ini tentunya kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat dengan kemampuan keuangan yang baik. Tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan mendeliver listrik secara sustainable kepada masyarakat,” papar dia.

  • Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketiganya mengadakan rapat bersama dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.

    Erick mengatakan rapat itu digelar untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Hal tersebut disampaikan Erick dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya @erickthohir.

    “Rapat bersama Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kami berdiskusi untuk memastikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034,” ujar Erick, Selasa (14/1/2025).

    Erick menjelaskan pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW di mana sekitar 70% merupakan Energi Baru Terbarukan.

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW, dengan 70% merupakan Energi Baru Terbarukan. Ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang,” imbuh Erick.

    [Gambas:Instagram]

    (acd/acd)

  • ADB beri pembiayaan 92,6 juta dolar AS dukung transisi energi hijau RI

    ADB beri pembiayaan 92,6 juta dolar AS dukung transisi energi hijau RI

    Investasi di bidang pembangkitan listrik tenaga panas bumi cukup menantang sehingga dukungan dari ACFP dan Pemerintah Australia sangat penting dalam memitigasi risiko dan mewujudkan proyek yang membantu Indonesia memenuhi target energi bersihnya dan Jakarta (ANTARA) – Asian Development Bank (ADB) menandatangani kesepakatan pembiayaan 92,6 juta dolar AS dengan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) untuk mengembangkan sumber daya listrik panas bumi guna mendukung transisi energi hijau di Republik Indonesia (RI).

    Pengembangan sumber daya listrik panas bumi tersebut dilakukan melalui perluasan fasilitas panas bumi di Muara Laboh di Sumatra Barat, serta dukungan dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 83 megawatt (MW) yang baru.

    “Investasi di bidang pembangkitan listrik tenaga panas bumi cukup menantang sehingga dukungan dari ACFP dan Pemerintah Australia sangat penting dalam memitigasi risiko dan mewujudkan proyek yang membantu Indonesia memenuhi target energi bersihnya dan menyediakan listrik yang terjangkau,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga di Jakarta, Selasa.

    Paket pembiayaan total 92,6 juta dolar AS yang disiapkan ADB terdiri atas 38,8 juta dolar AS dari sumber daya modal biasa (ordinary capital resources) ADB dan 38,8 juta dolar AS dari B loan sindikasi ADB dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan ADB bertindak sebagai pemberi pinjaman yang tercatat, serta pinjaman lunak 15 juta dolar AS dari Kemitraan Pembiayaan Iklim Australia (ACFP/Australian Climate Finance Partnership).

    ADB adalah bank yang memimpin proses penentuan struktur untuk transaksi tersebut, yang memobilisasi modal komersial swasta dengan risiko proyek yang belum tercakup untuk pertama kalinya dalam pengembangan baru (greenfield) di sektor Produsen Listrik Independen (IPP) panas bumi di Indonesia.

    Sejumlah pemberi pinjaman paralel juga ikut serta bersama ADB, termasuk Japan Bank for International Cooperation dan beberapa bank komersial dengan jaminan dari Nippon Export and Investment Insurance.

    “Proyek ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong solusi energi berkelanjutan yang akan meningkatkan ketahanan energi jangka panjang Indonesia. Sangatlah penting bagi sektor swasta dan sektor pemerintah untuk bekerja sama memajukan pengembangan panas bumi,” ujar Jiro.

    Sejak 2013, ADB telah memanfaatkan pengalamannya yang mendalam untuk membiayai empat transaksi panas bumi di Indonesia. ADB menunjukkan komitmen kuatnya untuk sektor panas bumi Indonesia dengan mendukung operasi pembiayaan sektor swasta bagi sejumlah proyek, termasuk Muara Laboh Tahap 1, Rantau Dedap, dan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla.

    “Proyek ini tidak hanya memperkuat portofolio energi terbarukan kami, tetapi juga berkontribusi bagi perekonomian setempat dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan masyarakat,” kata Presiden Direktur SEML Nisriyanto.

    Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 23,1 gigawatt, tetapi baru sebagian kecil dari potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan. Sumber daya panas bumi yang melimpah itu menjadikan pemerintah memprioritaskan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

    ACFP adalah fasilitas pembiayaan campuran yang bersifat lunak, yang dikelola oleh ADB dan didanai oleh Pemerintah Australia. ACFP berupaya menjadi katalis bagi pembiayaan sektor swasta dalam investasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim di Pasifik dan Asia Tenggara, serta mengatasi kesenjangan pasar dan permintaan dengan menurunkan risiko proyek-proyek pembangunan berdampak besar dan membawa proyek tersebut untuk dipasarkan.

    SEML adalah special-purpose vehicle yang didirikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara penyedia listrik tenaga panas bumi Indonesia, PT Supreme Energy, perusahaan perdagangan dan investasi Jepang, Sumitomo Corporation, serta perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di Jepang, INPEX Corporation.

    ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 69 anggota, yang mana 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selamat! Pemenang Kuis detikOto Terima Hadiah Motor Listrik Alva Cervo Q

    Selamat! Pemenang Kuis detikOto Terima Hadiah Motor Listrik Alva Cervo Q

    Jakarta –

    Desrizal dan Fenty tak bisa menutupi kebahagiannya ketika tim detikOto menyambangi kediamannya di Pondok Aren, Tangerang Selatan untuk menyerahkan hadiah motor listrik Alva Cervo Q, Selasa (14/1).

    Pasangan suami-istri tersebut merupakan pemenang kuis berhadiah motor listrik yang digelar detikOto bersama Alva selama periode 24 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025. Mereka tak percaya mendapat hadiah kendaraan seharga Rp 49 jutaan itu secara cuma-cuma.

    “Kemarin saya kebetulan lagi scrolling berita di detikOto, terus ada artikelnya muncul. Saya pikir coba ah, kebetulan motor lama rusak. Eh pas Januari kemarin, nama saya muncul. Ya ini berkah bener lah buat saya,” ujar Desrizal kepada detikOto, Selasa (14/1).

    Pemenang hadiah Alva Cervo Q dari detikOto. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Senada dengan suaminya, Fenty juga tak menyangka bisa mendapat hadiah Alva Cervo Q dari detikOto. Sebab, motor yang saat ini dipakai keluarganya sudah cukup tua untuk mobilitas harian.

    “Alhamdulillah, mana motornya keren lagi. Mudah-mudahan motor ini bisa membawa keberkahan buat kita. Makasih banyak ya, detikOto!” kata Fenty.

    Desrizal dan Fenty mengaku akan menggunakan Alva Cervo Q untuk perjalanan sehari-hari. Mereka mengaku, ini merupakan kali pertama keduanya punya motor listrik. Sehingga, sebagai permulaan, pasutri tersebut akan berusaha adaptasi.

    “Saya kan tinggal di Pondok Aren dan kerja di Fatmawati. Itu jaraknya lumayan jauh. Maka, motor listrik ini jelas sangat membantu sekali,” kata dia.

    Pemenang hadiah Alva Cervo Q dari detikOto. Foto: Luthfi Andika / detikOto

    Satu unit motor listrik Alva Cervo Q diserahkan langsung Luthfi Andika selaku Wakil Redaktur Pelaksana (Waredpel) detikOto kepada Desrizal dan Fenty di kediamannya. Sementara di lain kesempatan, hadiah 10 unit helm juga telah diserahkan kepada pemenang beruntung lainnya.

    Nah, ke depannya, detikOto kembali akan mengadakan kuis sejenis dengan hadiah yang tak kalah menarik. Biar kalian tak ketinggalan infonya, jangan lupa sering-sering baca detikcom, ya!

    (sfn/dry)

  • Pengusaha Otomotif Diingatkan Tak Kebanyakan Ambil Untung

    Pengusaha Otomotif Diingatkan Tak Kebanyakan Ambil Untung

    Jakarta, FORTUNE – Ekonom Senior Raden Pardede mengingatkan para pelaku usaha pada sektor otomotif untuk menjaga keseimbangan dalam strategi bisnisnya, khususnya di tengah menurunnya daya beli masyarakat.

    Pasalnya, penjualan mobil pada 2024 anjlok hanya 865.000 unit, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 1 juta unit. Para pabrikan yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga harus rela untuk mengurangi margin keuntungan.

    “Kalau boleh saran, jangan pula pengusaha di situasi saat ini mengambil margin terlalu banyak juga, dua-duanya jadi keseimbangan, ini perlu dijaga,” kata dia dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) bertajuk Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah, Selasa (14/1).

    Untuk membantu industri otomotif tetap bertahan, pemerintah telah memberikan berbagai insentif guna mendorong penjualan. Namun, pendekatan ini dinilai hanya memberikan dampak sementara.

    “Insentif ini memiliki efek jangka pendek, hanya berdampak sampai masa pemberlakuannya selesai. Hal yang lebih penting adalah bagaimana mengatasi penurunan daya beli masyarakat,” ujar Raden.

    Menjaga keseimbangan demi keberlanjutan

    Selain insentif, kata Raden, ada beberapa poin krusial disampaikan mengenai keberlanjutan industri otomotif nasional.

    Peralihan dari kendaraan berbahan bakar internal combustion engine (ICE) ke kendaraan listrik (EV) menjadi fokus utama pemerintah. Namun, skenario ini memerlukan tahapan yang realistis agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap industri maupun konsumen.

    “Kita harus merancang skenario yang mempertimbangkan keterjangkauan (affordability) dan regulasi. Jika peralihan ini dipaksakan tanpa memperhatikan daya beli, industri bisa layu sebelum berkembang,” ujarnya.

    Menurutnya, negara-negara lain memiliki peta jalan (roadmap) masing-masing untuk mengembangkan industri otomotif. Indonesia harus menentukan arah yang sesuai dengan kondisi domestik, tanpa mengikuti roadmap negara lain secara langsung.

    “Affordability itu harus dipikirkan. Kalau kita memaksa langsung ke green car tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat, justru industri ini bisa mati sebelum berkembang,” katanya.

    Ke depan, keberlanjutan industri otomotif sangat bergantung pada peningkatan kelas menengah di Indonesia. Dengan daya beli yang meningkat, industri otomotif akan memiliki basis konsumen yang lebih kuat. Namun, semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung.

    Langkah-langkah strategis yang mempertimbangkan keterjangkauan, regulasi, dan kesinambungan ekonomi menjadi kunci agar industri otomotif Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

    Kenaikan harga mobil

    Sementara itu, Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyebut kenaikan harga mobil memang lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Alhasil, masyarakat makin sulit untuk membeli mobil baru.

    “Harga mobil naik 7,5 persen, sementara kenaikan income masyarakat di batas inflasi sekitar 3 persen, jadi makin lama makin sulit beli mobil baru,” kata Kukuh.

    Di sisi lain, kelas menengah belakangan membeli mobil bekas karena lebih transparan, misalnya disampaikan kondisi mobil seperti mobil bekas baret, bekas banjir.

    “Diperkirakan pasar mobil bekas 1,8 juta unit setahun, sementara mobil baru 1 juta unit, jadi 2,8 juta alangkah eloknya dimanfaatkan kendaraan baru jadi industri komponen bisa jalan,” ujar Kukuh.

  • Kemenperin: Relaksasi opsen bantu jaga pertumbuhan industri otomotif

    Kemenperin: Relaksasi opsen bantu jaga pertumbuhan industri otomotif

    Penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB di mana sudah ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Jadi ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan sektor otomotif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dengan menerapkan relaksasi berupa penundaan implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), akan secara langsung membantu pertumbuhan industri otomotif di Indonesia.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Jakarta, Selasa, menyatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mencatat ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi tersebut.

    “Penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB di mana sudah ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Jadi ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan sektor otomotif,” kata dia.

    Menurut dia, relaksasi itu dibutuhkan mengingat sektor industri dalam negeri tengah mengalami kontraksi. Pada 2024, pihaknya mencatat sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 16,2 persen yang diakibatkan oleh pelemahan daya beli, serta naiknya suku bunga kredit kendaraan bermotor.

    Apabila dirinci, kontraksi itu terjadi pada kapasitas produksi yang hanya sebanyak 1,19 juta unit atau turun 14,3 persen secara tahunan (year on year), penjualan (wholesales) yang turun 13,9 persen ke angka 865 ribu unit, serta penurunan ekspor completely built-up (CBU) sebesar 6,5 persen ke angka 472 ribu unit.

    Meski demikian, ia menyatakan untuk mengatasi penurunan kontribusi ini, selain mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan relaksasi opsen pajak, Kemenperin juga telah menyediakan beberapa insentif.

    Insentif tersebut antara lain diskon pajak pertambahan nilai barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid sebesar 3 persen, serta insentif PPn untuk kendaraan listrik (electric vehicle) sebesar 10 persen.

    “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional, serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ujar Setia.

    Pemerintah secara resmi mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Investasi Foxconn Tak Kunjung Realisasi, BKPM Ungkap Biang Keroknya

    Investasi Foxconn Tak Kunjung Realisasi, BKPM Ungkap Biang Keroknya

    Jakarta –

    Rencana Foxconn untuk menanamkan modalnya di Indonesia tak kunjung terwujud. Padahal perusahaan asal Taiwan itu berencana groundbreaking di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang pada Agustus 2022.

    Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi mengisyaratkan belum ada titik terang soal rencana investasi Foxconn.

    “(Kabar investasi Foxconn) kayaknya sih belum terlihat lagi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

    Menurut Dendy, salah satu permasalahan yang mengganjal realisasi investasi Foxconn adalah masalah regulasi. Foxconn disebut meminta lebih dari yang dapat dipenuhi pemerintah Indonesia.

    “Lebih kepada ada hal yang mereka inginkan, tapi belum bisa kita penuhi. Regulasinya, pasti regulasi. Mereka minta di luar yang bisa kita berikan,” tuturnya.

    Sayangnya Dendy belum bisa memperbaiki regulasi apa yang dimaksud. Padahal dalam hal penyediaan produksi, Indonesia memiliki banyak kawasan industri yang siap menampung investasi Foxconn.

    Dalam catatan detikcom, Foxconn sebelumnya disebut akan mengembangkan ikut ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Groundbreaking pabrik Foxconn sudah direncanakan pada Agustus 2022, namun diundur dan belum terealisasi hingga sekarang.

    Nota kesepahaman perjanjian investasi telah ditandatangani pada awal Januari 2022 lalu. Foxconn akan berinvestasi dalam industri kendaraan listrik Tanah Air.

    “Awal bulan kami sudah menandatangani MoU dengan Foxconn. Jadi Foxconn akan masuk di batang,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1) lalu.

    Berdasarkan bahan paparan Bahlil, kerja sama Foxconn untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia memiliki nilai investasi sebesar US$ 8 miliar atau setara Rp 114,57 triliun (kurs Rp 14.321).

    (acd/acd)

  • ADB Beri Pinjaman Rp 1,5 T buat Proyek Ekspansi Panas Bumi RI

    ADB Beri Pinjaman Rp 1,5 T buat Proyek Ekspansi Panas Bumi RI

    Jakarta –

    Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menandatangani kesepakatan pembiayaan US$ 92,6 juta atau setara Rp 1,50 triliun (kurs Rp 16.240) dengan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML). Pembiayaan itu untuk mengembangkan sumber daya listrik panas bumi Indonesia.

    Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan pengembangan sumber daya listrik panas bumi Indonesia itu melalui perluasan fasilitas panas bumi di Muara Laboh, Sumatera Barat serta dukungan dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 83 megawatt (MW) yang baru.

    “Proyek ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong solusi energi berkelanjutan yang akan meningkatkan ketahanan energi jangka panjang Indonesia. Sangatlah penting bagi sektor swasta dan sektor pemerintah untuk bekerja sama memajukan pengembangan panas bumi,” kata Jiro dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

    Paket pembiayaan total US$ 92,6 juta yang disiapkan ADB terdiri atas US$ 38,8 juta dari sumber daya modal biasa (ordinary capital resources) ADB dan US$ 38,8 juta lagi dari B loan sindikasi ADB dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan ADB bertindak sebagai pemberi pinjaman yang tercatat, serta pinjaman lunak US$ 15 juta dari Kemitraan Pembiayaan Iklim Australia (ACFP/Australian Climate Finance Partnership).

    ADB adalah bank yang memimpin proses penentuan struktur untuk transaksi tersebut, yang memobilisasi modal komersial swasta dengan risiko proyek yang belum tercakup untuk pertama kalinya dalam pengembangan baru (greenfield) di sektor Produsen Listrik Independen (IPP) panas bumi di Indonesia.

    Sejumlah pemberi pinjaman paralel juga ikut serta bersama ADB, termasuk Japan Bank for International Cooperation dan beberapa bank komersial dengan jaminan dari Nippon Export and Investment Insurance.

    “Investasi di bidang pembangkitan listrik tenaga panas bumi cukup menantang sehingga dukungan dari ACFP dan Pemerintah Australia sangat penting dalam memitigasi risiko dan mewujudkan proyek yang membantu Indonesia memenuhi target energi bersihnya dan menyediakan listrik yang terjangkau,” tuturnya.

    Sejak 2013, ADB telah memanfaatkan pengalamannya yang mendalam untuk membiayai empat transaksi panas bumi di Indonesia. ADB menunjukkan komitmen kuatnya untuk sektor panas bumi Indonesia dengan mendukung operasi pembiayaan sektor swasta bagi sejumlah proyek, termasuk Muara Laboh Tahap 1, Rantau Dedap dan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla.

    “Kami berterima kasih kepada ADB yang terus mendukung Indonesia dalam memanfaatkan potensi panas buminya yang besar,” kata Presiden Direktur SEML Nisriyanto.

    Proyek ini dinilai tidak hanya memperkuat portofolio energi terbarukan, melainkan juga berkontribusi bagi perekonomian setempat dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan masyarakat.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 23,1 gigawatt (GW), tetapi baru sebagian kecil dari potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan. Sumber daya panas bumi yang melimpah ini menjadikan pemerintah memprioritaskan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

    ACFP adalah fasilitas pembiayaan campuran yang bersifat lunak, yang dikelola oleh ADB dan didanai oleh Pemerintah Australia. ACFP berupaya menjadi katalis bagi pembiayaan sektor swasta dalam investasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim di Pasifik dan Asia Tenggara, serta mengatasi kesenjangan pasar dan permintaan dengan menurunkan risiko proyek-proyek pembangunan berdampak besar dan membawa proyek tersebut untuk dipasarkan.

    SEML adalah special-purpose vehicle yang didirikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di Indonesia. Perusahaan ini merupakan usaha patungan antara penyedia listrik tenaga panas bumi Indonesia, PT Supreme Energy; perusahaan perdagangan dan investasi Jepang, Sumitomo Corporation; serta perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di Jepang, INPEX Corporation.

    (aid/kil)

  • Pemerintah Daerah Bakal Tunda Opsen dan Beri Keringanan

    Pemerintah Daerah Bakal Tunda Opsen dan Beri Keringanan

    Jakarta, FORTUNE – Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Setia Diarta, mengatakan sejumlah provinsi akan menunda pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini juga disertai dengan pemberian keringanan pajak oleh pemerintah daerah demi menjaga pertumbuhan sektor otomotif nasional.

    “Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ada beberapa penundaan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah terkait pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB. Hingga saat ini, tercatat 25 provinsi yang telah memberikan relaksasi terkait opsen ini,” kata Setia dalam paparan prospek Industri Otomotif 2025 di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (14/1).

    Namun ia tak memerinci provinsi mana yang akan menunda kebijakan ini.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif, sekaligus memberikan dukungan bagi keberlanjutan industri otomotif nasional.

    “Langkah ini penting untuk menjaga daya saing industri otomotif domestik maupun global,” ujarnya.

    Opsen PKB dan BBNKB diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam regulasi tersebut, besar opsen PKB dan BBNKB masing-masing ditetapkan 66 persen.

    Sebagai bagian dari penyesuaian, pemerintah juga menurunkan tarif maksimal PKB dari 2 persen menjadi 1,2 persen. Sementara itu, tarif maksimal BBNKB ditentukan sebesar 12 persen. Penyesuaian ini bertujuan mengakomodasi keberadaan opsen tanpa membebani masyarakat.

    Relaksasi opsen di 25 provinsi tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ yang diterbitkan pada 20 Desember 2024.

    Dengan relaksasi ini, diharapkan industri otomotif dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing nasional di pasar domestik dan internasional.

    Insentif untuk industri otomotif

    Setia juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan beberapa kebijakan baru untuk sektor otomotif pada 2025, mengingat peran strategis sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mengingat sektor otomotif adalah salah satu sektor penting ke depan untuk perekonomian kita, di 2025 kami akan menghadirkan sejumlah kebijakan baru, terutama untuk menghadapi tantangan terkait opsen pajak yang akan diterapkan di pemerintah daerah dan kota,” ujarnya.

    Menurut Setia, kenaikan opsen tersebut akan memengaruhi tarif PKB dan BBNKB. Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan sektor otomotif, Kemenperin mengusulkan pemberian sejumlah insentif.

    Beberapa usulan insentif tersebut mencakup PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 3 persen untuk kendaraan hybrid, baik plug-in maupun full hybrid.

    Selanjutnya, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan EV sebesar 10 persen untuk mendorong industri kendaraan listrik.

    “Kami berharap insentif-insentif ini dapat menjadi pemicu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan 2025,” kata Setia.