Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bekerja keras meredam gejolak ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024.

    Dia menegaskan, APBN 2024 difokuskan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Berkat upaya tersebut, pemerintah justru mampu meraih kinerja keuangan terbaik. Dengan tumbuhnya Pendapatan Negara dan Belanja Negara.

    “Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1 persen yoy, Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen year on year (yoy), Keseimbangan Primer negatif Rp 19,4 triliun, namun bergerak menuju positif dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp 507,8 triliun (2,29 persen PDB),” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi.

    Selanjutnya, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp 2.842,5 triliun sekitar 101,4 persen dari APBN atau tumbuh 2,1 persen yoy.

    Hal ini ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6 persen yoy atau sebesar Rp 2.232,7 triliun sekitar 96,7 persen dari target APBN dan PNBP sebesar Rp 579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN. 

    “Kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik,” imbuh Menkeu.

    Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen yoy, dimana peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan.

    Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp 3.350,3 triliun setara 100,8 persen dari APBN) atau tumbuh 7,3 persen yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.486,7 triliun (11,0 persen yoy) dan Transfer ke Daerah Rp 863,5 triliun (7,7 persen yoy).

    “Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP),” terang Sri Mulyani.

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR.

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.

     

  • Golkar Nilai Program Swasembada Energi Akan Berdampak Besar ke Rakyat

    Golkar Nilai Program Swasembada Energi Akan Berdampak Besar ke Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Partai Golkar Ilham Arif Sirajudin mengatakan pihaknya mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada energi. Menurut Ilham, terciptanya swasembada energi memberikan dampak ke masyarakat. 

    “Saya kira apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, swasembada energi ini adalah sebuah program yang saya kira akan memberikan multiefek yang sangat luar biasa,” ujar Ilham dalam acara talkshow bertajuk “Swasembada Energi dan Target Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

    Ilham mengatakan Indonesia memiliki potensi energi yang besar. Jika diolah dengan baik, maka bisa berdampak besar baik kepada bangsa dan negara maupun efek langsung ke masyarakat. Ilham mencontohkan diskon token listrik 50% yang berdampak ke masyarakat. 

    “Salah satu contoh yang saya katakan program yang baru saja kemarin menyentuh dan itu kan pasti terasa benar ketika rakyat diberi diskon salah satu ya, diskon 50% (token listrik) itu kan efek yang sangat besar,” tandas Politikus Golkar dari Sumatera Selatan ini.

    Ilham juga mengapresiasi kinerja Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia karena mampu merealisasikan swasembada energi. 

    “Kebetulan juga dibawah kendali pembantu beliau, Bapak Bahlil Lahadalia yang selaku menteri ESDM. Saya kira orang yang betul-betul paham tentang bagaimana kemudian bangsa ini bisa swasembada. Saya kira kalau kemudian pengelolaannya yang dibuat oleh Kementerian ESDM bisa memberikan efek,” katanya.

    Ilham mengatakan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Hanya saja, kata dia, belum sepenuhnya dikelola dengan baik. 

    “Kalau kita bicara tentang energi yang ada di Indonesia ini sebenarnya sangat luar biasa. Bangsa ini terlalu kaya sebenarnya. Cuma memang belum sempat dikelola dengan baik maksimal,” tambahnya.

    Jika merujuk data International Renewable Energy Agency (IRENA), potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 3.692 gigawatt (GW), termasuk potensi dari tenaga surya, angin, air, biomassa, panas bumi, arus laut, dan lain sebagainya.

    Secara lebih spesifik, Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 2.898 GW, energi angin dari lepas pantai sekitar 589 GW, serta potensi energi air atau hidropower yang mencapai 94,6 GW. Di samping itu, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia yaitu 23,4 GW.

    Meskipun potensi EBT di Indonesia sangat besar, faktanya kapasitas energi terbarukan yang terpasang di Indonesia masih sangat minim, yaitu sekitar 10,5 GW atau hanya sekitar 0,3% saja dari potensi yang ada.

    Sebagai contoh, realisasi kapasitas energi surya yang terpasang hanya sekitar 0,2 GW, energi angin darat sekitar 0,2 GW, dan PLTP dari energi panas bumi hanya sebesar 2,3 GW saja.

    “Ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi EBT yang belum dimanfaatkan dengan baik di Indonesia. Maka kita harus swasembada energi dan diperlukan juga konsultasi energi terbarukan yang tepat dengan yang ahli,” pungkas  Sirajudin

  • Polusi Berkurang tapi Macet tidak Bersuara

    Polusi Berkurang tapi Macet tidak Bersuara

    Jakarta –

    Masyarakat Transportasi Indonesia menggelar diskusi terkait darurat transportasi di Indonesia. Peralihan kendaraan listrik dari internal combustion engine (ICE) itu bagus, namun untuk mengurangi kemacetan dan polusi diutamakan membenahi sistem transportasi publik.

    “Muncul kendaraan listrik, tidak salah. Dengan isu kendaraan listrik sekarang tantangannya lebih besar. Kenapa? pemerintah menggunakan kampanye kendaraan listrik untuk mengganti kendaraan yang notabenenya masih memanjakan orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor. Cuma ini tidak berisik dan berasap,” kata Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga dalam diskusi bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Kamis (23/1/2025).

    “Yang sekarang sudah mulai terjadi di kota London, Stockholm, kemudian Coppenhagen, itu sudah mulai terjadi macet tapi tidak bersuara, Norwegia sudah hampir 90 persen sudah kendaraan listrik, jadi kalau macet tidak ada suara,” jelasnya lagi.

    “Tapi pemerintah dengan subsidi dengan seperti itu, sebenarnya tidak akan banyak berubah. kota-kota kita suatu saat akan tetap macet, cuma bedanya tidak berasap dan tidak bersuara,” sambung dia.

    Kendaraan listrik sedang dikebut oleh pemerintah, MTI meminta dalam rangka mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus, pemerintah diharapkan juga membenahi sistem transportasi umum. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi juga disebabkan sarana transportasi yang belum memadai.

    “Posisi MTI adalah subsidi diberikan kepada angkutan umum. Kalau mobil listrik itu mau dihidupkan industrinya, dan perlu ada subsidi untuk menghidupkan industrinya, yang diutamakan adalah kendaraan listrik yang digunakan untuk angkutan umum,” kata Ketua MTI Tory Damantoro dalam kesempatan yang sama.

    “Masalah perubahan dari kendaraan bahan bakar ke listrik, itu memang sudah tidak bisa dihindari. Subsidi BBM kita terlalu besar, daripada dibuang-buang, dibakar-bakar di kemacetan di subsidi triliun itu, kan mending untuk angkutan umum,” tambahnya lagi.

    “Sekarang masyarakat terpaksa pakai kendaraan pribadi karena tidak ada alternatif, kan?” jelas dia.

    Dia menyinggung perlu adanya rencana besar, seperti kawasan yang mempermudah transit masyarakat dengan tersedianya transportasi umum seperti stasiun kereta api, terminal bus, hingga bandara, ada pula jalur khusus untuk pejalan kaki. Di satu sisi, penggunaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil akan jauh berkurang karena keberadaan transportasi umum dan area pejalan kaki yang sama nyamannya.

    “Kenapa dalam perkembangan kota di seluruh dunia, transportasi adalah tulang punggung perkembangan kota. Justru perkembangan kota itu ada di transportasi, itu tidak terjadi di setiap kota di Indonesia. Itulah pengembangan kota tidak tertata, transportasi kemudian baru masuk, seperti Jakarta dan Semarang misalnya,” kata Nirwono.

    “Idealnya yang muncul pertama kali adalah jalur transportasi publiknya, jadi arah ke mana. Baru kemudian pemerintah mendorong perkembangan komersial ada di sini, pemukiman di sini, perkantoran di sini,” jelasnya lagi.

    “Satu adalah warga menggunakan waktu beraktivitas, minimal sudah mencapai 80 persen sudah menggunakan transportasi umum, 60 persen sudah lumayan,” sambung dia.

    (riar/lth)

  • Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Warga RI Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun ini kemungkinan besar akan menjadi saat yang sulit bagi warga Indonesia. Sederet benda-benda diramalkan mengalami kenaikan harga dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru.

    Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG
    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia tahun ini.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN
    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan
    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • Cara Dapat Diskon Listrik 50% dan Batas Maksimalnya, Cek di Sini

    Cara Dapat Diskon Listrik 50% dan Batas Maksimalnya, Cek di Sini

    Jakarta –

    Kabar baik bagi pelanggan listrik PLN! Pasalnya, PT PLN (Persero) memberikan diskon token listrik 50% selama dua bulan pada Januari dan Februari 2025. Namun, ada batasan yang harus diketahui pelanggan untuk menikmati stimulus dari pemerintah tersebut.

    Kriteria Pelanggan yang Dapat Diskon Listrik 50%

    Diskon listrik 50% akan diberikan ke 81,4 juta pelanggan dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah. Adapin pelanggan dalam kategori ini tidak perlu melakukan registrasi atau pendaftaran untuk menikmati diskon tersebut.

    Secara rinci, pelanggan yang berhak mendapatkan tarif diskon listrik 50% dalam periode Januari-Februari 2025 adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA sebanyak 24,7 juta pelanggan. Kemudian, 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan, 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

    Untuk mengetahui apakah pelanggan berhak mendapat diskon token listrik 50%, masyarakat dapat mengecek meteran listriknya masing-masing dengan cara berikut:

    1. Mengecek Kode CL pada Meteran Listrik

    Salah satu cara untuk mengecek daya listrik adalah dengan melihat kode CL pada meteran listrik. Setiap meteran listrik memiliki kode yang menunjukkan kapasitas daya listrik. Berikut adalah cara membaca kode tersebut:

    CL 2: Daya listrik 450 VA

    CL 4: Daya listrik 900 VA

    CL 6: Daya listrik 1.300 VA

    CL 10: Daya listrik 2.200 VA

    CL 16: Daya listrik 3.500 VA

    2. Menggunakan Aplikasi PLN Mobile

    Pelanggan juga dapat mengecek meteran listrik melalui aplikasi resmi PLN Mobile. Berikut langkah-langkah untuk mengecek daya listrik menggunakan aplikasi PLN Mobile:

    Unduh dan install aplikasi PLN Mobile dari Play Store atau App Store.

    Buka aplikasi dan pilih menu “Token dan Pembayaran”.

    Masukkan ID pelanggan yang terdiri dari 11-12 digit angka, lalu pilih opsi “Periksa”.

    Pada menu “Beli Token”, akan muncul informasi pelanggan termasuk status dan kategori daya listrik rumah.

    Cara Dapat Diskon Listrik 50%

    Untuk mendapatkan diskon 50%, masyarakat tidak perlu mendaftar atau registrasi apa pun. Pelanggan yang memenuhi kriteria dapat menikmati diskon 50% selama periode Januari-Februari 2025. Untuk pelanggan pascabayar, diskon otomatis berlaku saat membayar tagihan listrik Januari dan Februari 2025. Sementara pelanggan prabayar akan mendapat diskon 50% saat membeli token listrik di periode yang sama.

    Adapun pembelian token listrik akan disesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini maksimal pemakaian listrik untuk pelanggan golongan 450 VA hingga 2200 VA adalah setara 720 jam nyala.

    Berikut adalah penghitungan kasar batas maksimal beli token listrik dengan diskon 50% sesuai dengan ketentuan jam nyala dan tarif listrik yang berlaku saat ini:

    1. Daya 450 VA: Maksimal pemakaian 324 kWh (setara 720 jam nyala).

    Tarif listrik Rp 415 per kWH x 324 kWH = Rp 134.460. Artinya, diskon maksimal Rp 67 ribu per bulan.

    2. Daya 900 VA: Maksimal pemakaian 648 kWh (setara 720 jam nyala).

    Tarif listrik Rp 1.352 per kWh x 648 kWh = Rp 876.096. Artinya, diskon maksimal Rp 438 ribu per bulan.

    3. Daya 1300 VA: Maksimal pemakaian 936 kWh (setara 720 jam nyala).

    Tarif listrik Rp 1.444,70 per kWh x 936 kWh = Rp 1,35 juta. Artinya, diskon maksimal Rp 676 ribu per bulan.

    4. Daya 2200 VA: Maksimal pemakaian 1584 kWh (setara 720 jam nyala).

    Tarif listrik Rp 1.444,70 per kWh x 1.584 kWh = Rp 2,28 juta. Artinya, diskon maksimal Rp 1,14 juta per bulan.

    Cara Beli Token Listrik di Pegadaian

    Pembelian token listrik kini tidak perlu lagi repot-repot pergi karena bisa dilakukan di outlet Pegadaian dan Pegadaian Digital. Pegadaian juga menyediakan layanan pembayaran tagihan listrik bulanan. Dengan begitu, pelanggan bisa membeli token listrik dan membayar tagihan secara praktis, cepat, bahkan tanpa perlu keluar rumah.

    Untuk pembelian token listrik atau pembayaran tagihan di outlet Pegadaian, nasabah bisa datang ke cabang Pegadaian terdekat dengan membawa nomor pelanggan untuk tagihan listrik. Sementara pembelian token listrik melalui Pegadaian Digital bisa dilakukan dengan langkah berikut:

    Pilih Menu “Pembayaran & Top Up”

    Pilih jenis transaksi Pembayaran Listrik

    Input jenis pembelian sesuai kebutuhan, masukkan nomor meter

    Pilih nominal, lalu klik Selanjutnya

    Konfirmasi Pembayaran Listrik kamu, klik Selanjutnya

    Lalu pilih pembayaran yang tersedia. Selamat! Kamu sudah berhasil beli token listrik melalui Pegadaian Digital.

    Mudah sekali bukan? Selain token listrik, Pegadaian juga menerima pembayaran tagihan telepon, PDAM, pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, TV berlangganan, dan lain sebagainya.

    Nasabah juga dapat melakukan top-up e-wallet, pembelian pulsa, hingga voucher gaming. Informasi lebih lengkap dapat kunjungi link berikut.

    (prf/ega)

  • Jadwal KRL Solo-Jogja 25 Januari 2025, Cek Waktu Keberangkatan Hari Ini – Halaman all

    Jadwal KRL Solo-Jogja 25 Januari 2025, Cek Waktu Keberangkatan Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jadwal Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Jogja untuk hari Sabtu, 25 Januari 2025, telah diumumkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

    Penumpang diharapkan memperhatikan waktu keberangkatan agar perjalanan mereka berjalan lancar.

    KRL Solo-Jogja akan beroperasi dengan beberapa keberangkatan sepanjang hari.

    Untuk memantau jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja, calon penumpang bisa menggunakan aplikasi Access by KAI melalui menu Commuter Line.

    Jadwal Keberangkatan KRL Solo-Jogja Hari Ini

    Berikut adalah rincian jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja hari ini, Sabtu (25/1/2025):

    Stasiun Palur

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 04.55 WIB, 06.08 WIB, 07.15 WIB, 08.50 WIB, 10.26 WIB, 11.20 WIB, 13.40 WIB, 14.50 WIB, 16.10 WIB, 17.05 WIB, 18.11 WIB, 20.53 WIB

    Stasiun Jebres

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.01 WIB, 06.14 WIB, 07.21 WIB, 08.56 WIB, 10.32 WIB, 11.26 WIB, 13.47 WIB, 14.57 WIB, 16.16 WIB, 17.11 WIB, 18.17 WIB, 20.59 WIB

    Stasiun Solo Balapan

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.08 WIB, 06.21 WIB, 07.29 WIB, 09.04 WIB, 10.39 WIB, 11.33 WIB, 13.56 WIB, 15.08 WIB, 16.24 WIB, 17.20 WIB, 18.25 WIB, 21.06 WIB

    Stasiun Purwosari

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.13 WIB, 06.26 WIB, 07.35 WIB, 09.10 WIB, 10.45 WIB, 11.39 WIB, 14.02 WIB, 15.14 WIB, 16.30 WIB, 17.26 WIB, 18.32 WIB, 21.12 WIB

    Stasiun Gawok

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.20 WIB, 06.33 WIB, 07.42 WIB, 09.17 WIB, 10.52 WIB, 11.46 WIB, 14.09 WIB, 15.21 WIB, 16.37 WIB, 17.33 WIB, 18.39 WIB, 21.19 WIB

    Stasiun Delanggu

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.26 WIB, 06.39 WIB, 07.48 WIB, 09.23 WIB, 10.58 WIB, 11.52 WIB, 14.15 WIB, 15.27 WIB, 16.43 WIB, 17.39 WIB, 18.45 WIB, 21.25 WIB

    Stasiun Ceper

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.33 WIB, 06.46 WIB, 07.55 WIB, 09.30 WIB, 11.05 WIB, 11.59 WIB, 14.22 WIB, 15.34 WIB, 16.50 WIB, 17.46 WIB, 18.52 WIB, 21.32 WIB

    Stasiun Klaten

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.42 WIB, 06.55 WIB, 08.04 WIB, 09.39 WIB, 11.14 WIB, 12.08 WIB, 14.32 WIB, 15.43 WIB, 16.59 WIB, 17.55 WIB, 19.01 WIB, 21.41 WIB

    Stasiun Srowot

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.49 WIB, 07.02 WIB, 08:11 WIB, 09.46 WIB, 11:21 WIB, 12.15 WIB, 14.39 WIB, 15.50 WIB, 17.06 WIB, 18.02 WIB, 19.08 WIB, 21.48 WIB

    Stasiun Brambanan

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 05.56 WIB, 07.09 WIB, 08.18 WIB, 09.53 WIB, 11.28 WIB, 12.22 WIB, 14.46 WIB, 15.57 WIB, 17.13 WIB, 18.09 WIB, 19.15 WIB, 21.55 WIB

    Stasiun Maguwo

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 06.04 WIB, 07.17 WIB, 08.26 WIB, 10.01 WIB, 11.36 WIB, 12.30 WIB, 14.54 WIB, 16.05 WIB, 17.21 WIB, 18.17 WIB, 19.23 WIB, 22.03 WIB

    Stasiun Lempuyangan

    KRL Solo-Jogja berangkat pukul 06.11 WIB, 07.24 WIB, 08.35 WIB, 10.12 WIB, 11.43 WIB, 12.37 WIB, 15.01 WIB, 16.12 WIB, 17.28 WIB, 18.24 WIB, 19.30 WIB, 22.10 WIB

    Stasiun Tugu Jogja

    KRL Solo-Jogja tiba pukul 06.15 WIB, 07.27 WIB, 08.39 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 12.41 WIB, 15.05 WIB, 16.16 WIB, 17.32 WIB, 18.28 WIB, 19.34 WIB, 22.14 WIB

    Tarif untuk perjalanan KRL Solo-Jogja tetap terjangkau.

    Penumpang dapat membeli tiket secara langsung di stasiun atau melalui aplikasi resmi KAI.

    Dengan jadwal yang telah ditentukan, diharapkan KRL Solo-Jogja dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.

    Penumpang diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan selama perjalanan demi keselamatan bersama.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemerintah Belum Berencana Perpanjang Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Pemerintah Belum Berencana Perpanjang Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memiliki rencana memperpanjang kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, kebijakan tersebut kemungkinan besar hanya diberlakukan selama dua bulan dan tidak diperpanjang. Diketahui, kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari hingga Februari 2025.

    “Kelihatannya belum ada pembahasan untuk itu. Ya, sejauh ini hanya dua bulan,” ujar Yuliot singkat saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Diskon 50 persen tarif listrik merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang menyasar pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. Stimulus ini mencakup 81,42 juta pelanggan dan diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat mengungkapkan bahwa program diskon tarif listrik 50 persen ini hanya berlangsung selama dua bulan dan tidak akan diperpanjang.

    “Enggak diperpanjang, dua bulan saja,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Antara. 

  • DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (24/1) masih layak untuk disimak kembali hari ini, antara lain RS Polri identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok hingga program sekolah swasta gratis.

    Berikut rangkumannya:

    1. RS Polri berhasil identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1).

    “Pada hari ini, tim gabungan sementara berhasil mengidentifikasi tiga korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono saat konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gulkarmat DKI imbau masyarakat cek listrik sebelum tinggalkan rumah

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur di akhir pekan panjang (long weekend) untuk memeriksa kelistrikan sebelum meninggalkan rumah.

    Satriadi mengatakan imbauan ini penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat yang menghuni di kawasan permukiman padat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Nelayan dan pedagang ikan Muara Angke dukung pembatasan impor ikan

    Jakarta (ANTARA) – Nelayan dan pedagang ikan di Muara Angke, Jakarta Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi impor ikan impor terutama ikan salem atau makarel dari China pada Januari dan Februari 2025.

    “Kami tentu mendukung sekali kebijakan ini karena kehadiran ikan impor jenis salem membuat harga ikan lokal turun,” kata nelayan Muara Angke, Kariadi di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sumber : Antara

  • Kebakaran Rumah di Cakung Jakarta Timur Merenggut Nyawa, Korban Terjebak di Lantai 2 – Halaman all

    Kebakaran Rumah di Cakung Jakarta Timur Merenggut Nyawa, Korban Terjebak di Lantai 2 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Musibah kebakaran terjadi di satu unit rumah yang terletak di Jalan Kandang Sapi, Gang Hamzah, Cakung Timur, Jakarta Timur,  Jumat (24/1/2025) merenggut korban jiwa.

    Zaenal Mustofa (37), yang menderita stroke dan tidak mampu menyelamatkan diri dari kobaran api.

    Korban terjebak di lantai dua rumahnya ketika kebakaran terjadi.

    Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Muchtar Zakaria mengatakan, kondisi Zaenal yang tidak dapat bergerak menjadi penyebab utama ia tidak bisa menyelamatkan diri.

    “Korban diketahui sakit stroke dan tidak bisa menyelamatkan diri. Korban jiwa satu orang,” ujar Muchtar saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

    Berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang terjadi di lantai dua rumah.

    “Awal mula diduga terjadi percikan api di bagian plafon lantai dua rumah. Lalu api makin membesar dan membakar seluruh lantai dua tempat korban berada saat kejadian,” jelas Muchtar.

    Api dengan cepat menjalar dari bagian plafon dan melahap seluruh area lantai dua yang luasnya sekitar 50 meter persegi.

    Selama proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, jasad Zaenal ditemukan di lantai dua rumah.

    Tim pemadam kebakaran dari Jakarta Timur mengerahkan enam unit mobil pemadam dan 30 personel untuk menangani kebakaran.

    Muchtar menjelaskan bahwa mereka mulai melakukan pemadaman pada pukul 15:46 WIB dan berhasil menyelesaikannya sekitar pukul 16:15 WIB. (Tribun Jakarta/Bima Putra)