Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Nggak Cuma di Indonesia, Chery Juga Tengah Asyik Geriliya di Eropa

    Nggak Cuma di Indonesia, Chery Juga Tengah Asyik Geriliya di Eropa

    Jakarta –

    Pabrikan otomotif asal China, Chery, tak hanya agresif berekspansi di Asia, tetapi juga tengah seru ‘gerilya’ di pasar Eropa.

    Dilansir dari Carwow, meski banyak merek otomotif China yang mencoba menembus Eropa, langkah Chery terbilang lebih cepat dan senyap dibandingkan pesaingnya.

    Setelah hadir di Spanyol hingga Italia, Chery kini mulai serius menatap pasar Inggris. Terbukti, di sana Chery mulai memperkenalkan dua sub-merek andalannya yakni Omoda dan Jaecoo.

    Laporan media asal Inggris ini menyebutkan bahwa per Januari 2025, sudah ada 71 dealer yang menjual Omoda dan Jaecoo. Kabarnya, pabrikan asal Wuhu, China, ini akan menambah hingga 130 titik sampai dengan akhir tahun ini.

    Saat ini, Chery telah memasarkan Omoda 5 dan versi listriknya, Omoda E5. Sementara itu, Jaecoo akan mulai membuka pemesanan untuk model Jaecoo J7 pada awal 2025.

    Tak tanggung-tanggung, Chery juga menyiapkan beberapa model baru untuk pasar Inggris pada tahun ini. Omoda 9, yang dijadwalkan meluncur pada Mei, akan hadir dalam varian Plug In Electric Vehicle (PHEV) yang tengah menjadi sorotan dan mendapat berbagai insentif di Eropa.

    Kemudian, Jaecoo 5 dijadwalkan meluncur pada Agustus mendatang, diikuti oleh Omoda 7 pada September. Bahkan, Omoda 3 juga dikabarkan akan masuk ke pasar Inggris masih pada tahun ini.

    Sebagai bukti keseriusannya di Eropa, akhir tahun lalu Chery telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan EV Motors asal Spanyol untuk memproduksi kendaraan listrik mereka. Kehadiran fasilitas produksi atau perakitan ini semakin memperkuat komitmen Chery dalam memperluas jangkauannya di benua biru.

    (mhg/rgr)

  • Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ekonom Wanti-Wanti Dampaknya

    Prabowo Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ekonom Wanti-Wanti Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkap sederet dampak yang bakal terjadi dari kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyayangkan langkah pemerintah melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur. Pasalnya, belanja infrastruktur sendiri dinilai mampu mendorong belanja modal negara hingga menggerakkan roda perekonomian nasional.

    Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri di berbagai sektor lainnya.

    “Kalau menurut saya pemotongan anggaran infrastruktur seharusnya disayangkan karena belanja infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” kata Esther kepada Bisnis, Minggu (2/2/2025).

    Terlebih, tambah Esther, pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong investasi untuk dapat masuk ke Indonesia. 

    Menurutnya, apabila sektor ini terabaikan, maka berisiko terjadi pelemahan daya saing hingga menyulitkan Indonesia untuk menarik minat para investor baik dalam maupun luar negeri.

    “Infrastruktur ini juga bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia. Seperti infrastruktur penyediaan air, listrik dan energi,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di bawah Kemenko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) tercatat terdampak pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80% atau sekitar Rp81 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,95 triliun.

    Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang berada diangka Rp6,4 triliun. Di mana, pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN sendiri mencapai 35% dari total pagu.

    Tidak hanya itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75% dari anggaran semula Rp6,3 triliun.

  • Produksi Mobil Listrik Melonjak, Harga Bisa Anjlok

    Produksi Mobil Listrik Melonjak, Harga Bisa Anjlok

    Jakarta –

    Tingginya minat masyarakat terhadap mobil listrik murni atau berbasis baterai mendorong para produsen untuk meningkatkan volume produksi secara masif. Namun, lonjakan produksi ini berdampak cukup serius terhadap harga jual, memicu persaingan harga yang semakin ketat.

    Menurut laporan Reuters, Thailand kini bersiap menghadapi “perang harga” akibat melimpahnya pasokan mobil listrik. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak produsen memangkas harga jual demi menarik konsumen.

    Dalam laporan yang dirilis Jumat (31/1/25), disebutkan bahwa GAC memangkas harga AION Y Plus hingga 166.000 baht (sekitar Rp 80 jutaan). Bahkan, Great Wall Motor (GWM) menurunkan harga Ora Good Cat hingga 270.000 baht (sekitar Rp 130 jutaan).

    Gelontoran diskon yang diberikan oleh pabrikan China membuat harga jual mobilnya menjadi tidak stabil. Hal ini memicu keluhan dari pembeli, bahkan tak sedikit konsumen yang melaporkan praktik ini kepada Dewan Perlindungan Konsumen di Thailand.

    BYD sudah pernah diinvestigasi oleh pemerintah Thailand lantaran memberikan diskon hingga 340 ribu baht (sekitar Rp 164 jutaan). Namun penyelidikan tersebut sudah selesai dan BYD dibebaskan dari tuduhan pelanggaran.

    Analis senior dari Bank Siam Commercial (SCB), Tita Phekanonth, menyebutkan bahwa persaingan harga antara mobil listrik dan mobil konvensional akan berlangsung lama dan bisa memaksa harga mobil internal combustion atau berbahan bakar fosil ikut turun.

    “Perang harga ini bisa sangat panjang, agresif, dan semakin meluas,” ujar Tita kepada Reuters.

    Untuk meredam dampak negatif dari perang harga yang berpotensi mengguncang industri otomotif, Board of Investment (BOI) Thailand mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah mendorong ekspor mobil listrik buatan Thailand guna mengurangi kelebihan pasokan di pasar domestik.

    Selain itu, pemerintah Thailand juga memberikan perhatian lebih pada mobil hybrid. Sejumlah anggaran dan program insentif disiapkan agar mobil hybrid bisa menjadi alternatif, sekaligus membantu menstabilkan persaingan harga di pasar otomotif.

    (mhg/rgr)

  • Produksi 814 GWh Listrik dari Biomassa, PLN Pangkas Emisi 921 Ribu Ton CO2 – Page 3

    Produksi 814 GWh Listrik dari Biomassa, PLN Pangkas Emisi 921 Ribu Ton CO2 – Page 3

    Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA Jatigede berkapasitas 2×55 Megawatt (MW) yang dioperatori PLN Indonesia Power (PLN IP) telah beroperasi. Proyek strategis nasional (PSN) ini mengurangi emisi karbon sebesar 415.800 ton per tahun dan berkontribusi besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTA Jatigede diinisiasi sejak tahun 1963, dimulai pembangunannya pada 2015 dan resmi dioperasikan pada 20 Januari 2024. Pembangkit dengan kapasitas 2×55 MW yang memanfaatkan air dari Waduk terbesar kedua di Indonesia.

    “PLTA Jatigede merupakan salah satu proyek strategis ketenagalistrikan yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Edwin, Selasa (21/1/2024).

    Edwin melanjutkan, PLTA yang terletak di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini dapat mengurangi emisi karbon 415.800 ton per tahun, PLTA Jatigede juga merupakan proyek pembangkit yang menjadi target untuk meningkatkan bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 serta mendukung Net Zero Emission 2060.

    PLTA Jatigede tidak hanya menjadi penghasil energi bersih, tetapi juga sebagai pembangkit peaker yang memastikan keandalan pasokan listrik di Indonesia, sehingga dapat menjadi pendungkung terwujudnya swasembada energi.

    “Kehadiran PLTA Jatigede turut memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi bersih serta menyukseskan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, merawat kekayaan alam Indonesia sebagai sumber energi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” tutup Edwin.

     

  • 48.000 Hektare Lahan Kritis DAS Citarum Dikonversi untuk Ketahanan Pangan dan Listrik

    48.000 Hektare Lahan Kritis DAS Citarum Dikonversi untuk Ketahanan Pangan dan Listrik

    JABAR EKSPRES – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa dari total 55.000 hektare lahan kritis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, hanya sekitar 7.000 hektare yang telah berhasil direhabilitasi dan kembali menjadi hutan.

    Hingga saat ini, sekitar 48.000 hektare lahan kritis masih memerlukan perhatian serius untuk dikembalikan ke fungsi awalnya.

    “Kita tahu semua berperan, termasuk almarhum Pak Doni Munardo. Sekarang tinggal 48.000 hektare lagi yang harus kita kelola dengan serius. Kita perlu diskusi lebih lanjut dengan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan usaha ini,” ujar Hanif saat ditemui setelah penanaman pohon di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, pada Minggu (2/2/2025).

    DAS Citarum membentang sepanjang 297 kilometer dan melintasi beberapa kota/kabupaten seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Bekasi hingga Jakarta.

    Daerah ini dihuni oleh sekitar 14,3 juta penduduk, menjadikan pengelolaan lahan kritis sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Upaya untuk mengembalikan lahan kritis menjadi hutan salah satunya dilakukan dengan rutinitas penanaman pohon.

    Hanif menjelaskan, kualitas air sungai Citarum dapat meningkat seiring dengan perbaikan lahan-lahan yang terdegradasi.

    “Pengembalian lahan kritis menjadi hutan akan mengembalikan kualitas air sungai Citarum,” katanya.

    BACA JUGA: Dukung Asta Cita Ketahanan Pangan, Bupati Garut Resmikan Bantuan Cold Storage dari PLN UID Jabar Untuk Bumdes Motekar

    Ia menyebut, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membagi DAS Citarum menjadi enam segmen, dan pada segmen 3 terdapat tiga waduk besar yaitu Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling yang hingga kini memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat, terutama sektor pertanian.

    “DAS Citarum ini akan mampu menjaga air dan memperpanjang umur dari salah satu waduk, seperti waduk Jatiluhur yang memiliki luas 6.500 hektare,” tambah Hanif.

    Selain itu, kata dia, di segmen 3 DAS Citarum terdapat sekitar 210.000 keramba jaring apung yang digunakan masyarakat untuk memelihara ikan.

    Namun, pemberian pakan ikan pada keramba tersebut menyebabkan tumbuhnya gulma seperti eceng gondok dan kangkung air, yang dapat mengganggu kualitas air untuk sektor pertanian dan pembangkit listrik.

  • Ini Alasan Trump Buat Kebijakan yang Bikin Panas Kanada-Meksico-China

    Ini Alasan Trump Buat Kebijakan yang Bikin Panas Kanada-Meksico-China

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap barang-barang dari Meksiko, Kanada, dan China. Kebijakan itu langsung bikin panas tiga negara tersebut.

    Dilansir CNN, Minggu (2/2/2025), Trump menandatangani kebijakan ekonomi yang dijanjikannya itu pada Sabtu (1/2). Pemerintahan Trump beralasan kebijakan tarif ditujukan untuk mengekang aliran obat-obatan terlarang dan imigran gelap ke AS.

    Namun, kebijakan tarif itu juga berpotensi menimbulkan kenaikan harga bagi konsumen di AS. Kenaikan harga diprediksi terjadi terhadap berbagai barang mulai dari alpukat, sepatu hingga mobil.

    Trump telah berulang kali berjanji mengenakan bea masuk hingga 25% atas semua impor dari Meksiko dan sebagian besar barang dari Kanada. Dia juga berjanji mengenakan bea masuk 10% atas barang-barang China yang diimpor ke AS. Tarif tersebut tidak akan memiliki pengecualian dan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump menutup celah hukum ‘de minimis’ yang telah memungkinkan pengiriman senilai USD 800 atau kurang untuk masuk ke AS dengan bebas pajak.

    Ketentuan itu selama ini digunakan banyak bisnis kecil AS dan perusahaan e-commerce China seperti Shein dan Temu. Pejabat pemerintahan Trump mengatakan celah hukum tersebut telah mencegah petugas bea cukai memeriksa paket-paket tersebut dengan benar.

    Pemerintahan Trump hanya menyebut tarif tersebut dirancang untuk menghentikan aliran fentanil dan imigran gelap. Tarif tersebut mencakup pengecualian penting, seperti produk energi Kanada yang dikenai tarif 10%. Banyak warga AS bergantung pada produk energi Kanada, termasuk minyak, listrik, dan gas alam untuk bahan bakar dan pemanas rumah. Biaya barang-barang tersebut bakal naik saat tarif diberlakukan.

    Untuk memberlakukan tarif tersebut, Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dalam tindakan eksekutifnya. Dia menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau ‘IEEPA’. UU itu memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor secara sepihak selama keadaan darurat nasional.

    Tarif baru tersebut akan mulai berlaku pada hari Selasa pukul 12.01 waktu setempat. Kebijakan Trump tersebut merupakan kebalikan dari perdagangan bebas bea di antara tiga negara Amerika Utara, yakni Kanada, AS dan Meksiko, yang telah ada selama beberapa tahun.

    “Hari ini, saya telah menerapkan Tarif sebesar 25% untuk Impor dari Meksiko dan Kanada (10% untuk Energi Kanada), dan Tarif tambahan sebesar 10% untuk Tiongkok,” kata Trump dalam pesan yang diunggah di Truth Social.

    Dia mengatakan IEEPA digunakan karena ada ancaman besar dari imigran gelap dan obat-obatan terlarang seperti fentanil yang disebutnya ‘membunuh Warga Negara kita’

    “Kita perlu melindungi warga Amerika, dan merupakan tugas saya sebagai Presiden untuk memastikan keselamatan semua orang,” ujar Trump.

    Dalam perintah eksekutifnya, seperti dilihat dari situs resmi White House, Trump juga menekankan kebijakan tarif dibuat untuk mencegah obat-obatan terlarang masuk ke AS. Dia menganggap obat-obatan terlarang telah mengacaukan sistem kesehatan dan masyarakat AS.

    “Saya, Donald J Trump, Presiden Amerika Serikat, mendapati bahwa masuknya obat opioid dan obat-obatan terlarang lainnya secara terus-menerus memiliki konsekuensi yang mendalam bagi Negara kita, membahayakan nyawa dan memberikan tekanan berat pada sistem perawatan kesehatan, layanan publik, dan masyarakat kita,” ujarnya.

    Dalam perintah eksekutifnya itu, Trump juga melontarkan tuduhan ke Kanada dan Meksiko. Dia menuding dua negara itu gagal membendung obat-obatan terlarang hingga masuk ke AS.

    “Tantangan ini mengancam tatanan masyarakat kita. Anggota geng, penyelundup, pedagang manusia, dan obat-obatan terlarang dari segala jenis telah membanjiri perbatasan kita dan masuk ke dalam masyarakat kita. Kanada telah memainkan peran utama dalam tantangan ini, termasuk dengan gagal memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup atau berkoordinasi secara berarti dengan mitra penegak hukum Amerika Serikat untuk secara efektif membendung gelombang obat-obatan terlarang,” ujar Trump.

    “Jaringan kriminal terlibat dalam operasi penyelundupan dan perdagangan manusia, yang memungkinkan migrasi ilegal tanpa pemeriksaan melewati perbatasan utara kami. Ada juga peningkatan kehadiran kartel Meksiko yang mengoperasikan laboratorium sintesis fentanil dan nitazene di Kanada,” sambung Trump.

    Meksiko, Kanada dan China Berang ke Trump

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pun berang dengan kebijakan Trump. Dia langsung mengumumkan tarif balasan sebesar 25% atas barang-barang dari AS yang akan ‘berlaku luas dan mencakup barang-barang sehari-hari’. Dia menepati janjinya bahwa Kanada akan membalas dengan tegas dan cepat jika AS mengenakan pungutan.

    Barang-barang yang terkena dampak akan mencakup alkohol, hasil bumi, pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, furnitur, bahan-bahan seperti kayu, dan masih banyak lagi.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum juga menantang kebijakan Trump. Dia memerintahkan menterinya untuk melaksanakan rencana B. Namun, dia tak menguraikan apa itu.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan penerapan tarif sangat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dia mengatakan China akan melawan lewat mekanisme di WTO.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dunia Tahun Ini Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanannya Bertubi-Tubi

    Dunia Tahun Ini Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanannya Bertubi-Tubi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia membeberkan bahwa tekanan ekonomi global akan sangat besar pada tahun ini, hal itu dinilai bisa memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut. Termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

    “Tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy Fed Fund Rates, pelemahan ekonomi di RRT (China),” ungkap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

    Sri Mulyani menyebutkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu di antaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal IV-2024.

    “Kami tau tekanan ini luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” kata Sri Mulyani.

    “Di kuartal IV ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis dan ini mengantarkan kita di 2025,” tegasnya.

    Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan, setelah pemerintah China mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. China merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia.

    Masalahnya, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan dan ekonomi setelah hasil Pilpres 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan.

    “Makanya ini periode pemerintah Presiden Trump yang kedua disebutnya 2.0 yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau jadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tari dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik,” tutur Sri Mulyani.

    Di benua Eropa pun masih banyak permasalahan yang terjadi di negara-negara kawasannya, seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris.

    Permasalahan ketiga negara besar di Eropa itu terletak pada APBN mereka yang tak menemukan titik kesepakatan dengan pihak parlemen untuk disepakati menunjang aktivitas pemerintahannya.

    “Jadi di Eropa, kondisi tidak membaik, dua ekonomi terbesar di Eropa, Prancis dan Jerman mengalami krisis, kalau saya tambahkan dengan UK (United Kingdom) sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah, Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Prancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik,” ungkap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi berbagai tekanan itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk awal tahun ini yang terdiri dari 12 paket kebijakan, seperti Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Lalu, Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.

    Adapula PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

    PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan, maupun Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

    Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.

    Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.

    Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% juga kembali diberikan sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    Terakhir, ialah berupa pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.

    (mkh/mkh)

  • Trump Mulai Perang Dagang 2.0, China, Meksiko & Kanada Siap Membalas

    Trump Mulai Perang Dagang 2.0, China, Meksiko & Kanada Siap Membalas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China mengecam pengenaan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% atas barang ekspornya. Kebijakan tarif ini akan berlaku mulai Selasa, 4 Februari 2025. Kendati dikenakan tarif yang lebih tinggi, China tetap membuka pintu untuk perundingan dengan AS.

    Ini diyakini dapat menghindari konflik yang semakin dalam. Beijing akan menentang tarif Presiden Donald Trump dan membawa masalah ini ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    China menegaskan akan mengambil “tindakan balasan” yang tidak ditentukan sebagai tanggapan atas pengenaan tarif tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Keuangan dan Perdagangan China.

    Mengutip dari CNA, Kementerian Perdagangan China bahkan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Trump “sangat melanggar” aturan perdagangan internasional, mendesak AS untuk “terlibat dalam dialog yang jujur dan memperkuat kerja sama”.

    Mengajukan gugatan hukum ke WTO akan menjadi langkah yang sebagian besar bersifat simbolis yang juga telah diambil Beijing terhadap tarif kendaraan listrik buatan China oleh Uni Eropa.

    Selama berminggu-minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Beijing yakin tidak ada pemenang dalam perang dagang.

    Tidak hanya China, Trump juga memutuskan pengenaan tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko. Ketetapan ini sudah dituangkan dalam perintah presiden yang diteken Trump pada Sabtu kemarin (1/2/2025).

    Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa Beijing perlu menghentikan aliran fentanil, opioid yang mematikan, ke Amerika Serikat. Terkait dengan fentanil, China menolak dengan tajam.

    “Fentanil adalah masalah Amerika,” kata Kementerian Luar Negeri China. “Pihak China telah melakukan kerja sama antinarkotika yang ekstensif dengan Amerika Serikat dan mencapai hasil yang luar biasa.”

    Kanada dan Meksiko Siapkan Balasan

    Sementara itu, Kanada dan Meksiko juga telah mengumumkan rencana untuk membalas.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya akan membalas tarif baru Trump dengan mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang AS mulai dari minuman hingga peralatan.

    Ketika hubungan antara sekutu lama yang berbagi perbatasan darat terpanjang di dunia mencapai titik terendah, Trudeau mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia akan mengenakan tarif pada barang-barang AS senilai C$155 miliar (US$107 miliar).

    Tarif senilai C$30 miliar akan mulai berlaku pada hari Selasa, hari yang sama dengan tarif Trump, dan bea masuk pada sisa C$125 miliar dalam 21 hari, katanya.

    Adapun, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah memerintahkan tarif pembalasan. Dalam posting yang panjang di X, Sheinbaum mengatakan pemerintahnya menginginkan dialog daripada konfrontasi dengan tetangganya ini, tetapi Meksiko terpaksa menanggapi dengan cara yang sama.

    “Saya telah menginstruksikan menteri ekonomi saya untuk melaksanakan rencana B yang telah kami kerjakan, yang mencakup tindakan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko,” tulis Sheinbaum, tanpa merinci barang-barang AS apa yang akan menjadi target pemerintahnya.

    (haa/haa)

  • Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, program kerja Presiden Prabowo Subianto santer disebut-sebut melanjutkan program mantan presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie justru berpandangan lain. Menurutnya, persentase program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo hanya 5-10 persen.

    “Secara average (rata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai diubah Prabowo,” kata Jerry kepada Pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Jerry menuturkan, memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam Nusantara. Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi hanya menguntungkan kaum feodal dan oligarki.

    “Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi anggaran di Kementerian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN,” tuturnya.

    Sementara itu, program Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025, nantinya bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

    “Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Soeharto yakni jagung, beras, garam, dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan,” ujarnya.

    Jerry mengatakan, nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi 13,8 miliar dolar AS atau sekira Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan pada 2022 sebesar 13,11 miliar dolar AS. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus 3,68 miliar dolar AS atau sekira Rp57,44 triliun.

    Tak hanya itu, program lain akan mengikuti di antaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, diskon tarif listrik 50 persen. Kalau program pemutihan utang 1 juta nelayan, petani, dan UMKM sudah dilakukan. Utang petani-nelayan yang dihapus, yakni Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perseorangan.

    “Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun dan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplus Rp26,7 triliun. Menurut saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapai Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Barang yang Harganya Naik Pesat usai Aturan Baru AS, Akankah Ada Inflasi?

    Daftar Barang yang Harganya Naik Pesat usai Aturan Baru AS, Akankah Ada Inflasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Sabtu, 1 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani perintah eksekutif, untuk memberlakukan tarif tinggi pada tiga mitra dagang terbesar AS, yakni Kanada, Meksiko, dan China. Langkah ini menimbulkan kenaikan harga di berbagai sektor.

    Tarif terbaru AS terhadap ketiga negara itu berlaku pada Selasa, 4 Februari 2025. Hal ini memicu ketegangan sebab target tarif menyumbang lebih dari sepertiga produk yang diimpor ke AS, dan mendukung puluhan juta pekerjaan di sana.

    Berikut ini adalah informasi yang perlu diketahui tentang dampak yang diharapkan dari tarif tersebut:

    Seberapa Besar Dampak Kenaikan Tarif?

    Semua barang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko akan dikenakan tarif sebesar 25 persen, kecuali produk energi dari Kanada yang akan dikenakan tarif 10 persen, menurut kebijakan terbaru AS. Perintah itu juga memberlakukan tarif 10 persen pada barang-barang dari China.

    Sektor otomotif dan peralatan listrik di Meksiko sangat terpapar pada gangguan akibat tarif ini, begitu juga dengan pengolahan mineral di Kanada, menurut para ekonom di S&P Global. Di Amerika Serikat, risiko terbesar terletak pada sektor pertanian, perikanan, logam, dan produksi mobil.

    Barang Apa Saja yang Akan Naik Harganya?

    Pemerintah AS, melalui kebijakan tarif yang baru, berpotensi memicu kenaikan harga barang bagi konsumen. Beberapa perusahaan hanya punya dua pilihan, meneruskan biaya tarif kepada konsumen dengan menaikkan harga barang, atau memilih untuk menanggung biaya tersebut sendiri.

    Selain itu, beberapa perusahaan juga bisa berusaha membebankan biaya tarif ini kepada pemasok luar negeri dengan merundingkan harga yang lebih rendah.

    Menurut penelitian yang dilakukan selama masa jabatan pertama Presiden Trump, ketika tarif dikenakan pada China, sebagian besar biaya tarif tersebut diteruskan kepada konsumen Amerika. Ini adalah skenario yang kemungkinan besar akan terulang kembali.

    “Ini bisa berarti harga barang di pasar, di dealer mobil, dan di pompa bensin akan naik,” kata sumber yang terlibat di lapangan, dikutip dari The NewYork Times, Minggu, 2 Februari 2025.

    Kenaikan harga juga diperkirakan terjadi pada produk energi. Sekitar 60 persen minyak yang diimpor oleh AS berasal dari Kanada.

    Meskipun tarif pada produk energi Kanada lebih rendah dibandingkan dengan produk impor lainnya, tarif ini tetap berpotensi menyebabkan kenaikan harga bahan bakar, khususnya di wilayah Midwest, tempat kilang mengolah minyak Kanada menjadi bensin dan solar.

    Hal ini memicu kekhawatiran tentang tekanan inflasi di berbagai sektor. Analis di Goldman Sachs mengungkapkan bahwa jika Trump melanjutkan penerapan tarif secara menyeluruh, hal tersebut dapat menaikkan harga di AS sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Mayoritas ekonom juga memperkirakan bahwa hambatan perdagangan baru ini bisa menyebabkan lonjakan inflasi sementara.

    Kenaikan harga bisa terjadi dalam waktu singkat, terutama pada barang-barang yang tidak tahan lama, seperti bahan makanan.

    “Sebagian besar alpukat di AS diimpor dari Meksiko, dan harga alpukat bisa naik dalam beberapa minggu setelah tarif diterapkan,” kata Felix Tintelnot, seorang profesor ekonomi di Duke University.

    Tak hanya alpukat, harga barang lain seperti mentimun dan tomat juga diperkirakan akan melonjak. Namun, harga barang tahan lama, seperti mobil, mungkin akan mengalami kenaikan lebih lambat karena adanya persediaan yang masih ada, atau karena perusahaan menganggap tarif tersebut bersifat sementara.

    Meskipun kenaikan harga mungkin membutuhkan waktu, jika tarif ini terus diberlakukan, kenaikan harga tersebut akan datang juga.

    “Itu mungkin akan memakan waktu, tetapi jika tarif ini berlanjut, maka kenaikan harga tersebut pasti akan datang,” ujar Tintelnot. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News