Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperhatikan banjir yang melanda Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk akhir-akhir ini.
    Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, banjir di wilayah Kudu bukanlah kejadian baru. 
    Banjir terjadi akibat meluapnya sungai di wilayah tersebut, yang dikenal warga dengan nama Kali Kudu. 
    Salah satu penyebab utama adalah tersendatnya aliran air menuju laut karena pintu air di muara Kali Dumbo, Kabupaten Demak harus ditutup akibat kondisi pasang. 
    Hal itu menyebabkan air tertahan dan menggenangi permukiman di Kelurahan Kudu, terutama di RW 7 yang terdampak di 11 RT. 
    Secara geografis, Kali Kudu sejajar dengan jalan utama sehingga ketika debit air meningkat dan tidak dapat langsung mengalir ke laut. Oleh karenanya, air cenderung meluap ke jalan dan pemukiman warga. 
    Sementara itu, infrastruktur yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam sistem pengendalian air di muara sungai. 
    Walkot yang akrab disapa Mbak Ita itu menegaskan, permasalahan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota.
    Dia menilai, penyelesaian masalah banjir di Kudu memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
    “Kami tidak bisa saling menyalahkan. Yang perlu kami lakukan adalah mencari solusi bersama agar kejadian ini tidak terus berulang,” jelasnya dalam siaran pers, Rabu (5/2/2025). 
    Adapun Mbak Ita turut turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi terkini serta memastikan langkah-langkah cerdas strategis yang akan diambil guna mengatasi permasalahan banjir di Kudu. 
    Pertama
    ,
    Pemkot Semarang
    mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya pemasangan
    sandbag
    atau karung pasir yang digunakan untuk menahan limpasan air agar tidak semakin meluas ke pemukiman. 
    Sandbag
    akan ditempatkan di sepanjang aliran Kali Kudu yang berpotensi meluap. 
    Kedua
    , peninggian pintu air dan pompa kolam retensi PDAM. PDAM memiliki kolam retensi di wilayah tersebut.
    Namun, pintu air PDAM masih kurang tinggi sehingga tidak mampu menahan air dengan optimal. 
    Merespons hal itu, Pemkot Semarang tengah melakukan peninggian pintu air agar kapasitas pengendalian air lebih maksimal. 
    Ketiga
    , penyedotan air dengan pompa. Air yang tidak dapat mengalir ke laut akibat kondisi pasang memerlukan penyedotan air. Pompa pun menjadi solusi utama agar genangan cepat surut. 
    Lebih lanjut, Mbak Ita mengatakan, solusi darurat saja tidak cukup. Untuk itu, pihaknya menegaskan pentingnya pembangunan
    sheet pile
    (dinding penahan tanah) di sepanjang Kali Kudu. 
    Saat ini,
    sheet pile
    sudah dibangun di Sayung, Kabupaten Demak, tetapi belum menjangkau wilayah Kelurahan Kudu. 
    “Kami sudah meminta kepada BBWS untuk melanjutkan pembangunan
    sheet pile
    di wilayah ini,” ungkapnya. 
    Namun, kata dia, Pemkot Semarang memahami bahwa ada kendala anggaran yang harus diperhitungkan. 
    “Oleh karena itu, sambil menunggu pembangunan ini, kami akan terus mencari alternatif solusi yang lebih cepat,” ujarnya. 
    Untuk merespons dampak banjir, Pemkot Semarang memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cukup. 
    Dinas Sosial Kota Semarang juga menyalurkan sembako dan siap membuka dapur umum jika diperlukan. 
    Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Semarang menugaskan tim medis dari Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Genuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, seperti gatal-gatal dan penyakit perut. 
    Banjir yang terjadi di Kelurahan Kudu itu pun menjadi pengingat bahwa persoalan tata kelola air memerlukan solusi komprehensif dan kolaboratif. 
    Pemkot Semarang menegaskan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar, serta berbagai
    stakeholder
    lainnya guna memastikan permasalahan banjir dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gulkarmat Jakbar: Kerugian akibat kebakaran di Kebon Jeruk Rp700 juta

    Gulkarmat Jakbar: Kerugian akibat kebakaran di Kebon Jeruk Rp700 juta

    Kebakaran menghanguskan 10 unit rumah dan kontrakan dan merusak sebagian dari tiga gudang dan satu bengkel

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat memperkirakan kerugian akibat kebakaran yang melanda sejumlah bangunan di RT 001 RW 02, Kedoya Utara, Kebon Jeruk pada Rabu dini hari mencapai Rp700 juta.

    Kebakaran menghanguskan 10 unit rumah dan kontrakan dan merusak sebagian dari tiga gudang dan satu bengkel.

    “Kerugian materiil ditaksir Rp700 juta, luas area yang terbakar kurang lebih 300 meter persegi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat, Syamsul Huda di Jakarta, Rabu.

    Syamsul menyebut kebakaran mengakibatkan 18 kepala keluarga atau 62 jiwa kehilangan tempat tinggal.

    Gulkarmat Jakbar menerima laporan kebakaran sekitar pukul 00.13 WIB.

    “Begitu menerima laporan, kami langsung menurunkan 12 mobil pemadam dan 60 personel untuk pemadaman,” ujarnya.

    Sekitar 20 menit kemudian, petugas Damkar berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sejumlah rumah.

    “Objek yang terbakar terdiri atas empat rumah warga, enam kontrakan, kemudian tiga gudang dan satu bengkel ikut terdampak. Kobaran api berhasil dipadamkan satu jam atau sekitar pukul 01.11 WIB. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik,” jelas Syamsul.

    Lurah Kedoya Utara, Tubagus Masarul Iman mengatakan sebagian warga yang terdampak kebakaran mengungsi di sebuah Mushalla. Sebagian lainnya tinggal sementara di rumah kerabat keluarganya.

    Selain itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta dan PMI Jakbar untuk mendistribusikan bantuan.

    “Bantuan yang diberikan berupa makanan cepat saji sudah datang dari Sudis Sosial Jakarta Barat, tinggal menunggu bantuan dari PMI Jakarta Barat,” tambahnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lampu di Kantor Menko Perekonomian Kini Lebih Redup, Efisiensikan Anggaran Hingga 52,2 Persen – Halaman all

    Lampu di Kantor Menko Perekonomian Kini Lebih Redup, Efisiensikan Anggaran Hingga 52,2 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan efisiensi anggaran hingga 52,5 persen dari Rp 459 miliar menjadi hanya Rp 241 miliar. 

    Kebijakan itu diambil sejalan dengan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52,5 persen,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers di Kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Airlangga, dampak efisiensi terhadap kementerian perekonomian salah satunya melalui penghematan listrik.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews, penerangan listrik di Gedung Ali Wardhana khususnya di lantai satu memang tidak seperti biasanya.

    Perbedaan jelas terasa di loby Gedung Ali Wardhana, dari tiga lampu hias yang menggantung di loby hanya satu yang menyala.

    Tepat di ruang jurnalis media massa pun lampu utama tidak dinyalakan. Akibatnya penerangan sedikit gelap tidak seterang sebelumnya.

    “Untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, maka lampu kita matikan. Supaya wartawan berasa,” jelas Airlangga.

    Di satu sisi, Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian bakal terus mengoptimalkan efisiensi anggaran ini supaya tidak berdampak pada program-program yang sudah ditargetkan.

    “Tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek pada apa yang akan dicapai,” ungkap Airlangga.

     

     

     

  • Pemerintah Jangan Gantung Kepastian Subsidi Motor Listrik

    Pemerintah Jangan Gantung Kepastian Subsidi Motor Listrik

    Jakarta –

    Produsen motor listrik berharap pemerintah segera memberi kepastian terkait insentif atau subisidi motor listrik. Pasalnya jika insentif terus digantung, konsumen bisa menunda pembelian motor listrik.

    “Kita ini sudah hampir kehilangan momentum pembelian motor listrik oleh masyarakat apabila digantung terus seperti ini,” kata CEO Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas atau akrab disapa Don Papank dalam keterangannya dikutip Rabu (5/2/2025).

    “Hal-hal semacam ini lah yang membuat masyarakat menunda-nunda pembelian karena ketidakpastian yang menggantung,” tambahnya.

    “Kalau tidak ada subsidi lagi, maka umumkan, itu lebih baik buat kita, jangan dibuat gantung terus,” jelas dia.

    Don Papank merasa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mesti bersikap lebih cepat. Pengumuman terkait subsidi motor listrik harus segera diluncurkan. Tujuannya agar konsumen tidak menunda pembelian.

    “Jadi janganlah pemerintah ini membuat wacana terus menerus yang akhirnya menggerus penjualan, apalagi ini menyangkut kepastian bagi semua produsen,” kata Don Papank.

    Don Papank yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Bidang Motor Listrik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mendorong pemerintah bisa segera menerbitkan aturan teknis yang memastikan keberlanjutan pemberian subsidi pembelian motor listrik itu. Sebab sejak berakhirnya insentif pada 2024 lalu, wacana subsidi motor listrik tak kunjung mendapat kejelasan.

    “Ya kalau memang tidak ada, ya tinggal disampaikan saja bahwa skema pemberian subsidi motor listrik dihapus atau tidak jalan,” jelas Don Papank.

    Kendati demikian, kata Don Papank, produsen motor listrik berharap agar pemerintah kembali menerapkan subsidi seperti tahun lalu.

    “Usulannya kembali seperti di tahun 2023-2024 di mana besarannya Rp 7 juta. Kita sudah buat cost benefit analysis di mana angka subsidi itu berdampak pada percepatan efisiensi BBM, motor listrik berimbas efisiensi BBM,” pungkasnya.

    “Yang penting pasti, masyarakat butuh kejelasan,” jelas dia.

    Sinyal subsidi motor Listrik dilanjutkan, tak kunjung diterbitkan

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi sinyal akan kembali memberikan insentif buat motor listrik di tahun ini setelah pemberian berakhir pada 2024.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan pemberian insentif akan menggunakan skema berbeda dari sebelumnya, yakni dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    “Mungkin tahun ini skemanya akan berbeda, bukan subsidi lagi tapi lewat insentif mungkin kami mengusulkannya lewat PPN DTP,” kata Setia beberapa waktu yang lalu.

    Meski demikian, Setia belum bisa menjabarkan lebih detail insentif tersebut karena masih dalam pembahasan bersama kementerian lainnya.

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangannya dalam rangka menghadiri undangan tentang pembahasan subsidi motor listrik yang akan diterapkan di 2025.

    Usai pertemuan dengan eselon I, Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi menyampaikan harapannya agar kepastian subsidi motor listrik di 2025 segera diputuskan. Pasalnya saat ini penjualan lesu akibat konsumen memilih menunggu adanya subsidi.

    “Pastinya (harapannya lanjut) apapun bentuknya dan percepatan, jangan sampai kelamaan karena memang sekarang ini yang terjadi adalah stoknya cukup banyak di industri, tapi kita tidak bisa menjual ke depan karena masyarakat pada stop buying untuk menunggu insentif ini,” kata Budi kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    (riar/rgr)

  • Mobil Listrik Wajib Pakai Ban Khusus, Ini Sebabnya

    Mobil Listrik Wajib Pakai Ban Khusus, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Mobil listrik makin menjamur di Indonesia, baik itu jenis hybrid maupun full battery. Berbeda dengan mobil bermesin konvensional, mobil listrik harus menggunakan ban yang memang dirancang khusus. Apa jadinya jika mobil listrik menggunakan ban yang peruntukannya untuk mobil konvensional?

    Dijelaskan Deputy Head of OE Sales Bridgestone Tire Indonesia, Fisa Rizqiano, mobil listrik sah-sah saja menggunakan ban mobil konvensional. Tapi, hanya untuk jarak dekat. Jika mobil listrik menggunakan ban mobil konvensional untuk jarak jauh, maka dikhawatirkan menimbulkan risiko.

    “Kalau dipakai dalam kota oke-oke saja, tetapi kalau misalnya jalan jauh konsekuensinya umur bannya lebih cepat aus. Kemudian, kalau rolling resistance tinggi, akan sangat mempengaruhi jarak tempuh (jadi lebih pendek),” ungkap Fisa kepada wartawan di arena Bridgestone Proving Ground Track, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

    Maka dari itu, formula ban mobil listrik pun beda dengan formula ban mobil konvensional. Ban mobil listrik dirancang untuk memiliki ketahanan membawa beban yang lebih berat. Selain itu, ban juga dirancang bisa mengakomodasi performa mobil listrik yang memiliki akselerasi cekatan.

    “Betul (ada perbedaan), ada juga karena faktor saat proses pembuatannya. Kemudian bahan bakunya itu juga baru, chemical ditambah, juga silika ditambah, dan sebagainya. Bukan hanya material tetapi juga cara pembuatannya,” sambung Fisa.

    “Setidaknya dia (ban mobil listrik) harus memenuhi empat kriteria. Pertama, ban itu harus bisa mengakomodir beban mobil listrik yang lebih berat, kemudian torsi instan dan akselerasi tinggi, lalu harus silent, dan harus bisa provide jarak yang lebih jauh,” terangnya.

    (lua/rgr)

  • Prospek Kinerja, Akuisisi, dan Rencana IPO CDI

    Prospek Kinerja, Akuisisi, dan Rencana IPO CDI

    Entitas anak itu adalah PT Chandra Daya Investasi (CDI), yang bergerak di bidang infrastruktur. “TPIA sedang menyiapkan IPO Chandra Daya Investasi untuk mengumpulkan modal bagi usaha baru dan meningkatkan fleksibilitas keuangan,” kata Institutional Equity Ciptadana Sekuritas Asia, Yehezkiel Christian dalam risetnya, dikutip Rabu (5/2).

    Saham TPIA sempat menguat 5,26 persen ke Rp9.000 pada perdagangan Rabu, dari harga penutupan Rp8.550 pada Selasa (4/2) sore. Per akhir perdagangan Rabu, TPIA ditutup naik 0,88 persen di harga Rp8.625.

    Sebelumnya, manajemen TPIA sempat ditanyai tentang rencana IPO CDI. Saat itu, perseroan akan mengakuisisi kapal angkut untuk CDI. Targetnya, CDI bakal mempunyai sekitar 13–15 kapal pada 2025. 

    Menurut Direktur TPIA, Edi Riva’i, penambahan pembelian kapal itu akan membantu memenuhi kebutuhan internal dan eksternal dalam hal penyimpanan nafta hingga gas. TPIA pun menyokong akuisisi lanjutan CDI di segmen solusi dukungan logistik dan perusahaan layanan transportasi darat.

    Namun, Edi tidak menanggapi perkembangan internal mengenai rencana IPO CDI, termasuk ukuran aksi korporasi tersebut. “Kapitalisasi pasar CDI ada pelabuhan, kapal, infrastruktur listrik, air, itu sudah kebayang ukurannya sangat signifikan,” katanya dalam paparan publik pada Oktober 2024.

    Proyeksi pertumbuhan kinerja

    Di samping rencana aksi korporasi CDI, TPIA baru saja menguraikan perincian pinjaman sindikasi senilai US$1 miliar melalui perusahaan patungan dengan Glencore Plc, Aster Chemicals & Energy.

    Dikutip dari Bloomberg, pinjaman itu akan diatur oleh DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corp. Tenor rata-ratanya adalah 6,3 tahun. Aster Chemicals & Energy akan menjadi peminjam utama.

    Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk mendanani investasi lebih lanjut setelah TPIA mengakuisisi Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP). Langkah strategis itu diharapkan bisa menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan bagi TPIA.

    “Dengan CAPGC diproyeksikan memberikan kontribusi hingga US$8 miliar per tahun, yang berpotensi meningkatkan pendapatan TPIA lima kali lipat antara 2024 dan 2026,” demikian catatan Christian dalam risetnya.

  • Anggaran Disunat Rp 241 M, Lampu Kantor Airlangga Remang-remang

    Anggaran Disunat Rp 241 M, Lampu Kantor Airlangga Remang-remang

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan instansinya terkena pemotongan anggaran 52,5% atau Rp 241 miliar dari pagu Rp 459 miliar. Hal ini akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52,5%” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Airlangga menyebut kebijakan yang dijalankan instansinya dalam menyikapi efisiensi belanja salah satunya dengan penghematan listrik. Dampaknya, terlihat lampu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya di lantai dasar jadi remang-remang.

    “Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa,” canda Airlangga.

    Kantor Kemenko Perekonomian Remang-remang Foto: Anisa Indraini

    Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya di lantai 1 terlihat lebih gelap karena tidak semua lampu dinyalakan. Kondisi ini berbeda dari biasanya sebelum ada kebijakan efisiensi.

    Airlangga menyebut pihaknya akan bekerja optimal agar pemotongan anggaran ini tidak berefek terhadap target-target yang ingin dicapai.

    “Tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ucapnya.

    (aid/fdl)

  • Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan penambahan anggaran. Pagu anggaran Kementerian UMKM terdampak efisiensi sebesar Rp 283,099 miliar.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

    Pagu awal Kementerian UMKM sebelum efisiensi Rp 463,86 miliar, sedangkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan tinggal Rp 180,76 miliar. Artinya, lebih dari setengahnya anggaran Kementerian UMKM dipotong.

    “Kita meminta bapak (Sekretaris Kementerian UMKM) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM,” kata Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    “Atas dasar kesimpulan rapat ini kan jika ada diskusi dengan Kemenkeu bapak bisa tunjukin, bapak diperintah oleh rakyat (untuk tambahan anggaran), dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII. Mana tahu masih bisa dilakukan, ada tambahan untuk Kementerian UMKM,” sambungnya.

    Dalam sesi pembacaan kesimpulan rapat, Saleh juga meminta Kementerian UMKM melakukan koordinasi internal mengenai rencana pelaksanaan program dan anggaran setelah efisiensi anggaran, serta menyampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI. Terakhir, Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM secara tertulis menyampaikan hasil kesepakatan pembahasan prosedur dan mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan menyiapkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan menyangkut fleksibilitas anggaran.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan fleksibilitas di dalam anggaran 2025 ini,” kata Arif, dalam rapat tersebut.

    Efisiensi anggaran ini menjadi salah satu topik utama dalam Raker bersama Komisi VII kali ini. Arif menekankan, pihaknya siap menjalankan tugas sesuai instruksi yang telah disampaikan.

    Arif menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut berdampak sekitar 60% dari pagu anggaran keseluruhan Kementerian UMKM. Ke depannya, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam hal pemetaan program-program prioritas usai pemberlakuan efisiensi ini.

    “Tentu kita akan melakukan realokasi kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengikat dulu kita amankan. Belanja mengikat harus kita amankan, sisanya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang, karena kan operasional harus jalan. Yang mengikat seperti belanja pegawai, pemeliharaan kantor, supaya tetap bisa berjalan,” kata dia, ditemui usai acara.

    Ia juga mengakui bahwa di sejumlah kementerian, efisiensi ini berdampak pada penghematan besar-besaran penggunaan listrik dan air kantor, bahkan ada yang sampai lampu-lampu di sejumlah lorong dimatikan di siang hari. Menurutnya, dalam kondisi ini bagaimana supaya kementerian bisa pintar-pintar mengatur keuangan.

    “Iya pasti (banyak penghematan), makanya kita harus mengatur sedemikian rupa strateginya, realokasi lah untuk kegiatan-kegiatan yang penting, prioritas. Ya kita coba lah, karena kan ini instruksi presiden,” ujar Arif.

    (shc/ara)

  • BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi

    Semarang (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebutkan bahwa kebijakan pemberian diskon tarif listrik 50 persen kepada rumah tangga pelanggan PT PLN dengan daya di bawah 2.200 VA mampu menurunkan tekanan inflasi.

    Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra di Semarang, Rabu, menjelaskan bahwa kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi.

    Menurut dia, penurunan tekanan inflasi Januari 2025, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi mencapai 1,13 persen (mtm).

    Bahkan, kata dia, penurunan harga listrik yang besar terhadap penurunan inflasi menyebabkan deflasi secara umum pada indeks harga konsumen (IHK) periode Januari 2025.

    Pada Januari 2025, Jateng mengalami deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) sejalan dengan nasional yang juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen (mtm).

    Secara tahunan, inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,28 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,76 persen (yoy).

    Ia mengatakan bahwa secara spasial seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mengalami deflasi, dengan deflasi terdalam terjadi di Kota Semarang sebesar 0,69 persen (mtm).

    Di sisi lain, kata dia, tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,54 persen (mtm), terutama dipengaruhi oleh harga minyak goreng yang kembali meningkat disebabkan keterlambatan distribusi akibat libur panjang.

    Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring dengan pasokan yang terbatas karena masih berada pada periode masa tanam, sedangkan masa panen cabai diperkirakan berlangsung pada Februari-Maret 2025.

    Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kata dia, tertahan oleh penurunan harga komoditas bawang merah seiring dengan panen yang masih terjadi pada sejumlah sentra produksi di Jateng, serta penurunan harga telur ayam ras seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kenaikan harga beberapa komoditas pangan, lanjut dia, berpengaruh terhadap peningkatan harga nasi dengan lauk yang mendorong tekanan inflasi pada kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran hingga mencapai andil sebesar 0,04 persen (mtm).

    Ia menambahkan peningkatan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya (0,03 persen/mtm) yang disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas dunia akibat ketidakpastian global.

    Berdasarkan data Trading Economics, harga emas dunia meningkat sebesar 5,22 persen dibandingkan bulan lalu.

    Dalam rangka menjaga inflasi berada pada rentang sasaran, ia memastikan BI bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng akan terus berkoordinasi dan bekerja sama.

    “Kami akan melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk upaya mitigasi dampak deflasi, bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian inflasi di Jateng dapat terjaga di rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS: Ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen pada 2024

    BPS: Ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen pada 2024

    Tanpa tambang, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,87 persen

    Mataram (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2024 mencapai 5,30 persen secara kuartal ke kuartal yang ditopang oleh sektor pertambangan.

    “Tanpa tambang, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,87 persen. Jadi masih ada pengaruh tambang, sehingga pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat cukup besar,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu.

    Ia menuturkan saat rilis pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024, laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 7,32 persen.

    Namun, saat triwulan IV 2024 mengalami penurunan baik dengan tambang maupun tanpa tambang yang membuat laju pertumbuhan ekonomi tergerus ke bawah.

    Ia menyarankan seharusnya selisih pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 dengan triwulan IV 2024 tidak terlalu jauh seperti yang terjadi saat ini.

    “Kita harus konsolidasi terkait dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke Nusa Tenggara Barat sebesar 7 persen pada tahun 2025,” kata Wahyudin.

    BPS melaporkan sebagian besar lapangan usaha di Nusa Tenggara Barat tumbuh positif secara tahunan pada triwulan IV 2024.

    Pertanian, pertambangan dan perdagangan adalah tiga sektor dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) yang masing-masing sebesar 20 persen, 19 persen, dan 14 persen.

    Ketiga sektor itu tumbuh positif kecuali tambang. Lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi sebesar 16,84 persen secara tahunan pada triwulan IV 2024 akibat penurunan produksi konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    “Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah listrik dan gas, administrasi pemerintahan, serta akomodasi dan makan-minum,” kata Wahyudin.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025