Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

    Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

    Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

    Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

    Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

    Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

    Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

    Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

    Belanja pegawai Rp36,5 miliar

    Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

    Belanja modal Rp13,1 miliar

    Belanja hibah Rp3,4 miliar

    “Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset,” tuturnya.

    “Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat satu dinas sampai Rp1,3 M, padahal Pemprov Jabar mengusung e-goverment atau pemerintahan yang berbasis IT (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

    Berikut ini rinciannya:

    Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

    Belanja souvenir Rp649 juta

    Makan minum tamu Rp312 juta

    Belanja perabotan kantor Rp189 juta

    Alat listrik Rp180 juta

    Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

    Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

    “Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik,” kata Demul.

    Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

    “Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi, kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun.”

    “Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain.”

    “Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik,” papar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ingin mengadakan ambulans udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit (Dok Humas Partai Golkar)

    Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

    Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

    Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

    Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

    “Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masak baju aja dibeliin negara?”

    “Memang bapak anak yatim mau Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan di kanal YouTubenya, Selasa (4/2/2025).

    Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

    Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

    “Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti.”

    “Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus,” ungkap Kang Dedi.

    Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

    Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

    “Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak.”

    “Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh,” tegas Kang Dedi.

    Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

    Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

    “Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? Hapus,” kata Kang Dedi.

    “Bapak enggak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.

    “Ngapain? Ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah,” ujar Kang Dedi.

    Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

    “Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman,” imbuh Kang Dedi.

    Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

    Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

    Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

    “Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah.”

    “Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing.”

    “Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama,” ujar Kang Dedi.

    “Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via Zoom, udah selesai.”

    “Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? Cukup Zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi?” sambungnya.

    Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

    “(Datang seremonial) pakai motor sendirian, peresmian, gunting (pita) apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbal udah selesai. “

    “Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda,” tandas Kang Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Ikuti Instruksi Presiden, Kemenperin Hemat Pemakaian Air, Listrik dan Perjalanan Dinas Pejabat – Halaman all

    Ikuti Instruksi Presiden, Kemenperin Hemat Pemakaian Air, Listrik dan Perjalanan Dinas Pejabat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Prabowo Subianto melakukan penghematan anggaran belanja negara.

    Dalam Inpres tersebut, ada tujuh efisiensi yang harus dilakukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, mulai dari pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.

    Dengan upaya penghematan tersebut, diperkirakan ada sekitar Rp 306,69 triliun, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun yang bisa dihasilkan.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A Cahyanto, menyampaikan Kemenperin sangat mendukung upaya penghematan dan efisiensi yang perlu dilakukan pemerintah, karena memang banyak area yang bisa dimanfaatkan dari hasil efisiensi dan penghematan tersebut.

    “Kami di Kementerian Perindustrian sangat mendukung program ini, sehingga prioritas-prioritas yang penting untuk dibiayai bisa dilaksanakan,” tutur Eko ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    Kemenperin sudah menyiapkan kebijakan dan sudah mulai melaksanakan efisiensi, dimulai dari pengurangan penggunaan daya listrik, air dan juga aspek-aspek lain yang diperlukan dalam rangka penghematan.

    Meski melakukan penghematan di beberapa aspek, Eko memastikan yang paling utama pelayanan Kementerian ke publik tetap berjalan maksimal.

    “Kami cari area yang pertama harus bisa tetap memastikan pelayanan publik bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kedua, kinerja Kementerian Perindustrian bisa tetap terjaga dengan baik dan target-target yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” jelasnya.

    Penghematan dilakukan pada aspek yang tidak bersinggungan langsung pada kinerja Kementerian Perindustrian. Upaya ini sekaligus menjaga agar target-target kementerian bisa tetap tercapai.

    Selain efisiensi pada penggunaan air dan listrik, Kemenperin juga sudah mulai melakukan penghematan pada biaya perjalanan dinas.

    “Kami juga lakukan pembatasan perjalanan dinas baik luar negeri maupun dalam negeri, termasuk juga dalam kota yang bisa kita batasi dan itu pada akhirnya berdampak pada efisiensi anggaran Perindustrian,” terang Eko.

    Eko menambahkan, banyak kebijakan yang bisa dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, sebab kebanyakan pekerjaan yang dikeluarkan Kemenperin bersinggungan pada policy untuk industri.

    “Kebijakan yang dilaksanakan dan disusun oleh Kemenperin banyak sekali yang sifatnya adalah policy dalam rangka menjaga iklim industri, menjaga industri untuk punya daya saing yang tinggi dan juga bisa memastikan pertumbuhan industri tetap tercapai,” ucapnya.

  • Ekonomi Indonesia Ternyata Masih Loyo

    Ekonomi Indonesia Ternyata Masih Loyo

    Jakarta –

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 masih loyo. Hal ini terlihat dari realisasi ekonomi Indonesia sepanjang 2024 yang tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan 2023 sebesar 5,05%.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% berdasarkan perhitungan kuartal I hingga IV 2024. Sementara secara year on year atau triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 tumbuh 5,02%, jika dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh 0,53%.

    “Secara akumulatif atau c to c, ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 5,03%” kata Amalia dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

    Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.296,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 54,04% dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%.

    “Jika dilihat dari sumber pertumbuhan sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar sepanjang 2024 yaitu 2,60%” kata Amalia.

    Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga tumbuh seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas rumah tangga. Kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi yakni transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,56%, serta restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%.

    “Mobilitas masyarakat yang meningkat menyebabkan kebutuhan konsumsi terhadap transportasi dan komunikasi juga meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang angkutan rel, laut dan udara. Komponen berikutnya dari konsumsi rumah tangga yang meningkat tinggi adalah restoran dan hotel. Hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama akhir tahun, terutama saat libur sekolah dan libur hari besar keagamaan nasional,” jelas Amalia.

    Bakal ada insentif buat genjot ekonomi. Cek halaman berikutnya.

    Bakal Ada Insentif Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada stimulus untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2025. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya 5,03%, melambat dibandingkan 2023 yang tumbuh 5,05%.

    “Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal I-2025. Kebijakan tersebut merupakan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

    Airlangga membeberkan kebijakan tersebut mencakup diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    “Program di Ramadhan Idul Fitri ini antara lain diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Harbolnas di 2025, kemudian belanja di Indonesia saja, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” beber Airlangga.

    Selain itu, paket stimulus yang sedang berjalan di kuartal I-2025 seperti bantuan pangan beras, diskon tarif listrik 50% selama Januari-Februari disebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2025. Ditambah adanya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Demikian pula dilanjutkannya dengan PPN Ditanggung Pemerintah terhadap pembelian properti, otomotif sektor electric vehicle, maupun yang terkait dengan hybrid dan juga motor. Kemudian juga PPh DTP untuk sektor padat karya dengan gaji Rp 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah,” imbuhnya.

    Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2023, Airlangga menyebut capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

    “Indonesia masih mencapai pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year. Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN. Seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%, juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%” tutur Airlangga.

  • Warga Palestina Tolak Direlokasi dari Gaza: Ini Tanah Air Kami

    Warga Palestina Tolak Direlokasi dari Gaza: Ini Tanah Air Kami

    Jakarta –

    Warga Palestina menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin memindahkan mereka dari Jalur Gaza. Warga memandang, lebih baik menelan puing-puing reruntuhan dibanding dipaksa pergi dari tanah air mereka.

    Dilansir CNN, Kamis (6/2/2025), lebih dari setengah juta warga Palestina telah kembali ke Gaza utara selama sepekan terakhir. Sekalipun, kehidupan di sana sangat menyedihkan lantaran tidak ada air, tidak ada listrik, dan begitu banyak puing sehingga hampir tidak ada cukup ruang untuk mendirikan tenda.

    Meski begitu, warga bertekad untuk tinggal dan membangun kembali bahkan jika Presiden AS Donald Trump ingin mereka keluar dari daerah itu.

    “Saya tidak berpikir orang-orang harus kembali ke Gaza,” kata Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (4/2) waktu setempat. “Mengapa mereka ingin kembali? Tempat itu seperti neraka,” tambahnya.

    Itu adalah kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu Trump mengatakan warga Palestina harus meninggalkan Gaza.

    Usulannya telah memicu kritik di seluruh dunia sekaligus disambut dengan ketidakpercayaan dan kemarahan warga Gaza.

    Salah satu warga Palestina, Amir Karaja mengatakan kepada CNN bahwa ia “lebih baik memakan puing-puing” daripada dipaksa meninggalkan tanah airnya.

    “Kami teguh di sini,” kata Karaja kepada CNN pada hari Rabu, saat ia sedang mengerjakan sisa-sisa rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah. Bangunan itu menyerupai rumah boneka setelah seluruh dinding depannya runtuh dan memperlihatkan bagian dalam interior yang rusak.

    “Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak (Trump) atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza,” kata Karaja.

    Berdiri di tengah-tengah rumahnya yang rusak parah di dekatnya, Iyam Jahjouh mengatakan kepada CNN bahwa ia juga tidak akan mempertimbangkan untuk pindah.

    “Kami tidak akan meninggalkan tanah atau rumah kami, meskipun ada kerusakan besar dan semua yang terjadi di Gaza, kami di sini dan akan tetap di sini,” katanya.

    Atap dan beberapa dinding rumahnya yang sederhana telah dihancurkan, meninggalkan Jahjouh hanya dengan satu kamar yang ditutupi dengan atap darurat. Namun di lingkungan ini, rumah ini termasuk yang paling sedikit rusak.

    “Mengapa saya harus meninggalkan negara saya? Anda ingin mengirim saya ke Mesir atau Yordania? Tidak, kami tidak akan menerimanya, kami akan mendirikan tenda dan apa pun yang Anda lakukan, kami tidak akan meninggalkan negara kami. Kami tidak peduli dengan ancaman Trump atau ancaman Netanyahu,” katanya.

    Sekitar 70% dari 2,1 juta penduduk Gaza telah terdaftar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pengungsi, banyak di antaranya adalah keturunan warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948, ketika sekitar 700.000 warga Palestina diusir atau dipaksa meninggalkan rumah mereka selama pembentukan Israel.

    Mereka telah dilarang kembali ke rumah leluhur mereka di tempat yang sekarang menjadi Israel. Orang Arab menyebut peristiwa itu sebagai “Nakba” (malapetaka).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi

    Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wakil Ketua MPR: Kisruh elpiji 3 Kg perlu jadi momen benahi subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa timbulnya kisruh distribusi LPG 3 kilogram perlu menjadi momentum untuk membenahi masalah energi bersubsidi yang menjadi beban APBN setiap tahunnya.

    Selain menguras devisa karena 75 persennya volumenya diimpor, dia menilai subsidi LPG 3 Kg juga tidak sejalan dengan misinya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Pasalnya, data menunjukkan mayoritas pengguna LPG 3 kg adalah masyarakat mampu.

    “Saat ini, masyarakat mampu masih banyak menggunakan kompor LPG 3 kg, sementara kita memiliki surplus listrik hampir 5 gigawatt. Jika masyarakat beralih ke kompor induksi, maka kita bisa secara signifikan mengurangi konsumsi LPG 3kg, sekaligus mengurangi over kapasitas listrik yang saat ini turut membebani negara,” kata Eddy di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, dia mengusulkan bahwa upaya membenahi subsidi energi adalah mencari substitusi untuk LPG 3 Kg. Salah satu solusinya adalah menerapkan elektrifikasi untuk alat masak.

    “Perlu diketahui bahwa studi kelayakan tentang penggunaan kompor induksi ini telah dilakukan dan hasilnya cukup positif dalam mengurangi berbagai beban APBN akibat penggunaan LPG 3 kg,” tuturnya.

    Selain itu, dia juga mengusulkan pemanfaatan gas bumi untuk disalurkan ke rumah tangga semakin ditingkatkan. Artinya, kata dia, jaringan gas (Jargas) perlu diperluas untuk menjangkau sebanyak mungkin rumah tangga sebagai pengganti dari LPG 3 kg.

    Dia menilai saat ini Indonesia sudah memiliki sumber gas dan sebagian masyarakat sudah mengaksesnya melalui jaringan gas ke rumah-rumah. Selain itu, kebijakan itu juga akan membantu pemerintah mencapai target transisi energi dari LPG 3 kg yang berbasis fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan atau energi terbarukan.

    “Jika kita tingkatkan penggunaan alat masak listrik serta memperluas akses Jargas ke rumah-rumah tangga, beban penggunaan devisa dan subsidi akan turun signifikan,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut dia, upaya tersebut perlu dilakukan konsisten secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan begitu, manfaat positif akan didapatkan demi meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan secara nasional.

    Sumber : Antara

  • Penggunaan Listrik di Kantor Pemerintahan Dibatasi, Menko Airlangga: Simbol Efisiensi Anggaran

    Penggunaan Listrik di Kantor Pemerintahan Dibatasi, Menko Airlangga: Simbol Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kantor pemerintahan mengurangi penggunaan listrik. Hal ini terlihat di beberapa kantor Kementerian yang memadamkan lampu saat jam operasional kerja berlangsung.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembatasan penggunaan listrik merupakan simbol dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

    Awalnya ia mengungkapkan, efisiensi anggaran telah dilakukan, dan total persentase pemangkasan sebesar 52,5%.

    “Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, Kementerian dipotong 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan,” ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Diketahui, efisiensi anggaran belanja merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini tidak terlepas dari sikap Presiden Prabowo setelah mengkaji alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Airlangga menjamin, efisiensi anggaran belanja ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja dan program kerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif.

    “Kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan dan efisiensi anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” pungkasnya.

  • Airlangga sebut pertumbuhan ekonomi RI 2024 lampaui “peer countries”

    Airlangga sebut pertumbuhan ekonomi RI 2024 lampaui “peer countries”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2024 tetap solid dan lebih baik dibandingkan negara setara atau peer countries.

    Pada kuartal IV 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen), dan Malaysia (4,8 persen).

    Sementara itu, di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03 persen.

    “Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik,” terangnya.

    Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76 persen (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

    “Dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di kuartal IV 2024, yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, ini tumbuh sebesar 5,02 persn (yoy) atau 0,53 persen (qtq). Angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5 persen atau 5,03 di tahun 2024,” ungkap Airlangga.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024, PDB Indonesia mencapai Rp22.139 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp20.892 triliun.

    Lebih jauh, PDB per kapita Indonesia saat ini telah mencapai Rp78,62 juta atau setara dengan 4.960,33 dolar AS.

    “Sesuai dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal IV, ini lebih rendah dibandingkan kuartal III. Namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum liburan baik Natal maupun tahun baru serta dampak dari penyelenggaraan pilkada yang lalu. Kebijakan Natal dan tahun baru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10 persen, kemudian Hari Belanja Online Nasional, Program Belanja di Indonesia Aja dan diskon di tahun 2024, dan program EPIC yang seluruhnya memberikan daya beli ataupun belanja masyarakat sebesar Rp71 triliun di bulan Desember,” ujarnya.

    Selain itu, indikator sektor riil juga menunjukkan ketahanan ekonomi dan optimisme masyarakat, tecermin dari PMI manufaktur yang telah kembali ke level ekspansi di level 51,9.

    Indeks Keyakinan Konsumen juga terus optimis dan berada di level 121,1, serta Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif.

    Dari sisi pengeluaran, semua komponen mencatat pertumbuhan positif. Pendorong utama masih konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,94 persen, yang berkontribusi 54 persen terhadap ekonomi Indonesia.

    Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi seiring peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

    Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif, dengan lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9 persen terhadap PDB 2024.

    Ekonomi Indonesia secara spasial di seluruh wilayah juga tumbuh solid dengan Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

    Sektor pengolahan industri barang logam masih menjadi penopang di Maluku, Papua dan Sulawesi. Sementara, Bali Nusra masih mengandalkan pertumbuhan dari sektor pariwisata.

    Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025, di antaranya yaitu melanjutkan program di Natal-tahun baru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025, serta diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan.

    “Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo, telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi. Kemudian juga pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” tutur Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Haruskah Muncul Korban, Sebelum Aturan Skuter Listrik Berlaku

    Haruskah Muncul Korban, Sebelum Aturan Skuter Listrik Berlaku

    JAKARTA – Permasalahan soal skuter listrik atau e-scooter, satu persatu mulai bermunculan. Mulai dari regulasi yang mengatur penggunaan skuter listik di area publik hingga minimnya fasilitas penunjuang keselamatan penggunanya. 

    Sampai pada Minggu, 10 November lalu, dua pengguna skuter listrik Grabwheels menjadi korban tabrak lari di kawasan FX Sudirman, Jakarta Pusat. Wisnu (18) dan Ammar (18) harus meregang nyawa, lantara ditabrak oleh pengendara mobil. 

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar di Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

    adik gw, ammar jadi salah satu korban kecelakaan ini dan anehnya gak ada satupun media yang meliput kecelalaan ini tolong @TMCPoldaMetro usut tuntas kecelakaan ini. dan pihak @GrabID buatlah kajian tentang safety layanan grabwheels kalian. pic.twitter.com/qAyq0KZ7Lz

    — Alan Darmasaputra (@alandarma_s) November 12, 2019

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    “Dari hasil pemeriksaan urine, tidak dinyatakan positif narkoba. Tapi memang dia minum alkhohol, dia (Saat Berkendara) dipengaruhi alkhohol,” tegas Fahri.

    Dari hasil olah TKP, DH pengemudi yang menabrak keenam remaja tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 310 juncto Pasal 311 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

    Aturan keselamatan skuter listrik

    Grab Indonesia, selaku penyedia layanan GrabWheels telah memberikan komentar terkait insiden yang terjadi. Pihak GrabWheels akan menindaklanjuti laporan yang terjadi serta melakukan investigasi kejadian tersebut.

    “Segenap manajemen Grab menyesali kejadian ini dan turut berduka cita bagi keluarga dan rekan yang ditinggalkan. Kami telah menghubungi pihak keluarga pengguna dan prioritas kami saat ini adalah memberikan dukungan penuh dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna dan keluarganya,” kata CEO of GrabWheels, TJ Tham dalam keterangannya.

    “Grab berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan penggunaan GrabWheels melalui edukasi kepada pengguna dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya menjaga keselamatan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih menggodok regulasi dan aturan terkait penggunaan skuter listrik di ibu kota. Hal ini merupakan buntut dari peristiwa tabrakan antara pengemudi mobil dengan pengguna skuter listrik hingga meregang nyawa pada Minggu, 10 November kemarin.

    “Pemprov DKI akan melakukan pengaturan terhadap operasional eScooter yang disewakan dan untuk tahap awal sambil menunggu regulasinya terbit. Kami sudah sampaikan kepada operator eScooter untuk kita larang mereka beroperasi di trotoar, JPO, dan kalau mau beroperasi silakan masuk ke jalur sepeda,” ujar Kepala Dishub DKI Jakarta, Syahrin Liputo. 

    Polemik skuter listrik saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejak awal November, Singapura sudah mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di trotoar. Pelarangan dilakukan atas alasan keamanan. Pada awal 2020, pengguna yang menggunakan skuter listrik di trotoar akan kena denda.

    Kebijakan ini keluar setelah kecerobohan pengendara skuter listrik menewaskan seorang pengendara sepeda bernama Ong Bee Eng (65). Dia terluka serius akibat dihantam seorang pengendara skuter listrik di wilayah Bedok, dekat stasiun MRT Tanah Merah.

    Kini pengendara skuter listrik di Singapura hanya bisa digunakan pada jalur khusus sepeda. Singapura menjadi negara ketiga yang melarang penggunaan skuter listrik di trotoar setelah sebelumnya Jerman dan Prancis memberlakukan larangan serupa.

  • Penasihat Presiden tak khawatir dengan deflasi IHK

    Penasihat Presiden tak khawatir dengan deflasi IHK

    Saya kira deflasi harus kita lihat dari sumbernya, kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan tidak khawatir dengan penurunan inflasi indeks harga konsumen (IHK).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (3/1), IHK Januari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,76 persen month-to-month (mtm).

    “Saya kira deflasi harus kita lihat dari sumbernya, kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang, di Antara Heritage Center, Jakarta, Rabu.

    “Tapi kalau datangnya berasal dari penurunan harga pangan, menurut saya itu positif. Jadi paling tidak penurunan harga pangan itu bisa menjaga daya beli masyarakat itu sendiri,” ujar dia menambahkan.

    Adapun menurut data BPS, inflasi IHK menurun menjadi 0,76 persen year-on-year (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 1,57 persen (yoy).

    Deflasi tersebut disebabkan oleh kelompok administered prices, terutama disumbang oleh komoditas tarif listrik, seiring implementasi kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang listrik sampai dengan daya 2.200 volt ampere(VA) dan normalisasi tarif angkutan pasca periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) natal dan tahun baru.

    Selanjutnya, inflasi inti tetap terjaga rendah. Inflasi inti pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,30 persen (mtm), meningkat dari realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen (mtm).

    Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas global dan pola musiman awal tahun, di tengah ekspektasi inflasi yang terjaga.

    Realisasi inflasi inti pada Januari 2025 disumbang terutama oleh inflasi komoditas minyak goreng, emas perhiasan, dan biaya sewa rumah.

    Secara tahunan, inflasi inti Januari 2025 tercatat sebesar 2,36 persen (yoy), meningkat dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,26 persen (yoy).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gokil! Xanh SM Menempati Posisi Teratas Pasar Ride-Hailing Vietnam

    Gokil! Xanh SM Menempati Posisi Teratas Pasar Ride-Hailing Vietnam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Firma riset pasar global, Mordor Intelligence mengungkap bahwa berdasarkan laporan tahunan industri taksi di Vietnam, Xanh SM berhasil menjadi pemimpin pasar ride-hailing dengan pangsa pasar sebesar 37,41% pada kuartal IV- 2024. Xanh mengungguli pesaing-pesaing utamanya, seperti Grab (36,62%), Be (5,55%), Mai Linh (4,81%), dan Vinasun (2,44%).

    Selain itu, laporan tersebut menyoroti keunggulan Xanh SM dalam aspek kualitas layanan, cakupan jangkauan, hingga kepuasan pelanggan.

    Industri taksi online di Vietnam juga diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 22,7% pada periode 2025-2030. Di mana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat pandemi Covid-19 pada periode 2020-2024 yang hanya mencapai 4,72%.

    Sebelumnya, studi yang dilakukan oleh Q&Me, firma riset pasar terkemuka di Vietnam pada akhir 2024, menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap layanan taksi listrik Xanh SM mencapai 83% atau lebih tinggi dibandingkan dengan Grab (80%) dan Be (68%).

    Selain itu, 84% pelanggan menyatakan kesediaannya untuk merekomendasikan layanan taksi listrik Xanh SM, sementara 77% merekomendasikan layanan e-scooter.Xanh SM juga menjadi aplikasi yang paling sering digunakan. Ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan.

    Laporan lainnya yakni The Connected Consumer Q1/2024 oleh Decision Lab, mitra eksklusif YouGov di Vietnam, menunjukkan bahwa Xanh SM mencapai tingkat penetrasi pasar sebesar 32% pada kuartal I-2024, menempati posisi kedua dan melampaui aplikasi ride-hailing lainnya secara signifikan.

    Tren pertumbuhan ini memungkinkan Xanh SM mengejar, bahkan melampaui pesaing utamanya di pasar.

    Para ahli menilai kesuksesan Xanh SM didukung oleh armada taksi listrik modern yang memberikan pengalaman perjalanan aman, nyaman, serta ramah lingkungan, yang juga dilengkapi pengemudi profesional. Layanan Xanh SM juga mendapat pujian luas dari masyarakat karena berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) di kota-kota besar.

    CEO Global Xanh SM, Nguyen Van Thanh menyatakan pada 2024, operasional Xanh SM berhasil mengurangi emisi CO2 sekitar 150 juta kilogram, setara dengan fotosintesis tahunan 7 juta pohon atau lebih dari 2.300 hektar hutan.

    “Secara keseluruhan, kombinasi antara kualitas layanan yang unggul dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan membantu Xanh SM membangun citra merek yang kuat dan terus menarik semakin banyak pelanggan,” kata dia dikutip Rabu (5/2/2025).

    Menurut dia para ahli menilai Xanh SM menjadi standar baru dari industri layanan ride-hailing. Kondisi pasar yang semakin dinamis yang disebabkan oleh menurunnya pangsa pasar Grab dan keluarnya merek seperti Gojek dari pasar, persaingan di sektor ride-hailing kini semakin berfokus pada kualitas layanan dan meningkatnya permintaan akan transportasi ramah lingkungan.

    “Kemajuan Xanh SM mencerminkan perubahan tak terhindarkan dalam industri ini,” pungkas dia.

    (dpu/dpu)