Topik: Listrik

  • Ketua F-PKB yakin Prabowo kantongi nama menteri yang di-“reshuffle”

    Ketua F-PKB yakin Prabowo kantongi nama menteri yang di-“reshuffle”

    Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meyakini Presiden Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri yang akan dirombak (reshuffle).

    Namun, dia belum mengetahui kapan perombakan kabinet akan berlangsung.

    “Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle,” ujar Jazilul ketika ditemui setelah acara diskusi publik bertajuk Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional di Jakarta, Kamis.

    Apabila Prabowo sudah mengatakan ada menteri yang dablek, kata Jazilul, sudah ada sosok yang dimaksud.

    “Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu,” kata dia.

    Lebih lanjut Jazilul menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, dia menghormati apa pun keputusan Prabowo.

    “Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja,” ucap Jazilul.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Simbol Komitmen Indonesia Menjadi Pemimpin dalam Energi Terbarukan

    Purwakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Waduk Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

    AHY menegaskan bahwa PLTS Terapung Cirata merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan.

    “PLTS Terapung Cirata adalah simbol komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam energi terbarukan. Ini bukan hanya soal penyediaan listrik, tetapi juga tentang menjaga lingkungan dan memastikan masa depan yang lebih baik,” ujar AHY dalam konferensi pers di lokasi.

    Selain manfaat lingkungan, AHY juga menyoroti dampak ekonomi proyek ini, yang telah melibatkan lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang energi terbarukan.

    PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara PLN Nusantara Power dan Masdar, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, dengan total investasi mencapai Rp1,7 triliun. Keberhasilan proyek ini semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor energi hijau.

    “Proyek ini tidak hanya menjamin pasokan listrik yang stabil, tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar di sektor energi terbarukan,” kata AHY.

    Dengan luas 200 hektare dan lebih dari 340.000 panel surya, PLTS Terapung Cirata memiliki kapasitas 145 megawatt listrik (MWac) atau setara 192 megawatt-peak (MWp), cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 50.000 rumah tangga per tahun.

    Selain itu, proyek ini juga berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon, diperkirakan mampu menekan lebih dari 200.000 ton emisi per tahun, setara dengan penanaman 10 juta pohon.

    Sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara, PLTS Terapung Cirata menjadi kebanggaan nasional dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. AHY menegaskan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pemimpin di era energi terbarukan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.

  • Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Gus Imin: Jangan hanya berani pada iPhone, beranilah ke produk mobil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Indonesia juga harus berani menegakkan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ke industri otomotif, bukan hanya kepada perusahaan Apple.

    “Jangan hanya berani kepada iPhone, beranilah kepada produk-produk mobil, seperti beraninya kepada iPhone akhir-akhir ini,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menginginkan agar impor kendaraan bermotor, khususnya mobil, harus mengikuti syarat TKDN.

    Ia berharap, dengan mematuhi syarat TKDN, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terlibat dalam pengembangan industri otomotif dalam negeri.

    Gus Imin lantas merujuk pada perkembangan industri otomotif di China, khususnya soal bagaimana China melibatkan berbagai UMKM. Ia menyinggung tingginya ekspor kelapa Indonesia ke China dengan harga yang tinggi.

    “Kenapa (ekspor kelapa)? Di sana ekosistemnya jelas, begitu mobil elektrik hidup, (usaha) jok mobil hidup. Serabut kelapa dibutuhkan untuk jok mobil itu,” kata Gus Imin.

    Oleh karena itu, dengan menegakkan syarat TKDN kepada impor dari industri otomotif, Gus Imin meyakini ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terbentuk, diiringi dengan munculnya UMKM-UMKM yang menyokong perkembangan industri otomotif dalam negeri.

    “Dengan ekosistem yang berjalan, maka industri jok mobil, industri mesin, akan tumbuh. Industri kecil yang menopang seperti di Jepang menjadi ekosistem yang baik,” ucapnya.

    Gus Imin menilai, UMKM Indonesia membutuhkan industrialisasi untuk membangun industri yang kokoh dan kuat. UMKM juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang besar, yang mau melibatkan dan mendongkrak ekonomi kecil menengah ke bawah.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

    “PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

    Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

    Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

    Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

    “Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ucapnya.

    Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

    Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

    Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Darmawan.

    Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

    Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Darmawan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jangan Keliru! Ini Perbedaan Debit dan Kredit dalam Akuntansi dan Perbankan

    Jangan Keliru! Ini Perbedaan Debit dan Kredit dalam Akuntansi dan Perbankan

    Jakarta: Debit dan kredit adalah dua istilah yang sering digunakan dalam dunia keuangan, terutama akuntansi dan perbankan. 
     
    Banyak orang mengira debit selalu berarti pemasukan dan kredit selalu berarti pengeluaran. Padahal, dalam praktiknya, kedua istilah ini memiliki makna yang lebih luas dan tergantung pada konteks penggunaannya.
     
    Bagi yang ingin memahami perbedaan debit dan kredit secara menyeluruh, berikut penjelasannya dalam perspektif akuntansi dan perbankan seperti dirangkum dari laman CIMB Niaga.
     

    Perbedaan debit dan kredit dalam akuntansi
    Dalam akuntansi, debit dan kredit adalah dua sisi pencatatan yang selalu berpasangan dalam setiap transaksi. 

    Setiap kali terjadi transaksi keuangan, pencatatan akan dilakukan dengan menempatkan nilai tertentu pada sisi debit atau kredit.

    Apa Itu Debit?
    Kata “debit” berasal dari bahasa Latin debere, yang berarti “berutang”. Dalam akuntansi, debit digunakan untuk mencatat peningkatan aset atau beban dalam suatu transaksi. Debit selalu dicatat di sisi kiri dalam laporan keuangan. 
     
    Beberapa contoh transaksi yang masuk dalam kategori debit adalah:
     
    – Penambahan kas atau uang tunai.
    – Pembelian perlengkapan atau peralatan.
    – Pembayaran beban seperti sewa, listrik, dan gaji.
    – Peningkatan piutang usaha.

    Apa Itu Kredit?

    Sebaliknya, kredit berasal dari kata Latin credere, yang berarti “mempercayai”. Dalam akuntansi, kredit digunakan untuk mencatat peningkatan kewajiban (utang) atau ekuitas. Kredit selalu dicatat di sisi kanan laporan keuangan. 
     
    Beberapa contoh transaksi kredit antara lain:
     
    – Peningkatan utang usaha.
    – Pendapatan dari penjualan.
    – Pengurangan kas akibat pembayaran utang.
    – Akumulasi penyusutan aset.
     
    Dalam akuntansi, saldo harus selalu seimbang antara debit dan kredit. Jika tidak, maka ada. kesalahan pencatatan yang perlu diperbaiki.
     

    Perbedaan debit dan kredit dalam perbankan
    Selain dalam akuntansi, istilah debit dan kredit juga sering digunakan dalam dunia perbankan, terutama dalam penggunaan kartu.
     
    Kartu Debit adalah transaksi Langsung dari Rekening Kartu debit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank dan langsung terhubung dengan rekening tabungan. 
     
    Saat melakukan transaksi menggunakan kartu debit, dana akan langsung terpotong dari saldo rekening. 
     
    Beberapa ciri utama kartu debit adalah:
     
    – Harus memiliki rekening tabungan di bank penerbit.
    – Tidak memiliki limit kredit, tetapi bergantung pada saldo yang tersedia.
    – Bisa digunakan untuk pembayaran di merchant atau tarik tunai di ATM.
    – Tidak dikenakan bunga atau biaya tambahan saat digunakan untuk transaksi.
     
    Sementara itu, kartu kredit memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi tanpa harus memiliki saldo di rekening. Kartu ini berfungsi sebagai fasilitas pinjaman dari bank dengan batas tertentu.
    Pengguna bisa melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan tagihan yang dikirimkan oleh bank.
     
    Beberapa ciri utama kartu kredit adalah:
     
    – Tidak memerlukan rekening di bank penerbit kartu.
    – Memiliki batas penggunaan atau limit kredit.
    – Dikenakan bunga jika tidak membayar penuh tagihan sebelum jatuh tempo.
    – Bisa digunakan untuk cicilan 0 persen atau mendapatkan reward seperti cashback dan poin.
    – Selain itu, kartu kredit juga bisa digunakan untuk tarik tunai di ATM, meskipun akan dikenakan biaya tambahan yang cukup besar dibandingkan kartu debit.
     
    Itu lah perbedaan mengenai kredit dan debit dalam dua perspektif akuntansi dan perbankan. Semoga artikel ini bermanfaat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia Pandu Sjahrir mengaku belum mengetahui soal komposisi pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Pandu Sjahrir mengungkapkan dalam rapat hanya fokus mengenai pengembangan mobil listrik dari hulu hingga hilir.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan investasi kendaraan listrik di Indonesia di Istana Negara, Kamis (6/2/2025).

     “Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja,” imbuh Pandu kepada wartawan.

    Bahkan, Pandu mengaku belum mengetahui namanya telah masuk ke struktur dari Danantara. “Belum tahu. Belum tahu,” pungkas Pandu.

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan sinyal Pandu Sjahrir akan menjadi bos Danantara.

    Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.

    Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

    “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait.

    Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara telah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

    Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.

  • Usai Gencatan Senjata, Situasi Kemanusiaan di Kongo Timur Tetap Dramatis

    Usai Gencatan Senjata, Situasi Kemanusiaan di Kongo Timur Tetap Dramatis

    Kinshasa

    Aliran air dan listrik kembali aktif di sebagian besar pemukiman warga di Kota Goma, di timur Republik Demokratik Kongo, DRC, Afrika. Ketenangan berjejak usik kota berpenduduk lebih dari satu juta orang itu dikuasai gerilyawan Gerakan 23 Maret atau M23 akhir Januari silam.

    Pendudukan Goma oleh milisi M23 dicapai setelah pertempuran selama berhari-hari melawan militer Kongo. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, pertempuran menewaskan setidaknya 900 orang.

    Namun, air dan listrik tidak cukup untuk menstabilkan situasi kemanusiaan, seperti yang dijumpai reporter DW di Goma.

    Penjarahan rumah sakit

    Tugas paling mendesak saat ini adalah penanggulangan jenazah demi mencegah wabah penyakit. Bantuan medis mutlak diperlukan karena hampir semua rumah sakit di Goma beroperasi di luar batas kapasitas. Ribuan orang dikabarkan mengalami luka-luka dalam serbuan gerilyawan M23.

    DW mengunjungi rumah sakit Palang Merah Internasional yang mengaku harus menampung 290 pasien dengan hanya 146 tempat tidur. Mereka yang tidak mendapat ruang, diinapkan di dalam tenda di luar bangunan rumah sakit.

    “Saat ini, kami sangat membutuhkan obat-obatan dan perlengkapan medis lain untuk perawatan yang layak,” kata Dokter Abdouraman Sidibe.

    “Suplai kami di rumah sakit dijarah, yang tentunya mempersulit penanganan medis. Kami sudah meminta obat-obatan kepada mitra-mitra kami, tapi kami masih menunggu jawaban sudah sejak 10 hari.”

    Gencatan senjata sepihak oleh M23

    Belum jelas, apakah gencatan senjata sepihak oleh M23 sejak hari Selasa (04/02) akan mampu menstabilkan situasi keamanan di Goma. Gerilyawan Tutsi yang didukung Rwanda itu mengumumkan, pihaknya tidak berkeinginan “mengambil alih kontrol atas Kota Bukavu atau wilayah lain,” tulis mereka, merujuk pada kota Kongo di dekat perbatasan Rwanda di selatan Danau Kivu.

    Militer dan pemerintah Kongo bereaksi skeptis. Gerilayawan M23, “mengatakan sesuatu, tapi melakukan hal sebaliknya,” kata juru bicara militer Sylvain Ekenge seperti dikutip Reuters.

    “Mereka mengumumkan gencatan senjata untuk mengorganisir diri dan memperkuat pertahanan.”

    Pengumuman gencatan senjata sepihak selalu terlihat bagus, kata Stephanie Wolters, peneliti di Institut Studi Keamanan di Afrika Selatan, ISS. “Jika pihak Kongo yang melanggar gencatan senjata, mereka akan berada dalam posisi lebih buruk lagi,” kata Wolters kepada DW. Deklarasi itu dinilai memperkuat daya tawar M23 di meja perundingan.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Antara perang atau perundingan

    Proses damai diharapkan bisa diawali di KTT darurat Komunitas Afrika Timur, EAC, dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, SADC, mulai hari Jumat (07/02) pekan ini di Tanzania.

    Presiden Rwanda Paul Kagame sudah menyatakan akan hadir. Namun, Presiden DRC Felix Tshisekedi belum memberikan jawaban. Padahal, pertemuan tersebut digelar khusus untuk membahas situasi keamanan di timur Kongo.

    Menurut PBB, Rwanda mendukung pemberontakan M23 secara logistik, militer, dan bahkan secara aktif dengan mengirimkan tentaranya sendiri. Pemerintah di Kigali dengan tegas menolak laporan tersebut.

    Gerakan M23 digalang gerilyawan etnis Tutsi, yang menjadi korban genosida oleh etnis Hutu di Rwanda pada tahun 1994. Sebagian besar warga Hutu di Rwanda, termasuk terduga pelaku genosida, melarikan diri ke Kongo menyusul kemenangan milisi Tutsi yang dipimpin oleh Presiden Kagame saat ini.

    Ancaman perang terbuka tidak hanya muncul dalam bentuk retorika di Kigali dan Kinshasa semata. Uganda dilaporkan juga telah memperkuat kemampuan tempurnya di perbatasan menuju Kongo timur, dengan sekitar 5.000 tentara.

    Kongo Timur yang sangat kaya sumber daya alam telah menjadi tempat berkecamuknya dua perang besar antara tahun 1996 dan 2003, yang melibatkan tentara dan milisi pemberontak, serta menelan korban hingga enam juta jiwa.

    UNHCR tuntut koridor kemanusiaan

    Selama 20 tahun sejak berakhirnya Perang Kongo Kedua, situasi keamanan tidak pernah benar-benar stabil. Kehadiran milisi membawa serta pertempuran, penjarahan, dan pemerkosaan, yang mendorong warga sipil untuk mengungsi.

    Bahkan sebelum eskalasi terbaru dimulai, badan pengungsi PBB UNHCR menghitung 4,6 juta warga sipil mengungsi secara internal dari provinsi-provinsi bermasalah Kivu Utara dan Selatan.

    “Kami menerima laporan mengenai pemblokiran jalan dan hambatan lain terhadap penduduk yang bergerak untuk mencari keselamatan,” kata juru bicara UNHCR Eujin Byun kepada DW.

    “Itulah sebabnya kami menuntut jaminan rute yang aman untuk bantuan kemanusiaan dan pengungsi.”

    UNHCR belum mengamati adanya pergerakan pengungsi besar-besaran ke negara-negara tetangga, kata Byun. “Kita tidak boleh lupa bahwa orang-orang di Kongo timur telah mengungsi berkali-kali. Mereka ingin tetap tinggal di negara mereka.”

    Saat ini, sangat penting secara politik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, yang dapat memaksa orang melarikan diri melintasi batas negara.

    Namun, jika koalisi bentukan M23 melanjutkan serangan setelah gencatan senjata berakhir, lebih banyak penduduk akan mengungsi ke provinsi Kivu Selatan. Hingga akhir pekan, posisi M23 hanya berjarak sekitar 60 kilometer dari ibu kota provinsi Bukavu yang berpenduduk satu juta orang.

    Sebelum gencatan senjata diumumkan, DW berbicara kepada penduduk yang ingin mengungsi: “Goma tidak jauh dari Bukavu. Warga di sana tidak meninggalkan rumah mereka selama tiga hari. Kami khawatir hal yang sama dapat terjadi di Bukavu,” kata seorang perempuan kepada DW.

    Sebab itu dia berniat melarikan diri melintasi perbatasan ke Burundi.

    Jika M23 mengepung Bukavu, banyak penduduk kota dapat mengambil keputusan yang sama.

    Ditulis dalam bahasa Jerman dengan kontribusi Zanem Zaidi di Goma dan Jonas Gerding di Kinshasa

    Lihat juga Video ‘Kongo Chaos! Massa Serang Kedubes di Kinshasa’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menko Muhaimin minta industri EV perhatikan polusi dari PLTU

    Menko Muhaimin minta industri EV perhatikan polusi dari PLTU

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta pengembangan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga memperhatikan polusi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    “Mobil listrik juga berkaitan dengan listrik yang diproduksi. Nanti bisa dikaji, sejauh mana listrik kita sudah ramah lingkungan,” ucap Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Gus Imin menyampaikan bahwa kontribusi asap kendaraan terhadap polusi karbon di Jakarta lebih kecil apabila dibandingkan dengan polusi yang disebabkan oleh PLTU.

    Polusi yang disebabkan oleh PLTU kemudian menyebabkan udara bersih di Jakarta bergantung kepada arah angin.

    “Pernah rame sedunia waktu itu, isunya angin tidak ber-KTP,” ucap Gus Imin ketika merujuk pada perdebatan yang pernah terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Gus Imin menjelaskan bahwa ramainya isu tersebut dikarenakan sumber polusi Jakarta berasal dari PLTU-PLTU yang berada di sekitar Jakarta.

    Oleh karena itu, Gus Imin meminta perumusan yang konkret dalam pengembangan industri kendaraan listrik dalam rangka menangani polusi dan produksi karbon, utamanya di kota-kota besar.

    “Desa-desa juga harus dipelihara untuk sistem menjadi sumber ketahanan lingkungan kita,” kata Gus Imin.

    Meskipun meminta pengembangan industri kendaraan listrik yang penuh kehati-hatian, Muhaimin tak menampik pentingnya pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Kendaraan listrik, lanjut dia, memiliki keterkaitan dengan agenda global dan agenda nasional ihwal lingkungan hidup.

    “Ini menyangkut ancaman, bukan saja ancaman krisis, tetapi bencana lingkungan hidup yang nyata di depan kita. Salah satunya adalah panas bumi menjadi isu yang sangat konkret di depan mata,” kata Gus Imin.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan: Presiden ingin NZE dipercepat melalui investasi mobil listrik

    Rosan: Presiden ingin NZE dipercepat melalui investasi mobil listrik

    Kita kan sudah committed untuk Net Zero Emission (NZE) di 2060, malah keinginan dari Pak Presiden bisa dicapai lebih cepat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia mempercepat pencapaian target Net Zero Emission atau nol emisi bersih 2060, salah satunya dengan meningkatkan peran yang lebih besar dalam menyokong kebutuhan baterai bagi industri mobil listrik.

    Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Kita kan sudah committed untuk Net Zero Emission (NZE) di 2060, malah keinginan dari Pak Presiden bisa dicapai lebih cepat,” kata Rosan.

    Rosan mengatakan saat ini Indonesia memiliki potensi besar dalam rantai pasok kendaraan listrik, terutama karena sumber daya nikel dan fasilitas daur ulang baterai yang sudah tersedia.

    Menurut catatan Rosan, produksi mobil listrik di Indonesia sekitar 1,2 juta per tahun dan berkembang. Diharapkan di tahun 2030 mencapai 2,5 juta unit.

    Namun, Rosan menilai pengembangan manufaktur mobil listrik di dalam negeri masih perlu terus diperkuat.

    Dikatakan Rosan, beberapa produsen mobil listrik asing seperti Hyundai, BYD, dan Wuling telah berinvestasi di Indonesia, tetapi masih atas nama masing-masing perusahaan.

    Pemerintah ingin Indonesia memiliki peran yang lebih besar dalam industri ini, termasuk melalui pengembangan kendaraan lokal seperti Maung, yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut, kata Rosan menambahkan.

    “Kita akan kerjakan lebih lanjut lagi. Maung kan sudah ada, nanti kita lihat untuk pengembangan ke depannya juga. Saya sih lebih dari segi investasinya lah. Bagaimana dari pengembangan itu, hitung-hitungannya nanti seperti apa,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza, Bisakah Dia Melakukannya?

    Washington DC

    Perkataan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat dapat “mengambil alih” dan “memiliki” Gaza sekaligus menempatkan penduduknya di tempat lain menuai kecaman dari berbagai pihak.

    Komentar Trump muncul saat gencatan senjata sedang berlangsung antara Hamas dan Israel serta di tengah kebimbangan tentang masa depan Gaza.

    PBB memperkirakan sekitar dua pertiga bangunan di Jalur Gaza telah hancur atau rusak setelah 15 bulan pertempuran.

    Usulan Trump dapat menandakan perubahan terbesar dalam kebijakan AS di Timur Tengah selama beberapa dekade.

    Jika benar-benar terwujud, perubahan itu bakal menjungkirbalikkan konsensus internasional tentang perlunya negara Palestina terdiri dari Gaza dan Tepi Barat yang hidup berdampingan dengan Israel.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perkataan Trump itu “layak diperhatikan”.

    Di sisi lain, wacana tersebut ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab, Indonesia, dan beberapa sekutu AS.

    Mengapa Trump melontarkan wacana pengambilalihan Gaza?

    Donald Trump benar tentang satu hal, yaitu diplomasi AS terhadap Israel dan Palestina selama puluhan tahun gagal menyelesaikan konflik.

    Berbagai proposal perdamaian dan presiden telah datang dan pergi tetapi masalah di wilayah itu justru memburuk.

    Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang kemudian memicu pertikaian di Gaza adalah contohnya.

    Trump, yang menghasilkan jutaan dolar sebagai pengembang property, membuat pengamatan valid: jika Gaza akan dibangun kembali bahkan di beberapa lokasi harus dibangun dari awal tidak masuk akal bagi ratusan ribu warga sipil menghuni di antara reruntuhan.

    Pembangunan ulang Gaza akan sangat monumental. Amunisi yang tidak meledak dan tumpukan puing harus disingkirkan.

    Saluran air dan listrik harus diperbaiki. Sekolah, rumah sakit, dan toko perlu dibangun kembali.

    BBC

    Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa proses pembangunan bisa memakan waktu bertahun-tahun dan selagi pembangunan berlanjut, warga Palestina harus pergi ke suatu tempat.

    Namun, alih-alih mencari cara agar warga Jalur Gaza tetap tinggal di dekat rumah mereka, yang kemungkinan besar di kamp-kamp di bagian tengah dan selatan Jalur Gaza, Trump mengatakan mereka harus didorong untuk pergi secara permanen.

    Trump percaya bahwa tanpa kehadiran mereka, “Riviera Timur Tengah” milik Amerika yang indah akan bangkit dari abu sehingga bisa menyediakan ribuan pekerjaan, peluang investasi, dan tempat bagi “masyarakat dunia untuk hidup”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Usulan Trump ditolak berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Dalam pernyataannya melalui media sosial X, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina.”

    Tindakan itu, menurut Kemlu RI, “akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    Mengapa komentar Trump begitu kontroversial?

    Bagi seorang presiden yang menghabiskan sebagian besar masa jabatan pertamanya berupaya mengubah kebijakan AS di Timur Tengah termasuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki usulan mengambil alih Jalur Gaza tergolong mengejutkan.

    Tidak pernah ada presiden AS yang pernah berpikir bahwa menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan melibatkan pengambilalihan sebagian wilayah Palestina dan pengusiran penduduknya.

    Pengusiran paksa penduduk Jalur Gaza tergolong pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

    Beberapa warga Palestina kemungkinan akan memilih untuk meninggalkan Gaza dan membangun kembali kehidupan mereka di tempat lain. Sejak Oktober 2023, sebanyak 150.000 orang telah melakukannya.

    Tetapi sebagian lainnya tidak dapat atau tidak mau, baik karena mereka tidak memiliki sarana keuangan untuk melakukannya atau karena keterikatan mereka dengan Gaza yang merupakan bagian dari tanah yang mereka sebut Palestina.

    PBB memperkirakan dua pertiga dari seluruh bangunan di Gaza telah hancur atau rusak parah (Reuters)

    Banyak warga Gaza adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka saat pembentukan negara Israel pada 1948periode yang disebut warga Palestina dengan istilah Nakba, kata dalam bahasa Arab yang berarti malapetaka.

    Bagi warga Palestina yang memimpikan punya negara sendiri, kehilangan sebagian wilayahnya akan terasa seperti amputasi. Apalagi Gaza telah terpisah secara fisik dari Tepi Barat sejak 1948.

    Putaran negosiasi sebelumnya, serta “Visi Perdamaian” Trump tahun 2020, mencakup rencana pembuatan terowongan atau rel kereta api yang dapat menghubungkan kedua wilayah.

    Kini, Trump justru memberi tahu warga Palestina untuk menyerahkan Gaza untuk selamanya.

    Walau Trump tidak secara eksplisit mendorong deportasi paksa warga sipil yang bertentangan dengan hukum internasional Trump jelas menganjurkan warga Palestina untuk pergi.

    Pejabat Palestina telah menuduh Israel memblokir pasokan dari puluhan ribu karavan yang dapat membantu warga Gaza untuk tetap tinggal di wilayah yang tidak terlalu rusak selagi pembangunan berlangsung.

    Negara-negara Arab, yang menurut Trump harus menerima sebanyak 1,8 juta pengungsi Gaza, terutama Mesir dan Yordania, telah menyatakan kemarahannya.

    Keduanya memiliki cukup banyak masalah tanpa beban tambahan ini.

    Bagaimana status Gaza?

    Gaza diduduki oleh Mesir selama 19 tahun. Israel kemudian merebutnya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

    Berdasarkan hukum internasional, Gaza masih dianggap diduduki oleh Israel. Namun, anggapan itu dibantah Israel. Negara itu berkilah bahwa pendudukan di Gaza berakhir pada 2005, ketika Israel secara sepihak membongkar permukiman Yahudi dan menarik militernya.

    Sekitar tiga perempat anggota PBB mengakui Gaza sebagai bagian dari negara berdaulat Palestina, meskipun AS tidak.

    BBC

    Terputus dari dunia luar oleh tembok dan blokade maritim Israel, Gaza tidak pernah terasa seperti tempat yang benar-benar merdeka.

    Tidak ada seorang pun yang bergerak masuk atau keluar Gaza tanpa izin Israel. Bandara internasional yang dibuka di tengah keriuhan pada 1998 dihancurkan oleh Israel pada 2001 selama pemberontakan Palestina kedua.

    Israel dan Mesir memberlakukan blokade terhadap Gaza dengan alasan keamanan setelah Hamas memenangkan pemilihan Palestina pada 2006. Hamas mengusir para rival politiknya dari wilayah tersebut setelah pertempuran sengit tahun berikutnya.

    Hingga saat ini warga Palestina menganggap Gaza sebagai penjara terbuka.

    Dapatkah Trump mengambil alih Gaza jika dia menginginkannya?

    AS tidak memiliki dalih hukum untuk mengklaim Jalur Gaza dan sama sekali tidak jelas bagaimana Trump memakai kekuatan Amerika Serikat untuk mengambil alih wilayah tersebut.

    Seperti klaimnya tentang Greenland atau Terusan Panama, belum jelas apakah Trump memang bersungguh-sungguh atau apakah komentar tersebut merupakan posisi tawar yang mengada-ada menjelang serangkaian negosiasi tentang masa depan Gaza.

    Berbagai rencana telah dibahas untuk membentuk pemerintahan di Gaza pascaperang.

    Pada bulan Desember, dua faksi utama Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat membentuk komite gabungan untuk menciptakan pemerintahan bersatu. Namun, sejauh ini kesepakatan tersebut tidak membuahkan hasil.

    Di waktu lain, diskusi difokuskan pada pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, yang mungkin terdiri dari pasukan negara-negara Arab.

    Trump melontarkan wacana soal pengambilalihan Gaza dalam jumpa pers di Washington, pada Selasa (04/02) (EPA)

    Bulan lalu, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab, AS, dan Israel telah membahas pembentukan pemerintahan sementara di Gaza sampai Otoritas Palestina (PA) yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat siap mengambil alih.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menegaskan bahwa PA tidak akan memiliki peran dalam mengelola Gaza pascaperang.

    Apakah Trump hendak mengerahkan militer AS?

    Pasukan AS sejatinya sudah ada di lapangan. Sebuah perusahaan keamanan AS telah mempekerjakan sekitar 100 mantan pasukan khusus AS untuk menjaga pos pemeriksaan di selatan Kota Gaza. Mereka bertugas memeriksa kendaraan warga Palestina yang kembali ke bagian utara Gaza.

    Personel keamanan Mesir juga terlihat di pos pemeriksaan yang sama.

    Ini bisa menjadi tanda-tanda awal perluasan kehadiran pasukan internasional yang mungkin dipimpin ASdi Gaza.

    Meski demikian, itu bukanlah pengambilalihan AS sebab langkah tersebut membutuhkan intervensi militer skala besar di Timur Tengah sesuatu yang menurut Trump akan dia hindari.

    Apakah wacana Trump bisa berdampak pada gencatan senjata Israel-Hamas?

    Negosiasi tahap kedua dari gencatan senjata dua minggu antara Israel dan Hamas baru saja dimulai, tetapi sulit untuk melihat bagaimana pernyataan mengejutkan Trump akan membantu perwujudan gencatan tersebut.

    Jika Hamas merasa hasil akhir dari seluruh proses ini adalah Gaza yang tidak berpenghuni tidak hanya tanpa Hamas, tetapi juga semua warga Palestina Hamas mungkin menyimpulkan tidak ada yang perlu dibicarakan dan menahan para sandera Israel yang tersisa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduh sang perdana menteri mencari alasan untuk menggagalkan negosiasi dan melanjutkan perang. Mereka pasti akan menyimpulkan bahwa, dengan melontarkan komentar-komentar ini, Trump sengaja membantu Netanyahu.

    Di sisi lain, pendukung sayap kanan Netanyahu mengaku puas dengan rencana pengambilalihan Gaza oleh AS. Sebab langkah itu berpotensi mengurangi risiko pengunduran diri kabinet dan membuat masa depan politik Netanyahu tampak lebih terjamin.

    Dalam hal itu, Trump telah memberi Netanyahu insentif yang kuat untuk mempertahankan gencatan senjata.

    Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata, namun pasukan Israel belum sepenuhnya ditarik dari Gaza (Reuters)

    Apa yang Trump katakan soal Tepi Barat?

    Ketika Trump ditanya apakah dia setuju AS harus mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, Trump mengatakan dia belum mengambil sikap. Menurutnya, keputusan akan diumumkan dalam waktu empat minggu.

    Pernyataan itu telah membuat warga Palestina khawatir. Sebab, Trump bisa saja mematikan rencana pendirian negara Palestina yang berdampingan dengan Israel.

    Mengakui legitimasi permukiman Israel di Tepi Barat juga akan menjadi keputusan yang sangat penting.

    Sebagian besar khalayak paham bahwa permukiman itu ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

    Selama putaran perundingan perdamaian sebelumnya, para negosiator mengakui bahwa Israel akan dapat mempertahankan blok permukiman besar sebagai bagian dari perjanjian akhir, mungkin dengan imbalan sebagian kecil wilayah Israel.

    Pada tahun 2020, Trump menjadi perantara Perjanjian Abraham, yang mengamankan normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan dua negara Arab, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

    UEA menandatangani perjanjian tersebut dengan kesepahaman bahwa Israel tidak akan mencaplok wilayah Tepi Barat. Namun, kesepahaman ini mungkin sedang terancam.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu