Warga Eks TPU Menteng Pulo 2 Dapat Tarif Lebih Murah dari Warga Umum di Rusun Jagakarsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Warga eks TPU Menteng Pulo 2 yang direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa kini mulai dikenakan tarif sewa setelah masa bebas biaya berakhir.
Mereka mendapatkan tarif khusus yang lebih rendah dibandingkan warga umum, namun sebagian warga mengaku tetap merasa keberatan karena pendapatan yang tidak menentu.
Kepala Pengelola UPPS 1
Rusun Jagakarsa
, Asih, mengatakan
warga relokasi
dikenakan
tarif sewa
sebesar Rp 550.000 per bulan. Angka ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau warga relokasi itu Rp 550.000 flat. Tapi kalau yang umum itu berdasarkan
take home pay
,” ujar Asih saat ditemui di Kantor Pengelola Rusun Jagakarsa, Rabu (3/12/2025).
Sementara itu, warga rusun non-relokasi dikenakan tarif bervariasi sesuai pendapatan, sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Besaran tarif bagi warga umum berkisar Rp 865.000 hingga Rp 1.800.000 per bulan, untuk penghasilan maksimal Rp 7.400.000.
Asih menambahkan, pihaknya tengah mengusulkan nama-nama warga relokasi agar memperoleh pembebasan biaya sewa selama tiga bulan.
“Jadi nanti kami akan mengusulkan nama-nama tersebut sesuai dengan SK Wali Kota agar diterbitkan SK Gubernur untuk supaya gratis 3 bulan,” tuturnya.
Rusun Jagakarsa memiliki total 684 unit yang terbagi dalam tiga tower, masing-masing berisi 228 unit. Sekitar 40 persen unit diperuntukkan bagi warga relokasi.
Tower A saat ini sudah penuh oleh warga umum. Karena itu, warga eks
TPU Menteng Pulo 2
ditempatkan di Tower B. Adapun sejumlah unit di Tower C telah memiliki calon penghuni yang lolos verifikasi, namun pengelola masih memprioritaskan warga relokasi.
“Itu makanya yang relokasi kita taruh di tower B, karena di tower C itu sudah ada calon penghuni yang lolos verifikasi, cuman belum kita sosialisasikan. Kami prioritaskan dulu saudara-saudara kita warga relokasi,” kata Asih.
Rani (48), salah satu warga eks TPU Menteng Pulo 2, mengatakan tarif Rp 550.000 masih tergolong berat bagi sebagian besar warga. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil.
Selain sewa, warga juga harus menanggung biaya listrik dan air secara terpisah. Bagi Rani yang menjadi tulang punggung keluarga usai suaminya meninggal, biaya tersebut cukup membebani.
“Kalau sewanya sih buat saya ya, kayaknya sih kalau bisa nih, minta diturunin Rp300.000 begitu. Karena kan air listrik itu kan kita beda. Kalau saya sebagai tulang punggung ya, sendiri kan, Bapak kan sudah Almarhum,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Listrik
-
/data/photo/2025/12/03/693023fc73bca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Eks TPU Menteng Pulo 2 Dapat Tarif Lebih Murah dari Warga Umum di Rusun Jagakarsa Megapolitan 3 Desember 2025
-

Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai
Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di sejumlah kantor pelayanan Bea Cukai.
Djaka menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kegiatan usaha komoditas kelapa sawit dan turunannya. Penyelidikan ini menyasar periode tahun berjalan 2021 hingga 2024.
“Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya, selama tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau tidak salah,” ungkap Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dia memerinci bahwa penggeledahan tidak terpusat di satu lokasi saja, melainkan dilakukan di beberapa kantor wilayah (Kanwil) Bea Cukai yang memiliki kaitan operasional dengan aktivitas ekspor komoditas tersebut.
Meski proses hukum tengah berjalan, Djaka menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya kesalahan prosedur atau tindak pidana yang dilakukan oleh personel Bea Cukai sebelum adanya putusan hukum yang mengikat.
Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, purnawirawan perwira TNI ini memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan pendampingan bagi pegawainya yang menjalani pemeriksaan.
“Tentunya kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa,” tutupnya.
Dugaan Korupsi Limbah CPO
Adapun, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022. Pengusutan ini dilakukan karena penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor Pome 2022.
Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data eksportasi POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil alias CPO. Padahal, POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.
Adapun kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090.
Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukkan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.
Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.
Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.
Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.
Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta.
Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta.
Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.
“Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).
-

Negosiasi 5 Jam, AS-Rusia Gagal Berkompromi Soal Wilayah Ukraina
Jakarta –
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, serta utusan khusus AS Steve Witkoff di Kremlin, setelah sebelumnya memberi sinyal bahwa pasukannya siap terus bertempur demi mencapai tujuan awal perang Rusia.
Pertemuan tersebut adalah momen krusial bagi Ukraina dalam minggu yang diperkirakan penuh ketegangan, setelah beberapa hari diplomasi intensif. Inti dari pertemuan ini adalah rencana perdamaian AS, yang kemudian direvisi di bawah tekanan dari Kyiv dan para pendukungnya di Eropa.
Mengenai wilayah Ukraina yang diduduki, “sejauh ini kami belum menemukan kompromi, tetapi beberapa solusi Amerika dapat dibahas,” ujar penasihat utama kepresidenan Rusia, Yuri Ushakov, setelah pertemuan di Moskow. “Beberapa rumusan yang diajukan tidak sesuai bagi kami, dan pekerjaan akan terus berlanjut,” tambahnya.
Trump mengatakan bahwa kemajuan dalam mengakhiri perang yang hampir berlangsung empat tahun itu tidak akan mudah. “Perwakilan kami sedang berada di Rusia saat ini untuk melihat apakah kita bisa menyelesaikannya,” paparnya dalam rapat kabinet di Gedung Putih. “Situasi yang tidak mudah, biar saya katakan. Benar-benar berantakan.”
Dalam wawancara yang disiarkan Selasa (03/12) malam di Fox News, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pembicaraan dengan Rusia “telah menghasilkan beberapa kemajuan” untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Tidak jelas kapan tepatnya wawancara itu direkam.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Senin (01/12) bahwa setiap rencana harus mengakhiri perang secara permanen, dan bukan hanya menghasilkan jeda dalam pertempuran yang dimulai dengan ofensif oleh Moskow pada Februari 2022.
Ia juga mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa “tidak akan ada solusi yang mudah.”
Moskow menolak rencana yang telah diubah
Kushner dan Witkoff akan menyerahkan versi baru rencana AS tersebut kepada Putin, yang telah dirumuskan ulang setelah versi awalnya memicu kekhawatiran di Kyiv dan Eropa bahwa rencana itu terlalu banyak memberi konsesi kepada Moskow.
Ushakov mengatakan rencana awal AS terdiri dari empat bagian, yang dibahas selama pertemuan lima jam di Kremlin. “Ada beberapa poin yang bisa kami sepakati,” kata penasihat diplomatik utama Putin itu. Namun “presiden tidak menyembunyikan sikap kami yang kritis, bahkan negatif, terhadap sejumlah usulan.”
Putin telah menuntut agar Kyiv menyerahkan wilayah yang diklaim Moskow sebagai miliknya. Kremlin juga menolak kehadiran pasukan Eropa di Ukraina untuk memantau gencatan senjata.
Dalam unggahan di media sosialnya, Zelensky mengatakan “pertanyaan paling sulit berkaitan dengan wilayah, aset (Rusia) yang dibekukan dan jaminan keamanan.”
Meski demikian, pembicaraan di Moskow “bermanfaat”, papar Ushakov, dan posisi Rusia dan AS tidak menjadi semakin berjauhan setelahnya.
Tekanan Rusia
Putin tampak mengirim pesan keras sesaat sebelum pembicaraan AS dimulai. Ia mengatakan bahwa Pokrovsk —benteng Ukraina Timur yang disebut pasukan Rusia baru-baru ini berhasil direbut — adalah “titik pijakan yang baik untuk menyelesaikan semua tugas yang ditetapkan pada awal operasi militer khusus,” – menggunakan istilah yang dipakai Kremlin untuk perang tersebut.
Selain Pokrovsk, Kyiv berada di bawah tekanan di banyak front. Pasukan Rusia bergerak cepat pada November di Ukraina timur, dan Kyiv diguncang skandal korupsi yang berujung pada pengunduran diri negosiator utamanya — tangan kanan Zelensky.
Moskow juga meningkatkan serangan drone dan rudal ke Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, yang menyebabkan ratusan ribu orang hidup tanpa listrik dan pemanas. Zelensky menuding Kremlin berusaha “menghancurkan” negaranya.
Di sisi lain, pemimpin Rusia menuduh Eropa mensabotase kesepakatan mengenai konflik tersebut dan mengirim pesan suram, dengan mengatakan: “Kami tidak berencana berperang dengan Eropa, tetapi jika Eropa menginginkannya dan memulai, kami siap saat ini juga.”
Zelensky mengatakan ia berharap dapat membahas isu-isu kunci dengan presiden AS dan menyiratkan bahwa motivasi sebenarnya Moskow untuk pembicaraan dengan AS adalah guna melonggarkan sanksi Barat.
Kehadiran Kushner
Eropa khawatir Washington dan Moskow dapat mencapai kesepakatan tanpa melibatkan mereka atau memaksa Ukraina membuat konsesi yang tidak adil.
Rencana awal AS yang terdiri dari 28 poin dan diungkap bulan lalu begitu dekat dengan tuntutan Moskow sehingga memicu tuduhan bahwa Rusia terlibat dalam penyusunannya, sesuatu yang dibantah Washington.
Bloomberg melaporkan bulan lalu mengenai rekaman audio yang menunjukkan bahwa Witkoff membantu melatih pejabat Rusia tentang bagaimana Putin sebaiknya berbicara kepada Trump.
Witkoff telah beberapa kali bertemu Putin, tetapi media AS melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya Kushner — yang juga membantu menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamasdi Gaza awal tahun ini — ikut dalam pembicaraan dengan Putin.
*Editor: Rizki Nugraha
Tonton juga video “Progres Perdamaian di Ukraina Masih Gitu-gitu Aja”
(ita/ita)
-

Tak Lagi Diistimewakan, Pengendara Mobil Listrik Malah Terancam Denda Rp8 Jutaan
JAKARTA – Perubahan kebijakan transportasi di California, Amerika Serikat mulai 1 Desember 2025 membuat para pemilik kendaraan listrik (EV) tidak lagi diizinkan melaju sendirian di jalur carpool (HOV). Kini, tak ada lagi keistimewaan bagi para pengendara mobil listrik.
Selama lebih dari 25 tahun, jalur carpool dapat digunakan kendaraan listrik berstiker “Clean Air Vehicle” meski hanya membawa satu orang. Aturan itu awalnya dirancang untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan beremisi rendah.
Namun, pertumbuhan populasi EV yang pesat dianggap membuat jalur khusus tersebut semakin padat sehingga tujuan awalnya tidak lagi tercapai. Sebagaimana dilansir dari Carscoops, Rabu, 3 Desember.
Mulai awal Desember, siapa pun yang tetap menggunakan jalur carpool tanpa jumlah penumpang sesuai aturan akan dikenai denda 490 dolar AS, atau sekitar Rp8 jutaan. Dalam pemberitahuan resminya, otoritas California menegaskan bahwa program tersebut telah berakhir.
Bagi pengguna mobil listrik, perubahan ini cukup berdampak. Sebab, banyak di antara mereka yang selama bertahun-tahun mengandalkan jalur carpool untuk memangkas waktu perjalanan.
Seorang pimpinan klub pemilik EV di wilayah Silicon Valley mengatakan bahwa akses ke jalur cepat itu kerap menghemat waktu sekitar 20 menit di setiap perjalanan berangkat dan pulang kerja. Kini, para pemilik EV harus kembali ke jalur reguler bersama kendaraan lain dalam kondisi lalu lintas yang sering kali padat.
Upaya untuk mempertahankan fasilitas tersebut sempat dilakukan melalui pengajuan resolusi di tingkat federal oleh sejumlah legislator California. Namun, usulan itu gagal melangkah ke tahap pemungutan suara, sehingga aturan baru tetap diberlakukan dan program Clean Air Vehicle berakhir tanpa perpanjangan.
Dengan perubahan ini, California berharap jalur carpool kembali berfungsi seperti tujuan awalnya mendorong penggunaan kendaraan bersama dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Sementara pemilik EV harus menyesuaikan kebiasaan berkendara mereka dengan regulasi yang kini berlaku.
-
Susul Indosat, Giliran AWS Gandeng NVIDIA Bangun AI Factories
Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa komputasi awan, Amazon Web Services (AWS), secara resmi mengumumkan peluncuran infrastruktur sistem AI terbarunya bertajuk “AI Factories”. Hal serupa lebih dahulu dilakukan oleh PT Indosat Tbk.
Nantinya, infrastruktur ini memungkinkan korporasi besar dan pemerintahan untuk menjalankan sistem kecerdasan buatan (AI) AWS secara mandiri di dalam pusat data (data center) pribadi mereka sendiri.
Melansir dari TechCrunch Rabu (03/12/2025), dalam skema kemitraan ini, AWS menawarkan fleksibilitas, pelanggan menyediakan fasilitas pusat data serta pasokan listrik, sementara AWS akan memasang, mengelola sistem AI tersebut, dan mengintegrasikannya dengan layanan cloud AWS lainnya secara mulus.
Dengan mengadopsi konsep ini, organisasi memiliki kontrol sepenuhnya atas data sensitif mereka. Artinya, data tidak perlu dikirim ke server pembuat model AI pihak ketiga dan perangkat keras yang digunakan tidak dibagi dengan penyewa lain, sehingga memitigasi risiko data jatuh ke tangan kompetitor atau musuh asing.
Perusahaan yang menggunakan sistem ini diberikan keleluasaan untuk memilih antara unit pemrosesan grafis (GPU) Blackwell terbaru dari Nvidia atau chip Amazon yang baru diluncurkan, Trainium3.
Infrastruktur ini juga akan didukung oleh jaringan, penyimpanan, basis data, dan sistem keamanan buatan AWS, serta dapat mengakses Amazon Bedrock dan AWS SageMaker AI untuk kebutuhan pelatihan model.
Penggunaan nama “AI Factories” sendiri bukanlah kebetulan. Istilah ini sebelumnya telah dipopulerkan lebih dulu oleh Nvidia untuk menyebut sistem perangkat keras mereka yang dirancang khusus untuk beban kerja AI, mulai dari chip GPU hingga teknologi jaringan.
Kedua perusahaan telah mengonfirmasi bahwa produk AWS ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi strategis mereka.
Diketahui, AWS tidak melenggang sendirian dalam strategi ini. Pada Oktober lalu, Microsoft telah lebih dulu memperkenalkan konsep serupa untuk mengakomodasi beban kerja OpenAI, sekaligus menawarkan “Azure Local” sebagai solusi perangkat keras terkelola yang dapat diimplementasikan langsung di lokasi pelanggan demi menjawab isu kedaulatan data di berbagai negara. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)
-

Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir
Gaza City –
Pemerintah Israel mengumumkan akan membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan perlintasan perbatasan ini memungkinkan penduduk Gaza untuk keluar dari daerah kantong Palestina tersebut ke Mesir “dalam beberapa hari mendatang”.
Pengumuman itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan oleh COGAT, yang merupakan badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina.
“Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata… Perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka dalam beberapa hari mendatang secara eksklusif untuk keluarnya penduduk dari Jalur Gaza ke Mesir,” kata COGAT dalam pernyataannya pada Rabu (3/12) waktu setempat.
COGAT menambahkan bahwa perlintasan perbatasan Rafah akan beroperasi di bawah pengawasan Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa, yang “mirip dengan mekanisme yang beroperasi pada Januari 2025”, ketika perbatasan dibuka singkat selama gencatan senjata enam minggu.
Dua sumber diplomatik Eropa mengatakan kepada AFP bahwa mereka pada awalnya telah mempersiapkan pembukaan perlintasan perbatasan untuk pejalan kaki pada 14 Oktober setelah pengumuman serupa, namun mengalami penundaan.
Pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah merupakan bagian dari rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Jalur Gaza. Hal ini juga sejak lama diserukan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok kemanusiaan lainnya.
Militer Israel mengambil alih kendali sisi Palestina di perlintasan perbatasan Rafah pada Mei 2024, dengan klaim bahwa perlintasan itu “digunakan untuk tujuan teroris”, dengan kecurigaan perdagangan senjata.
Perlintasan perbatasan itu sempat dibuka kembali selama gencatan senjata pada 19 Januari lalu, yang awalnya mengizinkan orang-orang untuk meninggalkan Jalur Gaza, sebelum akhirnya mengizinkan truk untuk keluar.
Perlintasan perbatasan Rafah merupakan titik masuk krusial bagi para pekerja kemanusiaan dan truk-truk pengangkut bantuan, makanan, dan bahan bakar, yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di wilayah yang kekurangan listrik.
Untuk waktu yang lama, perlintasan perbatasan itu menjadi titik keluar utama bagi warga Palestina dari Jalur Gaza yang diizinkan meninggalkan wilayah tersebut, yang telah diblokade Israel sejak tahun 2007.
Tonton juga video “Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 10 Orang Tewas”
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)


/data/photo/2025/12/03/693012d8eb464.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5432044/original/022298100_1764754498-Menteri_ESDM_Bahlil_Lahadalia-3_Desember_2025.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)