Korban Banjir Punguti Beras yang Dilempar dari Helikopter, Bupati Minta Maaf
Tim Redaksi
MEDAN,KOMPAS.com-
Bupati Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran meminta maaf atas insiden warga memunguti beras bantuan banjir bercampur tanah, akibat dilempar dari helikopter.
Permintaan maaf disampaikannya melalui sebuah video.
“Saya Bupati
Tapanuli Utara
, bersama pilot, kami pertama-tama meminta maaf kepada seluruh masyarakat Tapanuli Utara, secara khusus masyarakat yang ada di Desa Manalu Purba, tepatnya di Hajorang,” ujar Jonius dalam sebuah video.
Pada kesempatannya, Jonius menjelaskan kronologi peristiwa, awalnya dia dan rombongan Tim SAR gabungan mendistribusikan
bantuan logistik
melalui helikopter.
Mereka mendistribusikan ke desa terpencil dan terisolir akibat banjir di Taput.
“Kemarin (yang) terjadi adalah bagaimana kami mendistribusikan makanan sembako ke daerah terpencil, daerah terisolir,” ujarnya.
Pihaknya sudah melakukan penerbangan untuk mendistribusikan logistik sebanyak tujuh kali penerbangan.
“Kami lakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih belum bisa kita jangkau dengan jalan darat,” ujarnya dalam video.
Lalu tibalah mereka di Kecamatan Hajoran, saat itu mereka hendak mendarat di salah satu sekolah.
Namun terjadi kendala, lantaran adanya kabel di sekitar lokasi pendaratan.
“Saya mengajak pilot untuk mendarat di sekolah, kemudian pilot mencari (tempat) untuk bisa mendarat,” ujarnya.
Akan tetapi pada ketinggian kurang lebih 10 hingga 15 meter, pendaratan terhambat karena ada kabel listrik.
“Sehingga pilot menyarankan untuk tidak mendarat dan masyarakat sudah berkumpul di bawah,” ujar Jonius.
Karena takut masyarakat kecewa, Jonius berusaha tetap menurunkan bantuan beras dari helikopter.
“Kami menurunkan tidak lebih dari 10 (karung) mungkin,” katanya.
“Saat kami melihat ke bawah, mereka bilang sudah ada yang rusak. Dan waktu itu memang saat kita keluarkan ada indomie, Indomie nya langsung berserak (berhamburan),” ujarnya.
Karena kerusakan logistik akibat diturunkan dari helikopter, pilot mencoba mencari lokasi pendaratan di landasan yang baru di sekitar lokasi.
“Nah tidak jauh dari situ, kami melihat ada landasan, yaitu ada kebun dan kami mencoba mendarat di sana. Setelah itu kami mendarat dengan ketinggian hanya sekitar 1 meter dari tanah,” ujarnya.
Pihaknya kemudian mengeluarkan semua bantuan dari helikopter tersebut dan kemudian diserahkan ke warga.
“Yang pasti bantuan itu ada kurang lebih 400 kilogram (beras) yang kami bawa saat itu. Yang kami jatuhkan dengan jarak 20 meter itu, paling tidak sampai 10 karung beras. Selebihnya kami turunkan dengan normal, itu pada ketinggian 1 meter di atas permukaan lahan,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap meminta maaf atas insiden terjadi.
Ia menyatakan semua bantuan yang diberikan atas dasar kemanusiaan.
“Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan semua ada dokumentasi dan bukti-buktinya. Jadi sekali lagi, atas nama pemerintahan, kami mohon maaf, yang pasti kami melakukan ini adalah upaya kemanusiaan,” ujarnya.
Sebelumnya video warga memunguti beras bantuan banjir yang bercampur tanah akibat dilempar dari helikopter viral di media sosial.
Disebutkan peristiwa terjadi di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Dilihat dari akun instagram @jawatimurpopuler, awalnya tampak helikopter menjatuhkan beras dan bantuan mie instan dari helikopter kepada korban banjir dan longsor di sana.
Video warga memunguti beras bantuan banjir yang bercampur tanah akibat dilempar dari helikopter viral di media sosial.
Disebutkan peristiwa terjadi di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Data Korban
Sementara itu berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Rabu (3/2/2025), korban meninggal sudah mencapai angka 307 orang.
Lalu sejauh ini ada 17 kabupaten/kota yang masih terdampak bencana alam yang terjadi sejak Senin (24/11/2025).
Lokasi terparah berada di Tapanuli Tengah. Korban meninggal disana 86 orang, hilang 112 orang dan luka-luka 521 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Listrik
-
/data/photo/2025/12/02/692edca48630a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Korban Banjir Punguti Beras yang Dilempar dari Helikopter, Bupati Minta Maaf Regional
-

KSAD: TNI AD Kerahkan Puluhan Perangkat Starlink ke Lokasi Bencana Sumatra
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan bahwa TNI AD telah mengirimkan puluhan perangkat Starlink ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra untuk memperkuat akses komunikasi, terutama di daerah yang terisolasi dan mengalami kerusakan jaringan.
Hal tersebut disampaikan Maruli dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Menjawab pertanyaan mengenai penggunaan Starlink dalam penanganan bencana, Maruli menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan bagian dari peralatan yang dimiliki Kementerian Pertahanan dan TNI.
“Itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga. Memang pulsanya belum tau siapa yang mau bayar, tapi itu kondisinya,” ujarnya.
Pengiriman perangkat Starlink tersebut dilakukan untuk memastikan komunikasi antarsatgas, pemerintah daerah, serta tim evakuasi dan distribusi logistik tetap berjalan lancar, mengingat banyak lokasi mengalami gangguan telekomunikasi akibat putusnya listrik dan infrastruktur penunjang lainnya.
Langkah ini menambah dukungan TNI dalam operasi kemanusiaan, yang sebelumnya telah melibatkan pengerahan pesawat angkut, helikopter, kapal, serta tenaga prajurit untuk evakuasi, pembukaan akses, dan pendistribusian bantuan.
“Tapi ini semangat kami untuk membantu kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana,” pungkas Maruli.
-

Menteri Bahlil bebaskan penggunaan barcode di wilayah bencana Sumatera
Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap BBM selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
“Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi, di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.
Gangguan distribusi BBM dan listrik, putusnya jaringan internet, serta terhambatnya akses transportasi akibat longsor dan kerusakan jembatan menjadi dasar diperlukannya relaksasi aturan di lapangan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap digunakan sesuai kebutuhan mendesak.
“Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” ujar Bahlil.
Kementerian ESDM berharap kebijakan darurat tersebut dapat mempercepat pengiriman BBM untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan operasional tim penanganan bencana yang masih terkendala akses menuju lokasi terdampak.
Untuk memastikan kelancaran suplai, PT Pertamina Patra Niaga menambah armada mobil tangki dan personel pengangkutan.
Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga turut memberikan relaksasi operasional, agar alokasi BBM dapat dipindahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur distribusi pascabencana.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/12/03/6930173729b98.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
21 Personel PLN Bangka Belitung Dikirim ke Aceh, Percepat Pemulihan Kelistrikan Regional 3 Desember 2025
21 Personel PLN Bangka Belitung Dikirim ke Aceh, Percepat Pemulihan Kelistrikan
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com –
Sebanyak 21 personel PLN Bangka Belitung dikirim ke Aceh untuk memulihkan infrastruktur kelistrikan pascabanjir.
Tim yang mampu bekerja dalam kondisi cuaca ekstrem tersebut dilepas dari kantor pembangkit, PLTU Aek Anyir, Bangka.
General Manager
PLN
UIW Babel, Ira Savitri, menyampaikan bahwa pengiriman personel ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar PLN terhadap masyarakat Aceh.
“Kondisi lapangan pascabencana membutuhkan tindakan cepat dan terkoordinasi,” kata Ira di Pangkalpinang, Rabu (3/12/2025).
Dukungan tim PLN dari Babel diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan jaringan listrik.
Terutama di lokasi-lokasi prioritas yang berdampak pada keselamatan dan layanan publik.
Sebelum diberangkatkan, para personel menjalani briefing teknis, pengecekan peralatan, serta koordinasi awal dengan PLN UID Aceh mengenai titik-titik pemulihan yang menjadi fokus utama.
Tim juga membawa perlengkapan kerja, material pendukung, serta peralatan darurat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses di lapangan.
Salah satu anggota tim, Damar Sagara dari PLN UP3 Belitung, menyatakan kesiapan mereka untuk bertugas.
“Kami sudah menyiapkan perlengkapan sesuai kebutuhan lapangan dan laporan dari tim di Aceh. Semoga keberangkatan kami dapat membantu mempercepat pemulihan listrik bagi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Damar.
Kehadiran tim dari PLN UIW Babel menambah kekuatan teknis yang telah lebih dulu diterjunkan dari berbagai unit PLN lainnya, sehingga upaya pemulihan dapat dilakukan secara paralel dan lebih cepat.
Selain personel dan peralatan teknis, tim PLN UIW Babel juga membawa bantuan logistik berupa kebutuhan dasar untuk masyarakat terdampak.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh kekuatan PLN harus bergerak bersama untuk membantu Aceh.
PLN juga bekerja erat dengan Pemerintah Daerah Aceh, TNI, Polri, BPBD, serta berbagai instansi lain dalam percepatan penanganan.
“Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden bahwa seluruh kekuatan PLN harus dikerahkan untuk membantu pemulihan bencana,” pungkas Darmawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/69306a4543abb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut Regional 3 Desember 2025
Tak Ada Stok BBM, Warga Menginap untuk Antre di SPBU Humbang Hasundutan, Sumut
Tim Redaksi
HUMBANG HASUNDUTAN , KOMPAS.com
— Kosongnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah warga di Kabupaten Humbang Hasundutan menginap di SPBU.
Pantauan Kompas.com di lokasi pada Rabu (3/12/2025) siang, warga Kecamatan Lintong,
Humbang Hasundutan
terlihat memenuhi area SPBU untuk menunggu pengisian ulang pasokan BBM.
Para warga terlihat duduk di sekitar area stasiun pengisian sambil membawa jerigen untuk mengisi bahan bakar.
Puluhan motor terparkir di area SPBU, menandai bahwa mereka sudah mengantre bensin di bagian depan.
Sebagian motor itu bahkan ditinggal pulang oleh pemiliknya dengan kondisi terparkir.
Hanya ada dua petugas SPBU yang juga ikut duduk bersama warga, karena tak bisa melakukan pengisian akibat kosongnya stok BBM, baik Pertalite, Pertamax, maupun Solar.
Sementara, antrean mobil, bus, dan truk tumpah ruah hingga mengular ke jalan raya hingga kurang lebih 500 meter.
Padahal, jalanan tersebut hanya memiliki dua lajur untuk dilewati dari dua arah berlawanan.
Panjangnya antrean yang mengular ke jalan raya pun membuat arus lalu lintas mengalami macet total.
Sejumlah warga pun harus membantu mengurai kemacetan agar lalu lintas dapat tetap berjalan, baik dari arah Silangit maupun ke arah Sibolga.
Anton (46) seorang sopir truk mengaku sudah lebih dari 24 jam memarkirkan kendaraannya di SPBU tersebut.
“Sudah mau dua hari kali ini nginap di sini, enggak ada ada stoknya, menginap di mobil jadinya,” kata Anton saat diwawancarai Kompas.com, Rabu.
Anton yang membawa sejumlah barang kiriman menuju Kota Medan menyebut sudah tak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena bensin di mobilnya sudah menipis.
“Udah mau habisnya itu mobil, sepanjang jalan ini sama semua kosong, yasudah tunggu saja,” kata dia.
Menurutnya, mencari SPBU lain pun tak bisa karena hampir seluruh tempat yang ia lewati tak memiliki pasokan BBM.
“Kalau minggu lalu itu masih ada lah Pertamax yang berapa tempat. Tapi dari semalam, semua habis. Pertalite, Pertamax,” ucapnya.
Sementara, salah satu warga sekitar, Meli (50) mengaku telah mengantre sejak SPBU tersebut dibuka pada pagi hari.
“Sudah ada lah kali empat atau lima jam,” ucap Meli kepada Kompas.com, Rabu.
Ia terduduk di area taman SPBU dengan sebuah jerigen kosong di sampingnya, menanti untuk diisi agar motor di rumahnya bisa kembali digunakan.
“Ini mau isi jerigen ini. Soalnya kan kereta (motor)-ku di rumah habis minyaknya, aku menumpang sama tetangga ini untuk beli, nah di sini lah nanti isinya (jerigen),” ujarnya.
Menurutnya, sudah satu pekan terjadi kelangkaan BBM di kawasan Humbang Hasundutan, setelah banjir dan longsor menghantam kawasan tersebut.
“Sudah satu minggu lah, semenjak longsor itu. Untungnya listrik masih (nyala),” tutur dia.
Meli mengaku sengaja mengantre dan enggan meninggalkan SPBU sejak pagi hari, berharap agar dirinya bisa segera mendapat BBM setelah adanya pengisian ulang dari
Pertamina
.
Adapun, Anton mendesak pemerintah agar segera membenahi pasokan BBM agar semakin merata.
Pasalnya, apabila kebutuhan bensin tidak dipenuhi, dapat berujung protes besar dari masyarakat.
“Ya gimana, namanya minyak ini kan kebutuhan kita semua. Mau ngapain aja butuh, kalau kayak gini terus kan repot semua, nanti ujungnya diprotes sama warga kan, didemo,” kata dia.
“Tolong lah sampaikan ke bapak Presiden, bapak Gubernur, boleh lah BBM ini cepat diselesaikan masalahnya,” tutup dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/02/692eb1a436207.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jangan Biarkan Aceh Utara Berjuang Sendiri Menghadapi Dampak Banjir… Regional 3 Desember 2025
Jangan Biarkan Aceh Utara Berjuang Sendiri Menghadapi Dampak Banjir…
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rabu (3/12/2025) resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah itu dalam menghadapi musibah banjir selama dua pekan terakhir.
Sebanyak 121 orang dilaporkan meninggal dunia di sana.
Jumlah itu dipastikan bertambah seiring dengan operasi pencarian korban yang terus berlangsung.
Ratusan ribu pengungsi dan ribuan rumah hancur. Saat ini, para pengungsi sangat membutuhkan
dukungan rakyat
Indonesia.
Mereka butuh bahan pangan, tenda tempat berteduh, pakaian, dan obat-obatan.
“Kami mohon dukungan rakyat Indonesia. Jangan biarkan kami sendiri berjuang melewati cobaan ini,” kata Bupati
Aceh Utara
,
Ismail A Jalil
yang akrab disapa Ayahwa.
Dia menyebutkan, fokus utama saat ini adalah memberi pangan dan obat-obatan serta memakamkan jenazah yang telah ditemukan.
“Saya minta kepada kepala desa untuk melakukan pemulasaraan jenazah dengan baik. Banyak korban yang tidak diketahui identitasnya,” ucap Ayahwa.
Saat ini, 27 posko bantuan tingkat kecamatan telah dibentuk.
Kepala desa dan camat diminta saling berkoordinasi untuk memproses bantuan.
“Seberapa ada bantuan, salurkan. Jangan lama-lama di posko. Rakyat kita lapar, butuh makan, butuh obat, butuh pakaian,” katanya.
Kesulitan lainnya, sinyal telekomunikasi belum pulih di kabupaten itu.
PT Telkomsel Lhokseumawe, kata Ayahwa, mengaku puluhan boks mereka terendam, ditambah dengan listrik yang belum menyala.
“Saya minta Telkom dan PLN secepatnya bisa memulihkan
Aceh Utara
. Bantu kami agar mudah koordinasi di seluruh pelosok Aceh Utara,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/02/692eb1a436207.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jangan Biarkan Aceh Utara Berjuang Sendiri Menghadapi Dampak Banjir… Regional 3 Desember 2025
Jangan Biarkan Aceh Utara Berjuang Sendiri Menghadapi Dampak Banjir…
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rabu (3/12/2025) resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah itu dalam menghadapi musibah banjir selama dua pekan terakhir.
Sebanyak 121 orang dilaporkan meninggal dunia di sana.
Jumlah itu dipastikan bertambah seiring dengan operasi pencarian korban yang terus berlangsung.
Ratusan ribu pengungsi dan ribuan rumah hancur. Saat ini, para pengungsi sangat membutuhkan
dukungan rakyat
Indonesia.
Mereka butuh bahan pangan, tenda tempat berteduh, pakaian, dan obat-obatan.
“Kami mohon dukungan rakyat Indonesia. Jangan biarkan kami sendiri berjuang melewati cobaan ini,” kata Bupati
Aceh Utara
,
Ismail A Jalil
yang akrab disapa Ayahwa.
Dia menyebutkan, fokus utama saat ini adalah memberi pangan dan obat-obatan serta memakamkan jenazah yang telah ditemukan.
“Saya minta kepada kepala desa untuk melakukan pemulasaraan jenazah dengan baik. Banyak korban yang tidak diketahui identitasnya,” ucap Ayahwa.
Saat ini, 27 posko bantuan tingkat kecamatan telah dibentuk.
Kepala desa dan camat diminta saling berkoordinasi untuk memproses bantuan.
“Seberapa ada bantuan, salurkan. Jangan lama-lama di posko. Rakyat kita lapar, butuh makan, butuh obat, butuh pakaian,” katanya.
Kesulitan lainnya, sinyal telekomunikasi belum pulih di kabupaten itu.
PT Telkomsel Lhokseumawe, kata Ayahwa, mengaku puluhan boks mereka terendam, ditambah dengan listrik yang belum menyala.
“Saya minta Telkom dan PLN secepatnya bisa memulihkan
Aceh Utara
. Bantu kami agar mudah koordinasi di seluruh pelosok Aceh Utara,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/03/693023fc73bca.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Eks TPU Menteng Pulo 2 Dapat Tarif Lebih Murah dari Warga Umum di Rusun Jagakarsa Megapolitan 3 Desember 2025
Warga Eks TPU Menteng Pulo 2 Dapat Tarif Lebih Murah dari Warga Umum di Rusun Jagakarsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Warga eks TPU Menteng Pulo 2 yang direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa kini mulai dikenakan tarif sewa setelah masa bebas biaya berakhir.
Mereka mendapatkan tarif khusus yang lebih rendah dibandingkan warga umum, namun sebagian warga mengaku tetap merasa keberatan karena pendapatan yang tidak menentu.
Kepala Pengelola UPPS 1
Rusun Jagakarsa
, Asih, mengatakan
warga relokasi
dikenakan
tarif sewa
sebesar Rp 550.000 per bulan. Angka ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau warga relokasi itu Rp 550.000 flat. Tapi kalau yang umum itu berdasarkan
take home pay
,” ujar Asih saat ditemui di Kantor Pengelola Rusun Jagakarsa, Rabu (3/12/2025).
Sementara itu, warga rusun non-relokasi dikenakan tarif bervariasi sesuai pendapatan, sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Besaran tarif bagi warga umum berkisar Rp 865.000 hingga Rp 1.800.000 per bulan, untuk penghasilan maksimal Rp 7.400.000.
Asih menambahkan, pihaknya tengah mengusulkan nama-nama warga relokasi agar memperoleh pembebasan biaya sewa selama tiga bulan.
“Jadi nanti kami akan mengusulkan nama-nama tersebut sesuai dengan SK Wali Kota agar diterbitkan SK Gubernur untuk supaya gratis 3 bulan,” tuturnya.
Rusun Jagakarsa memiliki total 684 unit yang terbagi dalam tiga tower, masing-masing berisi 228 unit. Sekitar 40 persen unit diperuntukkan bagi warga relokasi.
Tower A saat ini sudah penuh oleh warga umum. Karena itu, warga eks
TPU Menteng Pulo 2
ditempatkan di Tower B. Adapun sejumlah unit di Tower C telah memiliki calon penghuni yang lolos verifikasi, namun pengelola masih memprioritaskan warga relokasi.
“Itu makanya yang relokasi kita taruh di tower B, karena di tower C itu sudah ada calon penghuni yang lolos verifikasi, cuman belum kita sosialisasikan. Kami prioritaskan dulu saudara-saudara kita warga relokasi,” kata Asih.
Rani (48), salah satu warga eks TPU Menteng Pulo 2, mengatakan tarif Rp 550.000 masih tergolong berat bagi sebagian besar warga. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil.
Selain sewa, warga juga harus menanggung biaya listrik dan air secara terpisah. Bagi Rani yang menjadi tulang punggung keluarga usai suaminya meninggal, biaya tersebut cukup membebani.
“Kalau sewanya sih buat saya ya, kayaknya sih kalau bisa nih, minta diturunin Rp300.000 begitu. Karena kan air listrik itu kan kita beda. Kalau saya sebagai tulang punggung ya, sendiri kan, Bapak kan sudah Almarhum,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

