Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai wacana prosedur vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    Klarifikasi dari pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu datang setelah programnya tentang vasektomi bagi penerima bansos viral dan menuai kecaman.

    Gagasan tersebut dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan vasektomi.

    Kini, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa penerima bansos tidak diwajibkan untuk menjalani prosedur vasektomi.

    Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap menyarankan agar penerima bansos untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB).

    “Apa artinya sih, bantuan beasiswa, rumah rehab miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (6/5/2025).

    “Kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya,” sambungnya.

    Disebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 900 ribu anak yang lahir.

    Dedi Mulyadi berharap agar yang melakukan KB adalah suami misalnya dengan memakai alat kontrasepsi atau metode lain untuk mencegah/menunda kehamilan.

    “Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB, dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri,” papar Dedi Mulyadi.

    “Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, penginnya apa, kan bisa pakai pengaman,” imbuhnya.

    Tanggapan Mensos

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos perlu dikaji sebelum diterapkan

    “Seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Saifullah saat ditemui di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (5/5/2025).

    “(Jika) itu ditambahi dengan syarat-syarat di luar rancangan program ini, ya harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” lanjutnya.

    Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur medis yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi.

    Adapun prosedur ini dapat dikembalikan atau disambungkan kembali yang disebut sebagai Vasektomi Reversal/Rekanalisasi.

    Prosedur itu dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jabar pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB bagi pria berupa vasektomi.

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar)

  • Transjakarta Uji Coba Mobil Listrik buat Armada Jaklingko

    Transjakarta Uji Coba Mobil Listrik buat Armada Jaklingko

    Jakarta –

    Transjakarta resmi menguji coba mobil listrik buatan Foton untuk armada mikrotrans alias Jaklingko. Ini menjadi salah satu upaya mewujudkan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan dan efisien di Jakarta.

    Adapun unit mobil yang akan dijajal Transjakarta adalah Foton eTruckmate. Mobil ini merupakan kendaraan niaga ringan bertenaga listrik yang dirancang memenuhi beragam kebutuhan transportasi modern. Unit ini juga dikembangkan untuk mendukung fungsi angkutan penumpang, menjadikannya solusi mobilitas yang fleksibel dan multifungsi.

    Dengan kapasitas angkut optimal dan dimensi yang kompak, eTruckmate diklaim ideal untuk menjangkau area-area padat dan jalur distribusi sempit di jalan perkotaan. Meski
    berukuran kecil, kendaraan ini menawarkan performa tinggi tanpa emisi, serta biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

    Uji coba ini akan difokuskan pada operasional harian armada Foton eTruckmate di berbagai jalur distribusi strategis di Jakarta. Aspek yang diuji meliputi efisiensi penggunaan energi, performa teknis kendaraan di berbagai kondisi jalan, kemudahan pengisian daya, serta dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap produktivitas transportasi umum. Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar untuk pengembangan model distribusi transportasi umum masa depan yang lebih bersih dan efisien.

    Dalam keterangan resminya dijelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara. Pemanfaatan kendaraan listrik dinilai sebagai langkah efektif dalam mencapai target Net Zero Emission di sektor transportasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    Melalui uji coba ini, PT Indomobil Global Transportasi, PT Transportasi Jakarta, dan PT Green Logistic Solution berharap dapat membuka jalan bagi penggunaan mobil listrik secara lebih luas, tidak hanya di sektor transportasi umum, tetapi sektor-sektor lain yang relevan.

    Selain itu, keberhasilan integrasi kendaraan listrik dalam ekosistem Mikrotrans/bus kecil Transjakarta. juga diharapkan dapat menjadi model penerapan transportasi hijau untuk kota-kota lain di Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa inovasi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan dalam menciptakan mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan ramah lingkungan.

    Penandatanganan MoU ini menegaskan bahwa perubahan besar menuju masa depan transportasi rendah emisi memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pihak. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia mampu mempercepat transformasi menuju era transportasi hijau yang modern dan berdaya saing global.

    (lua/dry)

  • Subsidi Motor Listrik Masih Digodok Pemerintah, Kapan Diputuskan?

    Subsidi Motor Listrik Masih Digodok Pemerintah, Kapan Diputuskan?

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menggodok aturan mengenai subsidi motor listrik di Indonesia. Mereka memastikan, prosesnya masih berjalan hingga sekarang.

    Ketika ditanya kapan aturan tersebut diputuskan, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita belum bisa mengungkapnya. Intinya, aturan tersebut masih dirumuskan pemerintah.

    “(Aturan soal subsidi motor listrik) sedang dibahas di internal pemerintah,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).

    Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Agus juga belum bisa bicara saat ditanya mengenai skema subsidi yang sedang dirumuskan pemerintah. Sebelumnya, bantuan tersebut berbentuk potongan langsung atau diskon sebesar Rp 7 juta. Namun, ada wacana diubah menjadi PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah).

    “Itu (juga) masih dibahas, masih touching up,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko meminta agar pemerintah segera mengumumkan subsidi motor listrik. Sebab, jika tidak, konsumen akan terus-terusan menunda pembelian kendaraan.

    Moeldoko berharap, skema subsidinya berbentuk potongan langsung sebesar Rp 7,5 juta per unit. Namun, jika tak memungkinkan, dia terbuka dengan berbagai opsi yang tersedia.

    “Ya itu, kita berharap tetap ada subsidi dalam bentuk yang seperti kemarin, direct ya, direct Rp 7,5 juta (untuk motor listrik baru) dan Rp 10 juta untuk konversi. Kita harapnya seperti itu,” ujar Moeldoko di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pekan lalu.

    “Tapi kalau pemerintah menganggap bahwa oh ada kebijakan baru yang lebih bagus, oh kita juga terima, mungkin dialihkan ke PPN, bisa diterima, yang penting segera ada kepastian, dunia usaha menunggu itu,” tambahnya.

    Meski demikian, Moeldoko menegaskan, pihaknya belum diajak diskusi pemerintah mengenai skema subsidi motor listrik. Kini, kata dia, segalanya masih di tahap menunggu.

    “Kita belum diajak bicara oleh pemerintah, kita tunggu khususnya, kita menunggu, karena ini masih dibicarakan di internal pemerintah,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Mobil Listrik Polytron Cuma Rebadge Produk China?

    Mobil Listrik Polytron Cuma Rebadge Produk China?

    Jakarta –

    Polytron merespons tudingan produk mobil listrik pertamanya yang disebut rebadge mobil China. Polytron menegaskan G3 bukan sekadar rebadge dari model Skyworth Auto.

    “Rebadge tidak sepenuhnya benar, kalau dicari, di sana tidak ada yang sama speknya dengan yang kita bawa ke sini. Sebetulnya kita juga melakukan beberapa adjustment, disesuaikan dengan karakter di Indonesia,” kata Direktur Komersial Polytron Tekno Wibowo di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Skyworth Auto merupakan produsen kendaraan listrik asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 2017 dan berpusat di Nanjing. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Skywell New Energy Automobile Group, yang juga memiliki Nanjing Golden Dragon Bus. Skyworth Auto dikenal melalui beberapa model kendaraan listrik, seperti Skyworth K dan CE11.

    “Kita lakukan adalah sharing platform, sebenarnya sangat lazim ya di industri otomotif, kita kerja sama, kita cari produk apa yang mereka sesuai karakter Indonesia,” kata Tekno.

    Dalam situs resmi Skyworth EV dijelaskan, K dipasarkan dalam tiga opsi LHD (Left Hand Drive), RHD (Right Hand Drive), dan i LHD. Mobil itu punya dimensi yang cukup bongsor: panjang 4.720 milimeter (mm), lebar 1.908 mm, tinggi 1.696 mm, dan jarak poros roda depan ke belakang 2.800 mm.

    Untuk dimensi memiliki kemiripan. Namun ditelisik dari segi performa, ada perbedaan yang ditawarkan dari Polytron G3.

    Soal kemampuannya Skyworth K punya jarak tempuh hingga 620 km, berdasarkan pengetesan NEDC. Perjalanan itu didukung dengan baterai 85.97 kWh. Sebagai pembanding, Polytron G3 dan G3+ punya jarak tempuh 402 kilometer (CLTC) karena menggunakan baterai 51.916 kWh.

    Performanya bisa melesat dari titik nol ke 100 km/jam dalam waktu 9,6 detik. Pembeda lainnya, Polytron menyematkan audio XBR by Poltron dengan woofer yang powerful dan tweeter.

    Polytron menjalin kerjasama dengan Skyworth Auto.

    Tekno menceritakan awal mula kolaborasi antara Polytron dengan Skyworth Auto.

    “Awal kerjasamanya, pertama yang kita lakukan mencari partner yang punya visi yang sama dengan kita. Kemudian kedua mencari produknya yang sesuai atau tidak, kalau sesuai baru akan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga produknya cocok untuk masyarakat Indonesia,” kata Tekno.

    Skyworth dan Polytron akan mendirikan pabrik perakitan di Indonesia. Pabrik ini bertujuan untuk merampingkan rantai pasokan, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing produk dengan melokalisasi produksi. Kedua perusahaan berencana untuk memproduksi hampir 10.000 kendaraan Skyworth selama tiga tahun ke depan.

    “Saat ini kita masih kerja sama dengan PT Handal untuk merakitnya. Sambil kita siapkan fasilitas sendiri, jadi kita mulai investasi di peralatannya, sementara ini,” kata Tekno.

    (riar/dry)

  • Ada 7 Merek Bangun Pabrik Mobil Listrik di RI, Salah Satunya VW

    Ada 7 Merek Bangun Pabrik Mobil Listrik di RI, Salah Satunya VW

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi RI sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani mengungkap ada tujuh merek mobil listrik yang mulai bangun pabrik di Indonesia selama 2024-2025. Salah satunya, kata dia, Volkswagen alias VW.

    Menurutnya, ketujuh pabrik tersebut punya kapasitas produksi gabungan hingga 281 ribu unit kendaraan setahun. Sementara nilai investasinya diklaim mencapai Rp 15,4 triliun!

    “Ada tujuh produsen kendaraan listrik yang menyatakan investasinya dan sudah mulai membangun konstruksinya dengan nilai total Rp 15,4 triliun untuk rencana memproduksi mobil listrik 281 ribu unit setahun,” ujar Rosan di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa sore (7/5).

    “Itu ada BYD, Citroen, Aion, Maxus, Geely, Vinfast dan VW. Mereka itu yang sudah menyatakan komitmen dan terus berjalan,” tambahnya.

    Menteri Investasi Rosan P Roeslani Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Sayangnya, ketika ditanya lebih lanjut mengenai VW di sesi doorstop, Rosan terkesan tutup mulut. Dia meninggalkan lokasi tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan, dia juga tak menjelaskan, apakah investasi itu terkait pabrik baterai atau pabrik kendaraan.

    Kabar mengenai VW bangun pabrik di Indonesia telah berhembus sejak lama. Isunya makin menguat ketika Jokowi sempat bertemu petinggi anak perusahaan VW, PowerCO SE, dua tahun lalu. Namun, hingga hari ini, belum ada kelanjutan kabarnya.

    Di kesempatan yang sama, Rosan menargetkan, kemunculan-kemunculan pabrik baru itu bisa membuat produksi kendaraan listrik di Indonesia tembus 2,5 juta unit setahun pada 2030. Dia juga mengklaim, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk mencapai angka tersebut.

    “Produksi kendaraan listrik ini diprediksi akan terus meningkat, dan pada 2030 nanti kami memprediksi produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit dalam setahun,” ungkapnya

    “Tentunya kita pun akan memberikan insentif lebih besar lagi apabila mereka melakukan TKDN. Jadi konsepnya kita ubah dengan TKDN lebih tinggi, insentif diperbesar. Harapannya, paling penting, kalau EV battery, charging-nya harus ada,” kata dia menambahkan.

    (sfn/dry)

  • China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah investor asal China tengah menjajaki peluang investasi di proyek hilirisasi nikel hingga batu bara di Tanah Air.

    Salah satu proyek hilirisasi yang diminati investor China adalah hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang produknya diproyeksikan sebagai subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini mandek usai ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong pengembangan proyek ini.

    Untuk diketahui, Air Product semula berkomitmen mengembangkan dua proyek strategis nasional hilirisasi batu bara, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan dengan membentuk joint venture bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

    Baru-baru ini, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa Perseroan telah mendekati sejumlah perusahaan China untuk mencari mitra pengganti Air Product dalam proyek DME.

    Calon mitra yang telah dijajaki, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dari sejumlah perusahaan itu, hanya ECEC yang berminat sebagai mitra investor.

    “Dari seluruh calon mitra tersebut baru ECEC gitu ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025).

    Merujuk pada paparan PTBA dalam rapat tersebut, ECEC telah menyampaikan preliminary proposal coal to DME pada November 2024.

    Di samping penjajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

    “Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. Nah, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyek arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan,” tutur Arsal.

    Dominasi China di Proyek Hilirisasi Nikel

    Selain DME, investor asal China juga akan menggarap proyek hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik (EV). Terbaru, pemerintah telah menunjuk Zhejiang Huayou Cobalt Co menjadi mitra strategis dalam megaproyek rantai pasok baterai. Huayaou akan menggantikan konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution yang semula akan berinvestasi senilai US$8,6 miliar atau Rp145 triliun di Proyek Titan. 

    Terpilihnya Huayou semakin menancapkan dominasi China dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air. Hal ini mengingat mayoritas smelter nikel dalam negeri saat ini dimiliki oleh raksasa-raksasa logam China, seperti Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co.

    Tak hanya itu, raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), juga telah berkomitmen menanamkan investasi dalam megaproyek rantai pasok baterai bernama Proyek Dragon. Melalui anak usahanya CBL International Development Pte Ltd, CATL membentuk joint venture dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi sebesar 15 gigawatt hour (GWh) per tahun. Nilai investasinya mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp19,13 triliun.

    Terkait Huayou, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengungkap pemerintah mempercayakan Huayou untuk menggantikan LG karena pemerintah melihat minat Huayou yang tinggi. Pemerintah juga menilai kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini investasi yang telah ditanamkan Huayou di RI sebesar US$8,8 miliar atau setara Rp147 triliun.

    “Huayou saja investasi di Indonesia per hari ini itu sudah mencapai US$8,8 miliar, sudah menanamkan investasi loh, sudah selesai. Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$20 miliar tambahan,” kata Rosan kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Rosan menyebut, pihak Huayou meminta waktu untuk mematangkan rencana proyek baru tersebut. Rencana investasi proyek ini dijadwalkan akan dibeberkan secara terperinci pada pekan ketiga Mei 2025.

    Dalam hal ini, tak hanya sebagai pengganti LG Energy Solution di proyek rantai pasok baterai Indonesia, Huayou juga berencana untuk mengembangkan kawasan industri di Pomala, Sulawesi Tenggara.

    “Mereka sudah pelajari dan ingin mereka investasikan di Indonesia, termasuk adalah pengembangan klaster industrial park seperti yang di Morowali dan di Weda Bay. Yang di Weda Bay mereka adalah pemegang saham minoritas, nah mereka sekarang ingin mengembangkan juga sendiri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, tak heran jika Huayou berencana untuk meningkatkan investasi jumbo di Indonesia. Menurut Rosan, untuk membangun industrial park seperti Morowali atau Weda Bay membutuhkan ongkos yang besar.

    “Tidak hanya dari Huayou, saya pun sudah bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama dan nanti mereka akan bisa masuk investasi dari negara-negara lain juga,” pungkasnya.

    Meski menggandeng Huayou, pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap investasi dari negara lain untuk proyek hilirisasi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa akan ada investor baru yang akan menjadi mitra Huayou dalam proyek baterai. 

    Menurutnya, calon investor itu merupakan salah satu dari tujuh perusahaan besar di dunia. 

    “Nanti kita umumkan ya. Ini salah satu perusahaan yang masuk tujuh besar di dunia. Enggak mungkin dong kami memasukkan partner yang belum comply dan belum teruji. Semuanya sudah teruji,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4/2025) sore.

    Namun, Bahlil belum bisa memerinci mitra baru tersebut berasal dari negara mana. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tak terpaku pada negara asal.

    “Kita sekarang tidak menghitung mau China, mau Arab, mau Eropa, mau Korea, yang mau ke Indonesia aku enggak membedakan,” katanya. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

  • Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata

    Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata

    Wacana “E-Voting” untuk Pemilu di Indonesia: Antara Digitalisasi dan Infrastruktur yang Tak Merata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana
    e-voting
    untuk pemilihan umum presiden, legislatif, hingga kepala daerah dimunculkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR-RI, Senin (5/5/2025).
    Dia mengatakan, sistem e-voting sudah teruji di 1.910 pemilihan kepala desa yang diterapkan di 16 provinsi sejak 2013-2023.
    “Jadi, e-voting ini memungkinkan, sudah berjalan dengan lancar tidak bermasalah. Nah, karena itu, begitu landasan aturannya sudah jelas, panduannya sudah ada, kita dorong Pilkades ini secara digital,” ujar Bima.
    Kelancaran proses e-vote ini menjadi dasar agar pemilihan umum bisa dilakukan dengan mekanisme yang sama.
    “Ini bisa jadi dasar bagi kita untuk melangkah ke babak baru, Pilkada, atau Pileg, atau Pilpres secara digital,” ucap dia.
    Namun, di tengah wacana tersebut, e-voting memiliki sejumlah tantangan, baik dari sisi fasilitas,
    infrastruktur
    , hingga prakondisi kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang baru ini.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Afifuddin merespons wacana pemerintah terkait sistem e-voting.
    Dia mengatakan, perlu ada persiapan khusus lagi agar sistem e-voting bisa diterapkan di Indonesia.
    Namun, sebagai pelaksana undang-undang, KPU akan berusaha maksimal jika hal tersebut merupakan mandat dari konstitusi.
    “Kalau KPU ini kan melaksanakan aturan saja, kalau pun itu dilakukan harus ada persiapan dan lain-lain. Kita ikutin nanti bagaimana UU mengatur,” ujar Afifuddin, saat ditemui di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    Meski sudah menjadi wacana, KPU saat ini belum pernah melakukan simulasi terkait e-voting tersebut.
    “Belum kalau di KPU, mungkin di Pilkades saja,” ujar dia.
     
    Ketua Badan Pengawas
    Pemilu
    (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, yang terpenting dalam wacana penerapan e-voting adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang dikeluarkan oleh penyelenggara
    pemilu
    .
    Hal ini dinilai harus menjadi dasar, apakah e-voting bisa diterapkan segera, atau harus membangun kepercayaan terlebih dahulu.
    Walakin, berkaca dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dikeluarkan KPU pada pemilu 2024, masyarakat akan sulit untuk percaya dengan satu kali penerapan saja.
    “Sirekap saja dipersoalkan, nanti ramai demo berjilid-jilid,” ujar dia.
    Selain itu, infrastruktur juga menjadi sorotan Bawaslu karena dinilai masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses dasar listrik.
    Oleh sebab itu, dia menginginkan agar pemerintah bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur terlebih dahulu sebelum menerapkan rencana e-voting.
    “Jangan dulu (rencana e-voting), kita bicara tentang infrastrukturnya dulu,” tutur dia.
    Hal senada diungkap oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
    Dia mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah terkait infrastruktur jika sistem e-voting ini akan diterapkan dalam pemilihan presiden, legislatif, hingga kepala daerah.
    Selain itu, harus ada kesepakatan politik para peserta pemilu untuk menggunakan sistem tersebut.
     
    “Tantangan yang cukup berat adalah kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum merata, dan kesepakatan politik dari semua peserta pemilu,” kata Neni.
    “Saat ini, teknologi digital seperti Sirekap yang sudah digunakan, namun belum bisa menggantikan rekapitulasi manual sepenuhnya. Termasuk juga bagaimana kesiapan anggaran,” tambah dia.
    Namun, Neni menilai konsep e-voting harus tetap dikembangkan, karena bisa menjadi solusi transparansi penyelenggaraan pemilu.
    Meski begitu, Neni kembali menekankan, jika e-voting tidak disiapkan dengan matang, sistem ini akan berbalik menjadi boomerang yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
    “Evaluasi Pemilu 2024 pada penggunaan Sirekap saya kira ini menjadi pengalaman berharga bagaimana potensi karut-marut Sirekap yang tadinya hanya menjadi alat bantu tetapi menjadi polemik karena ketidaksiapan sistem yang kuat di penyelenggara pemilu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Mobil Boks Tertemper Kereta di Jalur Bojonggede-Citayam

    Kronologi Mobil Boks Tertemper Kereta di Jalur Bojonggede-Citayam

    Bisnis.com, JAKARTA – Mobil boks tertemper kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di jalur kereta Bojonggede-Citayam Jol 26 KM 42+100/200, pada Selasa (6/5/2025) pukul 21.46 WIB.

    Kanitreskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, mobil boks  bernomor polisi B 9215 SCF mengalami selip ban belakang.

    “Sehingga mobil boks tersebut berhenti di tengah perlintasan kereta, tidak lama datang kereta api dari arah Bogor menuju Jakarta hingga menabrak bagian belakang mobil boks sebelah kiri hingga mobil terhempas ke arah pos perlintasan,” ujarnya kepada awak media dikutip Rabu (7/5/2025).

    Teguh juga menyampaikan bahwa kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dia juga memastikan bahwa truk bermuatan bahan adonan pizza ini tidak menerobos palang kereta.

    Kejadian ban selip di perlintasan kereta juga terjadi beberapa waktu lalu. Dilansir dari Antara, mobil Nissan Grand Livina mengalami ban selip di perlintasan Kelurahan Kedungbadak, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Sempat ada upaya mendorong mobil oleh warga di sekitar perlintasan tetapi tak membuahkan hasil. Tidak ada laporan korban jiwa pada peristiwan nahas itu.

  • PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat fasilitas pembiayaan.

    PLTS yang digarap PLN Indonesia Power (PLN IP) memperoleh investasi dari lembaga pembiayaan pembangunan Prancis PROPARCO dan Standard Chartered Bank.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan dari implementasi kemitraan ini akan dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dikutip dari Kontan, Rabu (7/5/2025).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTS Saguling yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power akan meningkatkan produksi listrik dari tenaga surya di Indonesia sekitar 13 persen.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” ujar Edwin.

    Keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    PLTS terapung ini merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Untuk diketahui, JETP Indonesia diluncurkan pada tahun 2022 untuk memobilisasi modal guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan memfasilitasi penyebaran energi bersih yang terjangkau sehingga menguntungkan perekonomian Indonesia.

  • Jerman hingga Inggris Ikut Biayai Proyek PLTS Terapun Saguling – Page 3

    Jerman hingga Inggris Ikut Biayai Proyek PLTS Terapun Saguling – Page 3

    PLN Indonesia Power (PLN IP) menghadirkan pasokan listrik dari energi ramah lingkungan untuk menerangi wilayah terluar di Indonesia, di antaranya adalah PLTS Hybrid Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, sejalan dengan upaya transisi energi serta bentuk pelaksanaan visi Asta Cita kemandirian energi yang digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.PLN Indonesia Power terus menggalakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam menyediakan energi berkelanjutan di Tanah Air dengan menjangkau wilayah terluar.

    “PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi,” kata Edwin, Rabu (30/4/2025).

    Edwin melanjutkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terluar, PLN Indonesia Power menambah kapasitas pembangkit EBT dengan mengoperasikan PLTS Hybrid Selayar pada 2022, Pembangkit yang dioperasikan PLN Indonesia Power UBP Tello ini memiliki daya mampu sebesar 1,3 Mega Wattpeak (MWp) dengan kapasitas baterai cadangan hingga 870 Kwh.

    PLTS Hybrid Selayar yang menjadi salah satu tumpuan kelistrikan sistem Selayar ini berlokasi di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan berdiri diatas lahan seluas 1,46 hektare (ha).