Topik: Listrik

  • RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5), menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memiliki peluang investasi sebesar Rp2.967 triliun. Program penyediaan listrik dalam 10 tahun ke depan tersebut, jelas Bahlil, juga mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Kemenkop Blak-blakan Peran Danantara dalam Koperasi Merah Putih

    Kemenkop Blak-blakan Peran Danantara dalam Koperasi Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan skema kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan dilakukan secara tidak langsung melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa secara tak langsung, Danantara terlibat lantaran ada peran dari bank Himbara dalam menyalurkan plafon pinjaman ke Koperasi Merah Putih.

    Untuk diketahui, bank Himbara bakal memberikan plafon pinjaman senilai Rp3 miliar kepada setiap KopDes Merah Putih. Sehingga, total pinjaman yang disalurkan Himbara mencapai Rp240 triliun untuk membentuk 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Danantara itu anggotanya juga ada bank Himbara. Bank Himbara ini penyalurannya pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Di samping itu, Ferry menjelaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga akan digunakan untuk modal investasi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) tentang Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beleid itu tercantum bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah, yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kemenkop, atas kebutuhan investasi KopDes/Kel Merah Putih terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, maupun akses jalan.

    “Kalau di Inpres [Nomor 9 Tahun 2025] memang ada dari APBN, tetapi APBN atau APBD itu untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja [yang merupakan plafon pinjaman dari bank Himbara],” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa investasi yang digelontorkan melalui dana APBN ini salah satunya mencakup kantor KopDes Merah Putih. Adapun, nantinya KopDes akan menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, atau resi gudang.

    Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan KopDes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Berdasarkan situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (25/5/2025), public service obligation atau PSO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan subsidi, yang dialokasikan pada sejumlah kementerian/lembaga. Nantinya, PSO disalurkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) operator yang melaksanakan layanan kepada masyarakat.

    “Kalau KopDes [Merah Putih] baliknya tuh kalau sudah ngomong dengan Danantara, nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation atau PSO, iya dong,” kata Pandu saat ditemui seusai acara Tri Hita Karana Business Summit “Inaugural Global Summit on Belt & Road Infrastructure Investment for Better World & Sustainable Development Goals” di Kantor BPKM, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

    Pandu menuturkan, jika KopDes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana pemerintah, yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    “Kalau bisa kami [Danantara] bantu, kami bantu. Tapi kan biasanya kalau hal yang menyangkut urusan pemerintah, ya pakai pendanaan pemerintah, kadang-kadang ya kita harus bisa menyalurkannya. Atau kita bisa bantu jalaninnya. Tapi itu adalah public service obligation,” terangnya.

    Pandu menegaskan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO. “Hal-hal yang memang pemerintah ingin kita lakukan itu masuk ke dalam PSO,” pungkasnya.

  • Volvo Bakal PHK 3.000 Orang di Seluruh Dunia, dari Pekerja hingga Konsultan

    Volvo Bakal PHK 3.000 Orang di Seluruh Dunia, dari Pekerja hingga Konsultan

    Bisnis.com, JAKARTA — Volvo Car AB. akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK 3.000 orang, memangkas sekitar 7% tenaga kerjanya secara global.

    Dilansir dari Bloomberg, produsen mobil Swedia itu merencanakan PHK massal untuk mengurangi biaya produksi, demi mengimbangi permintaan yang lesu dan menjaga laba.

    Pihak Volvo menyampaikan pada Senin (26/5/2025) bahwa langkah itu akan memengaruhi sekitar 3.000 posisi, termasuk 1.000 konsultan. Pabrikan itu mempekerjakan sekitar 43.800 orang secara global, lebih dari setengahnya di Swedia.

    Volvo akan menanggung biaya restrukturisasi hingga 1,5 miliar kronor Swedia (sekitar US$140 juta) yang akan memengaruhi kinerja kuartal II/2025 perusahaan itu.

    Chief Executive Officer Volvo Hakan Samuelsson sedang mendorong program efisiensi sebesar 18 miliar kronor setelah perusahaan melaporkan penurunan pendapatan operasional hingga 60% pada kuartal I/2025. Langkah-langkah itu, yang diumumkan bulan lalu, bertujuan menstabilkan kinerja perusahaan karena harus menghadapi hambatan perdagangan yang meningkat dan permintaan tidak merata untuk kendaraan listrik.

    Dalam sebuah wawancara pada Jumat (23/5/2025), Samuelsson menepis kekhawatiran bahwa pemotongan tersebut menjadi tanda bahwa pemegang saham asal China ingin mengambil lebih banyak kendali atas pengembangan produk dan mengalihkan pekerjaan di bidang R&D ke Negeri Panda.

    Didukung oleh mandat tegas dari pendiri Zhejiang Geely Holding Group, Li Shufu, Samuelsson yang berusia 74 tahun ditugaskan untuk menegakkan integrasi yang lebih ketat dan mengekstraksi sinergi di seluruh grup Geely yang lebih luas.

    Dia telah mengganti kepala keuangannya dan berencana untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada wilayah China dan Amerika Serikat (AS) untuk bereaksi lebih cepat terhadap preferensi pelanggan lokal. Sebagai bagian dari program efisiensi yang diluncurkan bulan lalu, Volvo bertujuan untuk mengurangi biaya material, biaya personel, dan investasi.

    Pemotongan terbaru memengaruhi 1.200 karyawan di Swedia, 1.000 posisi saat ini diisi oleh konsultan—sebagian besar juga di Swedia—dan sisanya di pasar lain, kata perusahaan itu.

    “[Langkah tersebut] sangat penting bagi kami untuk menciptakan perusahaan yang secara struktural lebih efisien dan tangguh”, kata CFO Volvo, Fredrik Hansson.

    Terakhir kali Volvo mengumumkan pengurangan tenaga kerja pada 2023, ketika perusahaan memperingatkan bahwa sebanyak 1.300 pekerjaan kerah putih di Swedia terancam. Akhirnya, perusahaan tersebut menghilangkan sekitar 700 posisi, kata seorang juru bicara Senin (26/5/2025).

    Saham Volvo naik hingga 4,9% pada perdagangan hari ini di Stockholm. Sahamnya turun sekitar seperempat harga sepanjang tahun ini.

  • Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Jakarta

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada 2027 mendatang. Ditargetkan pada 2032 sudah mulai beroperasi.

    Bahlil mengatakan saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) tengah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dengan rencana pengembangan PLTN.

    Adapun rencana pembangunan PLTN tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.

    “Dan rencana kita di 2030-an, 2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil mengatakan pembangunan PLTN tersebut akan berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan kapasitas sebesar 250 Megawatt (MW).

    “Tapi kita mulai dengan kecil-kecil dulu. 250 MW, 250 MW dulu. Kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan,” katanya.

    Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut sudah melalui berbagai kajian strategis dan juga telah dilakukan pengecekan kelayakan lokasi tersebut.

    “Nuklir, kenapa di lokasi itu sudah dilakukan kajian dari para tim. Nanti kalau saya jelaskan, seperti orang ujian disertasi. Yang jelas, ada beberapa lokasi yang sudah di cek kelayakan dan prioritas,” katanya.

    (kil/kil)

  • Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Jakarta

    Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 telah resmi diluncurkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (26/5/2025). Dari rencana ketenagalistrikan tersebut, Bahlil mengatakan total peluang investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun.

    Bahlil mengatakan peluang investasi tersebut berasal dari pembangkit sebesar Rp 2.133,7 triliun, penyaluran transmisi dan gardu Rp 565,3 triliunan dan Rp 268,4 triliun ini termasuk Smart grid dan lainnya.

    Ia mengatakan pengembangan ini akan terjadi selama 10 tahun dan dibagi per lima tahun. Untuk tahun pertama yakni periode 2025-2029 peluang investasi mencapai Rp 1.173,94.

    “Nah ini lima tahun kedua ini banyak (Periode 2030-2034) Rp 1.793,48 triliun. Kalau yang lima tahun pertama Rp 1.173,94 triliun dan memang ini harus dua kali supaya kesinambungan, agar tidak tumpang tindih,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan khusus untuk pembangkit dengan peluang investasi sebesar Rp 2.133,7, sebanyak 73% dialokasikan untuk partisipasi swasta atau Independent Power Producer (IPP).

    Sektor swasta mendapat alokasi Rp 1.566,1 triliun untuk investasi pada pembangkit. Di mana mayoritas ditujukan untuk pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) Rp 1.341,8 triliun, dan non EBT sebesar Ep 224,3 triliun.

    “Sementara investasi PLN dari Rp 2.000 triliun lebih khusus untuk pembangkit sebesar Rp 567,67 triliun. Untuk pembangkit EBT nya Rp 340,6 triliun dan non EBT nya Rp 227 triliun,” katanya.

    Ia menyampaikan, dalam RUPTL tersebut pembangkit listrik 2025-2034 naik menjadi 69,5 GW dengan komposisi pembangkit EBT 42,6 GW, storage 10,3 GW, dan fosil 16,6 GW.

    “Dan hasilnya adalah 76% itu menuju kepada energi baru terbarukan. Di mana dari 76% itu kurang lebih sekitar 42, 6 GW itu adalah EBT dan 10,3 itu adalah storage,” katanya.

    Tonton juga Video: Direstui Prabowo, Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai EV RI

    (kil/kil)

  • Pemerintah Mau Kasih Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025, Ini Kata Operator

    Pemerintah Mau Kasih Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025, Ini Kata Operator

    Jakarta

    Pemerintah berencana memberikan insentif diskon tarif tol selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025 mendatang. Diskon tarif tol ini direncanakan menyasar 110 juta pengendara selama periode tersebut.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengatakan seluruh kebijakan terkait tarif tol, baik itu besaran tarif yang berlaku saat ini hingga pemberian diskon tarif, seluruhnya ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.

    “Sebenarnya kebijakan tarif itu kan adanya di pemerintah. Ya, itu menjadi salah satu instrumen kebijakan. Nah, jadi harusnya nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut informasi, kita akan diajak ketemu besok sama Pak Willan (Kepala BPJT). Jadi saya juga belum dapat informasi bocorannya nih,” kata Kris saat ditemui usai RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Meski begitu, sampai saat ini dirinya masih mempertanyakan alasan di balik rencana pemberian diskon tarif tol ini. Sebab selama ini insentif tersebut hanya diberikan pada moment-moment tertentu seperti periode libur Lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengurai kepadatan di ruas tol.

    “Itu yang harus saya tanya ke pemerintah. Makanya saya bilang, tarif itu adalah instrumen kebijakan. Tentu instrumen itu digunakan sesuai dengan purpose-purpose, kan gitu. Nah, purpose yang terbaru ini saya belum tahu,” terangnya.

    Belum lagi menurut Kris selama periode libur sekolah pada Juni-Juli mendatang biasanya tidak berpotensi menyebabkan kepadatan di ruas-ruas jalan tol seperti periode libur besar lainnya seperti Lebaran. Sehingga pemberian diskon tarif tol pada periode tersebut menjadi tidak relevan.

    “Memangnya potensi libur sekolah traffic akan seperti Lebaran? Kalau libur itu kan panjang. Harusnya tidak terjadi penumpukan ya kan? Kalau Lebaran itu kan dibatasi waktu. Karena besok Lebaran-nya mau tidak mau ini arus mudiknya cuma sampai dua hari ini. Nah, itu yang kita atur,” ungkap Kris.

    “Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya harus klarifikasi ke pemerintah apakah motif dan latar belakang memunculkan satu alternatif, inisiatif memberikan insentif diskon tarif tol selama Juni dan Juli ini. Kalau Lebaran kita tahu. Nah, kalau yang sekarang kita tunggu besok,” tegasnya.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan enam paket insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025. Enam insentif tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuarta II tahun ini.

    Salah satu diskon yang diberikan ialah diskon tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025. Selain itu ada juga diskon tarif transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kemudian diskon tarif listrik sebesar 50%; menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan; pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU); serta terakhir memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Tonton juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (igo/fdl)

  • Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

    “Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.

    Kementerian ESDM menargetkan sebesar 76 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Sekitar 42,6 GW adalah EBT dan 10,3 GW adalah storage,” ucap Bahlil.

    Dengan demikian, sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik berasal dari EBT; 15 persen merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara.

    Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA sebesar 11,7 GW; PLTB sebesar 7,2 GW; PLTP sebesar 5,2 GW; PLTBio (bioenergi) sebesar 0,9 GW; serta PLTN sebesar 0,5 GW.

    Dengan demikian, PLTS menjadi energi terbarukan yang mendominasi penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL 2025–2034.

    Bahlil menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.

    “Lima tahun pertama totalnya 27,9 GW, dan lima tahun kedua 41,6 GW,” kata Bahlil.

    Penambahan pembangkit listrik yang termaktub di dalam RUPTL 2025–2034, tutur dia, sudah memperhitungkan target pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Periksa Petinggi Hyundai Engineering dan Eks Bupati pada Kasus Suap PLTU Cirebon

    KPK Periksa Petinggi Hyundai Engineering dan Eks Bupati pada Kasus Suap PLTU Cirebon

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (HDEC) Herry Jung terkait dengan kasus suap izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon, Senin (26/5/2025). 

    Untuk diketahui, Herry merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kini, dia telah hadir memenuhi panggilan penyidik dan ditemani kuasa hukumnya. 

    “Herry Jung datang jam 08.10 bersama PH-nya [penasihat hukum],” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Herry telah dipanggil pada 9 Mei 2025 lalu. Namun, dia kemudian mengirimkan permohonan penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik KPK. 

    Adapun pada pemeriksaan hari ini, KPK juga memeriksa sejumlah pihak di antaranya Bupati Cirebon 2014–2019 Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya diduga menerima suap dari Herry terkait dengan izin pembangunan PLTU 2 Cirebon, yang digarap oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

    Kemudian, terdapat dua saksi lainnya yang diperiksa yaitu mantan Direktur Corporate Affair PT Cirebon Energi Prasarana, Teguh Haryono, serta mantan Presiden Direktur Cirebon Energi Prasarana, Heru Dewanto. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah menduga Herry memberi suap senilai Rp6,04 miliar kepada Sunjaya sebagai Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

    Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-lah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp10 miliar.

    Kasus suap yang menjerat Sunjaya tidak hanya terkait dengan pembangunan PLTU 2 Cirebon saja. Misalnya, saat itu tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya selaku Bupati Cirebon 2014-2019 terkait dengan perizinan PT King Properti.

    Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 14 Oktober 2019 dengan turut menjerat Herry serta Sutikno. 

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara atas kasus suap yang menjerat Sunjaya. Apabila sebelumnya berkaitan dengan penerimaan suap, kali ini pengembangan dilakukan kepada pemberi suap.

    Proses hukum terhadap Sunjaya berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Pada OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

  • Saham Pemasok Apple di China Tertekan Setelah Ancaman Tarif Trump

    Saham Pemasok Apple di China Tertekan Setelah Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Saham pemasok Apple yang terdaftar di China anjlok setelah Presiden AS Donald Trump mengancam tarif pada iPhone impor.

    Melansir dari Reuters, Senin (26/5/2025) Luxshare Precision, salah satu perakit utama iPhone dan produsen AirPods, mencatat penurunan saham sebesar 2,2%. 

    Sementara itu, Lens Technology, pembuat layar ponsel asal China, turun 1,8%. Saham Goertek, yang juga memproduksi AirPods, melemah 1,1% di tengah kekhawatiran pasar atas ketegangan dagang yang kembali mencuat.

    Pernyataan Trump dilontarkan pada Jumat pekan lalu dalam kampanye publik, di mana ia menyatakan kemungkinan mengenakan tarif hingga 25% terhadap iPhone yang dijual di AS tetapi diproduksi di luar negeri. 

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk mendorong relokasi manufaktur ke negara-negara selain China, termasuk AS.

    Ancaman tarif lanjutan sebesar 50% yang disebut akan mulai berlaku 1 Juni mendatang menimbulkan kekhawatiran bahwa perang dagang antara AS dan China berpotensi memanas kembali setelah sempat mereda dalam beberapa bulan terakhir.

    Sebelumnya, Gedung Putih telah menangguhkan sebagian besar tarif impor global yang diumumkan pada awal April, menyusul tekanan dari investor yang menyebabkan aksi jual besar-besaran pada aset-aset AS, termasuk obligasi dan dolar.

    Meskipun demikian, tarif dasar sebesar 10% terhadap sebagian besar barang impor tetap diberlakukan, dan bea atas produk China dipangkas dari 145% menjadi 30%.

    Sebagai respons terhadap ketidakpastian geopolitik dan risiko tarif, Apple mempercepat rencana untuk membuat sebagian besar iPhone yang dijual di Amerika Serikat di pabrik-pabrik di India pada akhir tahun 2026 dengan tarif di China.

    Namun, peluang untuk memindahkan lini produksi secara signifikan ke AS dinilai kecil. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, dalam wawancara dengan CBS bulan lalu menyebut bahwa pekerjaan perakitan massal kemungkinan akan diotomatisasi jika dipindahkan ke AS.

    Sehingga akan membuka lapangan kerja bagi tenaga teknis seperti mekanik dan teknisi listrik, alih-alih buruh pabrik.

  • Korsleting Dekat Tangki Bensin, Mobil Carry Ludes Terbakar di Jalan Raya Temayang Bojonegoro

    Korsleting Dekat Tangki Bensin, Mobil Carry Ludes Terbakar di Jalan Raya Temayang Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi AE 1438 VZ terbakar di Jalan Raya Bojonegoro-Nganjuk turut Desa/Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Senin (26/5/2025). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta.

    Kejadian nahas ini terjadi sekitar pukul 05.40 WIB. Saat itu, pemilik kendaraan, Minto Roso Susetyo (64) warga setempat usai mengantar istrinya ke dokter. Saat hendak pulang tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Kemudian Minto mengisi dengan BBM eceran dan bermaksud menyalakan kendaraannya lagi.

    “Saat mesin dinyalakan itu tiba-tiba ada bunyi ledakan di tangki kendaraan dan terbakar,” ujar Kapolsek Temayang, AKP Eko Suwanto sesuai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian.

    Pihak kepolisian yang mendapat laporan itu kemudian meneruskan ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bojonegoro Pos Temayang. Usai menerima laporan, lima menit kemudian petugas langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian.

    “Tim kami tiba di lokasi pada pukul 05.50 WIB dan berhasil melakukan pemadaman total pada pukul 06.30 WIB,” ujar Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro, Ahmad Agus Salim.

    Kebakaran Mobil Suzuki Carry milik Minto Roso yang berprofesi sebagai wiraswasta itu berhasil dipadamkan dengan kondisi mobil terbakar 75 persen. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian dekat tangki bahan bakar. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini.

    “Dua orang yang berada di sekitar mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar,” tambah Agus.

    Selain melakukan pemadaman, petugas Damkarmat juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran, serta membagikan informasi Call Center Damkarmat Kabupaten Bojonegoro.

    “Langkah ini penting agar warga lebih waspada dan tahu tindakan awal ketika terjadi kebakaran,” pungkas Agus. [lus]