Topik: Listrik

  • Ternyata, Cuma Ini Mobil Hybrid yang Dapat Diskon PPnBM

    Ternyata, Cuma Ini Mobil Hybrid yang Dapat Diskon PPnBM

    Jakarta

    Pilihan mobil hybrid di Indonesia terus bertambah. Tapi kalau kamu cari yang dapat diskon PPnBM, cuma ada ini modelnya.

    Mobil hybrid kian diminati. Penjualannya pun terus mengalami peningkatan dalam dua tahun belakangan. Tidak heran kalau banyak pabrikan mulai merambah pasar mobil hybrid di dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk tahun anggaran 2025. Tapi tahu nggak kamu kalau tidak semua mobil hybrid dapat insentif dari pemerintah?

    Daftar Mobil Hybrid yang Dapat Diskon PPnBMSuzuki XL7 Hybrid. Foto: (Rafly Adli/detikOto)

    Dalam data yang diungkap Kementerian Perindustrian, saat ini hanya ada dua pabrikan yang mobil hybridnya bisa ikut program PPnBM DTP. Keduanya adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Suzuki Indomobil Motor. Adapun untuk model mobilnya ada empat yaitu Suzuki XL7 Hyrid, Suzuki Ertiga Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid.

    Berikut ini daftar model mobil yang dapat insentif mobil hybrid.

    Suzuki XL7415F HX (Suzuki New XL7 Hybrid)Suzuki ARK415F HS (Suzuki All New Ertiga CR Hybrid)Suzuki ARK415F HX (Suzuki All New Ertiga GX Hybrid)Toyota NYC200R-DHXHBD (Toyota Yaris Cross Hybrid)Toyota Innova Zenix 2.0 G HV CVT:
    MAGH10R-BRXLBD (Lo-Grade)
    MAGH10R-BRXMBD (Mid-Grade)
    MAGH10R-BPXHBD (Hi-Grade)

    Adapun kebijakan insentif mobil hybrid itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    Peraturan Menteri Keuangan itu berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 diundangkan pada 4 Februari 2025. Tarif PPnBM mobil hybrid yang harusnya 6-8 persen jadi hanya 3-5 persen. Mobil dengan teknologi mild hybrid pajaknya beda lagi. Tarifnya sebesar 8-12 persen tergantung dari emisi gas buang yang dihasilkan. Dengan adanya insentif, tarif PPnBM mobil mild hybrid menjadi 5-9 persen.

    Selanjutnya untuk mobil berjenis plug-in hybrid, tarif PPnBM yang dikenakan lebih kecil yaitu 5 persen berlaku untuk semua jenis tanpa diatur besar emisi gas buang yang dihasilkan. Dengan adanya insentif, mobil PHEV hanya kena tarif PPnBM 2 persen.

    (dry/din)

  • Dulu Listrik di Pulau Terpencil Sumenep Ini Hanya 6 Jam, Kini Menyala 12 Jam Diresmikan Wabup

    Dulu Listrik di Pulau Terpencil Sumenep Ini Hanya 6 Jam, Kini Menyala 12 Jam Diresmikan Wabup

    Sumenep (beritajatim.com) –  Kabar membahagiakan datang dari Pulau Giliraja, Kabupaten Sumenep. Kini warga di empat desa yakni Banmaleng, Banbaru, Jeteh, dan Lombang akhirnya bisa menikmati layanan listrik selama 12 jam per hari. Sebelumnya, mereka hanya mendapatkan pasokan listrik selama 6 jam per hari.

    “Listrik 12 jam di Pulau Giliraja ini bagian dari program 100 hari Bupati – Wabup Sumenep, Fauzi – Imam. Ini nikmat yang patut disyukuri warga Giliraja. Listrik yang semula cuma nyala 6 jam, sekarang jadi 12 jam,” kata Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim saat meresmikan program nyala listrik 12 jam di pulau tersebut, Senin (26/05/2025).

    Imam Hasyim menambahkan, peningkatan durasi listrik ini menjadi langkah awal menuju pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Ia menyebutkan Pemkab juga telah menyiapkan tandon air bersih untuk mendukung operasional PLTD, dan akan dibangun saluran air permanen oleh Dinas PUTR ke depannya.

    “Tandon sudah tersedia. Insya Allah, akan dibangun saluran air permanen oleh Dinas PUTR,” terangnya.

    Sementara itu, Manager PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi, menjelaskan bahwa saat ini layanan listrik di Pulau Giliraja dimulai pukul 17.00 hingga 05.00 WIB. Ini berarti warga dapat menikmati penerangan malam hari hingga dini hari, jauh lebih baik dibanding sebelumnya yang hanya menyala hingga pukul 23.00 WIB.

    “Semoga dengan bertambahnya jam layanan listrik ini berdampak positif pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik,” ujarnya.

    Saat ini, jumlah pelanggan listrik di Pulau Giliraja tercatat sekitar 2.400, dengan beban puncak sebesar 700 kW dari total kapasitas pembangkit yang tersedia sebesar 1.100 kW.

    “Kalau untuk bisa menyala 24 jam masih kami upayakan ya. Semuanya butuh proses,” tukas Fahmi.

    Peningkatan layanan listrik ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama bertahun-tahun mengandalkan penerangan terbatas. Dengan program ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Pulau Giliraja terus meningkat seiring akses terhadap layanan dasar yang semakin baik. (tem/ian)

  • Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka tersebut pun lebih tinggi dari RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Lebih terperinci, dalam RUPTL teranyar, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, komposisi porsi EBT itu terdiri atas 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sementara itu, penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW dalam RUPTL 2021-2030 terdiri atas 20,9 GW EBT dan 19,7 GW energi fosil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034 itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun.

    Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sedangkan 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

    Menurut Bahlil, tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya menghitung akan ada tambahan konsumsi listrik per kapita. Hal ini tak lepas dari ekspansi hilirisasi yang didorong pemerintah. 

    Bahlil menuturkan, selama ini industri pelaku hilirisasi masih menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power. Dia pun memastikan ke depan industri akan diwajibkan memakai listrik dari PLN.

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

  • Bus Transjatim Koridor VI Beroperasi, Diresmikan Gubernur di Terminal Mojosari

    Bus Transjatim Koridor VI Beroperasi, Diresmikan Gubernur di Terminal Mojosari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan pengoperasian Bus Transjatim Koridor VI di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dengan peluncuran Koridor VI ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berharap dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Mojokerto dan Sidoarjo.

    Layanan ini menghubungkan Terminal Porong di Sidoarjo dengan Terminal Kertajaya di Mojokerto, melalui jalur strategis yang melintasi kawasan industri dan permukiman padat seperti Kejapanan, Ngoro, dan Mojosari. Rute ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jawa Timur, khususnya bagi pekerja dan pelajar yang beraktivitas di kawasan industri sepanjang rute tersebut.

    Koridor VI memiliki panjang rute sekitar 35–40 km, waktu tempuh 45 menit dan dilengkapi dengan 63 titik halte di kedua sisi jalan. Sebanyak 15 unit bus disiapkan, terdiri dari 14 unit operasional dan satu unit cadangan dengan jam operasional setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB, dengan headway (jarak antarbus) sekitar 20–25 menit.

    Tarif untuk penumpang umum sebesar Rp5 ribu dan pelajar sebesar Rp2.500. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, melalui QRIS, atau menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti e-money, Brizzi, dan Flazz. Koridor VI mengusung tema branding ‘Gajah Mada’ sebagai penghormatan terhadap tokoh besar Kerajaan Majapahit. Koridor VI resmi beroperasi mulai tanggal 27 Mei 2025 dan gratis selama satu minggu.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono mengatakan, peluncuran Koridor VI sesuai dengan misi Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur ketiga yakni Jatim Akses. “Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan langsung Program Jatim Akses Ibu Gubernur. Karena layanan transportasi yang tepat waktu, murah, aman, nyaman dan bisa diandalkan,” ungkapnya.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan pengoperasian Bus Transjatim Koridor VI di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto. [Foto : Misti/beritajatim.com]
    Masih kata Nyono, Transjatim sudah melayani penumpang di Jawa Timur setelah lima koridor sebanyak 4,7 juta orang per tahun atau sekitar 18 ribu orang per hari. Transjatim mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp21 miliar kepada Pemprov Jawa Timur. Menurutnya, multiplayer efek yang ditimbulkan dapat mengurangi angka kecelakaan, mengurangi angka kemacetan.

    “Mengurangi emisi gas buang, pertumbuhan ekonomi signifikan bagi koridor-koridor yang dilayani Transjatim, ini memberikan manfaat yang luar biasa. Transjatim juga sudah direplikasi beberapa kabupaten/kota diantaranya, Trans Donggala, Trans Palu, Trans Batam, Trans Banten dan saat ini dalam proses realisasi adalah Trans Kaltim, Trans Samarinda, Trans Toli-toli, Trans Manado dan Trans Kota Badung Bali,” jelasnya.

    Program Transjatim memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat di Jawa Timur. Hasil survey dari program tersebut masyarakat bisa menghemat uang transportasi sekira 20 persen sehingga diharapkan Program Jatim Akses bisa menghemat pengeluaran masyarakat, buruh pabrik dan para pekerja. Dalam bus Transjatim Koridor VI bisa mengendalikan kebakaran dari konsleting listrik.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur. “Semoga Bus Transjatim Koridor VI membawa manfaat bagi kita semua, khususnya untuk Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan dan sekitarnya. Kami Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyambut baik hadirnya layanan Transjatim Koridor VI,” ujarnya.

    Masih kata Gus Barra (sapaan akrab, red), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto siap mendukung optimalisasi pelayanan, kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi kunci dalam membangun sistem transportasi massal yang modern dan berkelanjutan. Layanan angkutan penumpang umum menjadi urat nadi perekonomian dan percepatan pembangunan daerah.

    “Rute yang dilewati sebagai besar merupakan kawasan perdagangan, perkantoran, rumah sakit, industri, sekolahan hingga pasar tradisional yang merupakan sentra bisnis sehingga diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit perekonomian dari angkutan pribadi menggunakan layanan angkutan penumpang ini. Kami Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur,” tuturnya.

    Di Kabupaten Mojokerto, lanjutnya, ada tiga koridor. Koridor II Surabaya-Surabata, Koridor III Mojokerto-Gresik dan Koridor VI Mojokerto-Sidoarjo. Pihaknya berharap ada tambahan koridor yang meliputi daerah yang memiliki banyak tempat wisata seperti Pacet dan Trawas. Hadirnya Transjatim menjadi kebanggaan dan sangat dirasakan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Bus Transjatim Koridor VI diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat yang bekerja di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP). “Mereka beberapa kali menyampaikan harapannya Transjatim bisa melayani area industri Ngoro dan ini jawabanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” harapnya.

    Masih kata Gubernur, dalam satu minggu operasional Bus Transjatim Koridor VI promo gratis. Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lansia, pihaknya berharap semua lansia yang menggunakan Bus Transjatim di tanggal tersebut gratis. Selain itu, di tanggal 1 Juni peringatan Hari Lahirnya Pancasila, semua masyarakat yang menggunakan layanan Bus Transjatim gratis mulai pukul 05.00 WIB sampai 21.00 WIB.

    “Ini sedang proses (Trans Laut), kita melihat sendiri titik-titik terutama yang di Pantai Boom dan Ketapang di Banyuwangi mudah-mudahan bisa mendapat percepatan izin. Yang Boom, kita melayani sampai Denpasar. Yang Ketapang, kita izin sampai Balikpapan sehingga nanti bisa tembus di IKN (Ibu Kota Nusantara),” tegasnya. [tin/but]

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan PLTU sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 disebabkan lemahnya komitmen transisi energi global.

    “Konsensus global kan bergeser sekarang, dan yang melakukan pergeseran ini salah satu di antaranya adalah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang menjadi inisiator Perjanjian Paris saja tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan komitmen dunia dalam Perjanjian Paris.

    “Dia (Amerika Serikat) saja udah keluar, kok,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan masih meminta kontrak batu bara kepada Indonesia.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan saja masih memakai batu bara, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, seperti membangun PLTU baru.

    “Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Bahlil juga merasa penggunaan batu bara masih dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pembangkit listrik, sebab terdapat intermitensi dari penggunaan energi baru dan terbarukan, utamanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Kan energi baru terbarukan kita ini, kalau pada siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari, udah enggak. Maka, harus ada batu bara,” kata Bahlil.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perintah Trump Tak Dianggap Gara-Gara Sekrup

    Perintah Trump Tak Dianggap Gara-Gara Sekrup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ambisi Presiden Donald Trump memaksa Apple merakit iPhone di Amerika Serikat terhalang banyak kendala, salah satunya adalah sekrup mungil.

    Apple saat ini memiliki dua pusat produksi iPhone utama yaitu China dan India. Trump ingin agar Apple membuka pabrik iPhone di AS yang bisa memenuhi seluruh permintaan dari pasar AS.

    Bahkan pada Jumat (26/5/2025), Trump mengancam mengenakan tarif impor khusus untuk produk iPhone yang dijual di AS tetapi dirakit di luar negeri. Ia kemudian menjelaskan bahwa tarif tersebut juga akan dikenakan kepada smartphone merek lain, termasuk Samsung, mulai Juni 2025.

    “Jika tidak begitu, tidak adil. [CEO Apple] Tim [Cook] seharusnya sudah paham, ia tidak boleh melakukan ini. Ia menyatakan akan membangun pabrik di India. Saya bilang, oke, boleh saja pindah ke India, tetapi Anda tidak bisa berjualan di sini tanpa tarif,” kata Trump.

    Namun, realisasi pembangunan pabrik iPhone di AS sepertinya sangat sulit. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

    Bulan lalu, Lutnick sesumbar kepada CBS bahwa bakal tercipta lapangan kerja untuk “jutaan orang memasang sekrup, sekrup yang sangat kecil, untuk membuat iPhone” yang diotomatisasi. Hal ini, lanjutnya, akan menyerap banyak sekali pekerja berkeahlian seperti mekanik dan ahli listrik.

    Namun, dia menyatakan hal yang berbeda kepada CNBC International. Ia menjelaskan bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk proses perakitan tersebut belum ada.

    “Ia [Cook] bilang, membutuhkan lengan robot, untuk melakukan dengan skala dan presisi yang memungkinkan untuk memindahkan proses produksi ke AS. Jika sudah ada teknologinya, hari itu juga produksi pindah ke sini,” kata Lutnick.

    Analis dari Wedbush, Dan Ives, menyatakan proses memindahkan produksi iPhone dari luar negeri ke AS bisa membutuhkan 10 tahun dan membuat harga iPhone melonjak hingga US$ 3.500 (Rp 56 juta). Saat ini, iPhone versi termahal dibanderol dengan harga US$ 1.200 (Rp 20 juta) di pasar AS.

    “Kami percaya konsep iPhone produksi Amerika cuma dongeng, tak mungkin,” kata iVes.

    Hambatan lain yang bakal ditemui Trump adalah hambatan hukum. Trump mengancam memaksa Apple memindahkan pabrik ke AS mengandalkan UU Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. UU itu memberikan Presiden AS kekuasaan untuk melakukan tindakan ekonomi setelah menetapkan ada ancaman luar biasa terhadap AS.

    Aturan khusus hanya untuk perusahaan tertentu hanya bisa ditetapkan lewat proses penyelidikan.

    “Tidak ada UU yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan tarif untuk perusahaan tertentu, tetapi Trump bisa saja bilang itu termasuk dalam kekuasaan dalam kondisi darurat,” kata Sally Stewart Laing, pengacara dari Akin Gump.

    Saat ini, sebanyak 12 negara bagian menggugat penggunaan “kondisi darurat” tersebut saat Trump menaikkan tarif untuk semua negara di dunia.

    (dem/dem)

  • Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menjadi dasar hukum dari pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut selesai dibangun pada 2032.

    “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” kata Bahlil.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

    “Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN,” tutur Haendra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Ekonom Citibank: Hilirisasi masih jadi motor pertumbuhan ekonomi RI

    Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan…,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Economist Citibank, N. A., Indonesia (Citi Indonesia) Helmi Arman menilai sektor hilirisasi masih akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025.

    Menurutnya, meski pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah stimulus konsumsi seperti diskon tarif listrik guna mendongkrak konsumsi domestik, sektor hilirisasi tetap memegang peran sentral dari sisi produksi dan ekspor nasional.

    “Karena ini (hilirisasi) yang masih terjadi peningkatan kapasitas yang cukup signifikan. Bahkan hingga semester II tahun lalu itu kelihatan bahwa kapasitas produksi dari industri-industri terkait logam dasar, nikel, itu masih meningkat sehingga ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan untuk di sisi volume ekspor untuk tahun ini,” ujar Helmi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia menambahkan, belanja modal pemerintah yang mulai meningkat sejak April 2025 juga menjadi sinyal positif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 akan lebih baik dari kuartal I yang tercatat 4,87 persen.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan pemerintah akan menggulirkan enam stimulus untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada Juni-Juli 2025.

    Salah satunya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain itu, ada pula diskon transportasi umum, potongan tarif tol, tambahan bantuan sosial, bantuan subsidi upah bagi pekerja berupah rendah, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi sektor padat karya.

    Lebih lanjut, menanggapi stimulus dari sisi inflasi, Helmi memproyeksikan tekanan harga akan tetap terkendali.

    Ia menyebut kondisi pasar energi global yang surplus serta produksi pangan domestik yang membaik akan menjaga stabilitas harga.

    “Kemudian dari sisi harga pangan juga kita sudah lihat angka produksi padi dan sebagainya di kuartal I kemarin cukup bagus ya. Jadi seharusnya inflasi pangan juga rendah. Ditambah lagi nanti kalau ada stimulus lanjutan yang terkait dengan diskon tarif listrik dan sebagainya itu akan menurunkan harga komponen IHK yang administered price,” ungkapnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5), menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memiliki peluang investasi sebesar Rp2.967 triliun. Program penyediaan listrik dalam 10 tahun ke depan tersebut, jelas Bahlil, juga mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)