Bondowoso (beritajatim.com) — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan pandangan umum mereka dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Jumat pagi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDIP menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025–2029 dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam konsistensi kebijakan anggaran.
Pandangan umum yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari lemahnya koordinasi antar OPD, perencanaan pembangunan yang kurang menyentuh kebutuhan strategis daerah, hingga ketidaksesuaian antara RPJMD dan arah belanja APBD.
“RPJMD adalah penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sudah seharusnya kepala OPD dan jajarannya bekerja secara gotong royong sebagai tim yang solid, mengesampingkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi penghambat implementasi program-program strategis,” tegas Sofi.
Fraksi PDIP juga meminta pemerintah lebih konsisten dalam menjalankan RPJMD sebagai dokumen sah dan hasil kesepakatan bersama.
Mereka menilai belanja APBD tahunan kerap kali menyimpang dari kebijakan strategis RPJMD, bahkan digunakan untuk program yang menguras anggaran namun minim manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam sektor infrastruktur, Fraksi PDIP menuntut perhatian lebih terhadap kondisi jalan dan meminta alokasi anggaran pemeliharaan melalui UPTD pelaksana agar tidak ada lagi infrastruktur terbengkalai.
“Prioritaskan pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan listrik di wilayah tertinggal dan pedesaan, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan material lokal,” kata Sofi.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga mengajukan berbagai rekomendasi kebijakan strategis lainnya seperti:
– Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, hingga pembentukan ekosistem inkubasi bisnis;
– Peningkatan sektor pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal dan menghindari overtourism;
– Pengelolaan sampah berbasis TPS 3R serta penguatan peran masyarakat dan swasta dalam tata kelola persampahan;
– Penataan kawasan kumuh dan pengembangan wisata desa melalui kolaborasi multipihak dan penguatan peran BUMDes serta Pokdarwis;
– Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan distribusi tenaga medis ke wilayah terpencil, layanan digitalisasi kesehatan, dan pengoperasian Puskesmas 24 jam.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PDIP menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut bertujuan agar pembangunan Bondowoso lima tahun ke depan benar-benar membawa perubahan signifikan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“Merdeka!” tutup Sofi Indriasari dengan semangat, mewakili Fraksi PDIP. (awi/but)
/data/photo/2024/02/08/65c439f03bbe8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "3
Warga Jangan Kaget, Lampu di Jakarta Akan Dipadamkan Sabtu Malam
Megapolitan")
