Topik: Listrik

  • Jaringan Listrik Sumbar Terdampak Bencana Pulih, 100 Persen Sudah Menyala

    Jaringan Listrik Sumbar Terdampak Bencana Pulih, 100 Persen Sudah Menyala

    Liputan6.com, Jakarta – – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), Abdul Muhari mengatakan infrastruktur listrik wilayah di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang terdampak bencana telah berfungsi seratus persen. Infrastruktur listrik dinyatakan pulih pada Jumat (5/12/2025).  

    Dia mengatakan, pemulihan jaringan listrik tersebut berada di 19 kabupaten dan kota di wilayah Sumbar. Satu wilayah terakhir yang menyala berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

    “Petugas bekerja keras untuk mengoptimalkan pemulihan jaringan listrik. Pasokan PLN berhasil memulihkan 99,8 persen kelistrikan sejak Senin kemarin 1 Desember 2025,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025). 

    Ia merinci, sebanyak 19 kabupaten dan kota yang sudah dipulihkan jaringan listriknya, yaitu Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Agam.

    Sementara itu, penanganan darurat untuk jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di daerah. Dia menyebut, merujuk data hingga Jumat 5 Desember 2025 terdapat sejumlah titik di Sumbar yang terdampak banjir dan tanah longsor. 

    “Dampak terhadap infrastruktur jalan dan jembatan mencakup 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan nasional. Jalan terdampak longsor di 63 titik, sedangkan terdampak banjir di 32 titik,” jelasnya. 

    Misteri gelondongan kayu yang terbawa hanyut dalam bencana banjir bandang di Sumatra mulai terjawab. Kapolri, Jend. Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim di lapangan menemukan bahwa ada bekas mesin gergaji di gelondongan kayu yang terseret banjir.

  • Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita bidang ekonomi menjadi perhatian pada Jumat (5/12), mulai dari pemulihan listrik di tiga provinsi yang terkena bencana di Sumatra hingga pemerintah mencari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun.

    Berikut sajian berita bidang ekonomi yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

    ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52 persen, di Sumatera Utara 87 persen, dan Sumatera Barat mencapai 99 persen.

    “Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah: 3,1 miliar dolar AS dari komitmen awal JETP siap digunakan

    Pemerintah memastikan sekitar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari komitmen pendanaan awal Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS siap dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

    Selain itu, sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang ada di dalam pipeline.

    Selengkapnya baca di sini.

    BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

    “Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah cari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun

    Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Ribu Warga Aceh Terancam Akibat Layanan Kesehatan Lumpuh

    Ratusan Ribu Warga Aceh Terancam Akibat Layanan Kesehatan Lumpuh

    Jakarta, Beritasatu.com — Situasi kesehatan di Aceh memasuki fase kritis setelah banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah Sumatera. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaporkan bahwa ratusan ribu warga dari kelompok rentan kini berada dalam kondisi berbahaya akibat layanan medis yang terhenti dan akses menuju fasilitas kesehatan yang masih terputus.

    Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, SKM, M.Kes, menyebut Aceh sebagai wilayah dengan dampak terparah. Hingga Jumat (5/12/2025), banyak fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit rujukan, puskesmas, hingga klinik kecil, mengalami kerusakan atau terendam banjir. Beberapa lokasi bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali karena jaringan listrik putus, pasokan BBM habis, dan akses jalan tertutup.

    Sejumlah rumah sakit utama dilaporkan terisolasi akibat jembatan roboh dan jalan yang tertimbun longsor. Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan kewalahan karena tidak dapat bergerak bebas, sementara distribusi obat-obatan dan logistik medis terhambat.

    Agus memaparkan data terkini mengenai jumlah kelompok rentan di seluruh 18 kabupaten/kota di Aceh. “Untuk bayi saja ada 104.623 orang. Kemudian balita 101.008 orang. Ibu hamil 394.250 orang. Ibu menyusui 2.380 orang. Lansia 459.428 orang. Disabilitas 17.077 orang. Dan pasien yang perlu hemodialisa 545 orang,” ujarnya dalam tayangan Youtube yang dikutip Beritasatu.com.

    Data tersebut menunjukkan betapa besar jumlah warga yang memerlukan layanan kesehatan rutin maupun darurat. Padahal, banyak fasilitas kini kolaps dan tidak mampu memberikan pelayanan.

    Kelompok yang paling terdampak antara lain:

    Ibu hamil, yang membutuhkan pemeriksaan antenatal berkala.Bayi dan balita, rentan infeksi di area pengungsian yang minim sanitasi.Lansia, yang membutuhkan obat harian untuk penyakit kronis.Penyandang disabilitas, yang membutuhkan pendampingan dan alat bantu.Pasien hemodialisa, yang harus cuci darah tepat waktu.

    Di antara kelompok tersebut, pasien hemodialisa menjadi yang paling gawat. Kerusakan unit HD di beberapa rumah sakit memaksa pasien dirujuk ke luar daerah, namun prosesnya terhambat karena jalur transportasi belum sepenuhnya terbuka.

    Untuk menjawab kondisi darurat ini, Kemenkes tengah memprioritaskan pemulihan layanan kesehatan dasar dengan mempercepat:

    distribusi obat-obatan dan obat penyakit kronis.penyediaan vaksin untuk mencegah KLB pascabencana.pengiriman logistik medis dan alat kesehatan darurat.pendataan kelompok rentan agar bantuan tepat sasaran.

    “Kami pastikan semua kelompok rentan ini menjadi prioritas dalam penanganan,” tegas Agus. Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI–Polri, dan lembaga kemanusiaan terus diperkuat untuk membuka akses distribusi dan memulihkan layanan kesehatan secepat mungkin.

  • Kemenkes Kebut Distribusi Obat dan Pulihkan Layanan Medis di Sumatera

    Kemenkes Kebut Distribusi Obat dan Pulihkan Layanan Medis di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com — Ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, serta layanan medis di sejumlah daerah di Sumatera pascabanjir bandang dan longsor masih mengalami keterbatasan serius. Dampak kerusakan infrastruktur kesehatan terlihat jelas di berbagai kabupaten, terutama pada fasilitas penyimpanan obat yang runtuh atau terendam banjir.

    Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalucia mengungkapkan sejumlah daerah melaporkan kerusakan total pada gudang farmasi, termasuk rusaknya vaksin dan obat-obatan yang memerlukan penyimpanan khusus.

    “Pada beberapa daerah, gudang farmasinya hancur, obat dan vaksin rusak semua,” ujar Rizka dalam tayangan YouTube yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (5/12/2025).

    Akibat kerusakan tersebut, pasokan obat untuk para pengungsi serta pasien dengan kondisi akut maupun kronis harus segera dikirim dari wilayah yang tidak terdampak. Tantangan semakin besar di Lhokseumawe, di mana jumlah pengungsi yang mencapai ribuan orang memicu peningkatan kasus penyakit menular.

    Menurut Rizka, gejala seperti demam, batuk, pilek, dan diare mulai banyak ditemukan di lokasi pengungsian.

    “Di pengungsian sudah mulai terlihat demam, batuk, pilek, diare. Itu kita suplai terus agar tidak kekurangan,” jelasnya.

    Kemenkes kini memprioritaskan pengiriman obat esensial, antara lain antibiotik, obat infeksi saluran napas, obat diare, serta air bersih dan alat kesehatan dasar. Langkah ini bertujuan mencegah munculnya wabah baru, mengingat kondisi sanitasi di lokasi terdampak menurun drastis akibat genangan lumpur dan minimnya akses air bersih.

    Selain kebutuhan medis dasar, Kemenkes juga memberikan perhatian khusus kepada pasien dengan penyakit kronis yang memerlukan layanan rutin, termasuk pasien hemodialisis (HD). Lebih dari 5.000 pasien HD terdampak bencana ini dan banyak di antaranya harus segera mendapatkan layanan pengganti.

    “Contohnya pasien cuci darah. Itu harus rutin, tidak bisa ditunda. Maka suplai kita pusatkan ke Medan. Hemodialisa enggak boleh terhenti,” ujar Rizka.

    Meski sempat terputus akibat kerusakan fasilitas, pasien HD kini berhasil dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih aman dan memiliki pasokan listrik serta air yang stabil. “Alhamdulillah sudah mulai lancar pasien HD tersebut,” tambahnya.

    Di sisi lain, banyak warga juga mengalami luka akibat terkena material tajam seperti seng, kayu, dan pecahan bangunan. Luka-luka terbuka tersebut sangat berpotensi menimbulkan infeksi tetanus apabila tidak segera ditangani.

    Karena itu, produksi dan distribusi serum antitetanus (ATS) menjadi salah satu prioritas utama. Kemenkes memastikan ATS dikirim ke daerah yang aksesnya terbatas atau fasilitas kesehatannya lumpuh, untuk menghindari peningkatan kasus tetanus pascabencana.

  • PLN Dirikan 4 Tower ERS di Bireuen, Listrik Aceh Ditargetkan Pulih Minggu Ini
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    PLN Dirikan 4 Tower ERS di Bireuen, Listrik Aceh Ditargetkan Pulih Minggu Ini Regional 6 Desember 2025

    PLN Dirikan 4 Tower ERS di Bireuen, Listrik Aceh Ditargetkan Pulih Minggu Ini
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com
    – PT PLN (Persero) mendirikan empat tower Emergency Restoration System (ERS) di Pantai Baru, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
    Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan pascabencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.
    PLN
    menargetkan pengaliran listrik dari Arun menuju Banda Aceh dapat dilakukan pada Minggu (7/12/2025), setelah proses penarikan dan pengikatan konduktor rampung.
    “Alhamdulillah hari ini kami sudah bisa menyelesaikan empat
    tower ERS
    . Kami juga mulai mengikat dan menarik konduktor. Estimasi besok selesai, dan mohon doanya hari Minggu nanti kami akan mencoba melakukan energize,” kata General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra dalam konferensi pers di Media Center Posko Tanggap Darurat, Jumat (5/12/2025).
    Eddi berharap, suplai listrik dari Arun dapat segera mengaliri Banda Aceh yang hingga kini masih mengalami pemadaman.
    “Mudah-mudahan dengan berhasilnya
    energize
    hari Minggu, pasokan dari Arun ini bisa memasok ke Banda Aceh, sehingga wilayah yang belum bisa nyala dapat pulih maksimal,” ujarnya.
    Dia menambahkan, seluruh perbaikan tiang dan aset jaringan di Banda Aceh telah rampung 100 persen.
    Namun, pasokan listrik belum dapat dinormalkan karena masih menunggu suplai dari Arun.
    “Begitu aliran dari Arun masuk, insyaallah Banda Aceh, Sigli,
    Bireuen
    hingga Tapaktuan bisa normal kembali kelistrikannya,” tuturnya.
    Eddi juga memaparkan perkembangan signifikan terkait pemulihan kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak bencana.
    Di Aceh Tamiang, PLN berhasil menyalakan satu penyulang menuju kawasan yang sebelumnya terisolir.
    Dengan penyalaan tersebut, listrik di Tamiang Sports Center, yang berfungsi sebagai posko pengungsian utama, serta sebagian wilayah Kuala Simpang telah kembali menyala.
    Selain itu, PLN turut memasang sejumlah genset darurat, termasuk untuk RSUD Aceh Tamiang dan instalasi PDAM berkapasitas 33 ribu watt, guna memastikan suplai air bersih di posko-posko pengungsian tidak mengalami kendala.
    Untuk mempercepat pemulihan, PLN mengerahkan sebanyak 1.347 personel yang tergabung dalam 118 tim dari berbagai wilayah Indonesia.
    Fokus utama penanganan saat ini berada di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara, menyusul kerusakan berat yang mengakibatkan 2.147 batang tiang dan 100 gardu tumbang akibat bencana.
    Perbaikan serupa juga telah dituntaskan di Subulussalam, dengan 13 titik gangguan berhasil dipulihkan.
    Wilayah terdampak paling parah berada di UP3 Langsa dan UP3 Lhokseumawe, yang masing-masing mencatat 91 titik kerusakan.
    “Kami mengerahkan seluruh tim,
    all out
    , untuk mempercepat perbaikan jaringan, baik tiang maupun gardu yang rusak,” ungkap Eddi.
    Namun, Eddi mengakui bahwa akses jalan menjadi tantangan dalam penanganan.
    Beberapa wilayah terisolir masih sulit dijangkau, termasuk Pulau Tiga di Aceh Tamiang dan Peunaron, Aceh Timur.
    Kondisi medan yang berat membuat tim belum dapat melakukan survei penuh terhadap aset jaringan di beberapa titik.
    Sementara itu, akses menuju Kabupaten Aceh Tengah masih terputus total.
    Untuk mendukung layanan darurat, PLN mengirimkan sepuluh genset portable berkapasitas 7 ribu watt dengan dukungan BNPB.
    Peralatan tersebut telah diterbangkan ke Aceh Tengah untuk menerangi posko-posko pengungsi yang masih gelap.
    Di wilayah tersebut, PLN masih memiliki PLTD Ayangan yang mampu memasok listrik sebesar 800 ribu watt, sehingga RSUD Aceh Tengah dapat tetap beroperasi tanpa kendala kelistrikan.
    PLN juga berencana mengirimkan satu unit genset berkapasitas 250 ribu watt pada Sabtu besok untuk kebutuhan RSUD Bener Meriah.
    Di sisi lain, layanan kelistrikan di RSUD Langsa telah kembali normal.
    PLN menargetkan penyalaan satu penyulang tambahan di Aceh Tamiang pada malam ini, yang diharapkan dapat mengaliri listrik hingga kawasan Kedai Besi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak  
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
    Editor
    ACEH SELATAN, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
    Mirwan juga menanggapi surat
    Gubernur Aceh
    , Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
    Aceh Selatan
    sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
    Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
    Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
    “Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
    Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak  
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak Regional 6 Desember 2025

    Bupati Aceh Selatan Sebut Cek Banjir sebelum Umrah, Gubernur: Izin Saya Tolak
    Editor
    ACEH SELATAN, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.
    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.
    Mirwan juga menanggapi surat
    Gubernur Aceh
    , Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di
    Aceh Selatan
    sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.
    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.
    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insya Allah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.
    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, tetapi ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.
    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.
    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.
    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.
    Dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menegaskan bahwa keberangkatan Bupati dilakukan setelah kondisi wilayah dinilai membaik.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga,” kata Denny.
    Ia membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warga ketika banjir melanda.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Denny mengatakan, Bupati telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak, meninjau Trumon Raya, Bakongan Raya, serta mengantarkan logistik bagi masyarakat.
    “Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” tuturnya.
    Menurut Denny, sebagian besar warga di titik-titik pengungsian juga telah kembali ke rumah masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    – Wajah lelah namun tegar tampak jelas pada Monalisa (26), warga asal Pardagangan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menjadi korban banjir bandang dan tengah bertahan di posko pengungsian.
    Di tengah hiruk-pikuk posko
    pengungsian
    yang padat, ia duduk dengan perut yang kian membesar. Usia kandungannya kini sudah menginjak sembilan bulan.
    Sudah sepuluh hari
    Monalisa
    terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya dan tidur beralaskan tikar di pengungsian.
    Namun, beban yang dipikulnya terasa lebih berat karena ia harus melalui masa-masa kritis ini seorang diri, tanpa didampingi sang suami.
    “Sendiri saja memang di sini, karena suami berlayar. Sebatang kara lah di bencana ini,” kata Monalisa saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (5/12/2025).
    Di saat ia membutuhkan dukungan fisik dan mental menjelang
    persalinan
    , Monalisa harus menerima kenyataan bahwa suaminya sedang berada jauh di perantauan.
    “Kalau suami alhamdulillah sehat. Suami (di) Batang Arau, Padang,” ujar Monalisa.
    Ia menyebut, suaminya sedang bekerja jauh di laut, sehingga tidak bisa mendampinginya saat
    bencana banjir
    melanda, maupun saat ia bertahan di posko pengungsian.
    Ketidakhadiran sang suami memaksanya bertahan seorang diri menjaga keselamatan janin dalam kandungannya, sekaligus satu anaknya yang masih kecil.
    Monalisa mengenang detik-detik mengerikan saat air banjir bandang datang pada Selasa (25/11/2025) pagi.
    Tanpa suami yang bisa diandalkan untuk membantu evakuasi, ia harus berjuang sendiri menyelamatkan diri.
    “Dari rumah hampir terseret, hampir terseret arus, pegangan aja sama yang ada,” ujarnya.
    Kondisi fisiknya yang sedang hamil tua membuat pergerakannya terbatas, sementara derasnya air terus meninggi hingga 1 meter atau setara pinggang orang dewasa.
    Ia harus sekuat tenaga menahan arus sembari menjaga anaknya agar tidak hanyut.
    “Karena menarik ini (anak), karena air sudah hampir sepinggang. Apalagi hamil kan enggak bisa apa (banyak bergerak) karena kencang air. Tapi alhamdulillah masih dikasih selamat,” tuturnya.
    Beruntung, di tengah kepanikan tersebut, sebuah mobil datang menjemput dan mengevakuasinya keluar dari kawasan yang dinyatakan waspada itu.
    “Karena daerah rumah itu ternyata udah waspada, jadi dijemput sama tim penyelamat itu,” sambungnya.
    Kini, meski menjelang waktu persalinan, Monalisa memilih bertahan di pengungsian dengan fasilitas serba terbatas.
    Rumahnya yang berlumpur setinggi lutut belum layak untuk kembali dihuni.
    Namun, alasan utamanya bukan sekadar kondisi fisik rumah, melainkan ketakutannya menghadapi persalinan sendirian tanpa bantuan medis di tengah kondisi darurat.
    Di rumahnya, akses listrik terputus dan tidak ada sinyal komunikasi.
    Kondisi itu dinilai terlalu berbahaya bagi dirinya yang hidup sendirian dan tengah ditinggal suaminya.
    “Sebenarnya berat (di pengungsian). Tapi karena di sini ada tim medis, terpaksa harus di sini. Kalau di sana (rumah) kan jaringan enggak ada, lampu mati. Otomatis kan awak sendiri. Kalau di sini dirawat,” jelas Monalisa.
    Berdasarkan pemeriksaan dokter, Hari Perkiraan Lahir (HPL) Monalisa jatuh pada 20 Desember 2025.
    Namun, dokter yang memeriksa di pengungsian menyebutkan bahwa kelahiran bisa terjadi lebih cepat atau mundur.
    “HPL-nya itu tanggal 20. Tapi katanya bisa maju, bisa mundur,” ucapnya.
    “Kalau mundur, bisa jadi suami sudah bisa pulang. Tapi kalau maju, enggak tahu ya bagaimana,” sambungnya.
    Di tengah ketidakpastian itu, persiapan menyambut sang buah hati masih jauh dari kata cukup.
    Banjir telah merendam semua pakaian dan perlengkapan bayi yang sempat ia siapkan.
    Sementara itu, kondisi keuangan keluarga yang sedang sulit karena suami merantau menambah beban pikirannya.
    “Apalagi di sini pun juga masih ada kurang sih (bantuannya). Kayak pakaian bayi. Kan semua kena (banjir). Apalagi kondisi keuangan enggak ada,” tuturnya lirih.
    Monalisa pun kini hanya bisa berharap proses persalinannya nanti berjalan lancar dan ia bisa mendapatkan tempat yang lebih layak untuk membesarkan bayinya. Sebab rumahnya masih dipenuhi lumpur.
    Ia juga mengungkap bahwa dirinya selalu berdoa agar sang suami dapat segera pulang dan mendampingi proses persalinannya.
    “Penginnya iya sih, (dapat) tempat yang layak, ada suami. Kalau enggak ada suami, kenapa-kenapa nanti siapa lah yang bawa aku ke rumah sakit,” pungkasnya penuh harap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Bersih-bersih Orang Kaya Nikmati Subsidi

    Purbaya Bersih-bersih Orang Kaya Nikmati Subsidi

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih ada orang-orang yang tergolong kaya menikmati subsidi yang ditujukan untuk orang miskin. Oleh karena itu pemerintah akan merombak desain penyaluran subsidi, khususnya sektor energi (BBM dan listrik).

    Purbaya mengatakan pihaknya diberi waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi. Skema baru nantinya akan menyetop orang kaya menikmati subsidi.

    “Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran karena sekarang setelah kami lihat, ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” ujar Purbaya usai rapat tertutup dengan Danantara dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

    Purbaya menjelaskan masyarakat pada kelompok desil 8, 9 dan 10 masih banyak yang menerima subsidi. Ke depan, penerima subsidi dari kelompok itu akan dikurangi secara signifikan dan dialihkan ke desil 1 hingga 4.

    Meski demikian, Purbaya menyebut perbaikan skema subsidi akan dilakukan secara bertahap hingga kurun waktu dua tahun ke depan. Dalam mendesain ulang skema subsidi, koordinasi erat dilakukan dengan Danantara.

    “Itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” kata Purbaya.

    Senada, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

    Dengan upaya penyempurnaan itu, ia memastikan anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    “Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan dalam kesempatan yang sama.

    (aid/hns)

  • Listrik Sumut Hampir Pulih 100 Persen, PLN All Out Hidupkan Kembali Listrik Sibolga dan Tapateng

    Listrik Sumut Hampir Pulih 100 Persen, PLN All Out Hidupkan Kembali Listrik Sibolga dan Tapateng

    Sibolga: Upaya PT PLN (Persero) dalam melakukan penormalan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara terus menunjukkan hasil signifikan. 

    Hingga Jumat, 5 Desember 2025, tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61 persen, seiring upaya percepatan yang dilakukan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja lapangan tanpa henti di tengah kondisi medan dan cuaca yang menantang.

    Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.

    “Sesuai arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Jumat (5/12) pasokan listrik untuk lebih dari 92 ribu masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan.

    Meski harus bekerja dalam kondisi minim penerangan, para petugas terus bergerak di lapangan. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.

    Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas.

    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.

    Sebelumnya PLN telah berhasil melakukan perbaikan jaringan transmisi 150 kiloVolt (kV) pada jalur Tarutung–Sibolga yang roboh akibat banjir. Gardu Induk Sibolga juga berhasil dipulihkan dan kembali bertegangan. Penormalan infrastruktur transmisi ini krusial agar sistem kelistrikan di Sumatra Utara dapat dipulihkan secara menyeluruh.
     

    Selain pemulihan jaringan distribusi dan transmisi, pemulihan dari sisi pembangkit juga terus dikebut. PLN telah berhasil mengoperasikan PLTA Sipansihaporas Unit 2 dengan beban hingga 4,5 Megawatt (MW) di Tapanuli Tengah sejak 2 Desember. Beroperasinya pembangkit listrik ini membantu menjaga ketersediaan suplai listrik untuk wilayah Sibolga, Pandan, dan Tapanuli Tengah selama proses pemulihan jaringan berlangsung.

    Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia berharap proses penormalan pascabencana dapat segera diselesaikan sepenuhnya.

    “Prioritas pertama adalah mengembalikan aliran listrik. Saat ini, sejumlah daerah sudah mulai pulih, termasuk Sibolga yang kondisinya semakin baik. Mudah-mudahan seluruh lokasi terdampak dapat kembali menyala sepenuhnya sesuai target,” ujar Bobby.

    Senada dengan Bobby, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas gerak cepat pemulihan kelistrikan di wilayahnya.

    “Listrik sudah menyala di sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan ini dapat terus meningkat ke daerah-daerah lainnya sampai 100%,” ungkapnya

    Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, turut mengapresiasi percepatan yang dilakukan PLN dalam memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. Dengan adanya listrik akan membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir.

    “Kami tentunya bersyukur hari ini progres yang luar biasa terkait fasilitas listrik sudah dapat berjalan. Hal ini sangat membantu kondisi wilayah terutama pascabencana. Dengan adanya listrik, proses pemulihan dapat terbantu secara signifikan,” pungkasnya.

    Sibolga: Upaya PT PLN (Persero) dalam melakukan penormalan kelistrikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara terus menunjukkan hasil signifikan. 
     
    Hingga Jumat, 5 Desember 2025, tingkat pemulihan listrik di Sumatra Utara mencapai 98,61 persen, seiring upaya percepatan yang dilakukan di seluruh sisi sistem kelistrikan, mulai dari distribusi, transmisi, gardu induk, hingga pembangkit.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil kerja lapangan tanpa henti di tengah kondisi medan dan cuaca yang menantang.

    Di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, PLN berhasil menyelesaikan penggantian 900 tiang listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pembangunan ini berhasil dilakukan kendati kondisi lapangan yang sulit dihadapi PLN, mulai dari cuaca ekstrem, longsor susulan yang menyebabkan tiang-tiang listrik kembali tumbang, hingga kondisi tanah yang licin dan rawan.
     
    “Sesuai arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, kami terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan listrik di Sumatra. Alhamdulillah dengan semangat gotong royong bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Jumat (5/12) pasokan listrik untuk lebih dari 92 ribu masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah kembali mengalir,” ujar Darmawan.
     
    Meski harus bekerja dalam kondisi minim penerangan, para petugas terus bergerak di lapangan. Karena risiko longsor yang tinggi, alat berat tidak dapat dioperasikan sehingga seluruh material harus diangkut secara manual ke lokasi-lokasi yang terdampak.
     
    Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan bagi objek-objek vital seperti BTS (base transceiver station) telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta posko pengungsian. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan di titik-titik prioritas.
     
    “Kendati medan yang cukup menantang, petugas PLN bekerja nonstop 24 jam untuk memulihkan jaringan yang terdampak secepatnya. Fokus kami satu, agar pasokan listrik dapat kembali mengalir di berbagai wilayah,” tambah Darmawan.
     
    Sebelumnya PLN telah berhasil melakukan perbaikan jaringan transmisi 150 kiloVolt (kV) pada jalur Tarutung–Sibolga yang roboh akibat banjir. Gardu Induk Sibolga juga berhasil dipulihkan dan kembali bertegangan. Penormalan infrastruktur transmisi ini krusial agar sistem kelistrikan di Sumatra Utara dapat dipulihkan secara menyeluruh.
     

     
    Selain pemulihan jaringan distribusi dan transmisi, pemulihan dari sisi pembangkit juga terus dikebut. PLN telah berhasil mengoperasikan PLTA Sipansihaporas Unit 2 dengan beban hingga 4,5 Megawatt (MW) di Tapanuli Tengah sejak 2 Desember. Beroperasinya pembangkit listrik ini membantu menjaga ketersediaan suplai listrik untuk wilayah Sibolga, Pandan, dan Tapanuli Tengah selama proses pemulihan jaringan berlangsung.
     
    Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menyampaikan apresiasi atas komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan pasokan listrik di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Ia berharap proses penormalan pascabencana dapat segera diselesaikan sepenuhnya.
     
    “Prioritas pertama adalah mengembalikan aliran listrik. Saat ini, sejumlah daerah sudah mulai pulih, termasuk Sibolga yang kondisinya semakin baik. Mudah-mudahan seluruh lokasi terdampak dapat kembali menyala sepenuhnya sesuai target,” ujar Bobby.
     
    Senada dengan Bobby, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas gerak cepat pemulihan kelistrikan di wilayahnya.
     
    “Listrik sudah menyala di sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan ini dapat terus meningkat ke daerah-daerah lainnya sampai 100%,” ungkapnya
     
    Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0211/Tapanuli Tengah, Letkol Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, turut mengapresiasi percepatan yang dilakukan PLN dalam memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. Dengan adanya listrik akan membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terisolasi akibat longsor dan banjir.
     
    “Kami tentunya bersyukur hari ini progres yang luar biasa terkait fasilitas listrik sudah dapat berjalan. Hal ini sangat membantu kondisi wilayah terutama pascabencana. Dengan adanya listrik, proses pemulihan dapat terbantu secara signifikan,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)