Topik: Listrik

  • Bupati Aceh Selatan Akui Umrah tanpa Izin, Mendagri Telepon Minta Klarifikasi

    Bupati Aceh Selatan Akui Umrah tanpa Izin, Mendagri Telepon Minta Klarifikasi

    GELORA.CO  – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya buka suara soal polemik keberangkatannya ke Tanah Suci di tengah banjir besar.

    Ia menyebut ada miskomunikasi terkait izin perjalanan luar negeri karena gangguan listrik dan jaringan di daerahnya, sehingga baru mengetahui penolakan izin setelah tiba di Makkah.

    Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menelepon langsung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang sedang umrah di tengah bencana banjir melanda wilayahnya.

    Mendagri menelepon Bupati Aceh Selatan untuk meminta klarifikasi soal kepergiannya saat Aceh dilanda banjir besar, termasuk Aceh Selatan.

    Kepada Tito Karnavian, Mirwan mengakui pergi umrah tanpa mengantongi izin dari Mendagri Tito Karnavian, maupun Gubernur Aceh.

    Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut Mirwan mengakui berangkat umrah tanpa mengantongi izin dari Mendagri maupun Gubernur Aceh.

    Mirwan juga menyampaikan akan tiba kembali di Indonesia pada Minggu (7/12/2025).

    “Kemendagri sudah mengirim tim Inspektorat Jenderal ke Aceh. Pemeriksaan akan dilakukan setelah yang bersangkutan pulang,” ujar Benni, Sabtu (6/12/2025).

    Sebelumnya, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto juga menegaskan bahwa Mirwan berangkat umrah tanpa izin resmi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, turut membenarkan bahwa ia tidak menandatangani permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan, bahkan sempat melarang keberangkatan tersebut.

    Di tengah kritik publik, Mirwan memberikan klarifikasinya.

    Ia menyebut adanya miskomunikasi karena gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di Aceh Selatan membuat informasi penolakan izin baru ia ketahui setelah tiba di Makkah.

    Mirwan juga menegaskan bahwa ia telah turun ke lapangan lebih dulu untuk memantau warga terdampak dan memastikan OPD bekerja sebelum memenuhi nazar umrah yang sudah lama direncanakan.

    Plt Sekda Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, membantah narasi bahwa Mirwan meninggalkan warganya.

    Menurutnya, bupati telah meninjau sejumlah lokasi banjir dan turut menyalurkan bantuan logistik sebelum berangkat.

    Mirwan menjadi sorotan publik setelah fotonya berangkat umrah bersama istri tersebar luas, terlebih keberangkatannya dilakukan beberapa hari setelah ia menandatangani surat ketidaksanggupan menangani banjir tanpa bantuan pemerintah provinsi dan pusat.

    Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengakui ia memang tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri Mirwan.

    Mualem juga mengatakan ia sudah melarang Mirwan untuk pergi umrah di tengah bencana banjir.

    Namun, menurut Mualem, Mirwan mengabaikan larangannya tersebut.

    “Tidak saya teken (surat izin perjalanan luar negeri). Walaupun Mendagri yang teken ya udah, itu terserah sama dia.”

     “Tapi, kami tidak teken. (Sudah diimbau) untuk sementara waktu jangan pergi, (tapi tetap) dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem, Jumat sore, dikutip dari Serambinews.com.

    Sebut Ada Miskomunikasi

    Mengenai dirinya yang viral karena umrah di tengah bencana banjir, Mirwan MS menyampaikan klarifikasinya.

    Ia mengaku baru mengetahui ada penolakan dari Gubernur Aceh dalam hal pemberian izin perjalanan ke luar negeri, setelah sudah tiba di Makkah.

    Keterlambatan informasi itu dialami Mirwan sebab katanya, Aceh Selatan mengalami gangguan listrik akibat bencana.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh.”

    “Inilah yang  menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan, Jumat, masih dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Mirwan mengatakan ia sudah lebih dulu turun ke lapangan untuk meninjau korban banjir dan situasi wilayahnya, sebelum berangkat umrah.

    Ia juga telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sesuai alur komando, agar penanganan korban banjir bisa dilakukan semaksimal mungkin.

    Situasi yang sudah terkendali jadi alasan Mirwan tetap berangkat ibadah umrah untuk menunaikan nazar pribadinya.

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando.”

    “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” tuturnya.

    Hal serupa juga disampaikan Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra.

    Menurut Diva, keberangkatan Mirwan MS dan istri menuju tanah suci, dilakukan setelah meninjau kondisi wilayahnya pasca-banjir menerjang.

    Diva mengatakan, sebelum berangkat umrah, Mirwan telah meninjau Aceh Selatan dan memastikan situasi sudah stabil.

    Atas hal itu, Diva membantah narasi  yang mengatakan Mirwan meninggalkan warganya di tengah bencana banjir.

    “Terkait dengan narasi yang menyatakan Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda kami sampaikan hal ini tidak tepat.”

    “Bupati beserta Istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya,” jelas Diva, Jumat, masih dari Serambinews.com.

    Lebih lanjut, Diva mengatakan Mirwan bahkan tuurn tangan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak.

    Mirwan, kata Diva, juga telah memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk bergerak cepat menangani banjir.

    “Bapak Bupati juga turut berhadir bersama jajaran Forkopimda untuk menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian di beberapa titik lokasi wilayah Trumon Raya,” tutur dia.

    “Jadi tidak benar narasi yang menyebutkan Bupati meninggalkan masyarakat dalam kondisi tidak tertangani,” imbuhnya.

    Diketahui, Mirwan menjadi sorotan setelah fotonya bersama sang istri berangkat umrah, beredar di media sosial.

    Keputusan Mirwan berangkat umrah menuai kritik keras dari publik karena dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya.

    Terlebih, Mirwan berangkat umrah setelah menandatangani surat ketidaksanggupan menangani bencana banjir di wilayahnya tanpa bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.

    Surat itu ditandatangani Mirwan pada Kamis (27/11/2025). Kemudian, ia berangkat umrah bersama keluarga pada Selasa (2/12/2025)

  • Perjuangan Guru PPPK Bertahan Hidup Jalan Kaki dari Aceh Tamiang ke Medan

    Perjuangan Guru PPPK Bertahan Hidup Jalan Kaki dari Aceh Tamiang ke Medan

    Jakarta

    Adi Guenea Isman (26), seorang guru PPPK bahasa Jepang asal Sumedang, Jawa Barat menceritakan kisah perjuangannya berjalan kaki dari Aceh Tamiang hingga tiba di Medan saat bencana terjadi. Ia menyebut membutuhkan perjalanan selama dua hari untuk bisa selamat.

    Adi merupakan staf pengajar di SMK Negeri 2 Karang Baru. Hari itu, 28 November 2025, ia baru saja pulang mengajar saat hujan turun tanpa jeda hingga ketinggian air mencapai dua meter dalam hitungan jam.

    Dalam waktu singkat, kos-kosannya berubah menjadi pulau kecil, dikepung luapan air kecokelatan.

    “Naik terus airnya, bang, sampai dua meter. Kami mengungsi di kos-kosan lantai dua, berhari-hari bersama empat kepala keluarga lain,” ungkapnya kepada detikSumut pada Sabtu (6/12/2025) malam.

    Ketika banjir berangsur surut, minimarket disebut mulai dijarah. Ia mengatakan tak ada bantuan yang masuk ke masyarakat sekitar.

    “Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada bantuan. Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik,” katanya.

    Pada 1 Desember, ketika air benar-benar surut, ia pun memutuskan keluar dari Aceh Tamiang. Adi berharap bisa menghubungi keluarganya di Sumedang.

    Ia pun sempat mengayuh sepeda ke Kota Langsa. Namun, di tengah jalan sepeda itu rusak jalanan pun masih banyak yang terputus.

    “Sopir-sopir truk setelah bawa sembako takut membawa penumpang, karena banyak truk dijarah. Saya ditolak,” ujar Adi.

    “Uang tidak ada. Identitas saya hanyut semua,”sambungnya.

    Singkat cerita, Adi akhirnya sampai di kota Binjai pada Sabtu (6/12) setelah dua hari berjalan. Sinyal internet pun masuk ke ponselnya.

    “Di kota Binjai saya akhirnya bisa isi batre HP dan ada jaringan, menghubungi keluarga akhirnya naik bus sampai medan,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini

    (dwr/imk)

  • Bak Kota Mati, Begini Kondisi Terkini Aceh Tamiang usai Banjir dan Longsor

    Bak Kota Mati, Begini Kondisi Terkini Aceh Tamiang usai Banjir dan Longsor

    GELORA.CO  – Kondisi Kabupaten Aceh Tamiang mencekam dan bak kota mati usai diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025 lalu. Meski sudah sepekan, situasi di kabuaten tersebut masih porak-poranda.

    Selain krisis makanan, kesulitan tempat tinggal, dan krisis air bersih, pemandangan puing-puing berupa truk, mobil, dan kayu gelondongan yang berserakan di tengah kota menjadi bukti betapa dahsyatnya bencana ini. 

    Di Kota Kuala Simpang, pusat Kabupaten Aceh Tamiang, sisa-sisa bencana terlihat jelas: truk tangki saling bertindihan, rumah-rumah rusak parah tertumpuk kayu gelondongan, dan listrik mati total. Kerusakan tempat tinggal hampir dirasakan semua warga Kuala Simpang. 

    Di Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Lintang, tingkat kerusakan rumah bahkan mencapai sekitar 90 persen. 

    Sejak banjir terjadi, warga Aceh Tamiang mengalami kesulitan komunikasi dan pemadaman listrik total. Hal ini disebabkan banyaknya tiang listrik yang rubuh dan terseret banjir. 

    Menurut keterangan warga setempat, pemadaman listrik ini diperkirakan akan berlangsung lama. “Mati listrik diperkirakan akan normal sekitar dua bulan lagi,” ujar salah seorang warga, Minggu (7/12/2025). 

    Kondisi kelumpuhan infrastruktur ini semakin memperparah kesulitan warga dalam mengakses informasi dan bantuan. 

    Warga Aceh Tamiang menyampaikan pendapat keras mengenai perbandingan tingkat keparahan bencana yang beredar di publik.

    Pernyataan Kepala BNPB yang menyebutkan bahwa banjir seolah hanya dibesar-besarkan di media sosial menuai tanggapan warga. 

    Menurut warga Aceh Tamiang, M Zainal Tanjung, hingga saat ini, warga belum membutuhkan bantuan logistik dan terpal yang memadai. “Kebutuhan mendesak saat ini adalah logistik, terutama warga di pelosok,” katanya.

    Selain logistik, kata dia, kebutuhan mendesak lainnya adalah terpal untuk mendirikan tenda darurat. Sebab, hampir 90 persen rumah warga rusak parah diterjang banjir. 

    “Apa yang viral dan dibesar-besarkan di media sosial “belum ada apa-apanya” dibandingkan dengan kondisi kehancuran yang mereka alami secara langsung di Aceh Tamiang,” ujarnya

  • Bapanas-ID Food Salurkan Sembako Beras-Minyak ke Sumut

    Bapanas-ID Food Salurkan Sembako Beras-Minyak ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama PT Rajawali Nusindo (RNI)/ID Food Kantor Wilayah Medan menyalurkan bantuan pangan ke sejumlah titik yang masih terendam di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum dan kebutuhan mendesak warga yang selama lebih dari sepekan terisolasi akibat banjir.

    Tim Bapanas dan ID Food menyiapkan paket bantuan yang berisi 2,5 ton beras Sania kemasan 5 kilogram, 500 liter minyak goreng, 500 kilogram gula konsumsi, 30 dus mi instan cup, serta 100 dus air mineral.

    Adapun, bantuan tersebut dikirim ke desa-desa di Kecamatan Tanjungpura yang menjadi titik banjir terparah. Di kecamatan ini, tercatat 631 kepala keluarga terdampak langsung, 230 hektare lahan pertanian terendam, dan layanan listrik, internet, serta air bersih belum pulih hingga hari kesembilan.

    Di sisi lain, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bantuan bencana di Sumatra Utara terus menunjukkan progres.

    Tercatat, Humbang Hasundutan telah menuntaskan penyaluran 100%, disusul Mandailing Natal yang mencapai 96,67%. Kemudian, Kota Binjai menyalurkan 64,70%, Tapanuli Utara 50,75%, dan Kota Medan 34,74%. Daerah-daerah lain di wilayah Sumatra Utara juga terus menggenjot penyaluran beras.

    Ketut menuturkan dukungan ID Food Group melalui RNI, Nusindo, dan PPI diarahkan untuk memperkuat pasokan bagi tiga wilayah utama, yakni Deliserdang, Langkat, dan Medan Labuhan.

    “Ini bagian dari kegiatan RNI, Nusindo, PPI, dan ID Food untuk memperkuat distribusi. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami banjir,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    Ketut menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar setiap permintaan bantuan dari kabupaten/kota diproses cepat tanpa birokrasi rumit, selama data dan status daruratnya valid.

    Selain itu, sambung dia, pemerintah pusat memastikan ketersediaan stok pangan serta menjamin penyalurannya sampai ke desa-desa yang paling terdampak.

  • BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 916 Jiwa, 274 Orang Masih Hilang

    BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 916 Jiwa, 274 Orang Masih Hilang

    Jakarta

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total ada 916 korban jiwa bencana Sumatera berdasarkan data yang dihimpun hingga Minggu (7/12/2025). BNPB juga melaporkan 274 orang masih dinyatakan hilang.

    Sementara sekitar 4.200 warga lainnya mengalami luka-luka. Total kematian terbanyak di Agam dengan 172 kasus, disusul Aceh Utara 128 kasus, dan Tapanuli Tengah 102 kasus.

    Tidak sedikit fasilitas umum yang ikut terdampak. BNPB merinci 1.300 fasilitas umum rusak, 199 fasilitas kesehatan ‘kolaps’, 697 fasilitas pendidikan hancur, 420 rumah ibadah dan 234 tak lagi bisa beroperasi.

    Akses jalan banyak terputus, hal ini ditandai dengan 405 jembatan yang rusak.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan RI mendata ratusan ribu kelompok rentan terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, terparah di Aceh. Kepala Pusat Krisis Kesehatan (Pusdatinkes) Kemenkes, Agus Jamaludin, SKM, M Kes, menekankan banyak dari kelompok rentan di Aceh kesulitan mendapat layanan kesehatan akibat fasilitas kesehatan rusak, terendam, bahkan tidak dapat beroperasi.

    Beberapa rumah sakit dan puskesmas dilaporkan terputus aksesnya akibat jembatan ambruk, jalan longsor, serta pasokan listrik dan BBM yang tidak tersedia.

    “Ini data untuk menambah pemahaman kondisi di Aceh. Untuk bayi saja ada 104.623 orang. Kemudian balita 101.008 orang. Ibu hamil 394.250 orang. Ibu menyusui 2.380 orang. Lansia 459.428 orang. Disabilitas 17.077 orang. Dan pasien yang perlu hemodialisa 545 orang,” kata Agus dalam konferensi pers Jumat (5/12/2025).

    Data tersebut mencakup seluruh 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

    Banyak dari mereka seharusnya bisa mendapatkan pelayanan, tetapi faskes-nya kolaps.

    Situasi ini sangat berisiko, terutama bagi:

    Ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan berkalaBayi dan balita yang rentan terhadap penyakit infeksi di pengungsianLansia yang membutuhkan obat harianPenyandang disabilitas yang membutuhkan pendampinganPasien hemodialisa (HD) yang harus menjalani cuci darah rutin dan tidak boleh terlambat

    (naf/kna)

  • 8
                    
                        "Pak Presiden, 12 Hari Banjir Aceh Tidak Ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia…"
                        Regional

    8 "Pak Presiden, 12 Hari Banjir Aceh Tidak Ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia…" Regional

    “Pak Presiden, 12 Hari Banjir Aceh Tidak Ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia…”
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Pengungsi korban banjir di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengeluhkan belum adanya bantuan dari pemerintah pusat hingga 12 hari pascabencana.
    Isbahanur (35), warga
    Sawang
    , menyampaikan keluhan tersebut saat ditemui di lokasi pengungsian, Minggu (7/12/2025).
    “Pak Presiden, belum ada bantuan dari Pemerintah Indonesia hingga saat ini ke pedalaman ini,” kata Isbahanur.
    Ia mengungkapkan, hingga kini listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayah pedalaman masih padam.
    “Pagi kami balik ke rumah membersihkan sisa lumpur, tingginya bisa satu sampai dua meter. Itu melelahkan sekali, sembari memetik sisa sayur untuk dimasak di pengungsian,” ujarnya.
    Selama di pengungsian, kata dia, stok beras masih mencukupi. Selain itu, relawan mulai berdatangan membawa mi instan dan telur.
    “Kalau lauknya, kami sebut kuah ie mata (lauk air mata), karena sayur direbus semuanya,” ucapnya.
    Ia menyebut, dua desa yang hingga kini paling terisolasi di Kecamatan Sawang adalah Desa Babah Krueng dan Desa Riseh.
    “Lumpur badan jalan masih penuh. Tidak bisa dilalui kendaraan menuju dua desa itu,” katanya.
    Menurut Isbahanur, kebutuhan mendesak warga saat ini adalah obat-obatan, selimut, kelambu, dan pakaian.
    “Pak Presiden warga kami belum merasakan bantuan dari Pemerintah Indonesia hingga hari ini. Tolong intruksikan seluruh kekuatan Presiden bantu kami,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, banjir melanda 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sejumlah korban jiwa masih dalam pencarian. Ribuan rumah rusak dan sejumlah fasilitas umum lumpuh.
    Untuk Kabupaten
    Aceh Utara
    dan Aceh Timur, banjir mulai terjadi sejak 22 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhir Pekan Minggu 7 Desember 2025, Tak Ada Aturan Ganjil Genap di Jakarta

    Akhir Pekan Minggu 7 Desember 2025, Tak Ada Aturan Ganjil Genap di Jakarta

    Ada ketentuan pengecualian bagi kendaraan bermotor yang diperbolehkan memasuki kawasan ganjil genap Jakarta.

    1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa masyarakat disabilitas

    2. Kendaraan ambulans

    3. Kendaraan pemadam kebakaran

    4. Kendaraan angkutan umum (pelat kuning)

    5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

    6. Sepeda motor

    7. Kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyak dan gas

    8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI

    9. Kendaraan dinas operasional berpelat merah, TNI dan Polri

    10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

    11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

    12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri seperti kendaraan pengangkut uang

    13. Kendaraan petugas kesehatan penanganan Covid-19, selama masa penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.

    14. Kendaraan mobilisasi pasien Covid-19

    15. Kendaraan mobilisasi vaksin Covid-19

    16. Kendaraan pengangkut tabung oksigen

    17. Kendaraan angkutan barang pengangkut logistik

  • Akhir Pekan Minggu 7 Desember 2025, Tak Ada Aturan Ganjil Genap di Jakarta

    Akhir Pekan Minggu 7 Desember 2025, Tak Ada Aturan Ganjil Genap di Jakarta

    Ada ketentuan pengecualian bagi kendaraan bermotor yang diperbolehkan memasuki kawasan ganjil genap Jakarta.

    1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa masyarakat disabilitas

    2. Kendaraan ambulans

    3. Kendaraan pemadam kebakaran

    4. Kendaraan angkutan umum (pelat kuning)

    5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

    6. Sepeda motor

    7. Kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyak dan gas

    8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI

    9. Kendaraan dinas operasional berpelat merah, TNI dan Polri

    10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

    11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

    12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri seperti kendaraan pengangkut uang

    13. Kendaraan petugas kesehatan penanganan Covid-19, selama masa penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.

    14. Kendaraan mobilisasi pasien Covid-19

    15. Kendaraan mobilisasi vaksin Covid-19

    16. Kendaraan pengangkut tabung oksigen

    17. Kendaraan angkutan barang pengangkut logistik

  • RSUD Takengon Terima Genset 250 Kwh via Helikopter

    RSUD Takengon Terima Genset 250 Kwh via Helikopter

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengirim genset listrik 250 Kwh ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Takengon menggunakan helikopter BNPB. Pengiriman ini untuk memulihkan layanan kesehatan di Aceh Tengah yang terisolasi.

    Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh dengan mengirimkan bantuan logistik penting.

    Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pengangkutan genset dilakukan menggunakan helikopter BNPB pada Sabtu (6/12/2025).

    Seskab Teddy menjelaskan, pengiriman via udara menjadi keharusan sebab Takengon merupakan salah satu wilayah yang akses daratnya belum sepenuhnya pulih. “Takengon, Aceh Tengah, adalah salah satu kabupaten yang jalan daratnya terputus akibat longsor dan jembatan putus di berbagai jalur,” ungkap Seskab Teddy.

    Pengangkutan genset ini diharapkan dapat memperkuat operasional rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan segera kepada masyarakat yang terdampak.

    Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan, pemerintah terus bekerja secara simultan untuk memperbaiki infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan PLN ditugaskan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan dan jalur transportasi darat.

    “PLN dan Kementerian PU terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” ucapnya. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan di seluruh wilayah terdampak melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

  • BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatra Capai 914 Jiwa 6 Desember 2025

    BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatra Capai 914 Jiwa 6 Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data korban meninggal dunia akibat bencana banjir di Sumatra mencapai 914 jiwa.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari mengatakan ratusan orang jiwa orang meninggal dunia itu berasal dari tiga provinsi mulai dari Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Hari ini, Sabtu 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa,” ujar Abdul dalam konferensi pers, Sabtu (6/12/2025).

    Dia menambahkan, korban meninggal dunia paling banyak tercatat di Aceh sebanyak 359 jiwa; Sumatra Utara 329 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa.

    Sementara itu, kata Abdul, peristiwa bencana ini masih menyisakan 389 korban yang masih hilang. Jumlah ini telah berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 520-an jiwa.

    “Sehingga data korban hilang yang per kemarin itu masih berjumlah 521 jiwa, per hari ini dari rekap Pusdalop BNPB di tiga provinsi itu berjumlah 389 jiwa. Tentu saja kita harapkan angka ini terus turun,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

    Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

    Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal. 

    Selain itu, Polri juga mendapatkan mandat untuk menghubungkan kembali jalur yang terputus akibat banjir dahsyat yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025.