Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Insentif Biaya Energi Diperlukan untuk Percepat Investasi Swasta di Bidang AI

    Insentif Biaya Energi Diperlukan untuk Percepat Investasi Swasta di Bidang AI

    Bisnis.com, Jakarta — Dorongan penguatan insentif, seperti biaya listrik yang terjangkau, menjadi sorotan dalam upaya Indonesia mempercepat pengembangan Kecerdasan Artifisial (KA). 

    Senior Vice President Regulatory and Government Affairs PT Indosat Tbk, Ajar A. Edi menilai insentif memegang peranan penting dalam mendorong sektor swasta berinvestasi membangun infrastruktur KA di Tanah Air. 

    “Salah satu cara untuk boost agar swasta mau masuk adalah melalui insentif. Insentif itu sendiri bentuknya beragam,” ujar Ajar, dalam acara Editor Meeting dengan tema “Menjelajahi Peta Jalan Kecerdasan Artificial Nasional, Pijakan Untuk Berdikari?” Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, agar sektor swasta tertarik membangun infrastruktur AI, diperlukan kombinasi kebijakan regulasi yang jelas dan insentif yang tepat sasaran. 

    Beberapa insentif yang dinilai krusial antara lain harga energi yang kompetitif, mengingat pengembangan AI membutuhkan daya listrik besar, terutama untuk operasional pusat data.

     “AI itu butuh daya besar, sehingga tarif listrik untuk data center seharusnya bisa dibuat lebih murah dibandingkan negara lain,” jelasnya.

    Selain itu, Ajar juga menyoroti pentingnya keringanan pajak impor untuk perangkat yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, seperti GPU, server, dan perangkat pendukung data center. 

    Perlunya kemudahan visa serta kebijakan pemulangan diaspora talenta AI agar para ahli Indonesia yang bekerja di luar negeri bersedia kembali dan berkontribusi dalam pengembangan teknologi nasional.

    Ajar meyakini bahwa pemberian insentif yang tepat tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. 

    “Semakin kuat infrastrukturnya, insentif diberikan, konektivitas dibenahi, lalu kampus dan ekosistemnya digroom, saya yakin ini bisa menutupi gap menuju pertumbuhan ekonomi 8%,”

    Tantangan Indonesia untuk mewujudkan Kecerdasan Artificial Nasional

    Ajar mengakui pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. 

    Infrastruktur data center dan GPU dinilai masih terbatas, sementara minat investasi swasta relatif rendah karena belum adanya insentif yang menarik, seperti keringanan pajak atau harga energi yang kompetitif. 

    Di sisi lain, ketersediaan talenta lokal juga belum memadai, dan banyak diaspora AI yang belum difasilitasi secara optimal untuk kembali ke Indonesia.

    Ajar juga menyoroti lemahnya kedaulatan data dan infrastruktur nasional, serta belum adanya regulasi dan standar etika AI yang jelas. 

    Riset di perguruan tinggi dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri, sementara konektivitas digital masih menjadi hambatan di sejumlah wilayah.

    Di tengah persaingan global, Ajar menegaskan bahwa pengembangan AI menjadi agenda strategis bagi banyak negara karena dampaknya yang besar terhadap ekonomi. 

    “AI bisa menutup gap untuk forecast economic growth 8%. Ekonomi AI itu nyata.”

    Pentingnya komitmen kuat dari pemerintah untuk memastikan pembangunan ekosistem AI berjalan berkelanjutan. 

    “Kalau pemerintah punya komitmen terhadap data sovereignty, infrastructure sovereignty, dan model sovereignty, itu tiga hal kritikal yang harus dibangun.”

    Tanpa komitmen pemerintah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor antara negara, industri, dan akademisi, Indonesia dinilai akan menghadapi tantangan besar dalam membangun ekosistem AI yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global. (Nur Amalina)

  • Viral Sampah Tercecer Berhari-hari di Tangsel, Kementerian PU Respons Begini

    Viral Sampah Tercecer Berhari-hari di Tangsel, Kementerian PU Respons Begini

    JAKARTA – Masalah tumpukan sampah yang viral di Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat sorotan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang sudah tidak lagi mampu menampung beban sampah harian yang melonjak.

    Dia menjelaskan, volume sampah di Tangsel saat ini telah melampaui 1.000 ton per hari. Padahal, kapasitas TPA Cipeucang tersedia sudah dalam kondisi penuh sesak.

    “Tangsel itu, kan, juga tempat buang sampahnya sudah penuh,” ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Kamis, 18 Desember.

    Menurut Dody, skema pengelolaan sampah eksisting seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang dibangun Kementerian PU tidak lagi memadai.

    Dody bilang, fasilitas tersebut hanya dirancang untuk pengolahan skala kecil di bawah 500 ton, sehingga petugas pun kewalahan menghadapi “ledakan” sampah Tangsel.

    Sebagai solusi jangka panjang, Dody menilai, Tangsel memerlukan pengolahan sampah lebih terintegrasi, yakni melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WtE).

    “Jadi, begitu besar (volume sampahnya) dibakar. Dan enggak bisa dibakar saja, kan. Supaya efektif, dibakar dan dijadikan (energi) listrik, sehingga efektif dan efisien,” katanya.

    Hanya saja, dia mengakui pengembangan WtE masih terkendala ‘tarik ulur’ soal besaran subsidi listrik yang diberikan pemerintah.

    Ia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sendiri sejatinya telah memperkuat landasan hukum melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan.

    Hanya saja, lanjut dia, aspek pelaksanaan di lapangan saja yang belum terealisasi sepenuhnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana membeberkan, angka antara produksi dan kapasitas tampung TPA Cipeucang.

    “Kapasitas tampung TPA Cipeucang hanya maksimal 400 ton per hari, padahal produksinya minimal 800 ton sampai di atas 1.000 ton,” ungkap dia.

    Dewi menuturkan, penutupan sementara TPA Cipeucang saat ini dilakukan karena Pemkot Tangsel tengah menyiapkan pembangunan landfill baru serta penataan terasering untuk mencegah longsor sampah.

    Guna mengatasi masalah ini secara sistemik, kata Dewi, Pemkot Tangsel kini telah diusulkan masuk ke dalam program waste to energy (WtE) tahap III.

    “Saat ini sudah masuk ke dalam WtE tahap III. Masih dalam tahap evaluasi, termasuk untuk menentukan titik lokasi proyeknya,” pungkas dia.

  • PLN: Suplai Listrik ke Banda Aceh Pulih Sepenuhnya

    PLN: Suplai Listrik ke Banda Aceh Pulih Sepenuhnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Ini demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.

    Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.

    “Kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (19/12/2025).

    Darmawan melanjutkan, pascapulihnya kelistrikan Banda Aceh, pihaknya terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

    “Saat ini, kami terus memonitor suplai listrik kepada masyarakat secara menyeluruh sembari terus memperkuat sistem agar ke depan semakin tangguh dan mampu meminimalisir potensi gangguan,” ucapnya.

    Darmawan menjelaskan, selain Banda Aceh, secara bertahap PLN terus memulihkan suplai listrik untuk pelanggan di wilayah lain, termasuk lokasi-lokasi terdampak banjir dan tanah longsor. 

    PLN juga secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan optimal.

    “Personel kami terus bekerja untuk mempercepat recovery agar seluruh wilayah di Aceh dapat pulih sepenuhnya. Kami juga bersiaga 24 jam di lapangan untuk merespons cepat setiap potensi gangguan,” ucap Darmawan.

    Dia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak selama proses pemulihan berlangsung. Ke depan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

  • Keamanan Digital Indonesia: Retak di Hulu, Bocor di Hilir

    Keamanan Digital Indonesia: Retak di Hulu, Bocor di Hilir

    Keamanan Digital Indonesia: Retak di Hulu, Bocor di Hilir
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    BERMULA
    dari seringnya nomor telepon Whatsapp dibajak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian oleh mereka digunakan untuk melakukan penipuan seolah-olah berinteraksi dengan nomor kontak yang ada di ponsel, saya tergerak menulis artikel ini.
    Bukan semata-mata curhat pribadi, tetapi ada persoalan besar mengenai mudahnya data pribadi penduduk Indonesia, termasuk saya di dalamnya, dibajak oleh peretas. Mungkin juga pengalaman pribadi ini pernah dialami oleh para pembaca.
    Dengan tulisan ini, niatan saya adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman, jangan sampai pembajakan nomor telepon dan mungkin juga akun-akun penting lainnya terjadi pada para pembaca dan menjadi bencana digital.
    Jujur, saya agak trauma tatkala nomor telepon atau akun media sosial kena bajak orang lain dengan tujuan busuk, yakni penipuan digital.
    Tahun 2010, saat berkunjung ke markas Kaspersky di Moskow, Rusia, saya melihat paparan sekaligus demo bagaimana para peretas di kawasan Rusia dan negara-negara dekatnya seperti Estonia dan Ukraina, menjebol akun bank hanya menggunakan ponsel di telapak tangan.
    Kaspersky sebagai produsen software antivirus terkemuka saat itu memperkenalkan antivirus khusus untuk ponsel.
    Dalam demo itu diperlihatkan, bagaimana seorang peretas muda dengan mudah mencuri password akun bank seseorang hanya dalam hitungan menit. Padahal kata sandi yang diretas terdiri dari 13 karakter; gabungan angka, huruf dan lambang yang ada di keyboard ponsel atau laptop.
    Dari sinilah saya “parno” seandainya tiba-tiba nomor Whatsapp saya diretas. Ini pastilah aksi sindikat terorganisir, pastilah ada orang berlatar IT atau seseorang yang punya bisnis menjual nomor-nomor Whatsapp ke sembarang orang.
    Keamanan ponsel dari pabrikan itu dianggap biang dari penyerapan -kalau tidak mau disebut perampokan- data pribadi para penggunanya.
    Dengan banyaknya aplikasi, seorang pengguna bisa dengan sukarela menyerahkan nomor KTP, nomor ponsel, alamat email beserta password-nya, lokasi di mana pengguna berada, rekening bank dan data-data sensitif lainnya.
    Kembali kepada persoalan mengapa akun media sosial dan nomor Whatsapp demikian sering kena retas? Itulah yang membuat saya coba menesuri akar persoalannya, syukur-syukur bisa menjawab ketidakpahaman saya.
    Tentu saya paham bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi warganya di ranah digital melalui beberapa kebijakan dan institusi, utamanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mulai berlaku sejak 2022 dan mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran.
    Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengawasi keamanan siber nasional, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sering memblokir situs pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).
    Ada juga strategi nasional keamanan siber untuk mencegah serangan dari dalam maupun dari luar.
    Namun, secara realistis, perlindungan ini belum benar-benar efektif menjaga kerahasiaan data digital penduduk Indonesia. Buktinya Whatsapp saya sering coba dibajak.
    Implementasi UU PDP masih lambat, kesadaran dan penegakan hukum rendah, serta insiden kebocoran data terus meningkat.
    BSSN mencatat ratusan serangan siber setiap tahun, dan Indonesia sering masuk peringkat atas negara dengan kebocoran data terbanyak secara global. Saya termasuk salah satu “korban” di dalamnya tentu saja.
    Contoh kasus kebocoran data yang merugikan rakyat yang masuk kategori kasus besar dalam kurun waktu 2023-2025, menunjukkan kerentanan sistem itu sendiri.
    Kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2024, misalnya, di mana peretas berhasil membobol ratusan juta data pribadi dari berbagai instansi pemerintah, termasuk data ASN dan layanan publik. Perlindungan yang jauh dari maksimal.
    Kemudian Data Dukcapil dan NPWP (2023-2024) di mana peretas seperti Bjorka membocorkan jutaan data kependudukan dan pajak untuk kemudian dijual di forum gelap.
    Bank Syariah Indonesia dan BPJS Kesehatan juga tidak luput dari serangan peretas di mana jutaan data nasabah dan pasien bocor, menyebabkan risiko penipuan identitas dan kerugian finansial. Mengerikan.
    KPU dan PLN Mobile jelas berisi data pemilih dan pelanggan listrik, juga bocor dengan total ratusan juta rekaman pada 2023-2025.
    Kasus-kasus ini jelas merugikan rakyat karena data pribadi (NIK, nomor HP, alamat) digunakan untuk penipuan, pinjol ilegal, atau pencurian identitas, menyebabkan kerugian materiil dan psikologis.
    Pertanyaan yang menggantung pada benak saya, mengapa momor telepon (Whatsapp) sering dibajak? Boleh jadi nomor telepon, terutama yang terkait Whatsapp, karena banyaknya layanan digital (bank, email, media sosial) menggunakan verifikasi SMS/OTP (One Time Password).
    Indonesia merupakan salah satu pengguna Whatsapp terbanyak di dunia, sehingga menjadi target empuk sasaran penipuan digital. Diperkirakan mencapai lebih dari 112 juta pengguna pada tahun 2025, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia setelah India dan Brasil.
    Dari literatur yang saya susuri, saya paham bagaimana cara utama pembajakan, yakni dengan cara yang disebut SIM Swapping, yakni kejahatan siber di mana pelaku menipu operator seluler untuk mentransfer nomor ponsel korban ke kartu SIM mereka, sehingga pelaku bisa menerima SMS dan panggilan korban, termasuk kode OTP untuk membajak akun bank, e-wallet dan media sosial, lalu menguras dana atau mencuri data.
    Bagaimana cara kerjanya? Penjahat siber mengumpulkan data pribadi korban (via phishing atau kebocoran data), lalu menghubungi operator seluler dengan berpura-pura sebagai korban untuk memindahkan nomor ke SIM baru mereka.
    Mereka lalu menerima OTP dan mengambil alih Whatsapp/akun bank sebagaimana telah saya jelaskan tadi.
    Phishing
    dan
    social engineering
    juga sering dilakukan, yakni mengirim
    link
    (tautan) palsu atau menipu korban dengan memberikan kode verifikasi Whatsapp, atau menggunakan data bocor untuk reset akun email/media sosial.
    Banyak cara lainnya, termasuk serangan
    malware
    sebagaimana yang saya lihat di Moskow, Rusia itu.
    Tatkala ponsel Whatsapp saya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud melakukan penipuan, jelas saya dirugikan.
    Setidak-tidaknya kredibilitas saya jatuh karena dalam aksi penipuannya para pembajak bisa berpura-pura meminjam uang atau menawarkan produk tertentu, biasanya lelang fiktif.
    Memang saya tidak kehilangan akses akun Whatsapp, email atau media sosial, tetapi penjahat tentu telah berkirim pesan ke “circle” saya dengan maksud menipu teman atau keluarga. Paling sering modus pinjam uang itu tadi, misalnya.
    Mungkin orang lain yang lebih sial dari saya telah kehilangan akses terhadap ponselnya sendiri di mana aplikasi Whatsapp ada di ponsel tersebut.
    Padahal, di dalamnya ada aplikas bank dan boleh jadi akses rekening bank seperti transfer ilegal dapat mengakibatkan kerugian jutaan bahkan miliaran rupiah.
    Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh seseorang juga dapat digunakan untuk teror, pinjol ilegal, atau pencemaran nama baik.
    Apa dampak dari nomor Whatsapp yang dibajak orang berkali-kali? Jelas akan waswas dan traumatis, apalagi “parno” yang tidak hilang begitu saja setelah melihat bagaimana anak-anak remaja di Rusia sedemikian gampangnya membobol akun bank dengan
    password
    rumit sekalipun.
    Tambahan lagi dampak psikologis berupa stres dan kehilangan privasi. Di berbagai tempat, banyak kasus bunuh diri akibat teror melalui
    peretasan
    akun aplikasi percakapan maupun akun media sosial.
    Pemerintah Indonesia aktif memblokir ribuan situs judol dan pinjol ilegal, serta ada Satgas Pemberantasan Judi Online.
    Namun, regulasi itu masih longgar dibanding Eropa, yang menerapkan GDPR (General Data Protection Regulation) yang sangat ketat soal data dan batasan usia untuk media sosial/ponsel. Misalnya, anak di bawah 13-16 tahun dilarang memakai platform tertentu tanpa izin orangtua.
    Di Indonesia, anak muda sangat rentan, mereka banyak terjebak pinjol ilegal (bunga mencekik, teror penagihan) dan judol (kecanduan cepat).
    Dampaknya tentu parah, yakni kerugian finansial, utang menumpuk, depresi, gangguan mental, hingga bunuh diri.
    Laporan menunjukkan korban pinjol/judol didominasi usia 19-35 tahun, sering dari kalangan mahasiswa atau pekerja muda.
    Dari penelusuran ini timbul pertanyaan pada diri saya, apakah penipuan digital ini terorganisir dan justru melibatkan aparat yang paham seluk-beluk data penduduk?
    Bukan saya berburuk sangka, tetapi memang banyak penipuan digital (terutama judol dan scam investasi) karakteristiknya menurut para pemerhati siber bersifat terorganisir, sering melibatkan sindikat internasional (WNA China , Rusia dan Ukraina di Indonesia atau WNI dipaksa menjadi bagian dari kriminalitas ilegal digital di Kamboja dan Myanmar).
    Ini seperti “bisnis” dengan
    call center, script
    penipuan, dan target korban massal.
    Soal keterlibatan aparat, ada dugaan oknum aparat penegak hukum terlibat di beberapa kasus lokal, misalnya “kebal hukum” karena kuatnya
    backing
    , tetapi ini bukan bukti sistematis atau melibatkan institusi secara keseluruhan.
    Kebanyakan kasus yang terungkap justru ditangani aparat, seperti penggerebekan sindikat WNA. Rumor ini sering beredar di media sosial, tetapi sumber kredibel lebih menunjuk ke korupsi oknum secara individu ketimbang konspirasi besar institusi.
    Atas semua fakta dan kejadian itu, secara pribadi saya berpendapat bahwa pemerintah Indonesia belum cukup serius dan efektif dalam melindungi rakyat di ranah digital, meski ada kemajuan seperti UU PDP tadi.
    Bukti nyata adalah kebocoran data masih saja terus terjadi, bahkan setelah regulasi baru diberlakukan dan hal itu menunjukkan
    enforcement
    masih lemah, tata kelola buruk, dan kurangnya investasi di keamanan siber di sini.
    Sementara semua layanan (e-KTP, bank, pemilu) sudah beralih online, rakyat dibiarkan “terpapar” tanpa perlindungan memadai. Ini ibaratnya seperti membangun pasar digital besar tanpa pagar dan personel keamanan yang kuat.
    Bandingkan dengan Eropa dan Singapura di mana mereka sangat peduli terhadap generasi mudanya dengan pemberlakuan ketat batas usia dan sanksi berat bagi perusahaan yang melanggar privasi.
    Sementara di sini, anak muda justru “terpenjara” pinjol/judol hanya karena edukasi literasi digital yang tidak serius, bahkan masih minim, regulasi yang masih longgar, dan blokir situs mudah diakali VPN (Virtual Private Network).
    Penipuan terorganisir memang seperti bisnis haram yang menguntungkan segelintir orang, dan dugaan oknum aparat terlibat semakin memperburuk kepercayaan publik. Bagi saya, ini mencerminkan masalah korupsi struktural yang lebih dalam lagi.
    Solusi yang saya usulkan adalah perlunya penegakan hukum super tegas (sanksi berat bagi pengelola data ceroboh), edukasi masif sejak di sekolah, batasan usia untuk platform berisiko, dan kolaborasi internasional melawan sindikat digital terorganisir.
    Tanpa itu, rakyat akan terus menjadi korban di “pasar digital” yang tak terkendali ini.
    Pemerintah harus bertindak lebih proaktif, bukan reaktif setelah kejadian demi kejadian. Jangan juga seolah menjadi korban seperti yang saya alami dan kesannya putus asa dengan terus menerusnya bertambah korban dari waktu ke waktu.
    Karena
    keamanan digital
    bukan sekadar pilihan, tapi keharusan bagi negara untuk melindungi rakyatnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inflasi AS Turun di Bawah Ekspektasi, Beban Biaya Hidup Masih Tinggi

    Inflasi AS Turun di Bawah Ekspektasi, Beban Biaya Hidup Masih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi Amerika Serikat melambat di bawah perkiraan hingga November 2025, tetapi lonjakan harga kebutuhan pokok seperti daging sapi dan listrik tetap menekan daya beli rumah tangga.

    Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) yang dilansir dari Reuters pada Jumat (19/12/2025) mencatat, Indeks Harga Konsumen atau Consumer Price Index (CPI) AS pada November 2025 naik 2,7% (year on year/YoY). Catatan tersebut melambat dibandingkan kenaikan 3,0% dalam 12 bulan hingga September 2025. 

    Angka tersebut berada di bawah proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 3,1%. Adapun, CPI tercatat meningkat 0,2% dalam periode dua bulan hingga November 2025.

    BLS menyatakan tidak dapat memberikan panduan spesifik kepada pengguna data untuk menavigasi hilangnya observasi pada Oktober 2025. 

    Sebagai informasi, data CPI umumnya dikumpulkan sepanjang bulan. Namun, penutupan pemerintahan federal (government shutdown) selama 43 hari menyebabkan pengumpulan data tertunda hingga paruh kedua November 2025, bertepatan dengan periode diskon musim liburan.

    Penutupan pemerintahan juga membuat BLS tidak dapat merilis perubahan inflasi bulanan untuk November karena sebagian besar data Oktober 2025 tidak terkumpul. Bahkan, rilis CPI Oktober dibatalkan sepenuhnya, menjadi kali pertama BLS tidak menerbitkan data CPI bulanan.

    Para ekonom memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan berlebihan dari laporan yang dinilai “berlubang-lubang” tersebut. Diskon akhir tahun untuk produk seperti pakaian dan peralatan rumah tangga diduga turut memberi bias penurunan pada data inflasi.

    “Laporan ini tidak hanya berisik dan penuh celah, tetapi juga memberikan gambaran inflasi yang bias ke bawah,” kata Kepala Ekonom EY-Parthenon, Gregory Daco.

    Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan para pembuat kebijakan akan mencermati data ekonomi yang tertunda dengan hati-hati dan sikap skeptis, mengingat gangguan pengumpulan data selama penutupan pemerintahan

    Meski demikian, pejabat Gedung Putih segera merespons rilis laporan tersebut. Penasihat ekonomi utama Trump menyebut data CPI sangat bagus, beberapa jam setelah presiden menyampaikan pidato nasional yang menyoroti isu keterjangkauan harga. 

    Biaya Hidup Jadi Tantangan Trump

    Biaya hidup diperkirakan tetap menjadi isu politik menjelang 2026, ketika Trump dan Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas Kongres AS.

    Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi akan kembali meningkat pada Desember, seiring pelaku usaha masih meneruskan kenaikan biaya akibat tarif impor kepada konsumen. Selain itu, pertumbuhan pesat pusat data kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan mendorong permintaan listrik.

    Kebijakan tarif impor Trump telah mendorong kenaikan harga sejumlah barang, meski dampaknya berlangsung bertahap. 

    Kepala Ekonom AS Pantheon Macroeconomics, Samuel Tombs, memperkirakan sekitar 40% tarif telah diteruskan ke konsumen hingga September dan angka tersebut berpotensi naik menjadi 70% pada Maret.

    Harga daging sapi melonjak 15,8% (YoY) pada November—kenaikan terbesar sejak Juni 2020—dengan harga daging giling naik 14,9%. Harga kopi melonjak 18,8%. 

    Sementara itu, Trump telah memangkas tarif pada sejumlah komoditas, termasuk daging sapi, pisang, dan kopi, meski penurunan harga di tingkat konsumen diperkirakan membutuhkan waktu.

    Harga listrik naik 6,9%, tertinggi sejak April 2023. Sebaliknya, harga telur turun 13,2%, sedangkan harga bensin naik 0,9%. Harga kendaraan baru naik tipis 0,6% karena produsen menyerap sebagian biaya terkait tarif.

    “Meski inflasi inti terlihat positif, konsumen kemungkinan masih merasa tertekan karena harga banyak kebutuhan pokok di luar perumahan tetap naik cepat,” ujar Kepala Ekonom Comerica Bank, Bill Adams.

    Trump, yang memenangkan pemilu presiden 2024 dengan janji menurunkan inflasi, dalam beberapa pekan terakhir bergantian meremehkan isu keterjangkauan harga, menyalahkan Mantan Presiden Joe Biden, dan menjanjikan manfaat kebijakan ekonominya mulai tahun depan.

    Pekan lalu, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,50%—3,75%, namun memberi sinyal biaya pinjaman tidak akan turun lebih jauh dalam waktu dekat sambil menunggu kejelasan arah pasar tenaga kerja dan inflasi.

    Di luar komponen pangan dan energi, inflasi inti naik 2,6% (YoY) pada November, terendah sejak Maret 2021. Inflasi inti tercatat naik 0,2% pada periode September hingga November.

    The Fed sendiri menjadikan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) sebagai acuan target inflasi 2%.

    Sementara itu, biaya perumahan—yang mencakup sewa dan tarif hotel—naik 0,2% dalam periode yang sama, angka yang dinilai sebagian ekonom kurang realistis mengingat komponen ini menyumbang lebih dari 40% inflasi inti.

    Kendati demikian, para ekonom menilai inflasi berpeluang melambat pada 2026 seiring meredanya dampak tarif dan melunaknya pasar tenaga kerja, yang turut menahan pertumbuhan upah dan inflasi jasa.

    Dalam laporan terpisah, Departemen Tenaga Kerja AS mencatat klaim awal tunjangan pengangguran turun 13.000 menjadi 224.000 pada pekan yang berakhir 13 Desember, mengindikasikan kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil.

    “Inflasi memang melambat secara tren, meski data terbaru ini cenderung melebihkan perlambatan tersebut. Dikombinasikan dengan pasar tenaga kerja yang melunak, kami masih nyaman dengan peluang pemangkasan suku bunga pada Maret dan Juni tahun depan,” kata Ekonom Senior Wells Fargo, Michael Pugliese. 

  • Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan ditunjuk sebagai daerah rekomendasi yang masuk dalam proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Surabaya Raya pada 2026.

    Rencana tersebut disambut antusias oleh Pemkab Lamongan dengan menyatakan dukungan penuh atas proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tersebut.

    “Kabupaten Lamongan masuk dalam rekomendasi daerah yang akan berkontribusi pada PSEL Surabaya Raya 2026 mendatang. Saat sudah beroperasi nanti, daerah yang telah ditetapkan akan mengirim sampah secara kontinuitas sebanyak 100 ton per hari ke PSEL Surabaya Raya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Kamis (18/12/2025).

    Yuhronur menyampaikan, program PSEL Surabaya Raya tidak hanya dapat mengelola persoalan sampah semata, melainkan merupakan rekomendasi strategis yang mampu menghadirkan solusi penciptaan energi terbarukan yang relatif lebih ramah lingkungan.

    “Karena mampu mengurangi volume sampah dari TPA, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sampah organik yang membusuk, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun tetap memerlukan teknologi canggih untuk mengontrol emisi pembakaran dan mengelola residu abu yang berpotensi berbahaya,” ujarnya.

    Pembangunan PSEL Surabaya Raya akan berpusat di Kecamatan Benowo, Surabaya. Saat beroperasi nanti, PSEL akan menerapkan sistem kontribusi daerah yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah akan mengirim jumlah sampah sesuai ketetapan induk PSEL.

    Kabupaten Lamongan ditetapkan akan mengirimkan 100 ton sampah per hari ke PSEL Surabaya Raya, yang merupakan sampah dari timbunan sampah dan sampah di TPA secara kontinuitas.

    Selain itu, pemerintah daerah yang masuk rekomendasi Surabaya Raya diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan serta pengangkutan sampah.

    “Saat ini produksi sampah di Lamongan mencapai 550 ton per hari. Sedangkan pengelolaannya melalui TPA Tambakrigadung yang menyerap sampah 160 ton per hari, 24 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mampu menyerap sampah 40 ton per hari,” ucapnya. (fak/kun)

  • Kenaikan Upah Minimum Berpotensi Naikkan Konsumsi, Pengusaha Tak Perlu Risau

    Kenaikan Upah Minimum Berpotensi Naikkan Konsumsi, Pengusaha Tak Perlu Risau

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan terbaru. Ini akan menjadi acuan penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menuturkan, salah satu poin penting dalam PP Pengupahan adalah terkait perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Seluruh hasil kajian tersebut dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebelum ditetapkan.

    “Pak Presiden juga mendengar langsung aspirasi serikat pekerja, serikat buruh, termasuk dari berbagai pihak. Dan, akhirnya beliau menetapkan formula yang menjadi acuan dalam PP Pengupahan,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Gagasan kenaikan upah, yang umumnya dilakukan setiap akhir tahun, seringkali menghadirkan silang pendapat antara buruh dan pengusaha. Di satu sisi, buruh menginginkan kenaikan yang signifikan, namun di sisi lain para pengusaha acapkali keberatan dengan tuntutan buruh.

    Kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkukuh menuntut kenaikan UMP untuk tahun 2026 sebesar antara 6,5 persen hingga 10 persen.

    Buruh dan karyawan keluar dari Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, 28 Februari 2025. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    Angka tersebut, kata Presiden KSPI Said Iqbal, didasarkan dari perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu. Jika tidak disetujui, Said Iqbal mengancam akan ada aksi mogok nasional oleh para buruh.

    Sementara itu, para pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta formula yang adil dalam penghitungan kenaikan upah. “Harapannya keputusan UMP tahun ini tidak mengagetkan, tapi benar-benar fair bagi pengusaha dan pekerja,” kata Ketua Apindo Shinta Kamdani.

    Formula Penentuan UMP 2026

    Kemenaker sendiri telah menjelaskan formula penentuan UMP 2026.

    “Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah adalah sebesar inflasi secara tahunan (year on year) ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan koefisienalfa0,5 – 0,9,” jelas Kemnaker.

    Alfaadalah indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang yang ditentukan, dalam hal ini 0,5-0,9.

    Dengan formula seperti itu, maka penetapan UMP 2026 akan berbeda dengan tahun 2025. Pada 2025, UMP ditetapkan naik serentak sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia.

    Tuntutan kenaikan upah hingga 10 persen lebih dari para buruh didasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia yang belum juga membaik. Harga pangan terus meroket, belum lagi biaya transportasi, listrik, BBM, pendidikan, dan kesehatan terus meningkat.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menanggapi pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu (24/9/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulisnya menuturkan, keterlambatan penetapan kebijakan pengupahan mestinya menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada pekerja. Tapi kenyataannya, kenaikan upah yang dihasilkan tetap minimal dan jauh dari harapan buruh.

    Sebagai informasi, pengumuman penetapan kebijakan pengupahan 2026 seharusnya sudah diputuskan pada November 2025.

    Dengan formulai sekarang ini, Mirah menilai kenaikan upah minimum tanpa pengendalian biaya hidup akan menjadi sia-sia dan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja.

    Perhitungan Tidak Transparan

    Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyoroti formula kenaikan UMP 2025 yang baru diteken Presiden Prabowo Subianto. Dalam beleid terbaru, kata Huda, sebenarnya sangat dimungkinkan UMR/P bisa tumbuh 6,5 persen ke atas, namun tidak semua daerah merasakan hal tersebut.

    Misalkan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi sekitar 2,5 persen, Alfa di angka 0,8 persen, sesuai formulasi kenaikan upah adalah inflasi + (Pertumbuhan ekonomi x alfa), maka pertumbuhan upah minimum menjadi 6,82 persen.

    “Namun masalahnya adalah tidak semua provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, pertumbuhan UMR/P sebagian besar akan berada di bawah 6,5 persen,” kata Huda saat dihubungiVOI.

    Huda mencontohkan DKI Jakarta, dengan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen, dengan alfa 0,7 dan inflasi 2,67 persen, maka pertumbuhan UMRnya hanya di angka 6,1 persen. Pertumbuhan upah bisa lebih tinggi dengan alfa yang lebih tinggi. Yang menjadi masalah, lanjut Huda, adalah penentuan nilai alfa yang tidak transparan.

    Pekerja menyelesaikan pesanan produk tekstil untuk ekspor di pabrik PT Sari Warna Asli Tekstil (Sari Warna) Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Maulana Surya/agr)

    “Bagaimana menghitung kontribusi pekerja dalam pertumbuhan ekonomi? Apakah dihitung pula konsumsi dari pekerja dari sektor ekonomi? Pekerja yang mana yang dihitung? Formal kah? Informal kah?” tutur Huda lagi.

    “Semuanya tidak transparan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Jika menghilangkan alfa, maka bagi buruh akan sangat menguntungkan,” kata ia mengimbuhkan.

    Untuk itu, Huda menegaskan perhitungan kenaikan upah minimum seharusnya tidak menggunakan alfa. Karena, kebijakan penentuan nilai alfa ini yang dapat menjadi kebijakan transaksional.

    Ia juga menyampaikan, kenaikan upah bukan sesuatu yang mesti ditakutkan oleh pengusaha karena pada dasarnya kenaikan upah minimum provinsi dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga.

    “Ketika konsumsi rumah tangga meningkat, ekonomi berjalan dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan signifikan,” ucapnya.

    “Yang untung juga dari pelaku usaha yang barangnya mengalami kenaikan permintaan. Dengan alamiah bisa meningkatkan ekspansi dan membuka lapangan kerja,” kata Huda menyudahi.

  • Kondisi Terkini Pasokan BBM, LPG, Listrik ke Daerah Terdampak Banjir Sumbar

    Kondisi Terkini Pasokan BBM, LPG, Listrik ke Daerah Terdampak Banjir Sumbar

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta pemulihan infrastruktur kelistrikan di Sumatra Barat(Sumbar) berjalan lancar.

    Hal ini diungkapkan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak bencana di Posko Pengungsi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (18/12

    “Saya pikir di sini listriknya alhamdulillah aman, BBM, LPG juga saya pikir semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

    Berdasarkan laporan Tim Siaga Bencana ESDM, hingga Kamis (18/12) Pukul 12.00 WIB, kondisi kelistrikan di Sumatera Barat, dari pelanggan terdampak sebanyak 274.564 pelanggan, yang sudah menyala mencapai 274.419 pelanggan, sedangkan sisa 145 pelanggan masih padam. Dengan lokasi padam berada di Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).

    Namun tim PT PLN (persero) mengonfirmasikan per Rabu sore (17/12), tower emergency Brandan Langsa sudah selesai dan sistem kelistrikan sudah disinkronisasikan, sehingga secara bertahap pembebanan sudah dilakukan, dan ditargetkan sisa pelanggan yang masih padam akan segera menyala kembali.

    Sementara itu, untuk kondisi BBM dan LPG di wilayah terdampak Provinsi Sumatra Barat, per Rabu (17/12), secara bertahap sudah mulai normal, dimana dari 147 SPBU yang ada di lokasi terdampak, seluruhnya sudah beroperasi.

    Begitu pun dengan penyalur LPG, dari 172 agen, seluruh agen juga telah beroperasi, sedangkan dari 14 SPBE yang ada, juga semua sudah beroperasi kembali.

    Meski demikian, jalur distribusi pengiriman BBM ataupun LPG masih menghadapi kendala, khususnya dari Integrated Terminal Teluk Kabung, Sumatera Barat, akses terputus ke Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak (macet di Sitinjau).

    Tonton juga video “Tangis Korban Banjir Agam di Depan Prabowo: Tinggal Sendiri Saya, Pak”

    (hrp/hns)

  • PLTS Atap Makin Diminati, Total Ada 11.392 Pelanggan

    PLTS Atap Makin Diminati, Total Ada 11.392 Pelanggan

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) mencatat jumlah pelanggan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung ke jaringan PLN terus bertambah. PLN mencatat total pelanggan PLTS Atap mencapai 11.392 pelanggan dengan kapasitas terpasang sekitar 772,9 megawatt (MW).

    Hal tersebut diungkapkan oleh EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero) Joni dalam acara “AESI Solar Night 2025-9th Anniversary Celebration” di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    “Total pelanggan PLTS Atap yang terhubung ke jaringan PLN telah mencapai 11.392 pelanggan, dengan total kapasitas 772,9 atau 773 megawatt,” katanya.

    Joni mengatakan jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan energi surya. Dari total pelanggan tersebut, sekitar 6.500 pelanggan berasal dari sektor rumah tangga.

    “Ini suatu angka yang fantastis, di mana ini juga mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap energi surya. Karena kalau kita lihat tadi ada 11.000, 6.500-nya itu pelanggan rumah tangga,” katanya.

    Joni menambahkan, peningkatan jumlah pelanggan terjadi karena PLN menyederhanakan proses bisnis layanan.

    Saat ini, pendaftaran hingga pengajuan perizinan PLTS Atap sudah dapat dilakukan secara end-to-end melalui aplikasi PLN Mobile, sehingga memberikan kemudahan, transparansi, dan kepastian layanan bagi pelanggan.

    “PLN juga menetapkan Service Level Agreement atau SLA selama 30 hari untuk proses layanan PLTS Atap On-Grid. Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha,” katanya.

    Tonton juga video “Mahfud Tanya Insentif Ekonomi Hijau, Gibran Contohkan PLTS Cirata”

    (hrp/hns)

  • UMP Sumsel 2026 Diusulkan Naik 7,10% jadi Rp3,9 Juta

    UMP Sumsel 2026 Diusulkan Naik 7,10% jadi Rp3,9 Juta

    Bisnis.com, PALEMBANG— Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Sumatra Selatan untuk tahun 2026 direkomendasikan naik sebesar 7,10% menjadi Rp3,9 juta. 

    Anggota Dewan Pengupahan Sumatra Selatan (Sumsel) Cecep Wahyudin mengatakan bahwa usulan kenaikan itu telah disepakati bersama oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, serta serikat pekerja. 

    Namun, kata Cecep, keputusan final dari besaran kenaikan itu masih harus menunggu pengesahan dari Gubernur Sumsel, Herman Deru. 

    “Rekomendasinya [UMP Sumsel 2026] naik 7,10%, kemudian ini tinggal mengajukan ke gubernur untuk disahkan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025). 

    Dia menjelaskan kenaikan yang setara dengan nilai sekitar Rp261.391, menggunakan besaran alfa 0,7 atau telah sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021.

    “Dengan begitu, UMP Sumsel 2026 [diperkirakan naik] menjadi Rp3.942.963,” kata dia.

    Cecep menambahkan peningkatan yang sama juga diimplementasikan untuk UMSP Sumsel pada 9 sektoral di 2025. 

    “Alhamdulillah kita tetap dapat mengamankan UMSP pada 9 sektoral untuk 2026,” tambahnya. 

    Adapun, rincian 9 sektor diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, serta sektor industri pengolahan. 

    Selain itu, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. 

    Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan UMP seharusnya memang mengalami kenaikan sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang juga terus berkembang. 

    Meski begitu, dia menegaskan kenaikan yang ditetapkan harus berimbang dan tidak memberikan tekanan bagi sektor usaha atau korporasi. 

    “Secara logika harus naik, tapi naiknya tidak membebani korporasi,” tuturnya.