Topik: Listrik

  • Rapor Kredit buat UMKM Bakal Berlaku Tahun Depan

    Rapor Kredit buat UMKM Bakal Berlaku Tahun Depan

    Jakarta

    Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan sistem credit scoring untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan berlaku 2025.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan uji coba dan masih berproses untuk menyempurnakan aturan tersebut.

    “Sedang berproses, ya mudah-mudahan selesai beberapa tahun, ya tahun depan (2025),” kata dia ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2024).

    Yulius mengatakan hasil uji coba yang telah dilakukan telah meningkatkan minat UMKM untuk mendapat pinjaman dari KUR. Menurutnya tingkat rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) juga aman.

    “Uji coba yang dilakukan terdapat kenaikan 5% (UMKM) dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap antara 5% sampai 6%,” terangnya.

    Seperti diketahui skema pinjaman KUR tanpa agunan bisa didapatkan jika pinjamannya di bawah Rp 100 juta. Namun, dengan credit scoring diharapkan UMKM bisa mendapatkan pinjaman di atas Rp 100 juta sampai Rp 500 juta tanpa agunan.

    Credit scoring ini bukan tanpa syarat, tetapi menggunakan skema lainnya. Sebelumnya Yulius pernah mengatakan melalui credit scoring, lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan, contohnya data jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

    “Dengan adanya credit scoring ini kita tambahkan kriterianya jadi apabila UMKM belum pernah akses akan tetapi dia secara credit scoring misalkan pembayaran PLN nya bagus, tidak pernah menunggak, plafonnya bagus, track record nya bagus, itu menjadi salah satu penilaian,” tutur Yulius, dalam konferensi pers, Jumat (19/1/2024).

    (ada/kil)

  • Mau Geber Pembangkit Panas Bumi, RI Bisa Belajar dari Filipina & Turki

    Mau Geber Pembangkit Panas Bumi, RI Bisa Belajar dari Filipina & Turki

    Jakarta

    Harga listrik dari pembangkit panas bumi dapat lebih murah dibanding listrik jenis pembangkit lainnya. Namun, potensi bisnis listrik panas bumi dianggap tidak lebih menarik karena beberapa sebab.

    Sebut saja, pembangkit listrik panas bumi disebut memiliki biaya investasi awal yang lebih mahal dibanding jenis pembangkit listrik lain, investor masih menilai biaya operasional pembangkit listrik berbasis fosil yang lebih mahal tetap lebih menarik dibandingkan modal awal yang tinggi untuk usaha listrik panas bumi, lokasi pengembangan listrik panas bumi dinilai tidak fleksibel karena hanya dapat dibangun/dikembangkan di tempat tertentu sedangkan pembangkit listrik lain dapat dibangun di lokasi yang lebih fleksibel, dan adanya kesulitan untuk menemukan sumber panas bumi yang menyebabkan biaya eksplorasi menjadi lebih tinggi.

    Terkait hal tersebut, ReforMiner Institute memberikan catatan. Seperti dikutip detikcom, Senin (12/8/2024), ReforMiner menilai keberhasilan pengembangan dan pengusahaan panas bumi di sebagian besar negara lebih banyak ditentukan adanya intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari negara yang bersangkutan.

    “Berdasarkan data, harga listrik panas bumi yang lebih murah tidak selalu menjamin atau menjadi faktor pendorong yang menentukan keberhasilan dalam pengembangan dan pengusahaan listrik panas bumi di suatu negara. Terdapat faktor lain yang lebih menentukan, salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi itu sendiri,” bunyi catatan ReforMiner.

    Data menunjukkan rata-rata harga listrik panas bumi di Amerika Serikat (AS) lebih rendah dibandingkan rata-rata harga listrik nasional negara. Akan tetapi, pengusahaan listrik panas bumi di AS justru relatif belum cukup berkembang. Kapasitas terpasang listrik panas bumi di AS sampai dengan 2023 dilaporkan baru sekitar 12,99% dari total potensi yang dimiliki. Produksi listrik panas bumi dilaporkan hanya sekitar 0,20% dari total produksi listrik negara tersebut.

    Faktor penyebab industri panas bumi di AS relatif belum berkembang diantaranya adalah karena proses untuk menemukan cadangan panas bumi memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang cukup panjang. Proses perizinan usaha panas bumi di AS cukup panjang dan menjadi kendala utama.

    Salah satu masalah perizinan dalam pengusahaan panas bumi di AS adalah perusahaan diharuskan membuat environmental assessment sebelum mereka melakukan percobaan pengeboran meskipun mereka belum mendapat kepastian ada tidaknya sumber panas bumi.

    “Jika perusahaan gagal harus kembali melakukan environmental assessment di lahan yang lain. Jika perusahaan berhasil mendapatkan sumber panas bumi, mereka tetap diharuskan untuk membuat environmental impact statement untuk melakukan review konstruksi sumur produksi dan jaringan transmisi,” tulis ReforMiner.

    Kondisi berbeda terjadi pada negara Filipina dan Turki. Rata-rata harga listrik panas bumi dari kedua negara tersebut tercatat lebih tinggi dari rata-rata harga listrik nasional masing-masing negara. Akan tetapi, realisasi pengembangan panas bumi dari kedua negara tersebut cukup progresif. Sampai dengan 2023, kapasitas terpasang listrik panas bumi Filipina dan Turki masing-masing sekitar 48,03 % dan 37,58 % dari total potensi panas bumi yang dimiliki oleh masing-masing negara.

    Bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Filipina dalam mengembangkan industri panas bumi mereka di antaranya melalui pengurangan porsi bagian pemerintah dari pendapatan kegiatan usaha panas bumi dan memberikan insentif fiskal melalui pengurangan pajak dan tax holiday, accelerated depreciation, dan bebas bea impor. Lalu, menerapkan kebijakan net operating loss-carry over pada industri panas bumi, menerapkan kebijakan percepatan depresiasi dan penghapusan pajak pertambahan nilai untuk penjualan dan pembelian listrik panas bumi, memberikan subsidi untuk pengembangan R&D industri panas bumi, mempermudah ketersediaan data untuk pengembang panas bumi swasta.

    Tak hanya itu, pemerintah Filipina juga melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah potensial untuk eksplorasi panas bumi dan perusahaan transmisi listrik nasional (TRANSCO) memberikan koneksi dan distribusi penuh terhadap proses jual-beli listrik panas bumi.

    Sementara, bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah Turki dalam mengembangkan industri panas bumi yakni memberikan insentif investasi untuk industri panas bumi skala tertentu dan menerapkan kebijakan custom duty exemption, VAT exemption, permission for credit allocation dan lainnya. Kemudian, menerapkan kebijakan feed in tariff dengan garansi pembelian listrik selama 10 tahun dan menerapkan kebijakan yang mewajibkan untuk dilakukan studi eksplorasi panas bumi termasuk pengeboran 1-2 sumur per wilayah konsesi dan pengalihan lahan panas bumi kepada pengembang swasta melalui skema sewa guna usaha.

    “Belajar dari status dan permasalahan pengusahaan panas bumi di Amerika Serikat dan keberhasilan pengembangan panas bumi di Filipina, Kenya, Islandia, Turki, dan Meksiko tersebut, Pemerintah Indonesia perlu melakukan intervensi kebijakan jika mengharapkan adanya peningkatan dalam pengembangan dan pengusahaan panas bumi di dalam negeri. Pengembangan dan pengusahaan panas bumi hampir dapat dipastikan akan berjalan relatif lambat jika hanya diserahkan pada mekanisme business to business,” paparnya.

    (acd/rrd)

  • Mobil Hybrid Mulai Naik Daun, Bos Astra Beberkan Buktinya

    Mobil Hybrid Mulai Naik Daun, Bos Astra Beberkan Buktinya

    Jakarta

    Mobil hybrid mulai diminati di Indonesia. Menurut Direktur PT Astra International Henry Tanoto mengatakan jumlah pengguna mobil hybrid mendominasi pasar mobil elektrik di Indonesia.

    Henry menyampaikan mobil elektrik di Indonesia sudah tumbuh penggunanya hingga 9,3%. Nah dari jumlah pertumbuhan pengguna mobil elektrik itu, 70% di antaranya adalah mobil hybrid.

    Mobil jenis hybrid sendiri adalah kendaraan yang menggunakan sistem penggerak dengan dua sumber energi, yaitu mesin bensin dan listrik dari baterai diproses motor listrik.

    “Secara khusus, sekilas tentang elektrifikasi memang tumbuh cukup baik di market Indonesia, dari awalnya tumbuh 6,6% sekarang menjadi 9.3%. Majority, dari jumlah itu 70%-nya adalah mobil hybrid. Ini memang menunjukkan hybrid diterima baik sekali,” kata Henry dalam public expose virtual Astra International, Kamis (8/8/2024).

    Henry menilai mobil hybrid diminati karena konsumsi bensin yang jauh lebih sedikit dibandingkan mobil internal combustion engine (ICE) atau mobil BBM. Selain itu, emisi yang dihasilkan mobil hybrid juga lebih rendah.

    Yang cukup unik, Henry mengatakan harga jual kembali mobil hybrid juga lumayan tinggi. Pengalaman di produk Astra harga jual mobil hybrid bekas bisa melebihi mobil ICE.

    “Ternyata re-sale value-nya juga cukup baik ya. Bahkan beberapa hybrid kita re-sale value-nya lebih baik daripada mobil yang full combustion engine,” sebut Henry.

    Jadi meskipun pemerintah tak jadi memberikan insentif untuk mobil hybrid, nampaknya masa depan mobil hybrid cukup baik di Indonesia.

    Seperti diketahui, pemerintah menegaskan tidak akan ada insentif tambahan untuk mobil berteknologi hybrid. Insentif hanya untuk mobil listrik yang benar-benar berbasis baterai saja.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif. Artinya, tidak ada tambahan aturan insentif untuk kendaraan hybrid.

    “Tentu kalau untuk otomotif, kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan/tambahan lain,” kata Airlangga saat konferensi pers penyampaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2024 belum lama ini.

    Padahal, Airlangga juga pernah mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP).

    (hal/hns)

  • Mobil Wira-wiri di IKN Masih ‘Minum’ BBM, Ini Alasannya

    Mobil Wira-wiri di IKN Masih ‘Minum’ BBM, Ini Alasannya

    Jakarta

    Pemerintah menjelaskan soal penyediaan fasilitas mobil berbahan bakar minyak (BBM) selama peringatan gelaran HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, IKN sendiri sering dikaitkan dengan konsep kota hijau tanpa kendaraan berbahan bakar bensin yang tinggi emisi.

    Sekretaris Kemensetneg Setya Utama menjelaskan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ada ketentuan terkait waktu peralihan atau transisi. Dengan demikian, penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin masih boleh digunakan.

    “Baca UU tentang IKN di peralihan. Jadi masih ada waktu sekarang untuk pakai mobil combustion karena ketercukupan juga. Jadi itu kita masih masa peralihan,” kata Setya ditemui usai Pembukaan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

    Untuk mendukung gelaran HUT RI ke-79 pada 17 Agustus nanti, pemerintah menyediakan fasilitas bus untuk para undangan yang hadir. Mobilisasi dari dan ke IKN apalagi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), diutamakan menggunakan sarana transportasi massal seperti bus.

    Adapun kendaraan lain yang digunakan adalah untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara serta kendaraan keadaan darurat seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Selain itu, diperlukan juga kendaraan operasional untuk logistik seperti truk dan mobil box barang.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tamu-tamu VIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggunakan mobil listrik. Tamu-tamu VIP terdiri dari duta besar negara sahabat hingga menteri.

    “Tamu VIP di IKN kita haruskan menggunakan EV (Electric Vehicle) kita akan melakukan simulasi apakah setiap duta besar diberikan satu mobil apakah nanti itu base Setneg (Sekretariat Negara),” kata Budi ditemui di Saloka Theme Park, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/6/2024).

    Budi mengatakan untuk angkutan darat di IKN menuju dan selama peringatan HUT Kemerdekaan nanti akan disediakan bus. Pemerintah akan bekerjasama dengan operator kendaraan nasional, termasuk menggandeng swasta untuk menyediakan sarana transportasi.

    “Tapi yang pasti angkutan darat di IKN ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi dari luar terutama dari Balikpapan ke IKN, kita memiliki fasilitas ride and park dan dari situ kita keliling dengan menggunakan bus atau mobil yang disediakan atau dimiliki oleh para operator swasta untuk menuju tempat-tempat akhir,” katanya.

    “Tetapi juga untuk operator swasta ada Blue Bird, Gojek dan lainnya di mana mereka akan mengisi ruang-ruang komersil yang digunakan secara individu,” tambah dia.

    Di samping itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan kereta tanpa rel China atau Trem Otonom (Autonomous Rail Transit/ART) untuk bisa dijajal saat gelaran HUT RI ke-79 nanti. Kereta berbasis listrik ini akan uji coba di IKN antara 10-12 Agustus 2024.

    (shc/hns)

  • Mobil China Serbu Pasar RI, Astra Langsung Buka Suara

    Mobil China Serbu Pasar RI, Astra Langsung Buka Suara

    Jakarta

    Produsen China mulai menyerbu industri otomotif di Indonesia. Astra yang memiliki pasar besar di industri otomotif di Indonesia buka suara.

    Direktur PT Astra International Henry Tanoto tak menampik memang saat ini banyak sekali produsen China yang mulai bermain di pasar otomotif Indonesia.

    Namun, menurutnya hal ini justru menandakan bahwa pasar otomotif Indonesia masih memiliki prospek bisnis yang sangat besar. Artinya, kiprah Astra masih cukup menjanjikan di sektor tersebut.

    “Memang sekarang semakin banyak pemain baru yang masuk ke pasar kita, utamanya produsen China yang cukup signifikan. Tapi, buat kami ini cukup baik, artinya market otomotif Indonesia itu atraktif dan akan tumbuh ke depannya, ini sinyal yang baik,” sebut Henry dalam public expose virtual Astra International, Kamis (8/8/2024).

    Pihaknya sendiri akan terus memberikan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia meskipun persaingan makin ketat. Astra menurutnya memiliki portofolio produk yang lengkap di pasar otomotif Indonesia, mulai dari jenis mobil BBM, hybrid, hingga mobil listrik.

    Selain itu pasar yang dituju juga beragam mulai dari segmen mobil murah, mobil mewah, mobil penumpang, hingga mobil komersial. Hingga Juni 2024, menurutnya penetrasi pasar Astra di industri otomotif Indonesia masih berada di angka 57%.

    “Sejauh ini kita lihat excitement-nya cukup baik, jadi market share kita sampai Juni kemarin Astra itu sekitar 57%, kalau dibandingkan ke 5 tahun lalu di 2019 cuma 52%, jadi cukup baik sejauh ini,” papar Henry.

    Astra, kata Henry juga memiliki ekosistem bisnis lengkap yang menunjang perluasan layanan di tengah masyarakat. Mulai dari penjualan mobil baru maupun bekas, layanan leasing, asuransi, dan lain sebagainya.

    “Selain itu, produk kita juga akan berikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kita ada jaringan banyak. Baik penjualan dan after sales, ada juga ekosistem, baik leasing, insurance, dan trade in new cars, ini sangat mendukung untuk berikan layanan lebih baik ke pelanggan,” papar Henry.
    Sebagai informasi, bisnis otomotif Astra meliputi produksi, distribusi, ritel dan layanan purna jual kendaraan bermotor maupun sepeda motor.

    Astra memproduksi, merakit, menyalurkan, dan memiliki jaringan dealer untuk Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Trucks, dan sepeda motor Honda. Astra juga memproduksi dan merupakan retailer dari mobil BMW dan Lexus.Produsen China mulai menyerbu industri otomotif di Indonesia. Astra yang memiliki pasar besar di industri otomotif di Indonesia mengaku tak gentar!

    Direktur PT Astra International Henry Tanoto tak menampik memang saat ini banyak sekali produsen China yang mulai bermain di pasar otomotif Indonesia.

    Namun, menurutnya hal ini justru menandakan bahwa pasar otomotif Indonesia masih memiliki prospek bisnis yang sangat besar. Artinya, kiprah Astra masih cukup menjanjikan di sektor tersebut.

    “Memang sekarang semakin banyak pemain baru yang masuk ke pasar kita, utamanya produsen China yang cukup signifikan. Tapi, buat kami ini cukup baik, artinya market otomotif Indonesia itu atraktif dan akan tumbuh ke depannya, ini sinyal yang baik,” sebut Henry dalam public expose virtual Astra International, Kamis (8/8/2024).

    Pihaknya sendiri akan terus memberikan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia meskipun persaingan makin ketat. Astra menurutnya memiliki portofolio produk yang lengkap di pasar otomotif Indonesia, mulai dari jenis mobil BBM, hybrid, hingga mobil listrik.

    Selain itu pasar yang dituju juga beragam mulai dari segmen mobil murah, mobil mewah, mobil penumpang, hingga mobil komersial. Hingga Juni 2024, menurutnya penetrasi pasar Astra di industri otomotif Indonesia masih berada di angka 57%.

    “Sejauh ini kita lihat excitement-nya cukup baik, jadi market share kita sampai Juni kemarin Astra itu sekitar 57%, kalau dibandingkan ke 5 tahun lalu di 2019 cuma 52%, jadi cukup baik sejauh ini,” papar Henry.

    Astra, kata Henry juga memiliki ekosistem bisnis lengkap yang menunjang perluasan layanan di tengah masyarakat. Mulai dari penjualan mobil baru maupun bekas, layanan leasing, asuransi, dan lain sebagainya.

    “Selain itu, produk kita juga akan berikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kita ada jaringan banyak. Baik penjualan dan after sales, ada juga ekosistem, baik leasing, insurance, dan trade in new cars, ini sangat mendukung untuk berikan layanan lebih baik ke pelanggan,” papar Henry.
    Sebagai informasi, bisnis otomotif Astra meliputi produksi, distribusi, ritel dan layanan purna jual kendaraan bermotor maupun sepeda motor.

    Astra memproduksi, merakit, menyalurkan, dan memiliki jaringan dealer untuk Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Trucks, dan sepeda motor Honda. Astra juga memproduksi dan merupakan retailer dari mobil BMW dan Lexus.

    (hal/hns)

  • Proyek Pipa Gas Bumi Cisem-Dusem Bisa Pangkas Subsidi LPG 3 kg

    Proyek Pipa Gas Bumi Cisem-Dusem Bisa Pangkas Subsidi LPG 3 kg

    Jakarta

    Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri. Infrastruktur yang dikebut itu di antaranya pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Kehadiran pipa tersebut akan memberikan sejumlah manfaat, salah satunya memangkas subsidi LPG 3 kg.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Maompang Harahap mengatakan, pembangunan pipa Cisem tahap 1 sudah rampung. Untuk pembangunan Cisem tahap 2, pihaknya telah mendapat izin multiyears dari Kementerian Keuangan dan kontrak untuk proyek ini baru saja diteken.

    “2 Agustus 2024 hari Jumat yang lalu sudah ditandatangani kontraknya dan sekarang masuk pada tahap awal pembangunan,” katanya dalam Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, Rabu (8/8/2024).

    Untuk pipa Dusem saat ini masih dalam perencanaan. Dia mengatakan, proyek ini ditargetkan lelang pada akhir tahun 2024.

    Lebih lanjut, kehadiran proyek ini akan memberikan manfaat yakni mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah. Kemudian, memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersil dan rumah tangga.

    Selanjutnya, pipa tersebut akan mendukung program jaringan gas (jargas) di mana untuk pipa Cisem ditargetkan 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dusem 600 ribu SR.

    Penggunaan jargas tersebut akan bisa memangkas subsidi LPG 3 kg sampai Rp 0,63 triliun per tahun.

    “Kalau seumpamanya pipa ini sudah terbangun akan ada potensi mengurangi subsidi LPG 3 kg itu Rp 0,63 triliun per tahun sehingga akan menghemat devisa impor LPG Rp 1,08 triliun per tahun. Kemudia akan ada penghematan biaya masak kurang lebih Rp 0,16 triliun per tahun,” ungkapnya.

    (acd/rrd)

  • Bagaimana Pakistan Terjatuh dalam Jerat Utang China?

    Bagaimana Pakistan Terjatuh dalam Jerat Utang China?

    Islamabad

    Setelah pada Juli silam berhasil mengamankan pinjaman senilai USD7 miliar dari Dana Moneter Internasional, IMF, Pakistan kini menegosiasikan ulang utang senilai miliaran dollar AS dengan China.

    Krisis ekonomi yang mendekap Pakistan meluapkan cadangan mata uang asing dan menyulitkan pembiayaan impor bahan baku.

    Islamabad ingin menunda pembayaran cicilan utang senilai USD16 miliar milik sektor energi ke China, bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas pinjaman tunai USD4 miliar karena menipisnya cadangan devisa.

    Pekan lalu, Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb berada di Beijing untuk menyampaikan usulan tentang perpanjangan jatuh tempo utang untuk sembilan pembangkit listrik yang dibangun oleh perusahaan China di bawah Koridor Ekonomi Pakistan China, CPEC, yang bernilai miliaran dolar.

    Pada hari Jumat (2/8), Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan dalam rapat kabinet federal bahwa dia telah menulis surat kepada pemerintah di Beijing untuk meminta peninjauan ulang utang, lapor surat kabar Dawn Pakistan.

    Peninjauan ulang utang berbeda dari restrukturisasi karena jumlahnya tidak dipotong, melainkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang diperpanjang.

    Untuk menurunkan tarif listrik, misalnya, Islamabad terdesak segera menegosiasikan ulang perjanjian dengan perusahaan listrik asal China, karena harga yang dipatok terlalu mahal.

    Nilai proyek CPEC mencapai USD65 miliar, dengan tujuan utama membangun jalur pengiriman barang dari China ke pelabuhan Gwadar di Laut Arab, melewati perbatasan pegunungan ke wilayah Xinjiang.

    Fokus pada produksi listrik

    CPEC juga mengalokasikan miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur energi di Pakistan.

    Azeem Khalid, seorang pakar investasi China, mengatakan kepada DW bahwa pembangunan pembangkit listrik yang didanai China malah menyulitkan ekonomi Pakistan.

    “Daripada membangun pembangkit listrik milik pemerintah, Pakistan mengizinkan perusahaan China untuk beroperasi sebagai produsen listrik independen, yang memaksakan pembayaran kapasitas terlepas dari produksi. Jadi, pada dasarnya penduduk diminta membayar listrik yang tidak mereka gunakan,” kata Khalid.

    Terbebani utang China

    Menurut data tahun 2022, Pakistan berutang senilai USD26,6 miliar kepada China, lebih banyak daripada negara lain mana pun di dunia.

    Safiya Aftab, ekonom yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa suku bunga pinjaman China tidak lunak dan berkisar sekitar 3,7 persen.

    “Pinjaman ini diberikan untuk infrastruktur, yang secara teori seharusnya mulai menghasilkan keuntungan. Menurut saya, masalah utamanya adalah daya serap Pakistan yang buruk. Pemerintah tidak dapat melanjutkan proyek sesuai jadwal,” katanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Analis Khalid yakin pinjaman ini “sulit untuk dilunasi karena suku bunga yang sangat tinggi, yang melebihi kapasitas pembayaran pemerintah.”

    “Semakin banyak relaksasi dan perpanjangan yang tersedia, semakin baik bagi Pakistan. China, yang menyadari kesulitan keuangan Pakistan, sering kali memberikan ruang bernapas tetapi terkadang memanfaatkan utang ini untuk kepentingannya,” kata Khalid.

    CPEC: Berkah atau kutukan?

    Analis mengatakan bahwa pinjaman CPEC awalnya disajikan sebagai opsi termurah untuk pinjaman internasional, tetapi kemudian diketahui bahwa pembayarannya akan jauh lebih mahal dari yang diharapkan.

    “Perjanjian yang sangat menguntungkan China itu dinegosiasikan dengan buruk, sehingga proyeknya terlalu banyak dijanjikan tetapi tidak terlaksana. Publik dan media disesatkan oleh menteri perencanaan saat itu dan timnya yang menggambarkan CPEC sebagai penyelamat ekonomi bagi Pakistan dan kawasan,” kata Khalid.

    Ekonom Kaiser Bengali berpendapat bahwa mengubah struktur pembayaran utang China “hanya solusi sementara, yang juga bergantung pada kemurahan hati pihak Beijing, meskipun penataan ulang profil dan perpanjangan pinjaman telah membantu Pakistan memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternalnya beberapa kali di masa lalu.”

    “Utang Tiongkok sangat besar dan pelunasan utang adalah satu-satunya pilihan yang bersifat sementara. Tumpukan utang yang besar itu menghancurkan ekonomi,” katanya kepada DW.

    “Kondisinya menjadi semakin rumit, berapa lama China akan menunggu pelunasan utang-utang ini, karena mereka memiliki batas bawah sendiri untuk pinjaman bisnis. Mereka meminjamkan uang ke banyak negara dan tidak ingin membuat preseden dengan menunda dan merundingkan ulang proyek-proyek karena akan mempengaruhi kepentingan mereka,” tambahnya.

    Islamabad, Beijing bantah kritik

    Baik pejabat Pakistan maupun China sering menangkis kritik bahwa proyek CPEC telah memperparah kesulitan ekonomi Islamabad dan membingkai skema tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi.

    Siaran pers dari “Sekretariat CPEC” Kementerian Perencanaan, Pembangunan, dan Prakarsa Khusus Pakistan mengatakan Islamabad bergabung dengan CPEC karena “pengaturan pembiayaan yang menguntungkan” dan bahwa China telah “melangkah maju untuk mendukung pembangunan Pakistan di saat investasi asing mengering.”

    “CPEC telah memberikan peluang yang sangat besar bagi Pakistan untuk tumbuh secara ekonomi. Proyek ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

    Terlepas dari itu, masalah utang Pakistan tidak akan hilang dalam waktu dekat.

    “Pakistan terjebak antara China dan AS, dan Washington telah memperingatkan bahwa pinjaman IMF tidak boleh digunakan untuk membayar utang China yang meningkat,” kata Bengali.

    Ekonom Aftab mengatakan bahwa China akan mengizinkan Pakistan untuk mengubah profil pembayaran utangnya.

    “Alasan utama kemurahan hati mereka terhadap Pakistan adalah persaingan dengan India, dan hal ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Namun, mereka mungkin kehilangan kesabaran karena kemajuan proyek yang lambat dan mulai mendesak tindakan,” katanya.

    (rzn/hp)

    (nvc/nvc)

  • Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Jakarta

    Lengsernya Sheikh Hasina didorong aksi protes massal di Bangladesh melawan sistem kuota untuk pegawai negeri. Terdorong oleh kematian hampir 100 orang dalam kerusuhan sehari sebelumnya, ribuan demonstran menyerbu kediaman kepala pemerintahan, Senin (5/8).

    Hasina tiba pada hari Senin di sebuah kota di India yang berbatasan dengan Bangladesh dengan helikopter militer, menurut seorang pejabat militer yang berbicara dengan syarat anonim. Tidak jelas apakah India akan menjadi pelarian akhir atau dia akan berpergian ke negara lain.

    Kepergian Perdana Menteri Sheikh Hasina dikhawatirkan bakal menciptakan ketidakstabilan yang lebih parah di negeri yang telah menghadapi serangkaian krisis, mulai dari pengangguran dan korupsi hingga perubahan iklim.

    Panglima militer menduduki istana di Bangladesh?

    Beberapa jam setelah PM Hasina muncul di televisi nasional menaiki helikopter militer bersama saudara perempuannya, Panglima Militer Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan akan meminta arahan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara di Dhaka.

    Dia berjanji bahwa militer akan melakukan penyelidikan atas tindakan mematikan terhadap aksi protes yang dipimpin mahasiswa dan memicu kemarahan terhadap pemerintah.

    “Percayalah pada militer, kami akan menyelidiki semua pembunuhan dan menghukum yang bertanggung jawab,” katanya. “Saya telah memerintahkan agar tidak ada tentara dan polisi yang terlibat dalam penembakan apa pun.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Protes berdarah di Bangladesh dimulai dengan damai saat mahasiswa yang frustrasi menuntut diakhirinya sistem kuota untuk pekerjaan pegawai negeri. Menurut demonstran, sistem ini cuma menguntungkan kandidat yang memiliki hubungan dengan Partai Liga Awami pimpinan Sheikh Hasina.

    Perempuan berusia 76 tahun itu merupakan kepala pemerintahan wanita terlama di Bangladesh dan terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemungutan suara bulan Januari lalu yang diboikot oleh lawan-lawan politiknya. Akibatnya, ribuan anggota oposisi dipenjara jelang pemungutan suara.

    Kaum oposisi menuduh Hasina bertindak semakin otokratis dan menyebut pemerintahannya sebagai ancaman bagi demokrasi. Aksi protes terus berlanjut bahkan setelah Mahkamah Agung bulan lalu memerintahkan pemerintah mengurangi sistem kuota, yang menyisihkan hingga 30 persen pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan melawan Pakistan.

    Pemerintah berusaha meredakan demonstrasi dengan kekerasan, yang menyebabkan hampir 300 orang tewas sejak pertengahan Juli.

    Kelumpuhan di Bangladesh

    Setidaknya 95 orang, termasuk setidaknya 14 polisi, tewas dalam bentrokan di ibu kota pada hari Minggu (4/8), menurut surat kabar Prothom Alo. Ratusan lainnya mengalami luka-luka.

    Setidaknya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir. Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh negeri. Sementara kepolisian sempat memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat.

    Pihak berwenang juga memutus jaringan internet seluler pada hari Minggu dalam upaya untuk meredakan kerusuhan, dan jaringan internet diputus sebentar pada Senin pagi. Langkah itu merupakan pemadaman internet kedua di Bangladesh sejak bulan Juli. Layanan telah dipulihkan pada Senin sore.

    Selama akhir pekan, para pengunjuk rasa menyerukan sikap “nonkooperatif”, mendesak warga untuk tidak membayar pajak atau tagihan listrik, serta tidak masuk kerja pada hari Minggu yang merupakan hari kerja di Bangladesh.

    Kantor, bank, dan pabrik dibuka, tetapi para pekerja di Dhaka dan kota-kota lain berjuang untuk pergi bekerja karena banyak transportasi umum dihentikan di tengah kekhawatiran akan kekerasan.

    Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada hari Sabtu, tetapi seorang koordinator menolak dan menuntut pengunduran dirinya.

    rzn/hp (ap, rtr)

    (ita/ita)

  • BRI Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar di Indonesia

    BRI Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar di Indonesia

    Jakarta

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi salah satu di antara 20 grup perusahaan di Indonesia yang menjadi penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang 2023. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (DJP Kemenkeu) pun memberikan apresiasi.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, bukan nama wajib pajak, namun apresiasi diberikan kepada grup usaha yang memang memberikan setoran pajak terbesar.

    “Secara prinsip, yang kami lakukan malam ini adalah bagaimana kita mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” tutur Suryo dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

    Hal ini dia ungkapkan dalam kegiatan bertajuk “Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024” di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Jumat (26/7).

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

    Sunarso menekankan sebagai ‘bank rakyat’, keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program Pemerintah.

    “Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan,” ujar Sunarso.

    Terhitung sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024 BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara. Apabila dirinci, pada tahun 2019 BRI menyetorkan Rp26,56 triliun, tahun 2020 menyetorkan Rp28,38 triliun, tahun 2021 menyetorkan Rp27,09 triliun, tahun 2022 menyetorkan Rp34,18 triliun dan tahun 2023 menyetorkan Rp45,34 triliun.

    Sedangkan untuk 3 bulan pertama di tahun 2024, BRI telah menyetorkan senilai Rp31,03 triliun ke kas negara. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

    Berikut ini, daftar 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023:

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkGrup Djarum – Robert Budi HartonoGrup Adaro – Garibaldi ThohirGrup Bayan Resource – Low Tuck KwongGrup Indofood – Anthoni SalimGrup Sinarmas – Indra WidjajaGrup Gudang Garam – Susilo WonowidjojoGrup Indika Energy – HapsoroGrup MedcoEnergi – Ir. Arifin PanigoroGrup Musim Mas – Bachtiar KarimGrup Wings – Ir. Eddy William KatuariGrop Trakindo – Rachmat Mulyana HamamiGrup Agung Sedayu – Susanto KusumoGrup CT Corp – Chairul TanjungGrup Harum Energy – Lawrence BarkiGrup Triputra – Ny. T.P. Racmat L. R. ImantoPT Pertamina (Pesero)PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT Pupuk Indonesia (Persero)PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    (akd/akd)

  • Usai China, iPhone Tak Berdaya di India ‘Dikeroyok’ Xiaomi dan Samsung

    Usai China, iPhone Tak Berdaya di India ‘Dikeroyok’ Xiaomi dan Samsung

    Jakarta

    Tak hanya di China, iPhone terdepak dari daftar lima besar vendor HP di pasar India pada kuartal kedua 2024. HP buatan Apple itu tak berdaya “dikeroyok” Xiaomi, Samsung dan lainnya.

    Demikian hasil riset yang baru saja dirilis Counterpoint. Xiaomi berhasil menjadi nomor satu dengan menguasai pangsa pasar 18,9%.

    Masuk pasar India pada Juli 2014 lewat Mi 3. Dalam waktu singkat brand ini menjadi pilihan pengguna di sana karena memadukan spesifikasi bagus namun dibanderol murah.

    Rangkaian produk baru yang dirilis sepanjang April hingga Juni mampu memperkuat posisi Xiaomi di negeri yang dialiri Sungai Gangga ini. Padahal mereka musti menghadapi persaingan ketat dari Vivo, Samsung, Realme dan Oppo.

    Vivo berada di posisi kedua dengan market share 18,8%, disusul Samsung dengan pangsa pasar 18,1%. Sementara Realme dengan market share 12,5% berada di urutan keempat dan Oppo jadi juru kunci dengan 11,4%.

    Penguasa pasar HP India sepanjang Q2 2024 Foto: Counterpoint

    Counterpoint mencatat pasar HP India mengalami penurunan sebesar 2% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk gelombang panas, perlambatan musiman, dan penurunan permintaan.

    Selama kuartal kedua 2024 terjadi gelombang panas ekstrem di berbagai wilayah. Gelombang panas ini telah menyebabkan lebih sedikit orang yang mengunjungi toko offline.

    Mereka lebih suka tinggal di dalam rumah guna menghindari cuaca panas ekstrim. Dan dengan meningkatnya suhu, konsumen lebih memprioritaskan pembelian peralatan listrik seperti pendingin udara dan kulkas daripada ponsel pintar.

    Pergeseran pengeluaran ini telah menyebabkan penundaan pembelian ponsel pintar, yang menyebabkan akumulasi inventaris yang tidak terjual, demikian dilansir dari Gizchina.

    (afr/afr)