Topik: Listrik

  • Ramai Warga AS Beranjak Jadi Gembel, Bingung Beli Susu Anak atau Rumah

    Ramai Warga AS Beranjak Jadi Gembel, Bingung Beli Susu Anak atau Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) merupakan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun kegemilangan ekonomi Negeri Paman Sam ini tidak begitu nampak dari kesejahteraan warga.

    Mengulas laporan Channel News Asia (CNA), banyak warga AS yang harus hidup dengan ancaman kehilangan tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan meroketnya harga sewa maupun membeli sebuah properti.

    Menurut angka dari National Association of Realtors, harga rumah rata-rata di AS telah meningkat sekitar 50% dalam lima tahun terakhir. Mereka juga menemukan bahwa properti kini sangat mahal, relatif terhadap gaji, sehingga seperempat warga menghabiskan lebih dari setengah pendapatan mereka hanya untuk rumah dan utilitas.

    Di sisi lain, warga sewa telah meningkat 19% secara nasional dalam lima tahun terakhir. Para peneliti mengatakan sebanyak tujuh juta orang per tahun menghadapi penggusuran, sering kali karena mereka tidak mampu membayar sewa.

    Fenomena serupa juga nampak dari penelitian Laboratorium Penggusuran di Universitas Princeton, yang menyebut beban perumahan ini telah berdampak pada 250.000 orang, yang akhirnya dalam posisi terancam menjadi gelandangan akibat tidak memiliki rumah..

    “Kami melacak dan mengumpulkan data tentang penggusuran di seluruh negeri. Kami melakukannya karena pemerintah federal tidak, secara sistematis, mengumpulkan atau mengetahui jumlah penggusuran yang terjadi di seluruh negeri setiap tahun,” kata spesialis penelitian senior lab tersebut, Jacob Haas, dikutip Senin (4/11/2024).

    “Ini sedikit titik buta dalam dunia data. Kami tidak tahu berapa banyak keluarga yang harus mengungsi karena tidak mampu membeli rumah setiap tahunnya dari pasar sewa,” tambahnya.

    Susu Anak atau Rumah?

    Saat ini, warga yang terancam dihadapkan pada situasi yang sulit untuk memilih makanan atau rumah. Salah satu warga AS yang merasakan hal ini adalah Zakiya Francis, yang berasal dari Baltimore.

    Francis yang memiliki seorang putri berusia lima tahun dan seorang putra berusia delapan tahun, telah diusir dua kali tahun lalu. Keluarganya tinggal di mobilnya hingga mereka pindah ke apartemen mereka saat ini.

    Ia kini dihadapkan dengan putusan lain karena gagal membayar sewa, dengan Pengadilan Distrik Maryland memberinya waktu hanya satu bulan untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan bantuan sewa. Bila tidak mendapatkan pekerjaan, ia terancam tak memperoleh bantuan sewa.

    “Meskipun saya mendapatkan pekerjaan bagus di masa lalu, saya kehilangan pekerjaan itu karena saya harus memprioritaskan pengasuhan anak daripada pekerjaan,” ungkapnya.

    Buang Air di Jalan-Terjerat Narkoba

    Per tahun 2023, angka tunawisma mencapai 650 ribu jiwa. Selain di Baltimore, mereka terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Los Angeles dan Philadelphia dan tinggal tanpa sanitasi yang memadai, yang memaksa mereka terkadang buang air kecil dan besar di jalan.

    Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Mengutip Spring Rescue Mission, sejumlah alasan warga AS menjadi tunawisma adalah kemiskinan, masalah mental, keluar dari tahanan polisi, dan juga kabur dari keluarga dan kerabat.

    Untuk bertahan hidup, sejumlah tunawisma pun berupaya untuk melakukan sejumlah hal, salah satunya pencurian. Bulan lalu, kelompok tunawisma di Oakland, California, melakukan pencurian terhadap kabel listrik milik pemerintah, sementara kasus pencurian makanan di supermarket telah mengalami tren kenaikan di Negara Bagian Washington.

    “Tidak banyak orang yang masuk, mengambil TV, dan berlari keluar pintu depan. Ini adalah jenis kejahatan yang sangat berbeda, yaitu orang-orang yang mencuri barang-barang habis pakai dan barang-barang yang berhubungan dengan anak-anak dan bayi,” kata analis konsultan keamanan Aegis, Jeff Zisner, kepada Seattle Times.

    Selain pemenuhan kebutuhan, narkoba juga menjadi salah satu faktor tingginya pencurian. Sejumlah tunawisma yang mengalami persoalan mental terus mencuri untuk dapat membeli barang haram seperti heroin dan kokain.

    Mantan tunawisma pecandu narkoba, Jared Klickstein, menjelaskan bagaimana ia tinggal di wilayah hotspot tunawisma Los Angeles, Skid Row. Ia mengaku saat itu bekerja ilegal dengan upah hanya sebesar US$ 350, atau yang hari ini bernilai Rp 5,7 juta.

    Uang ini sendiri menurutnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan narkoba. Akibatnya, ia terdorong untuk melakukan pencurian dengan mencuri di toko-toko kecil.

    “Kebiasaan heroin dan kokain harian saya menghabiskan biaya ratusan dolar, yang terutama saya dukung melalui pengutilan profesional atau boosting,” ujarnya kepada New York Post.

    Janji Calon Presiden

    Kondisi ini sendiri selalu menjadi perhatian dalam pemilihan presiden AS yang akan diadakan Selasa, 5 November 2024, besok .Baik Wakil Presiden Kamala Harris maupun mantan presiden Donald Trump telah berjanji untuk mengatasi melonjaknya biaya perumahan.

    Harris, kandidat dari Partai Demokrat, telah berjanji untuk membangun 3 juta unit rumah terjangkau baru dan memberikan bantuan bagi pembeli baru untuk mendapatkan kredit uang muka jika ia memenangkan pemilihan.

    Ia juga telah menjanjikan dana inovasi perumahan senilai US$ 40 miliar (Rp 144 triliun) untuk membantu pemerintah daerah membangun lebih banyak rumah terjangkau, menyederhanakan regulasi, dan memperluas bantuan sewa, di antara inisiatif lainnya.

    Sementara itu, Trump dari Partai Republik telah berjanji untuk menurunkan inflasi dan melonggarkan suku bunga hipotek agar lebih banyak rumah dapat dibangun dengan biaya murah. Ia juga mengatakan kebijakan imigrasinya yang ketat akan meredakan permintaan perumahan.

    Namun, para ahli telah memperingatkan bahwa beberapa kebijakan Trump, termasuk tarif, akan memperburuk inflasi.

    (sef/sef)

  • Nyaris 40 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun Terakhir, ke Mana Pemerintah?

    Nyaris 40 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun Terakhir, ke Mana Pemerintah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap setidaknya sebanyak 38 pabrik tekstil telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan, ada dua pabrikan tekstil besar yang disebut dalam tahapan penutupan. 

    Ketua Umum API Danang Girindrawardana mengatakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengalami keterpurukan selama 7 tahun ke belakang. Puncaknya, 2 tahun terakhir tekstil dalam tekanan bertubi-tubi. 

    Tak hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang mengalami kepailitan, ada beberapa perusahaan tekstil yang juga dalam kasus perdata terkait pailit. Di luar urusan hukum, puluhan pabrik tekstil satu per satu bertumbangan. 

    “Ada 38 pabrik, hampir 40 pabrik sudah tutup 2 tahun ini tanpa mekanisme kepailitan, ini situasi yang harus kita cermati,” kata Danang dalam RDPU Baleg DPR RI, Senin (4/11/2024). 

    Danang menerangkan bahwa ada suatu kesamaan di antara seluruh pabrik itu, mulai dari kemampuan produk yang menurun ataupun kehilangan penjualan lantaran pasar domestik yang direbut barang impor. 

    Industri TPT dihantam barang impor ilegal yang masuk tanpa membayar pajak dan masuk melalui celah yang tak resmi. Selain itu, impor legal juga memenuhi pasar lantaran China kelebihan produksi dan memberikan subsidi besar untuk ekspor komoditasnya sehingga memicu dugaan praktik dumping. 

    “Apakah Sritex mewakili industri tekstil kita seluruhnya? Hampir, tapi yang mengalami masalah hukum terkait kepailitan melalui PKPU itu memang Sritex dan dua industri perusahaan lain, yang lain masih bisa berproses dalam recovery, Sritex kebetulan divonis begitu, tentu saja agak sedikit tidak bisa identik karena kasus keperdataannya beda-beda,” tuturnya. 

    Di samping itu, Danang menegaskan industri TPT nasional bukannya tak bisa bersaing dengan produk impor. Namun, level playing field dalam negeri dinilai tidak lagi sama rata. Terlebih, saat ini 60-70% produk TPT di pasar merupakan produk ilegal. 

    “Yang ilegal ini tidak mungkin kita bisa berkompetisi, karena masuknya ilegal nggak termonitor pajak nggak bayar, tokonya nggak bayar, distributornya nggak bayar, ketika ini menjadi siklus berantai kemudian pabrik yang memproduksi bahan baku jatuh, sampai IKM jatuh,” tuturnya. 

    Sementara itu, impor legal dapat masuk ke Indonesia dengan harga murah lantaran minimnya pembatasan perdagangan di Tanah Air. Di sisi lain, struktur biaya produksi di China lebih murah dibandingkan RI.

    “Karena produsen China kebetulan struktur infrastruktur energi nya jauh jauh lebih murah, biaya listrik mereka 30% lebih murah, ketika mereka melakukan ekspor kesini mereka subsidi biaya ekspor sehingga sampai sini harganya jauh lebih murah,” jelasnya. 

    Sebelumnya, dia menuturkan bahwa sejak awal tahun hingga September sebanyak 46.000 pekerja industri TPT ter-PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun. 

    “Ada dua [perusahaan] yang lain, tidak terkait dengan gugatan kepailitan tetapi masalah tidak mampu lagi kemungkinan akan menutup operasinya. Bahkan, satu perusahaan sudah tutup satu operasionalnya November ini di industri hulunya,” tuturnya. 

    Dia membenarkan bahwa salah satu di antaranya yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX) yang merupakan salah satu perusahaan tekstil besar dengan ribuan pekerja. Kendati demikian, Danang tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kondisi usaha perusahaan tersebut. 

    “Dalam iklim investasi, kalau ada 1-2 pabrik jatuh bangkrut, mungkin mereka salah, keliru manajemennya. Tapi kalau hampir seluruh pabrik memiliki masalah yang sama, mungkin yang keliru pemerintahnya, salah kebijakannya,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selama tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendukung industri manufaktur, termasuk dalam melindungi pasar, maka kontraksi akan terus terjadi.  

    Salah satu yang disoroti yakni terkait implementasi Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor tujuh komoditas, termasuk produk TPT. Beleid ini yang disebut menjadi biang kerok kontraksi PMI manufaktur 4 bulan terakhir. 

    “Jadi, kami mempertanyakan pernyataan menteri perdagangan bahwa Permendag No. 8/2024 bertujuan melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil. Fakta yang terjadi justru sebaliknya,” kata Febri dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024). 

  • PLN Icon Plus perkuat keandalan konektivitas pada raker dan Retreat Kabinet Merah Putih 

    PLN Icon Plus perkuat keandalan konektivitas pada raker dan Retreat Kabinet Merah Putih 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PLN Icon Plus perkuat keandalan konektivitas pada raker dan Retreat Kabinet Merah Putih 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – PLN Icon Plus kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung kegiatan strategis nasional dengan menyediakan jaringan konektivitas yang andal serta menyediakan posko siaga bersama PLN pada kegiatan Rapat Kerja Presiden Republik Indonesia dan Retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada tanggal 24-28 Oktober 2024.

    Sebagai Subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero), PLN Icon Plus mendukung layanan telekomunikasi yang andal dan terdepan, serta memberikan dukungan penuh terhadap sistem ketenagalistrikan dari PLN dalam kegiatan ini. Posko siaga yang didirikan oleh PLN Icon Plus bersama PLN menjadi pusat pengendalian dalam menjaga kestabilan pasokan listrik dan konektivitas selama kegiatan berlangsung.

    Dengan posko siaga dan lebih dari 50 anggota tim teknis yang bersiaga 24 jam penuh, PLN Icon Plus bersama PLN memberikan pelayanan yang responsif serta siap mengatasi segala potensi gangguan teknis yang dapat memengaruhi berlangsungnya kegiatan. Kehadiran posko siaga ini menegaskan komitmen PLN Icon Plus dalam menyediakan layanan konektivitas yang andal serta mendukung sistem ketenagalistrikan PLN.

    PLN Icon Plus turut memberikan dukungan infrastruktur sistem komunikasi dan jaringan internet di berbagai titik di Akademi Militer yang berperan penting dalam mendukung jalannya kegiatan. 

    Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, meninjau langsung kesiapan di Akademi Militer, posko siaga, serta titik-titik penting guna memastikan keandalan layanan serta konektivitas dalam kondisi optimal sehingga siap digunakan oleh seluruh peserta dan tamu undangan selama kegiatan berlangsung.

    “PLN Icon Plus berkomitmen penuh dalam mendukung kelancaran agenda kenegaraan melalui penyediaan konektivitas yang andal serta posko siaga 24 jam. Dalam kegiatan ini, kami memastikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berjalan tanpa hambatan. Kehadiran posko siaga kami merupakan bentuk dedikasi PLN Icon Plus dan PLN untuk memberikan pelayanan responsif dan proaktif dalam menjaga stabilitas pasokan listrik dan konektivitas selama kegiatan berlangsung”, ujar Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Senin (4/11).

    Selama kegiatan berlangsung, PLN Icon Plus memastikan seluruh sistem konektivitas di area Akademi Militer Magelang berjalan dengan lancar. Posko siaga yang ada di lokasi melakukan pemantauan dan pengendalian langsung untuk meminimalisir risiko gangguan. Dengan infrastruktur teknologi yang unggul, PLN Icon Plus memastikan semua sistem berjalan tanpa hambatan.

    Melalui dukungan ini, PLN Icon Plus menegaskan komitmen dalam mendukung kegiatan kenegaraan. PLN Icon Plus akan terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang didukung dapat berjalan dengan lancar dengan kualitas yang andal.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kenapa Harus Ganti Aki Meski Mobil Masih Kuat Starter?

    Kenapa Harus Ganti Aki Meski Mobil Masih Kuat Starter?

    Jakarta

    Ketika mobil masih bisa distater banyak yang menganggap kondisi aki baik-baik saja. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, karena kondisi aki hanya bisa diketahui dengan tepat menggunakan accu tester atau baterai tester.

    Seperti komponen lainnya, aki memiliki masa pakai terbatas lalu mengalami penurunan performa seiring waktu. Sehingga, aki harus diganti saat sudah melebihi umur pakai meski masih bisa menyalakan mesin mobil.

    Kenapa Disarankan Ganti Aki Saat Mobil Masih Kuat Distarter?

    Ada beberapa indikasi aki harus diganti, salah satunya usia pakai. Mengutip laman Astra-Daihatsu, rentang usia aki mobil adalah 2-5 tahun. Dalam penggunaan normal, aki biasanya akan tetap baik selama 1-3 tahun.

    Menurut laman dealer Suzuki, umur pemakaian aki yang direkomendasikan adalah dua tahun atau 50.000 km. Hal tersebut bergantung pada pemakaian dan perawatan kendaraan. Usia pakai bisa kurang atau lebih dari yang direkomendasikan.

    Jika usia pakai aki sudah cukup lama, maka direkomendasikan untuk diganti meski mobil masih kuat distarter. Penggantian aki untuk menjamin mobil masih bisa digunakan tanpa gangguan setiap saat.

    Tanda-tanda Aki Harus Diganti

    Selain usia pemakaian aki, ada sejumlah tanda bahwa aki harus diganti. Mengutip laman Mitsubishi Motor, berikut di antaranya:

    1. Cairan Aki Keruh

    Aki yang bermasalah bisa dilihat dari cairannya yang keruh. Hal ini karena kotoran-kotoran yang sudah menumpuk lama. Selain itu, tanda selanjutnya adalah sel-sel di dalamnya juga terlihat bengkok dan ada warna putihnya.

    2. Voltase Aki Tidak Normal

    Untuk mengecek voltase normal pada aki, kamu bisa menggunakan alat tester aki. Dalam keadaan mesin mati, normalnya voltase aki 12,45 volt dan saat mesin menyala voltase normal jadi 13-14 volt. Jika aki kekurangan atau kelebihan voltase normal, berarti aki tidak baik atau bermasalah.

    3. Lampu Kendaraan Meredup

    Kondisi kendaraan tertentu juga bisa menjadi indikasi aki harus diganti. Misalnya, lampu-lampu mulai meredup atau proses menyalakan mesin berjalan lambat.

    4. Mesin Tersendat

    Komponen yang paling banyak menggunakan energi aki adalah motor starter. Jika mesin tersendat yaitu saat motor starter tidak mendapat cukup energi, maka bisa berarti aki harus diganti.

    Cara Merawat Aki Agar Tetap Awet

    Ada beberapa cara merawat aki agar tetap awet, sehingga tidak cepat ganti. Mengutip laman Astra Daihatsu dan Nissan, berikut di antaranya:

    1. Pastikan Aki Terisi Penuh

    Pastikan bahwa aki selalu terisi penuh. Jika memiliki aki kering, maka periksa level aki secara berkala dan tambahkan dengan air bersih jika diperlukan. Aki basah juga perlu perawatan untuk menjaga tingkat airnya.

    2. Periksa Alternator

    Pastikan alternator kendaraan bekerja dengan baik dan mengisi aku saat mesin berjalan. Periksa apakah terdapat masalah dengan sistem pengisian kendaraan.

    3. Panaskan Mobil secara Berkala

    Mobil yang jarang mendapat perhatian dan mesinnya tidak pernah dipanaskan secara berkala akan memberikan dampak buruk pada aki. Pada kondisi ini, aku akan lebih cepat soak meski sering diganti. Jadi, panaskan mobil minimal 5-10 menit.

    4. Bersihkan Aki Secara Rutin

    Jika jarang dibersihkan, terminal aki akan lebih sering tertutupi debu dan kotoran. Jadi, aki sulit menghantarkan listrik ke komponen mobil lainnya. Kamu bisa menggunakan bantuan sikat kawat atau sikat plastik untuk membersihkannya.

    Itulah penjelasan mengenai alasan aki disarankan ganti saat mobil masih bisa distarter, yaitu terkait dengan usia pemakaian aki. Jika aki sudah cukup lama dipakai, maka sebaiknya diganti agar tidak terjadi masalah pada kendaraan.

    (elk/row)

  • Penjualan Mobil Turun, Kok Permintaan Motor Malah Naik?

    Penjualan Mobil Turun, Kok Permintaan Motor Malah Naik?

    Jakarta

    Berbeda dengan mobil, penjualan motor di Indonesia tahun ini tetap tinggi. Bahkan, angka akhirnya diprediksi meningkat dibandingkan tahun lalu. Kok bisa begitu, ya?

    Sebagai catatan, menurut data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales pada September lalu turun 4,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Selama sembilan bulan pertama tahun ini, penjualan mobil di Indonesia baru mencapai 633 ribu unit. Kondisi tersebut membuat Gaikindo menurunkan target dari yang semula 1 juta unit setahun menjadi hanya 850 ribu unit.

    Motor listrik Honda ICON e: dan CUV e: di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Di sisi lain, penjualan motor justru stabil. Bahkan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun lalu.

    Selama Januari-September 2024, penjualan motor di Indonesia sudah mencapai 4,87 juta unit. Angka tersebut naik 3,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pabrikan hanya tinggal menjual 1,33 juta unit lagi untuk mencapai target 6,2 juta unit.

    PT Astra Honda Motor (AHM) sebagai market leader di segmen roda dua mengatakan, motor merupakan kendaraan terjangkau yang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Motor juga kerap dipakai untuk mendukung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.

    Pameran IMOS 2024 Foto: Septian Farhan/detikoto

    Selain itu, secara harga, motor dan mobil juga berbeda. Kondisi ekonomi sekarang mungkin tak terlalu berdampak ke konsumen menengah yang cenderung ke bawah.

    “Jadi memang masih lebih baik lah daripada sektor otomotif yang lain. Mungkin nggak ngaruh-ngaruh banget ke pembeli menengah ke bawah,” ujar Vice President Director PT AHM, Thomas Wijaya saat ditemui di kawasan Tangerang Selatan.

    “Kan yang menurun (kelas) menengah. Nah, kita kalau motor ini mungkin lebih ke bawah dan menengah, jadi menengah bawah,” tambahnya.

    Thomas menjelaskan, permintaan motor Honda di Indonesia tahun ini juga mengalami peningkatan. Harapannya, tahun depan angkanya makin meroket.

    “Kalau dari AISI kan estimasi penjualan 6,4 juta unit. Ya kita inline dengan market lah, (harapannya) kita bisa mendekati 4,9 sampai 5 juta unit,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Angin puting beliung rusak tiga rumah di Pulau Lancang

    Angin puting beliung rusak tiga rumah di Pulau Lancang

    Jakarta (ANTARA) – Angin puting beliung merusak tiga rumah dan menumbangkan sejumlah pohon di Pulau Lancang Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, pada Senin.

    “Angin puting beliung menyambangi wilayah Pulau Lancang yang mengakibatkan pohon tumbang dan merusak tiga rumah,” kata Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa angin puting beliung di Pulau Lancang meliputi kawasan permukiman warga di RW 01 dan RW 02 Kelurahan Pulau Pari.

    Total tiga rumah terdampak dalam kejadian yang terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. “Satu rumah mengalami rusak pada bagian tembok dan dua rumah mengalami rusak pada bagian atap,” katanya.

    Namun terpaan angin puting beliung itu tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka berat.
    Sedangkan tiga rumah terdampak angin puting beliung merupakan milik warga RW 02 Kelurahan Pulau Pari.

    Selain tiga rumah warga yang terdampak, angin puting beliung juga mengakibatkan satu pohon tumbang menimpa kabel listrik.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya

    Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah resmi memperpanjang aturan tax holiday atau insentif pembebasan pajak bagi korporasi. Simak kisi-kisi perpanjangan insentif pajak tax holiday.

    Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak berakhir pada 9 Oktober 2024. Dengan perpanjangan itu, tax holiday berlaku hingga 31 Desember 2025.

    Aturan perpanjang tax holiday tertuang dalam PMK Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Menurut Menteri Investasi Roslan P. Roeslani, sudah 100 negara lebih yang menerapkan pajak minimum global 15% tersebut. Dia mengungkapkan, jika Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing maka negara asal korporasi tersebut yang akan memungutnya.

    Rosan mengaku, pihaknya sudah mensosialisasikan kepada calon investor asing terkait penerapan pajak minimum global tersebut di Indonesia. Kendari demikian, sambungnya, pemerintah akan memberikan insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

    “Kita sudah melakukan asessment [penilaian] sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga pajak minimum global yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Sejalan dengan itu, perusahaan domestik akan tetap berhak mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun depan.

    Adapun, berikut deretan industri pionir yang berhak menerima tax holiday berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PMK 69/2024:

    industri logam dasar hulu:
    – besi baja; atau
    – bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi.
    industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi.
    industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika.
    industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin.
    industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur.
    industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik.
    industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
    industri pembuatan komponen utama kapal.
    industri pembuatan komponen utama kereta api.
    industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara.
    industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya.
    infrastruktur ekonomi; atau
    ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

  • Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

    “Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ucap Bahlil.

    Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

    Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” katanya.

    Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.

    Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. 

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. 

    Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. 

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil. 

  • Peran BPK dalam mengawal mitigasi perubahan iklim

    Peran BPK dalam mengawal mitigasi perubahan iklim

    PT PLN (Persero) mendorong masyarakat untuk beralih dari energi berbasis fosil (BBM) ke energi berbasis listrik. (Foto:ANTARA/HO)

    Peran BPK dalam mengawal mitigasi perubahan iklim
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 04 November 2024 – 12:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  memiliki  peran strategis dalam hal mitigasi perubahan iklim. BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas efekivitas kebijakan, peraturan dan investasi dalam mendorong transisi energi dengan mengurangi ketergantungan atas bahan bakar fosil.

    BPK sesuai tugas dan fungsinya, mengawal pelaksanaan program-program prioritas pembangunan nasional yang direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara bertanggung jawab, agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    BPK memeriksa banyak sektor, mulai dari sektor energi, kehutanan, hingga infrastruktur publik, dengan fokus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan yang keberlanjutan.

    Sejak tahun 2019, badan ini memulai pemeriksaan di sektor energi, terutama pada kelistrikan, yang diikuti audit penggunaan dana dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan biodiesel. Pada 2020, pemeriksaan fokus pada bahan bakar ramah lingkungan. Pengecekan dilakukan terhadap jaringan gas kota, yang kemudian mendorong peralihan penggunaan LPG ke gas bumi yang memiliki emisi lebih rendah.  

    Audit BPK mencakup pula sektor infrastruktur untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan transisi energi pada tahun 2022 yang menitikberatkan pengelolaan penggunaan batu bara, gas, dan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.

    Selama periode 2018-2022, BPK turut memeriksa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terkait kewajiban reklamasi dan pasca-tambang yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di sektor kehutanan. Kemudian, audit terhadap implementasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan periode 2018-2019, perizinan kehutanan tahun 2021, dan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim di sektor forestry and other land use (FOLU) pada tahun 2023 dengan fokus menurunkan deforestasi sekaligus rehabilitasi hutan dan lahan.

    Sementara pada tahun 2021, BPK mengaudit pula perihal perubahan iklim di bidang infrastruktur publik. Audit dilakukan terhadap kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat, penyediaan air minum dan sanitasi layak serta aman di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta penyediaan akses air minum dan sanitasi layak di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2022.

    Mengenai isu transisi energi, BPK mengaudit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait lainnya dengan tujuan menilai penggunaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan. Dengan begitu, dapat dipastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.

    Temuan hingga proyeksi ke depan
    Sejumlah temuan utama dari pemeriksaan BPK terkait mitigasi perubahan iklim mencakup skenario net zero emission  yang diperkirakan bakal meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik sebesar 0,020/kWh dolar Amerika Serikat (AS) atau 32,79 persen dibandingkan skenario business as usual. Selain itu, peningkatan diproyeksikan terjadi pada belanja subsidi listrik secara signifikan di tahun 2030 dengan kenaikan mencapai 159,72 persen dibandingkan tahun 2021.

    Di sisi lain, BPK menemukan bahwa kebutuhan investasi untuk transisi energi dengan estimasi 28,5 miliar dolar AS per tahun. Namun, per Juli 2024, pemerintah belum mengidentifikasi sumber pendanaan yang jelas, termasuk skema pendanaan berupa pinjaman atau hibah. Rencana penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) belum pula dilengkapi rencana pembangunan pembangkit pengganti memadai, dan mitigasi risiko terhadap aset-aset yang berpotensi terbengkalai belum teridentifikasi dengan baik.

    Temuan lainnya adalah sebagian besar komponen Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) masih diimpor dari Tiongkok, sementara industri komponen PLTS domestik masih berada pada tahap perakitan. Selanjutnya, realisasi pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih di bawah ketentuan, kurangnya optimalisasi teknologi untuk pengendalian emisi pada PLTU, serta minimnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengawasan emisi GRK.

    Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, mempengaruhi perubahan peraturan terkait energi terbarukan yang mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur, lalu peningkatan ketersediaan suplai atas energi terbarukan. Dampak lainnya, menggerakkan kolaborasi antara pemerintah, sektor privat, organisasi non profit dan masyarakat lokal, untuk membangun infrastruktur penyediaan air serta  mempersiapkan tindakan mitigasi atas risiko yang mungkin ditimbulkan.

    Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, BPK menyarankan para ahli dilibatkan pada setiap tahap pemeriksaan, terutama dalam penyusunan kriteria dan rekomendasi. Koordinasi antar-instansi terkait perlu juga ditingkatkan mengingat adanya keterhubungan kompleks dari pelbagai sektor dalam mendukung rencana aksi perubahan iklim di Indonesia.

    Peran sentral badan pemeriksa dalam menghadapi perubahan iklim sudah menjadi kewajiban seiring memasuki zaman dimana terjadi pergeseran paradigma pembangunan menuju ekonomi hijau. Penggunaan sumber daya publik secara efisien, transparan, akuntabel, dan efektif perlu dipromosikan pada seluruh inisiatif pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

    Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait harus selalu berkomitmen mengimplementasikan kebijakan tentang ekonomi hijau. Upaya ini ditujukan untuk menjamin pelestarian lingkungan, mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi GRK, serta menjanjikan keamanan energi dalam rangka menuju masa depan yang menekankan keseimbangan dan keadilan antara pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

    Dengan demikian, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan guna mencapai target-target Sustainable Development Goals/SDGs di Indonesia secara khusus, terutama mengenai isu-isu perubahan iklim, dapat segera tercapai.

    Sumber : Antara

  • Berapa Lama Lagi Mobil Hidrogen Bisa Wara-wiri di Indonesia?

    Berapa Lama Lagi Mobil Hidrogen Bisa Wara-wiri di Indonesia?

    Jakarta

    Pemerintah mempunyai strategi nasional untuk adopsi transportasi berbasis hidrogen pada 2031. Kira-kira, realistis tercapai?

    Perlu diketahui hidrogen dibedakan dari proses pembuatannya. Sebenarnya hidrogen tidak memiliki warna, tetapi sebagai pembeda, hidrogen diberi warna abu-abu, biru dan hijau.

    Saat ini sebagian besar hidrogen adalah abu-abu. Hidrogen ini bersumber dari bahan bakar fosil seperti gas bumi atau batu bara. Tentu saja masih ada jejak emisi karbon. Selanjutnya hidrogen biru bisa bersumber dari biomass, dan terakhir adalah hidrogen yang benar-benar bersih, yakni hidrogen hijau yang berasal dari air, sebagai hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen.

    Peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Eng Ir Deendarlianto ST M.Eng menyebut hidrogen berpotensi sebagai bahan bakar alternatif di masa depan. Hidrogen juga menjadi salah satu jawaban pengganti bahan bakar di berbagai sektor, contohnya seperti sektor transportasi dan pembangkit listrik.

    “Ketika pemerintah sudah mencanangkan 2031 kita mulai masuk ke hidrogen. Public knowledge tentang hidrogen belum mencukupi, saat ini kita belum punya rencana,” kata Deendarlianto.

    Deen panggilan akrab Deendarlianto sudah memulai penelitian terkait hidrogen. Penelitian ini berbasis kolaborasi dan dibiayai pemerintah serta beberapa pihak industri.

    Fokus utama penelitian ini berkaitan dengan produksi green hydrogen. Jenis ini diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan. Sejauh ini, studi sudah memasuki tahapan riset dan pengembangan. Untuk bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat soal hidrogen.

    “Masalah mendasar bukan mahal murahnya teknologi, sosial impact kuat, tidak adanya komprehensif planning dari pemerintah, dan juga dukungan stakeholder lain,” jelas dia.

    Dia menambahkan rencana Indonesia mengejar NZE 2060 sudah bagus, namun dia mempertanyakan siapa yang mengawal misi suci tersebut.

    “Kalau kita lihat sudah punya roadmap NZE dari setiap 5 tahun perencanaannya bagus. Yang jadi masalah siapa yang mengawal dan juga komitmen pelaksanaannya,” kata dia.

    Khususnya dari sektor transportasi, demi mengejar NZE, semestinya melihat alternatif teknologi yang juga ramah lingkungan.

    “Transportasi ya. Ya kalau riset-riset yang sudah kami lakukan, apalagi energy policy tahun 2019, dalam rangka mengejar target emisi di 2030 di sektor transportasi jawabannya no single solution. Tidak ada jawaban tunggal,” jelas Deen.

    “Ada energi bauran, sumber energi terbarukan yang kita kembangkan. Untuk sumber ada sekian persen untuk biofuel, kemudian sekian persen untuk melaksanakan mandat E5, kemudian kita tidak bisa melupakan peran bahan bakar gas itu bagian dari menuju transisi energi kita. Masuk ke mobil listrik itu juga persentase-nya ada,” kata dia.

    “Ketika pemerintah sudah mencanangkan 2031 kita mulai masuk ke hidrogen. Public knowledge tentang hidrogen belum mencukupi, saat ini kita belum punya rencana,” jelas dia.

    Hidrogen menjadi salah satu bidang baru yang diteliti di Indonesia, tentunya menjadi tantangan. Kemudian belajar dari negara yang sudah mengadopsi hidrogen, rantai pasok menjadi perhatian juga.

    “Sektor transportasi saya pikir, hidrogen akan masuk. Tapi tidak secepat 2031. Satu hal sangat sulit diadakan adalah rantai pasoknya, jadi jangankan kan kita bicara hidrogen hijau, hidrogen yang tidak hijau, yang abu-abu ini sulit,” kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

    “California misalnya, sudah ada bahan bakar fuel cell itu sudah dipasarkan California. Tapi gas station pada tutup karena ketersediaan hidrogen tidak memenuhi, padahal belum green hidrogen,” jelas dia.

    (riar/dry)