Topik: Listrik

  • Bahlil Bocorkan Skema Subsidi BBM, Nggak Semua buat BLT

    Bahlil Bocorkan Skema Subsidi BBM, Nggak Semua buat BLT

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membawa kabar terbaru terkait progres pembahasan reformasi subsidi energi yang dilakukan pemerintah. Bahlil menyebut skema subsidi BBM baru terbaru sudah ditentukan.

    Bahlil mengatakan telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Dia pun menegaskan tidak ada pencabutan BBM subsidi.

    “Oh ya, kemarin sudah (ketemu). Jadi, kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden. Dan saya sebagai ketua tim, daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi isunya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan kemungkinan akan ada dua skema subsidi BBM, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi barang. Skema BLT tetap dilakukan, lanjut Bahlil, agar dapat menggairahkan daya beli masyarakat.

    “Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT. Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,”

    Bahlil pun menerangkan nantinya Prabowo akan mengumumkan terkait skema terbaru lebih lanjut hingga sasaran subsidi BBM lebih detail. Namun, Bahlil enggan membeberkan kapan pengumuman itu dilakukan.

    Lebih lanjut, penerapan skema baru ini sebagai langkah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Bahlil pun memastikan nominal dari dua skema ini tetap adil dan sama.

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya nggak dicabut, ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangka Bapak Presiden Prabowo ingin memastikan, bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” jelas Bahlil.

    Lihat video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

    (kil/kil)

  • Seusai Gunakan Hak Suara, El Rumi Soroti Masalah Kabel Listrik Semrawut di Jakarta

    Seusai Gunakan Hak Suara, El Rumi Soroti Masalah Kabel Listrik Semrawut di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi menyoroti masalah kabel listrik yang semrawut di Jakarta dan berbahaya jika tidak ditangani segera. Putra kedua dari musisi Ahmad Dhani ini berharap pemimpin Jakarta ke depan yang terpilih pada Pilkada 2024 bisa membereskan masalah itu.

    “Aku jujur concern (perhatian)-ku nomor satu itu. Aku paling enggak suka lihat banyak kabel-kabel listrik di atas, menurutku itu berantakan banget,” kata El Rumi kepada wartawan seusai mencoblos di TPS 025, Jalan Pinang Emas, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    El Rumi menyarankan kepada pemerintah agar kabel-kabel listrik yang semrawut dipindahkan dari atas tiang ke bawah tanah guna mengurangi risiko buruk yang dapat terjadi saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan.

  • Jelang Akhir Tahun, Blibli Genjot Penjualan Segmen Ini

    Jelang Akhir Tahun, Blibli Genjot Penjualan Segmen Ini

    Jakarta: PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) menghadirkan solusi belanja berkualitas yang tetap ramah di kantong melalui program Blibli Pay Day Festival Home & Living pada 25-27 November 2024. Program yang menawarkan berbagai promo ini dilaksanakan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
     
    “Blibli memahami bahwa tukar kado akhir tahun lebih dari sekadar berbagi, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas kebersamaan dengan orang-orang terkasih,” kata Head of Campaign Blibli, Wilson Kiantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 November 2024.
     
    Oleh karenanya, ia menyebut, Blibli Pay Day kali ini hadir sebagai solusi belanja aneka produk menarik, berkualitas, bermanfaat, dan ramah di kantong. Ada beragam promo mulai dari harga serba di bawah 99 ribu, ekstra cashback 400 ribu, diskon hingga Rp1 juta dan semua produknya dijamin 100 persen orisinal.
    “Dengan promo melimpah dari Blibli, pelanggan dapat menemukan berbagai produk berkualitas dengan  harga terjangkau yang cocok sebagai kado istimewa untuk orang-orang terdekat ataupun mewujudkan wishlist di akhir tahun,” ungkapnya.
     

     
    Wilson menyebut, menentukan kado yang tepat bisa menjadi tricky karena perlu mencari hadiah yang tak hanya spesial untuk penerima tetapi juga pas di kantong. Untuk mengatasinya, Blibli memberikan pilihan kado istimewa dengan harga hemat di Blibli Pay Day, sebagai berikut:
    1. Kado fungsional untuk aktivitas sehari-hari
    Seiring dengan meningkatnya keinginan untuk menerapkan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, tumbler berkualitas ataupun produk-produk yang meningkatkan kenyamanan hunian, seperti selimut lembut, Kasur foam ringan, hingga mini air purifier.

    2. Hadiah yang personal sesuai hobi
    Untuk hadiah kepada sahabat yang senang menghabiskan waktu di rumah, ada berbagai pilihan alat masak hingga coffee maker yang bisa menjadi pilihan.

    3. Baru punya rumah? Toiletries hingga perkakas bisa jadi pilihan
    Untuk yang baru memiliki rumah, bisa memberikan toiletries, seperti handuk, set dispenser sabun dan wadah sikat gigi, atau rak penyimpanan. Perkakas juga sering dibutuhkan untuk perbaikan dan renovasi rumah, sehingga bor listrik hingga home toolkit bisa jadi kado yang bermanfaat.

    4. Koleksi mainan eksklusif untuk pajangan kekinian
    Jika ingin memberi kejutan hadiah untuk si buah hati atau bestie yang suka FOMO, maka mainan eksklusif atau mainan dari karakter animasi favorit bisa menjadi pilihan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Toyota Pamer Mobil Hidrogen, Mau Dijual di Indonesia?

    Toyota Pamer Mobil Hidrogen, Mau Dijual di Indonesia?

    Jakarta

    Toyota beberapa kali memamerkan teknologi mobil hidrogen dalam bentuk mobil Toyota Mirai. Namun, hingga sekarang Toyota belum menjual Mirai di Indonesia.

    Toyota Mirai itu dipajang di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024. Toyota Mirai yang hadir dalam acara tersebut merupakan Gen-2. Ini merupakan mobil fuel cell electric vehicles (FCEV) yang menggunakan hidrogen murni sebagai sumber energi penggerak motor listrik sehingga dipastikan nol emisi. Mobil ini hanya mengeluarkan air murni dari ‘knalpotnya’, serta senyap khas mobil listrik.

    Ini bukan kali pertama Toyota memamerkan teknologi mobil hidrogen. Apakah akan menjual mobil hidrogen di Indonesia, Toyota?

    “Mirai sejak generasi pertama, kedua, saya rasa Indonesia menjadi salah satu piloting atau trial untuk melihat marketability, useability, kemudian kecocokan dari product ini. Jadi saya rasa Mirai tidak mewakili bentuk sedannya atau product-nya tapi mewakili teknologinya. Karena teknologi hidrogen ini penggunaannya banyak, tidak hanya passenger (mobil penumpang) tapi juga komersial,” kata Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy.

    Menurutnya, mobil hidrogen merupakan salah satu solusi untuk menekan emisi gas buang dari sektor transportasi. Selain mobil listrik, ada banyak pilihan teknologi kendaraan lainnya untuk membantu mewujudkan netral karbon seperti mobil ICE dengan bahan bakar bioetanol atau biodiesel, mobil hybrid, plug-in hybrid, hingga hidrogen.

    “Ada juga hidrogen yang diharapkan salah satunya Toyota atau merek-merek lain untuk mencoba untuk trial untuk penjajakan di Indonesia,” kata Anton.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, teknologi mobil hidrogen tidak akan lama lagi akan hadir di Indonesia. Tinggal menyiapkan infrastruktur pengisian hidrogen maka mobil ini bisa dijajakan di Indonesia.

    “Ini basisnya hidrogen, salah satu teknologi otomotif yang menurut pandangan saya tidak lama lagi akan hadir,” kata Agus kepada wartawan di ICE BSD Tangerang, Jumat (22/11/2024).

    “Nah ini Toyota sudah menyiapkan produk basis engine-nya 100 persen hidrogen.”

    “Tinggal infrastruktur disiapin, charging station untuk hidrogen kita siapkan. Sehingga nanti hidrogen bisa jalan,” jelas dia.

    FCEV menggunakan sumber energi terbarukan yang tersedia luas di alam yang dapat diolah menjadi gas hidrogen. Dengan segala keunggulannya, FCEV menjadi salah satu opsi solusi mobilitas masa depan di Indonesia. Berlimpahnya sumber daya alam untuk memproduksi gas hidrogen memberikan kesempatan untuk ikut mengurangi pemakaian BBM fosil.

    (rgr/din)

  • Negara Ini Teken Kontrak US$ 1 M dengan China, Garap ‘Emas Putih’

    Negara Ini Teken Kontrak US$ 1 M dengan China, Garap ‘Emas Putih’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bolivia menandatangani kesepakatan senilai US$1 miliar (sekitar Rp 15 triliun) dengan perusahaan China, CBC China, Selasa waktu setempat. Rencananya, negeri itu dan anak perusahaan produsen baterai litium terbesar di dunia CATL akan membangun dua pabrik produksi litium karbonat di barat daya negara tersebut.

    Perusahaan milik negara, Bolivia Lithium Deposits (YLB) mengatakan pabrik-pabrik tersebut akan berlokasi di dataran garam Uyuni yang luas. Satu pabrik akan memiliki kapasitas produksi tahunan 10.000 ton litium karbonat dan sementara yang lainnya 25.000.

    Bolivia sendiri telah mengklaim memiliki deposit litium terbesar di dunia. Litium, yang dijuluki “emas putih,” merupakan komponen utama dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik dan ponsel.

    Presiden Luis Arce mengatakan bahwa hal itu membuka jalan bagi Bolivia untuk menjadi “pemain yang sangat penting dalam menentukan harga litium internasional”. Kesepakatan tersebut mengikuti kesepakatan sebelumnya yang dicapai tahun lalu antara Uranium One Group Rusia dan YLB untuk membangun fasilitas ekstraksi litium senilai US$970 juta, juga di Uyuni.

    Namun, kedua kesepakatan tersebut belum disetujui oleh parlemen Bolivia. Arce mengumumkan bahwa negosiasi sedang berlangsung dengan Citic Guoan Group China untuk kontrak ketiga.

    “Kami berharap dapat menutup kesepakatan itu sesegera mungkin,” katanya.

    (sef/sef)

  • Pilkada Serentak: 312 TPS di Sukabumi Terkendala Jaringan Internet

    Pilkada Serentak: 312 TPS di Sukabumi Terkendala Jaringan Internet

    Lebih lanjut, pihak Bawaslu Kabupaten Sukabumi juga mengungkapkan bahwa terdapat 9 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu, 22 TPS dekat wilayah kerja (tambang dan pabrik), 55 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemungutan suara.

    Selain itu ada 4 TPS memiliki riwayat kerusakan logistik pemilu, 1 TPS yang ASN, TNI/Polri, Kepala Desa/perangkat desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, 10 TPS di lokasi khusus, 3 TPS memiliki riwayat pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan 2 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu.

    Masih kata Mufi, pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang dapat menghambat pemilihan yang demokratis.

    “Berdasarkan peta kerawanan tersebut, Bawaslu melakukan strategi pencegahan dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, hingga berkolaborasi dengan pemantau Pilkada Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif,” ungkapnya.

    Bawaslu Kabupaten Sukabumi membuka posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online. Pihaknya merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS untuk melakukan antisipasi kerawanan tersebut, serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya.

    Sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

    “Rekomendasi lainnya yaitu melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. Tentunya disesuaikan dengan kondisi faktual dan hasil pencermatan data potensi TPS rawan,” tuturnya.

  • OECD Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2025

    OECD Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Laporan rutin ini menyoroti dua tema besar yakni yakni transisi hijau dan digitalisasi.

    Survei Ekonomi OECD merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang mendalam melalui dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

    Laporan ini mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya. Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pascapandemi.

    Namun, OECD menegaskan Indonesia masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5.2% (yoy),” ungkap rilis Kementerian Keuangan resmi dikutip Rabu (27/11/2024).

    Selain itu, OECD menilai Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Hasil Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi struktural.

    Sejalan dengan itu, Sri Mulyani juga menilai Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi.

    “Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan tentu saja memperkuat struktur ekonomi kami. Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat, termasuk dalam hal ini memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas Presiden,” ujar Menkeu dalam peluncuran hasil survei OECD ini, Selasa (26/11/2024).

    OECD juga menyampaikan bahwa pendapatan per kapita Indonesia meningkat tiga kali lipat selama 25 tahun terakhir, sementara kemiskinan ekstrem telah menurun.

    Kebijakan Pemerintah untuk memperluas akses terhadap pendidikan dasar membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, disamping penguatan kebijakan pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan pekerja dengan lebih baik untuk memasuki industri modern.

    Selain itu, OECD menggarisbawahi peluang kerja bagi perempuan juga telah meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan gender dalam angkatan kerja. Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong investasi di bidang ekonomi digital, survei ini menggarisbawahi peran ekonomi digital Indonesia sebagai pendorong utama pertumbuhan dan inklusivitas. E-commerce di Indonesia telah tumbuh pesat, termasuk pengembangan ekosistem digital dengan peningkatan jumlah perusahaan startup.

    Adapun, E-government dinyatakan berkembang pesat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan mengurangi biaya operasional.

    “Sebagai negara kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi digital serta konektivitas menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi di bidang tersebut,” jelas Menkeu.

    Terkait dengan transisi hijau, kebijakan Indonesia dalam upaya pensiun dini atas sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi pembangkit energi berkelanjutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang proaktif dalam aksi pengendalian iklim global, serta guna mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    “Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ungkap Sri Mulyani.

    (haa/haa)

  • Pemkab Jayapura – Kanwil DJP Papabrama sosialisasikan perpajakan dan pengenalan Coretax

    Pemkab Jayapura – Kanwil DJP Papabrama sosialisasikan perpajakan dan pengenalan Coretax

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pemkab Jayapura – Kanwil DJP Papabrama sosialisasikan perpajakan dan pengenalan Coretax
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappeda) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku melakukan sosialisasi pemajakan dan pajak daerah pengenalan Coretax di Sentani, Selasa (26/11). 

    Kegiatan ini dibuka Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi yang  dihadiri Kepala Bappeda, Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  Kanwil DJP Papabrama, Ricky F. Argamaya, berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Jayapura, PPAT, masyarakat, serta perwakilan dari instansi terkait.

    Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menyampaikan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan perpajakan. Dengan adanya aturan baru terkait pajak maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan pajak seperti pajak bumi bangunan, IMB berubah kepajak gedung. 

    “Aturan pajak baru ini yang kita sosialisasikan kepada para pelaku usaha, masyarakat di Kabupaten Jayapura.  Jadi yang kami harapkan semua pajak ini akan berakumulasi pada pendapatan daerah yang tersedia untuk pembangunan di daerah ini baik jalan, listrik dan lainnya,” kata Hana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Selasa (26/11).

    Ia mengatakan, belum maksimalnya pembayaran pajak di Kabupaten Jayapura karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak, tetapi kami juga belum membantu tim-tim atau petugas dor to dor dalam melakukan sosialisasi. Untuk itu, Pemkab Jayapura kedepan akan memperketat pengawasan pajak pada masyarakat maupun ASN di daerah tersebut.

    Di tempat yang sama Kepala Bappeda, Edi Susanto mengatakan, pihaknya bersama Kanwil DJP Papabrama berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat wajib pajak melalui, konsultasi pajak dan sosialisasi Coretax maupun tentang pajak daerah dan pusat.

    “Pada sosialisasi ini, kita juga akan jelaskan terkait rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen. Kami harapkan para pengusaha, notaris, badara dan pengusaha lain bisa memahami apa yang menjadi kewajiban mereka ke daerah maupun pusat,”ujar Edi Susanto.

    Dikatakan dia, apabila aturan pajak daerah dan pusat tidak sama, ini bisa menyebabkan wajib pajak bigung dan akan terkesan beranggapan bahwa tagihan pajak itu banyak karena peruntukannya berbeda-beda. “Kita inginkan ada masyarakat yang ikut sosialisasi pajak ini ada masukan sehingga tidak ada ganda kedepannya,” katanya.

    Sementara itu Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  Kanwil DJP Papabrama, Ricky F. Argamaya menjelaskan, mengenai perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah serta pengenalan Coretax. Sebab beberapa wajib pajak menyampaikan kebingungan terkait apa yang mereka anggap sebagai pemajakan berganda oleh pihak DJP dan Pemda.

    “Ada sedikit kesalahpahaman. Pemajakan tersebut sebenarnya tidak berganda. Contohnya, restoran dan sejenisnya dikenakan Pajak Daerah atas Restoran, yang biasa dikenal dengan PB1. Sedangkan makanan dan minuman yang disajikan di restoran tersebut bukan objek PPN, sehingga tidak dikenakan pajak pusat berupa PPN,” jelas Ricky.

    Selain itu, kata Ricky, pihaknya juga mengenalkan sistem Coretax yang merupakan inovasi terbaru dalam administrasi perpajakan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara digital dan efisien.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Antrean Penumpang di Stasiun Serpong dan Cawang Sempat Padat, Ini Kata KCI

    Antrean Penumpang di Stasiun Serpong dan Cawang Sempat Padat, Ini Kata KCI

    Jakarta

    Antrean penumpang sempat padat di Stasiun Cawang, Jakarta Timur (Jaktim) dan Stasiun Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Pihak KAI Commuter Indonesia (KCI) memberi penjelasan.

    Sejumlah pengguna kereta rel listrik (KRL) mengunggah foto dan video soal kepadatan di Stasiun Serpong. Pihak KCI menjelaskan sempat ada perbaikan persinyalan antara di beberapa stasiun.

    “Terdapat perbaikan persinyalan antara Stasiun Serpong – Cisauk dan Sudimara – Serpong saat ini sedang dalam penanganan petugas. Untuk perjalanan Commuter Line di lokasi masih bisa dilalui secara bergantian. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” kata KCI lewat akun X (Twitter) @CommuterLine, Selasa (26/11/2024).

    Beberapa saat kemudian, KCI menyatakan perbaikan sudah selesai dilakukan. Perjalanan KRL kembali normal.

    “Info lanjut perbaikan persinyalan di Stasiun Serpong – Cisauk dan Sudimara – Serpong saat ini telah selesai penanganan petugas. Untuk perjalanan Commuter Line beroperasi normal kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” katanya.

    Kondisi serupa terjadi di Stasiun Cawang. Penumpang menyebut terjadi antrean panjang tak seperti hari biasanya.

    Belum ada penjelasan terkait penyebab kepadatan penumpang di Stasiun Cawang. KCI mengatakan akan menjadikan kritik dari penumpang untuk catatan perbaikan pelayanan.

    “Selamat malam. Kritik serta saran yang disampaikan perihal headway perjalanan Commuter Line lintas Bogor menjadi catatan kami ke depannya demi meningkatkan kenyamanan pelanggan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih,” kata KCI.

    (jbr/taa)

  • Musim Hujan, Bawaslu Tuban Petakan Kerawanan Tempat Penyimpanan Logistik di Kecamatan hingga TPS

    Musim Hujan, Bawaslu Tuban Petakan Kerawanan Tempat Penyimpanan Logistik di Kecamatan hingga TPS

    Tuban (beritajatim.com) – Musim hujan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban bersama Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pemetaan Potensi Kerawanan Kondisi Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tuban.

    Diketahui, hari ini logistik telah dikirim ke tingkat Kecamatan dan akan disalurkan ke desa masing-masing dengan keamanan ketat oleh TNI/Polri dan Panwaslu.

    Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Tuban, Abdul Mundlir mengatakan, pemetaan kerawanan terhadap tempat penyimpanan atau gudang logistik dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi dan memitigasi terhadap gangguan atau hambatan distribusi logistik dari tempat penyimpanan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Pemetaan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 109 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya,” ujar Abdul Mundlir.

    Hasilnya, terdapat 10 Indikator kerawanan yang diambil dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Se Kabupaten Tuban di wilayah 328 Kelurahan/Desa dan 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban.

    “Pengawasan terhadap 10 Indikator mulai tanggal 20 November sampai dengan tanggal 25 November 2024 yakni tidak rawan banjir salah satunya,” terang Mundlir sapanya.

    Selain itu, instalasi listrik pada tempat penyimpanan logistik yang sudah memadai, kualitas dinding , lantai dan atap. Kemudian, ventilasi udara tempat penyimpanan logistik cukup baik, letak tempat penyimpanan logistik yang sulit dilalui sarana transportasi, tidak tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan anti rayap di gudang logistik.

    Lalu, tempat penyimpanan logistik memiliki pintu gerbang dan pagar yang mengelilingi area penyimpanan, tempat penyimpanan logistik yang tidak dilengkapi alarm atau kamera pemantau (CCTV), petugas keamanan yang menjaga tempat penyimpanan logistik dan penerangan yang cukup. [ayu/ian]