Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda

    Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap potensi penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada awal tahun depan seiring dengan penolakan dan pertimbangan pemerintah. 

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit. 

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut. 

    “PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Luhut menerangkan salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaan nya dari APBN. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pelaku usaha mendesak pemerintah menunda implementasi kenaikan PPN tahun depan.

    “Kamis kami dipanggil Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali [penundaan PPN 12%]. Kamis besok,” kata Shinta di sela-sela diskusi media bersama Apindo, Selasa (26/11/2024).

    Shinta menyebut, Apindo sebelumnya telah meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di 2025. Permohonan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pelaku usaha menilai, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk mengerek PPN 12%. Untuk itu, Apindo minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana implementasi PPN 12% di 2025.

  • Huawei Luncurkan Sedan Listrik Mewah, ‘Kawin Silang’ Maybach, Rolls-Royce, Porsche

    Huawei Luncurkan Sedan Listrik Mewah, ‘Kawin Silang’ Maybach, Rolls-Royce, Porsche

    Jakarta –

    Huawei dan JAC resmi memperkenalkan sedan listrik mewah terbaru mereka yang dinamakan Maextro S800. Mobil ini punya tampilan gado-gado yang terinspirasi dari mobil-mobil sedan premium buatan Eropa.

    Seperti dikutip laman Carscoops, Maextro S800 memiliki desain bonet yang memanjang dengan garis atap yang melengkung, serta jarak sumbu roda yang panjang. Mobil ini menggunakan warna dual tone, menggabungkan ungu dan putih.

    Huawei dan JAC luncurkan sedan listrik mewah Maextro S800 Foto: Carscoops

    Maextro S800 disebut-sebut memiliki desain gabungan dari merek-merek mobil mewah Eropa seperti Mercedes-Benz Maybach, Rolls-Royce, serta Porsche. Inspirasi Maybach diambil dari konsep warna dual tone-nya, kemudian bagian atap dan lampu belakangnya sepintas mirip dengan Porsche Panamera.

    Geser ke bagian kaki-kaki, desain velg Maextro S800 ini mengingatkan kita dengan desain velg mobil luxury premium Rolls-Royce. Selanjutnya bumper depan yang beraksen krom, mirip seperti ciri khas bumper mobil-mobil Bentley.

    Huawei dan JAC luncurkan sedan listrik mewah Maextro S800 Foto: Carscoops

    Dari segi dimensi, Maextro S800 memiliki panjang dan lebar mirip-mirip dengan Mercedes-Benz Maybach. Maextro S800 memiliki panjang 5.480 mm, lebar 2.000 mm, serta tinggi 1.536 mm, dengan jarak sumbu roda 3.370 mm.

    Kemudian untuk interiornya, tak banyak gambar yang diperlihatkan. Hanya ada satu teaser gambar yang memperlihatkan kursi bagian penumpang yang premium dan mewah. Selain itu, pada bagian atapnya terdapat fitur ‘starry sky’ yang menghadirkan nuansa langit berbintang, ini mirip seperti fitur yang ada di Rolls-Royce.

    Mobil ini dibangun di atas Tuling Intelligent Chassis milik Huawei, sementara untuk spesifikasi lengkap powertrain listriknya belum diungkap. Tapi yang pasti, Maextro S800 ini akan mendapatkan dukungan teknologi canggih dari Huawei seperti AI dan kemampuan mengemudi otonom level 3. Mobil ini baru akan diluncurkan resmi pada tahun 2025.

    Huawei dan JAC luncurkan sedan listrik mewah Maextro S800 Foto: Carscoops

    (lua/din)

  • Pesan Guru Besar UGM soal Rencana Prabowo Suntik Mati PLTU

    Pesan Guru Besar UGM soal Rencana Prabowo Suntik Mati PLTU

    Jakarta –

    Prof Deendarlianto Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung pengalihan ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia berpesan agar pemerintah tetap teguh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang sudah dibuat matang untuk mengejar net zero emission.

    Dia setuju bahwa pengembangan EBT harus dikejar mulai dari sekarang. Ini dikarenakan perubahan iklim telah menjadi masalah besar dunia yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kemudian juga adanya Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), di mana produk metal kita tidak bisa diterima di Eropa Barat kalau masih menggunakan energi fosil,” kata Prof Deen kepada detikINET melalui sambungan telepon, Selasa (26/11/2024).

    Namun, dia menyebut bahwa semua bisa dilakukan secara paralel. Produksi untuk produk-produk yang disyaratkan dalam CBAM itu dapat memanfaatkan energi terbarukan. Jadi, kita juga memiliki progres dalam perencanaan menuju net zero emission.

    “Tahun sekian hidrogen, tahun sekian biofuel, tahun sekian listrik, itu sudah ada perencanaannya. Oleh karena itu, saya pikir perencanaan yang sudah matang itu dilaksanakan saja sih. Jangan sampai kita tidak melihat itu,” katanya.

    Prof Deen berpendapat bahwa lebih baik kita memakai PLTU sampai umurnya berakhir. Nanti, ketika ada demand (permintaan) yang berlebih, demand itu dapat menggunakan EBT. Ketika masa pakainya selesai, maka bisa digantikan lagi dengan EBT.

    “Jadi kita tidak usah terburu-buru kalau saya sih, harus dihitung dulu demand-nya, supply-nya, dan economic impact-nya apa,” katanya.

    “Karena saya khawatir gini, kalau seandainya kita terlalu terpaksa terburu-buru menggunakan energi baru terbarukan, kalau ujung-ujungnya import ya industri kita mau buat apa? Kita lebih dari 60% listrik kita dari batu bara. Jadi kalau mau dipensiunkan dalam 15 tahun, kalau saya sih perlu perhitungan yang matang,” tambah Prof Deen.

    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menjabarkan berbagai rencana untuk sumber energi. Disebutkan di sana bahwa peran EBT pada 2025 harus berperan paling sedikit 23% dan 31% pada 2050. Untuk peran batu bara, ditargetkan minimal menjadi 30% pada 2025 dan minimal 25% pada 2050.

    Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT mencapai 13.155 MW hingga akhir 2023. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sampai 2023 sebesar 3.322 MW, dengan kenaikan rata-rata 6% per tahun. Hingga 2023, bauran EBT di Indonesia baru mencapai 13,09%.

    (ask/fay)

  • Jubir Luhut Berikan Penjelasan soal PPN Naik Jadi 12% Mau Diundur

    Jubir Luhut Berikan Penjelasan soal PPN Naik Jadi 12% Mau Diundur

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan penjelasan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diundur. Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi menjelaskan kebijakan tersebut saat ini masih dalam kajian.

    “Kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam,” kata Jodi dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (27/1/2024).

    Menurutnya, saat ini dunia maupun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi. Tantangan itu salah satunya dampak dari terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

    “Dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik, seperti potensi dampak Presidensi Trump 2.0, pelemahan ekonomi China, serta melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

    Melihat berbagai tantangan baik dari luar maupun dalam negeri, untuk itu pemerintah masih mengkaji lebih dalam kebijakan tersebut.

    “Berbagai kebijakan ekonomi, termasuk terkait PPN, tengah dikaji secara komprehensif guna memastikan keberlanjutannya sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan global,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembelakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diundur. Hal itu dilakukan karena pemerintah tengah menggodok stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Untuk diketahui PPN 12% rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu seusai amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah,” kata Luhut ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Luhut mengungkapkan saat ini tengah dihitung bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Bantuan sosial itu akan berbentuk subsidi listrik.

    Dia juga menyebut bantuan sosial PPN 12% akan menyasar kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Jadi, sebelum kebijakan PPN 12% dibelakukan, akan digelontorkan bantuan bagi masyarakat yang akan terdampak kebijakan tersebut.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • Subsidi BBM Bakal Pakai Skema Baru, Siapa Saja Penerimanya?

    Subsidi BBM Bakal Pakai Skema Baru, Siapa Saja Penerimanya?

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kriteria penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) skema terbaru. Rencananya, pemerintah akan menggunakan dua skema penyaluran BBM subsidi, yakni skema barang dan Bantuan Langsung Tunia (BLT).

    Bahlil mengatakan akan menggunakan data tunggal untuk penerima susbidi BBM dengan skema BLT. Data tersebut dihimpun dari berbagai data-data penerima subsidi kementerian/lembaga (K/L). Nantinya, akan diseragamkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Datanya pasti, ini datanya gabungan ya, antara data dari Kemensos, data dari Bappenas, data dari PLN, data dari Pertamina, data dari Kemenko, PMK, digabung satu, kemudian diselaraskan oleh BPS,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan data tunggal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, selama ini penyaluran subsidi BBM tidak pernah menggunakan data tunggal.

    Terkait jumlah penerimanya, Bahlil enggan membeberkan. Dia hanya menegaskan total penerima BLT subsidi BBM tidak jauh berbeda dengan data di Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Saya pikir tidak akan jauh-jauh dengan data Kemensos. Tidak akan jauh-jauh dari situ. Jauh turunnya atau jauh naiknya lainnya, soal lain. Tapi kan belum ke situ,” jelas Bahlil.

    Untuk skema subsidi barang, Bahlil menyebut salah satu kendaraan yang berhak menerima, yakni kedaraan berpelat kuning. Dia menilai upaya ini sebagai salah satu cara agar tarif transportasi umum tidak terkerek naik.

    “Salah satu diantaranya adalah, yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berplat kuning. Angkot, transportasi, supaya apa? Harganya, transportasinya nggak boleh naik. Harga angkutannya nggak boleh naik,” imbuh Bahlil.

    Lihat juga Video Bahlil Sebut Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Sampai Rp 100 T

    (kil/kil)

  • Erick Thohir Gunakan Hak Suara di Pilkada Jakarta 2024, Pilih Pemimpin Suka Bola – Page 3

    Erick Thohir Gunakan Hak Suara di Pilkada Jakarta 2024, Pilih Pemimpin Suka Bola – Page 3

    Berikut lokasi 26 ruas ganjil genap di Jakarta:

    1. Jalan Pintu Besar

    2. Jalan Gajah Mada

    3. Jalan Hayam Wuruk

    4. Jalan Majapahit

    5. Jalan Medan Merdeka Barat

    6. Jalan MH Thamrin

    7. Jalan Jenderal Sudirman

    8. Jalan Sisingamangaraja

    9. Jalan Panglima Polim

    10. Jalan Fatmawati

    11. Jalan Suryopranoto

    12. Jalan Balikpapan

    13. Jalan Kyai Caringin

    14. Jalan Tomang Raya

    15. Jalan Jenderal S Parman

    16. Jalan Gatot Subroto

    17. Jalan MT Haryono

    18. Jalan HR Rasuna Said

    19. Jalan D.I Pandjaitan

    20. Jalan Jenderal A. Yani

    21. Jalan Pramuka

    22. Jalan Salemba Raya sisi Barat

    23. Jalan Salemba Raya sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro

    24. Jalan Kramat Raya

    25. Jalan Stasiun Senen

    26. Jalan Gunung Sahari

    Pengecualian Ganjil Genap di Jakarta

    Ada ketentuan pengecualian bagi kendaraan bermotor yang diperbolehkan memasuki kawasan ganjil genap Jakarta.

    1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa masyarakat disabilitas

    2. Kendaraan ambulans

    3. Kendaraan pemadam kebakaran

    4. Kendaraan angkutan umum (pelat kuning)

    5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

    6. Sepeda motor

    7. Kendaraan angkutan barang khusus bahan bakar minyak dan gas

    8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI

    9. Kendaraan dinas operasional berpelat merah, TNI dan Polri

    10. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

    11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

    12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri seperti kendaraan pengangkut uang

    13. Kendaraan petugas kesehatan penanganan Covid-19, selama masa penanggulangan bencana yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.

    14. Kendaraan mobilisasi pasien Covid-19

    15. Kendaraan mobilisasi vaksin Covid-19

    16. Kendaraan pengangkut tabung oksigen

    17. Kendaraan angkutan barang pengangkut logistik

  • Respons Luhut soal Penolakan Keras Masyarakat PPN Naik Jadi 12%

    Respons Luhut soal Penolakan Keras Masyarakat PPN Naik Jadi 12%

    Jakarta –

    Beberapa minggu belakangan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan di sosial media netizen ramai-ramai menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12%.

    Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penolakan itu muncul karena masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus.

    Luhut menyebut, stimulus bagi masyarakat yang akan terdampak PPN 12% masih akan dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) Presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” kata Luhut ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Luhut menyebut, kebijakan PPN menjadi 12% kemungkinan akan diundur. Karena saat ini masih dibahas bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang akan terdampak kebijakan tersebut.

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (stimulus). (Tunggu ada stimulusnya dulu?) Ya Kira-kira begitulah,” terangnya.

    Menurutnya stimulus atau bantuan sosial PPN menjadi 12% akan berbentuk subsidi listrik. Jadi bukan bantuan tunai langsung (BLT). Bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat menengah dan kecil.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah ya,” tambahnya.

    Luhut juga memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.

    “Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa,” ungkapnya.

    “Intinya itu Presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi. Dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • BJ Habibie Pernah Bikin Rupiah Rp 6.550 per Dolar AS, Simak Sejarahnya – Page 3

    BJ Habibie Pernah Bikin Rupiah Rp 6.550 per Dolar AS, Simak Sejarahnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rupiah semakin mendekati level Rp 16.000 pada Selasa, 26 November 2024. Kurs rupiah pada Selasa (26/11/2024), ditutup melemah 53,5 point terhadap Dolar AS (USD).

    Pada perdagangan kemarin, rupiah sempat melemah 60 point di level Rp 15.934,5 dari penutupan sebelumnya di level Rp 15,881. 

    Melihat dari pelemahan nilai tukar rupiah ini, tahukah anda bahwa rupiah pernah berada di Rp 6.550 per dolar AS. Ya, saat itu terjadi di era Presiden BJ Habibie. Padahal, saat krisis moneter 1998, rupiah semmpat menyentuh Rp 16.800 per dolar AS.

    Lantas, apa saja yang dilakukan Habibie untuk mengangkat rupiah kala itu?

    Masa kepemimpinan BJ Habibie sebagai Presiden Indonesia di tengah krisis moneter 1997–1998 adalah salah satu periode paling kritis bagi perekonomian bangsa.

    Dengan sejumlah langkah strategis, Habibie berhasil memperkuat nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan ekonomi.

    Strategi Penguatan Rupiah

    Berikut langkah-langkah kunci yang diambil:

    1. Konsolidasi Empat Bank

    Di tengah kondisi bank rush pada 1997, Habibie mengambil langkah restrukturisasi perbankan. Langkah ini menghasilkan berdirinya Bank Mandiri, yang merupakan hasil konsolidasi empat bank milik pemerintah. Konsolidasi ini menciptakan perbankan yang lebih sehat dan mampu menopang perekonomian nasional.

    2. Memisahkan Bank Indonesia dari Pemerintah

    Habibie memutuskan untuk memisahkan Bank Indonesia (BI) dari struktur pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 1999. Meskipun sempat mendapat penolakan, kebijakan ini memberikan BI kebebasan untuk mengintervensi nilai tukar rupiah tanpa tekanan politik, yang menjadi tonggak penting dalam independensi moneter Indonesia.

    3. Menerbitkan SBI dengan Suku Bunga Tinggi

    Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, Habibie menginstruksikan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga tinggi. Strategi ini mendorong masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank, sekaligus mengurangi jumlah uang yang beredar.

    4. Menahan Kenaikan Tarif Listrik dan BBM

    Di tengah tekanan hiperinflasi akibat krisis moneter, Habibie mengambil keputusan strategis untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi semua kalangan.

    Langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu memulihkan nilai tukar rupiah, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan.

     

  • Bahlil Mau Bertemu Sri Mulyani, Bahas Subsidi BBM Bentuk BLT

    Bahlil Mau Bertemu Sri Mulyani, Bahas Subsidi BBM Bentuk BLT

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Bahlil menyebut penyaluran subsidi BBM akan menggunakan dua skema, yakni subsidi barang dan BLT.

    Bahlil mengatakan pihaknya akan mendorong agar skema subsidi BBM berupa BLT dapat digelontorkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendongkrak daya beli.

    “Kalau ditanya kapan, akan diumumkan, nanti lihat hari dan tanggal yang baik. Kita ingin, habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan BLT jalan dulu,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan penyaluran subsidi BBM dengan dua skema ini merupakan strategi pemerintah agar tepat sasaran. Dia pun memastikan data yang digunakan dalam skema terbaru ini nantinya menggunakan data tunggal.

    Bahlil menerangkan data-data penerima subsidi itu dikumpulkan dari data-data kementerian/lembaga (K/L). Kemudian nanti diselaraskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan cara tersebut, Bahlil optimistis penyaluran subsidi BBM dapat tepat sasaran.

    “Dan sekarang, setelah kita exercise oleh BPS, data kita sekarang sudah satu data. Yang pertama kita pastikan adalah satu data. Artinya yang berhak menerima itu pas,” imbuh Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Dia pun menegaskan tidak ada pencabutan BBM subsidi.

    “Oh ya, kemarin sudah (ketemu). Jadi, kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden. Dan saya sebagai ketua tim, daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi isunya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan kemungkinan akan ada dua skema subsidi BBM, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi barang. Skema BLT tetap dilakukan, lanjut Bahlil, agar dapat menggairahkan daya beli masyarakat.

    Tonton video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

    (kil/kil)

  • Sebelum PPN Naik Jadi 12%, Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos

    Sebelum PPN Naik Jadi 12%, Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan saat ini tengah dihitung bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Bantuan sosial itu akan berbentuk subsidi listrik.

    Luhut menyebut bantuan sosial PPN 12% akan menyasar kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Untuk diketahui PPN 12% rencananya akan berlaku pada 1 Januari 2025.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungan (untuk kelas menengah),” ungkap Luhut ditemui di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Stimulus yang akan diberikan itu akan berbentuk bantuan tarif listrik. Luhut mengatakan rencana itu dilakukan tidak langsung kepada penerima untuk menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut.

    “Karena kalau diberikan nanti ke rakyat takut dijudikan lagi nanti. (Bantuan langsung tunai) ke listrik, kira-kira begitu. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” tuturnya.

    Untuk itu, Luhut memastikan penerapan PPN 12% akan diundur karena menunggu hasil perhitungan bantuan sosial dari kebijakan tersebut.

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitula,” ucapnya.

    Terkait anggaran untuk bantuan terkait PPN 12% itu, Luhut menyebut kemampuan negara sangat cukup. Menurutnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih senilai ratusan triliun yang dapat digelontorkan untuk bantuan PPN 12%.

    “Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa (digunakan). Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Luhut Sebut Pajak 12% Diundur

    (ada/rrd)