Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Honda CR-V e:FCEV Raih Penghargaan Teknologi Terbaik di Jepang

    Honda CR-V e:FCEV Raih Penghargaan Teknologi Terbaik di Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Honda CR-V e:FCEV meraih penghargaan Japan Car of the Year 2024 untuk kategori Technology Car of the Year. CR-V e:FCEV dianggap sebagai pionir kendaraan berbahan bakar sel, dan efisiensi.

    Mobil ini menyuguhkan teknologi plug-in hybrid untuk pengisian daya eksternal.

    Inovasi ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas penggunaan, tetapi juga memperkenalkan keunggulan dari FCEV. Pengembangan fuel cell stack bekerja menghasilkan peningkatan kinerja signifikan yang menjadi dasar penghargaan ini.

    “CR-V e:FCEV adalah solusi yang reasonable untuk jenis kendaraan FCEV, dimana mobil ini menawarkan nilai baru bagi FCEV, seperti fungsi plug-in yang memungkinkan penggunaan sehari-hari tanpa menggunakan hidrogen, fungsi penyaluran daya yang memungkinkan ekstraksi listrik dengan mudah,” kata Koichi Ikoma, Chief Engineer for CR-V e:FCEV, Honda Motor Co., Ltd dikutip dari keterangan resmi.

    Mobil memiliki dimensi Panjang 1.876 mm x Lebar 7.350 x Tinggi 6.660 dan jarak sumbu roda 1.063 mm untuk menggendong baterai litium ion 17,7 kWh.

    Mobil ini dapat mengeluarkan tenaga maksimum yaitu 174 dk dan torsi maksimum 310 Nm. Pada hal pengisian daya, CR-V e:FCEV dilengkapi dengan modul fuel cell yang ‘menghirup’ gas hidrogen.

    Fuel cell pada CR-V e:FCEV dapat menghasilkan output hingga 92,2 kW. Fuel cell ini juga dapat memasok listrik ke motor dan meningkatkan jarak tempuh hingga 270 mil atau 434 km.

    Selain itu, Honda Freed generasi ketiga dinobatkan sebagai Car of the Year 2024-2025, sementara Honda CR-V e:FCEV meraih penghargaan sebagai Technology Car of the Year.

    Honda Freed generasi terbaru unggul berkat desainnya yang inovatif sebagai mobil keluarga kompak dengan konfigurasi kursi tiga baris.

    Menurut pabrikan, mobil ini menawarkan menyempurnakan kenyamanan interior dan kemudahan penggunaan, serta performa berkendara.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Endus Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Bocor Rp50 Triliun

    KPK Endus Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Bocor Rp50 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengidentifikasi pemberian subsidi berupa Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kilogram (kg) sebesar Rp50 triliun tidak tepat sasaran.

    Hal itu diungkap oleh Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). Untuk diketahui, KPK merupakan bagian dari Stranas PK yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2018. KPK pun merupakan bagian dari Stranas PK.

    Nawawi menerangkan, temuan Stranas terkait dengan ketidaktepatan pemberian subsidi itu dalam rangka upaya pencegahan korupsi dalam pemberian subsidi. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan pendataan terpadu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Hasilnya, Stranas di antaranya mengidentifikasi potensi kebocoran serta potensi penghematan untuk subsidi listrik hingga LPG 3 kg. Untuk listrik, pemanfaatan NIK yang didorong Stranas mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun selama setahun.

    “Dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun,” ungkap Nawawi dalam sambutannya di hadapan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Gedung Juang KPK, Senin (9/12/2024). 

    Adapun Stranas PK saat ini masih mendalami kajian tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, yang juga merupakan Koordinator Pelaksana Stranas PK menyebut pihaknya tengah menyoroti Peraturan Menteri ESDM terkait dengan subsidi gas melon tersebut.

    Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pengguna LPG 3 kg adalah rumah tangga miskin, usaha mikro, petani serta nelayan sasaran. Namun, timpal Pahala, saat ini pengguna gas melon di lapangan hanya orang miskin dan usaha mikro.

    Namun, kuota subsidi gas melon itu membengkak sejalan dengan berjalannya waktu. Dia mencontohkan kajian yang dilakukan Kementerian ESDM di Bali. Kajian itu menemukan bahwa alokasi subsidi gas melon untuk keluarga miskin di Bali bisa mencapai 38 tabung per bulan. Jumlahnya lebih banyak di Jakarta yakni 58 tabung per bulan.

    Pahala menduga alokasi subsidi gas melon itu justru banyak jatuh ke tangan usaha kecil yang menjalankan usaha masak. Masalahnya, tak ada data pasti berapa usaha kecil yang menjalankan usaha masak tersebut. 

    Menurut Pahala, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun apabila bisa mengatasi ketidakjelasan data penerima manfaat subsidi itu. 

    “Kita duga sekitar Rp40 sampai Rp50 triliun subsidi LPG 3 kg ini bisa dihemat, kalau dia langsung ke keluarga miskin. Oleh karena itu Peraturan Menteri ESDM-nya pernah kita suratin dua bulan atau tiga bulan yang lalu untuk segera diubah dan menyebutkan spesifik 3 kg ini buat apa gitu,” paparnya. 

    Pahala lalu mengatakan bahwa harusnya Kementerian UMKM berperan dalam menyediakan data masyarakat yang memiliki usaha kecil memasak.

    “Tapi kenyataannya sekarang keluarga miskinnya segitu-segitu aja, tapi alokasinya per provinsi naik terus setiap tahun. Itu yang makanya kita kaji di KPK,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis.com, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini juga tengah fokus untuk mengatur skema subsidi yang bisa lebih tepat sasaran. Untuk penyaluran LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah menyebut skema pembelian gas melon dengan NIK bakal terus berjalan. 

    Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.

    “Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double,” tutur Bahlil November 2024.

    Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.

    “Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya,” pungkasnya.

  • Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (10/12/2024).

    Diana menyebut, berdasarkan arahan Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

    Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

    Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

    Batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

    Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunanya sebesar 27,9 persen.

    Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

    Infrastruktur tersebut, kata Diana, di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

    “Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujar Diana.

    Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

    “Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis.

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

     

  • Uji Tabrak ASEAN NCAP Mobil China Neta V Dapat Nilai 0

    Uji Tabrak ASEAN NCAP Mobil China Neta V Dapat Nilai 0

    Jakarta, CNN Indonesia —

    New Car Assessment Program atau ASEAN NCAP mengumumkan hasil uji tabrak Neta V, Senin (9/12). Mobil listrik asal China itu sangat mengecewakan yakni dapat nilai 0.

    Neta V disebut sebagai model pertama yang mendapat peringkat nol bintang berdasarkan protokol ASEAN NCAP 2021-2025. Adapun mobil yang diuji berasal dari China untuk dijual di pasar Brunei, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

    Mengutip keterangan ASEAN NCAP, dalam pengujian yang dilakukan NETA V yang diuji dijual di Malaysia, mencapai skor keseluruhan 28,55 poin dalam penilaian dengan 7,89 poin untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), 13,51 poin untuk Child Occupant Protection (COP), 7,14 poin untuk Safety Assist (SA) dan 0,00 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

    Dalam uji coba tabrak depan, boneka pengemudi menerima perlindungan yang buruk di kepala, leher, dada, dan tungkai bawah kanan. Hasilnya Neta V diberi nilai 0,00 untuk uji tabrak depan.

    Kemudian uji tabrak samping, boneka pengujian menerima perlindungan buruk di bagian dada saat tes tabrak samping. Dalam uji benturan samping, model ini hanya memperoleh 6,31 poin dari 8,00 poin.

    Neta V hanya mendapat skor 7,89 poin dari nilai maksimal 40,00 poin untuk kategori perlindungan penumpang dewasa (AOP).

    Untuk perlindungan penumpang anak (COP), Neta V hanya meraih skor 13,51 poin dari nilai maksimal 20,00 poin.

    NETA V tampil baik dalam uji tabrakan depan dan benturan samping untuk kategori COP. Namun, Neta V menerima poin buruk untuk penilaian pemasangan Child Restraint System (CRS). Meskipun memiliki ISOFIX dan pemasangan top tether, model ini tidak dapat dipasang dengan baik pada lebih dari setengah daftar CRS yang direkomendasikan ASEAN NCAP.

    Sedangkan untuk penilaian Safety Assist, Neta V cuma mendapat nilai 7,14 poin dari nilai maksimal 20 poin. Mobil ini tidak memiliki fitur Autonomous Emergency Braking (AEB) untuk jalan perkotaan maupun luar kota, Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA) dan Lane Departure Warning (LDW). Neta V cuma memiliki ABS, ESC dan pengingat penggunaan sabuk pengaman sisi pengemudi.

    Kemudian untuk kategori keselamatan untuk pengendara sepeda motor, Neta V diganjar nilai nol. Sebab, mobil ini tidak memiliki fitur-fitur seperti Blind Spot Technology (BST), Auto High Beam (AHB) dan Pedestrian Protection (PP).

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Gak Mau Kalah, India Kebut Penggunaan Energi Terbarukan

    Gak Mau Kalah, India Kebut Penggunaan Energi Terbarukan

    Jakarta: Power Grid Corporation of India Ltd telah menunjuk konsorsium Hitachi Energy India Limited dan Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) untuk merancang dan mengerjakan hubungan arus searah tegangan tinggi (HVDC) guna menyalurkan energi terbarukan dari Khavda di Gujarat ke pusat industri Nagpur di Maharashtra. 
     
    Sambungan HVDC bi-pole dan bi-directional kurang lebih 800 kV, 6.000 MW merupakan bagian dari sistem transmisi untuk menyalurkan daya dari zona energi terbarukan potensial di wilayah Khavda, Gujarat, di bawah Fase-V (8 GW): Bagian A, yang diberikan kepada Powergrid berdasarkan penawaran kompetitif berbasis tarif (TBCB).
     
    Managing Director Hitachi Energy Global Grid Integration Business Niklas Persson mengatakan, proyek ini melintasi 1.200 kilometer (km) dan masuk ke sistem transmisi evakuasi terbarukan dan antarnegara bagian berkapasitas 500 gigawatt (GW) di negara tersebut. Pihaknya mendukung peralihan India menuju energi yang lebih bersih.
    “Dengan mengintegrasikan energi terbarukan dalam jumlah besar dari pembangkit listrik ke pusat-pusat konsumsi tinggi. Solusi kami akan mendukung pengembangan infrastruktur listrik India dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen penting tahun 2030,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Sementara MD & CEO, Hitachi Energy India Ltd N. Venu menyebut, Hitachi Energy menjadi katalisator dalam evolusi sistem energi nasional dan proyek ini akan memanfaatkan teknologi HVDC terdepan. Saat ini, lebih dari separuh jaringan HVDC yang dibangun di India menggunakan teknologi canggih Hitachi Energy.
     
    “Teknologi HVDC adalah cara yang paling efisien dan ekonomis untuk menyalurkan energi bersih dalam jarak jauh, dengan fleksibilitas aliran dua arah, menjadikannya sebagai teknologi inti dalam ambisi India untuk memiliki jaringan listrik yang kuat dan responsif untuk energi terbarukan,” ujar dia.
     

     
    Seiring dengan percepatan India menuju Net Zero dan jaringan listrik yang berkembang pesat, solusi daya elektronik, termasuk HVDC, memainkan peran penting dalam mengintegrasikan energi terbarukan dalam jumlah besar, mendekarbonisasi sistem tenaga listrik, dan meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas jaringan listrik. 
     
    Dengan meningkatnya permintaan akan energi terbarukan, daya elektronika, seperti Statcom, Enhanced-Statcom, dan solusi penyimpanan energi, yang dipadukan dengan interkonektor antarwilayah dan negara, memastikan keamanan dan keandalan jaringan karena tegangan dan frekuensi sistem dapat secara efektif distabilkan dalam berbagai kondisi cuaca.
     
    Ruang lingkup proyek ini meliputi transformator konverter, kontrol dan proteksi AC/DC, peralatan sakelar tegangan tinggi berisolasi gas, katup thyristor, gardu induk 765kV/400kV dan sistem tambahan yang akan diserahkan oleh Hitachi Energy India Ltd bersama dengan mitra konsorsiumnya BHEL, sebuah perusahaan sektor publik terkemuka di India.
     
    Proyek ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Hitachi Energy terhadap upaya “Make in India”. Pada 2023, Hitachi Energy meresmikan pabrik sistem tenaga canggih baru di Chennai untuk mendukung percepatan transisi energi, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, baik untuk pasar India maupun permintaan global.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Akhir Perkara Insiden Skuter Listrik GrabWheels

    Akhir Perkara Insiden Skuter Listrik GrabWheels

    JAKARTA – Polisi akhirnya menahan DH, pengemudi mobil yang menabrak pengendara skuter listrik GrabWheels di kawasan Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Penahanan ini dilakukan setelah memeriksa delapan orang saksi.

    “Gelar perkara dilakukan hari ini mulai pukul 08.00 sampai 11.30, yang bersangkutan (DH) memenuhi melanggar unsur pidana, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sudah dilakukan penahanan,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pranomo di Polda Metro Jaya, Senin, 18 November.

    DH dijerat Pasal 310 juncto Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga, sosok pria yang santer dikatakan anak dari anggota DPD RI Emma Yohanna, musti berada di balik jeruji besi –setidaknya– hingga proses persidangan rampung.

    “Ancaman hukuman atas perbuatannya di atas 5 tahun,” singkat Gatot Eddy.

    Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan pengendara skuter listrik GrabWheels terjadi pada Minggu (10 November). Dalam insiden nahas itu, dua orang tewas dan empat mengalami luka-luka. 

    Buntut Kasus GrabWheels

    Grab Indonesia bersama Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dalam menerapkan aturan tegas terkait penggunaan skuter listrik GrabWheels. Salah satunya dengan pengurangan laju kecepatan otopet listrik dan sanksi denda bagi pengguna yang melanggar aturan GrabWheels.

    Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreiano mengatakan sanksi denda bakal dijatuhkan pada pengguna skuter listrik yang melanggar aturan, termasuk UU Lalu Lintas.

    “Dendanya senilai Rp300 ribu, hingga penangguhan akun Grab,” ucapnya.

    Tri mengatakan sanski tersebut akan dikenakan kepada pengguna yang tidak memakai helm, berboncengan, pengendara di bawah umur, mengoperasikan skuter di luar jalur yang telah disediakan hingga melintas di jembatan penyeberangan orang.

    Menurut Tri, sejak awal sebenarnya peraturan tersebut telah dijelaskan kepada pengguna GrabWheels. Namun hal tersebut masih kerap dilanggar. Karena itu, Tri mengatakan Grab akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi penggunaan GrabWheels kepada penggunanya.

    Adapun sanksi tersebut, kata Tri, bakal mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini, pihaknya masih membahasnya. “Kita targetkan dalam waktu dekat, karena masih menyusun regulasinya,” ujarnya.

    Selain itu, untuk meningkatkan keamanan, Grab telah membatasi kecepatan GrabWheels hanya 15 kilometer per jam. Grab juga akan membuat jalur khusus skuter listrik sepanjang 6 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno. Tri pun mengakui jika langkah tersebut diambil Grab pasca insiden kecelakaan GrabWheels pekan lalu yang menyebabkan dua korban jiwa.

  • Tampilan Baru Mobil Dinas Paus Fransiskus Bertenaga Listrik Penuh

    Tampilan Baru Mobil Dinas Paus Fransiskus Bertenaga Listrik Penuh

    ERA.id – Vatikan mengganti mobil dinas Paus Fransiskus dengan mobil bertenaga listrik penuh merek Mercedes-Benz.

    Menurut siaran pers di laman resmi Mercedes-Benz pada 4 Desember 2024, pejabat tinggi perusahaan pembuat mobil asal Jerman itu sudah menyerahkan Popemobile listrik kepada Paus Fransiskus di luar Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan.

    Dengan demikian, Paus Fransiskus bisa melakukan perjalanan dinas lokal menggunakan mobil listrik Mercedes-Benz berbasis G580 bertepatan dengan perayaan Yubileum 2025.

    “Ini merupakan kehormatan bagi perusahaan kami, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia atas kepercayaan yang diberikan. Dengan Popemobile ini, kami juga ingin mengirimkan pesan jelas tentang mobilitas elektrik dan dekarbonisasi,” kata Ketua Dewan Manajemen Grup Mercedes-Benz AG Ola Kallenius.

    Mercedes merancang Popemobile G580 untuk digunakan dalam kecepatan rendah.

    Sistem penggerak listrik G580 baru menggunakan teknologi EQ. Konsumsi energi gabungannya 30,4-27,7 kWh/100 km dan emisi karbon dioksida gabungannya nol gram per kilometer.

    Mercedes memodifikasi bagian dalam mobil. Kursi panjang yang biasanya ada di bagian belakang diganti dengan kursi tunggal yang bisa diatur ketinggiannya. Kursi itu juga bisa diputar agar Paus bisa menyapa jemaat dari berbagai sudut.

    Di belakang kursi utama, Mercedes-Benz menaruh masing-masing satu kursi pada sisi kanan dan kiri untuk penumpang tambahan.

    Selain itu, pabrikan mencopot pintu belakang dan merancang ulang jalur masuk menuju kursi utama.

    Mobil tersebut dibuat tidak beratap. Namun, dilengkapi dengan hardtop terpisah yang bisa dipasang kalau hujan atau cuaca buruk.

    Seperti kendaraan terdahulu, mobil itu bercat putih.

    Mercedes-Benz sudah memasok kendaraan untuk Vatikan selama 94 tahun. Perusahaan ini menyediakan kendaraan dinas untuk pemimpin Gereja Katolik dari tahun 1930.

    Mobil pertama yang disiapkan untuk keperluan ini adalah Nürburg 460 Pullman Saloon untuk Paus Pius XI.

  • Pertamina Mau Ambil Alih 3 SPBU Nakal di Yogyakarta

    Pertamina Mau Ambil Alih 3 SPBU Nakal di Yogyakarta

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) akan mengambil alih tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Yogyakarta. Hal ini menyusul adanya kecurangan pada SPBU dalam pengisian BBM ke pelanggan.

    Ketiga SPBU tersebut yakni SPBU 44.552.10 Janti, SPBU 44.552.09 Kentungan yang berada di wilayah Sleman dan SPBU 44.552.15 Tugu, Kota Jogja. Ada juga SPBU 44.555.08 di Jalan Kaliurang Km 9 saat ini masih diinvestigasi.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, Pertamina memiliki tim khusus yang terus memonitor seluruh SPBU dan fasilitas-fasilitas Pertamina.Hal ini untuk memastikan kesesuaian kalibrasi alat ukur dan standar operating prosedur (SOP) yang berlaku.

    “Untuk kasus yang di Yogyakarta itu tentunya setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata ada beberapa modus yang ditemui,tentunya untuk mengambil keuntungan daripada operasional pengisian BBM,” kata Simon, saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Berdasarkan informasi dari tim di lapangan, Pertamina menemukan sejumlah modus, antara lain terdapat soket di dekat tempat listrikdan charger yang terhubung dispenser BBM. Alat ini membuat perputaran BBM yang masuk ke kendaraan melambat.

    “Setelah kami mendapat info dari tim kami di lapangan, ditemukan modusnya antara lain berupa soket di dekat tempat listrik. Begitu juga ada semacam charger, tapi itu terhubung dengan alat yang bisa memperlambat putaran pengisian walaupun digitalnya bertambah,” ujarnya.

    Simon mengatakan, setelah dilakukan pengukuran dampaknya sekitar pengurangan 300 ml BBM setiap 20 liter pengisian. Atas kondisi itu, Simon mengatakan, pihaknya sudah melakukan penyegelan di beberapa SPBU terkait.

    Selain itu, Pertamina kemudian berencana akan mengambil alih SPBU yang dikelola mitra perusahaan tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di masyarakat apabila SPBU itu ditutup.

    “Dengan demikian, operasional diambil alih oleh Pertamina dan kita kembalikan prosedurnya agar sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku,” kata dia.

    Selain itu, internal Pertamina juga terus-menerus melakukan monitoring, terutama melalui Pertamina Digital Hub. Pengawasan bisa mengawasi seluruh SPBU yang ada dengan menggunakan CCTV, begitu juga dengan Command Center.

    “Selain dari internal yang kami lakukan kami juga sangat berharap dan memohon bantuan dari masyarakatuntuk melaporkan kejadian-kejadian janggal yang ditemukan di lapangan.Bisa lewat call center 135 atau bisa melaporkan ke petugas untuk bisa kita follow up dan kita mitigasi secepatnya. Intinya adalah jangan sampai rakyat atau konsumen yang dirugikan,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Bos PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman saat Periode Nataru

    Bos PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman saat Periode Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan pasokan listrik aman di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Ia menegaskan pihaknya mengerahkan sebanyak 81.591 personel yang siap melayani pada 1.853 posko siaga PLN yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

    Perusahaan listrik pelat merah itu juga menyiapkan sebesar 53 gigawatt (GW) pasokan listrik untuk periode Nataru 2024-2025 yang diprediksi memiliki beban elektrifikasi hingga 39 GW.

    “Persiapan kami sudah berjalan selama tiga-empat bulan yang lalu, tentu saja pertama kita melakukan asesmen beberapa beban puncak, dan beban puncak untuk Nataru ini 39 GW. Dan kami mempersiapkan daya mampu pasok sebesar 53 GW,” ucap pria yang akrab disapa Darmo itu dalam konferensi pers di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    “Artinya ada 14 GW reserve margin (cadangan pembangkit listrik terhadap beban puncak). Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan keandalan,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan beban puncak pada periode Nataru mengalami kenaikan 5 persen dari tahun sebelumnya, sehingga daya pasok yang disediakan pun disesuaikan.

    Agar pasokan listrik terjaga pada periode itu, pihaknya membentuk satuan khusus yang bersiaga di lokasi strategis, seperti tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan dengan suplai listrik berlapis.

    Selain 81 ribu personel di 1.853 posko, PLN juga mengerahkan 1.731 genset, 735 uninterruptible power supply (UPS) atau alay daya cadang, 3.756 mobil operasional, 3.318 motor operasional, dan 395 unit truk crane.

    Di samping itu, mengingat cuaca kini masuk ke kategori ekstrem, perusahaan setrum pelat merah itu turut mengantisipasi agar tidak terjadi malfungsi melalui digitalisasi pembangkit dan transmisi, juga memastikan respons cepat tanggap dari petugas.

    “Kami melakukan digitalisasi terhadap pembangkit, digitalisasi terhadap smart transmission, smart distribution. Sehingga peralatan kami betul-betul siap dan kami bisa merespons dengan cepat dari sudut pandang perlengkapan. Tetapi juga kami mempersiapkan lebih penting lagi adalah human resources,” jelas Darmo.

    “Jangan sampai dengan adanya bencana alam misalnya banjir ada saudara-saudara kita yang mungkin tersengat listrik. Untuk itu kami menyalakan listrik hanya apabila daerah itu betul-betul sudah kering,” tegasnya.

    (del/sfr)

  • Belanja Subsidi BBM dan Listrik 2025 Naik 7,56%, Tembus Rp203,41 Triliun

    Belanja Subsidi BBM dan Listrik 2025 Naik 7,56%, Tembus Rp203,41 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni untuk BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

    Anggaran belanja tersebut tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 alias APBN 2025.

    Kenaikan sekitar Rp14,3 triliun tersebut utamanya terhadap subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun.

    Meski tercatat naik, belanja subsidi energi ini lebih rendah dari rancangan awal APBN 2025 yang senilai Rp204,5 triliun. Perubahan asumsi kurs rupiah dalam APBN menjadi alasan Sri Mulyani memangkas anggaran tersebut.

    Secara umum, belanja subsidi energi 2025 menjelaskan 66% dari total anggaran Program Pengelolaan Subsidi yang senilai Rp307,93 triliun.

    Catatan lainnya, besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Sejalan dengan kenaikan anggaran subsidi, sebelumnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 62/2024 tentang APBN TA 2025 disebutkan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan implementasi subsidi by dataalias menggunakan KTP. 

    Tertulis dalam beleid yang terbit pada 18 Oktober 2024 bahwa dalam rangka melaksanakan program pengelolaan subsidi jenis bahan bakar tertentu, listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk, dan lain sebagainya) yang lebih tepat sasaran, pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai 2025.

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

     

    Sementara pada tahun ini, Sri Mulyani merencanakan belanja subsidi energi senilai Rp189,1 triliun. Realisasinya hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp139,59 triliun yang mencakup subsidi BBM Rp17,82 triliun, Subsidi LPG Tabung 3 Kg Rp64,99 triliun, dan Subsidi Listrik Rp56,79 triliun. 

     

    Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi 13,48 juta KL, LPG Tabung 3 Kg 6,13 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 41,29 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi 52,94 TWh.

     

    Bukan hanya alokasi subsidi energi tahun depan yang akan bertambah, namun Bendahara Negara tersebut pun telah memproyeksikan bahwa belanja subsidi energi akan bengkak akibat pelemahan nilai tukar. 

     

    Pasalnya, estimasi belanja negara akan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyebutkan jumlah estimasi kenaikan subsidi dan kompensasi yang ditanggung APBN.