Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pokok Tetap Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pokok Tetap Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 2025 tidak akan menyentuh barang-barang kebutuhan pokok. Barang pokok keseharian, seperti beras, daging, listrik, dan semacamnya akan tetap bebas dari PPN alias 0 persen.

    “Beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, dan air, semuanya tetap dikenakan PPN 0%. Diperkirakan, pembebasan PPN untuk barang-barang ini pada 2025 dapat mencapai Rp 265,6 triliun,” ucap Sri Mulyani pada konferensi pers APBN per November 2024, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menanggapi ramainya kritik terhadap dampak kenaikan PPN pada masyarakat menengah ke bawah. Sri mengamanatkan, kenaikan PPN 12 persen akan tetap menjalankan azas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami terus memantau dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, baik pengusaha, masyarakat, maupun anggota DPR. Kami akan berhati-hati dalam menyikapi kebijakan ini karena sangat berpengaruh pada kesehatan fiskal negara,” ujar Sri.

    Dengan itu, kebijakan PPN ini sedang diformulasikan secara lebih detail karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan APBN. Masyarakat diminta untuk memahami bahwa pembahasan terkait PPN ini masih dalam tahap diskusi, sehingga belum dapat menjelaskan secara rinci.

    “Nanti kami akan segera mengumumkan bersama dengan menko perekonomian mengenai masalah kenaikan PPN 12 persen,” jelas Sri.

    Pada 2023 hingga sekarang, saat PPN 11 persen, kenyataannya banyak barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok itu tidak dipungut PPN. Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPNnya itu terhadap penerimaan diperkirakan mencapai Rp 231 triliun. Hal yang sama diperkirakan akan berlanjut tahun depan jika PPN 12 persen difinalisasi.

    “Jadi hal yang sama juga akan diterapkan saat PPN itu di 12 persen, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0% PPNnya,” lanjut Sri.

    Sri Mulyani juga mengakui kurangnya kejelasan terkait kebijakan PPN belakangan ini. Hal tersebut dijelaskan karena Kementerian Keuangan saat ini tengah sibuk dengan sejumlah agenda penting akhir tahun, termasuk penghitungan penerimaan negara dan penentuan postur anggaran untuk 2024.

    “Tahun ini sangat spesial. Pertama, kami sibuk dengan agenda akhir tahun. Kemudian ditambah dengan keperluan rencana realokasi dengan badan anggaran baru,” jelasnya.

    Sri Mulyani pun memastikan bahwa dalam waktu dekat, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dia akan mengumumkan paket kebijakan lengkap terkait kenaikan PPN jadi 12 persen dan dampaknya terhadap berbagai sektor.

  • Menuju Target Emisi Nol Bersih, Kapasitas Daya Terbarukan di Indonesia Harus 4 Kali Lebih Tinggi

    Menuju Target Emisi Nol Bersih, Kapasitas Daya Terbarukan di Indonesia Harus 4 Kali Lebih Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Laporan Rethinking Energy in Southeast Asia menunjukkan, kapasitas daya terbarukan di Indonesia harus tiga hingga empat kali lebih tinggi dari target 2030, saat kapasitas pembangkit tersedia secara luas. Langkah ini untuk mewujudkan target emisi nol bersih Indonesia pada 2060.

    “Hasil pemodelan sistem kelistrikan kami sebelumnya menyebut kapasitas daya ramah lingkungan di Indonesia harus tiga hingga empat kali lebih tinggi,” kata Direktur Penjualan Wärtsilä Energy Indonesia Febron Siregar, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Dia menjelaskan, pada jaringan Sulawesi, kapasitas tenaga surya yang direncanakan adalah 300 megawat (MW) pada 2030. Namun, agar Sulawesi selaras dengan target emisi nol bersih Indonesia pada 2060, maka target tenaga surya harus ditingkatkan menjadi empat kali lipat dari target 1.200 MW pada 2030.

    Febron mengatakan, pencapaian target nol emisi bersih Indonesia pada 2060 dapat dilakukan dengan teknologi yang ada, yaitu menambahkan energi terbarukan dan teknologi penyeimbang tenaga listrik. Pada saa yang sama, menghentikan secara bertahap pembangkit listrik yang tidak fleksibel. “Untuk itu perlu diperluas pembangkit energi terbarukan dalam jangka pendek untuk mencapai target emisi nol bersih,” kata dia.

    Mengikuti tren yang sama, pemodelan global dalam laporan berjudul Crossroad to Net Zero menunjukkan sistem tenaga listrik yang mencakup daya seimbang memiliki keuntungan signifikan dalam pengurangan biaya dan CO₂. 

    Model tersebut mengungkapkan, jalur ini akan menghasilkan penghematan sebesar 65 triliun euro pada pada 2050 dibandingkan jalur yang hanya menggunakan energi terbarukan, karena kapasitas energi terbarukan yang dibutuhkan lebih sedikit. Ini akan menghasilkan rata-rata 2,5 triliun euro per tahun atau setara dengan 2% produk domestik bruto (PDB) global pada 2024.

  • PLN Klaim Ngecas Mobil Listrik di SPKLU Rest Area Kini Tak Antre

    PLN Klaim Ngecas Mobil Listrik di SPKLU Rest Area Kini Tak Antre

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) mengklaim, pengecasan mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area tol saat ini bebas antre. Sebab, jumlahnya sudah banyak dan mulai tersebar ke banyak titik!

    Executive Vice President (VP) Retail Product Development PLN Ririn Rahmawardani mengatakan pihaknya sudah tak pernah menerima komplain mengenai antrean SPKLU di rest area. Meski demikian, timnya akan terus melakukan penambahan titik untuk memudahkan pemilik mobil listrik di Indonesia.

    “Untuk (SPKLU) di (rest area) jalan tol kami pastikan sudah tidak ada komplain antrean, karena kemarin waktu Lebaran kami membangun setiap rest area minimal 1 SPKLU,” ujar Ririn Rahmawardani saat berbincang bersama wartawan di Cikini, Jakarta Pusat.

    Ngecas Mobil Listrik Toyota bZ4X di SPKLU Ultrafast Charging 200 kW Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Ririn menjelaskan, penambahan jumlah SPKLU yang masif di rest area merupakan hasil kolaborasi antara pihak internal dengan mitra. Sebagai catatan, PLN memang membolehkan badan usaha mendirikan fasilitas terkait dengan konsep kerja sama.

    “Kecepatan PLN membangun (SPKLU) tidak bisa dilakukan sendiri, makanya kami bekerja sama dengan beberapa mitra. Saat ini sudah ada lima mitra besar yang bekerja sama bikin SPKLU,” ungkapnya.

    PLN terus menjalin kolaborasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk menentukan angka SPKLU yang hendak dibangun di Indonesia. Sebab, jika penambahannya melampaui jumlah kebutuhan, maka akan terjadi over supply.

    “Kami berkolaborasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Kami mengukur kemampuan industri penyedia EV dalam menyediakan unit per tahun,” tuturnya.

    “Kami juga koordinasi dengan Gaikindo soal berapa proyeksi penjualan (mobil listrik) per tahun. Kami juga koordinasi dengan Korlantas soal berapa mobil yang beredar. Kemudian kami meramu bersama. Jadi kami punya formulasi tepat berapa SPKLU yang harus dibangun,” kata Ririn menambahkan.

    (sfn/rgr)

  • Teknologi Pembangkit Listrik yang Seimbang Bisa Menghemat Anggaran Triliunan Rupiah – Halaman all

    Teknologi Pembangkit Listrik yang Seimbang Bisa Menghemat Anggaran Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pencapaian target nol emisi karbon di Indonesia pada tahun 2060 dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi yang ada.

    Yakni dengan menambahkan energi terbarukan dan teknologi penyeimbang tenaga listrik sambil menghentikan secara bertahap pembangkit listrik yang tidak fleksibel. 

    Memperluas pembangkit energi terbarukan dengan cepat dalam jangka pendek sangat penting untuk mencapai target emisi nol bersih.

    Demikian disampaikan Direktur Penjualan Wartsila Energy Indonesia, Febron Siregar, dalam diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Hadir dalam diskusi antara lain Senior Geothermal Inspector Irwan Wahyu Kurniawan, Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ricky Faizal, Vice President Pengendalian RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN Persero, dan Alloysius Joko Purwanto, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) sebagai moderator. 

    Pemaparan hasil laporan berjudul “Crossroad to net zero” tentang pemodelan sistem tenaga listrik global  Wartsila yang membandingkan dua jalur dari tahun 2025 hingga 2050 dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global, sesuai target Perjanjian Paris.

    “Hasil pemodelan sistem kelistrikan kami sebelumnya, yang disajikan dalam laporan Rethinking Energy in Southeast Asia, telah menunjukkan bahwa kapasitas daya terbarukan di Indonesia harus 3-4 kali lebih tinggi dari target 2030 saat ini,” ujar Febron Siregar.

    Di jaringan Sulawesi, total kapasitas tenaga surya yang direncanakan adalah 300 MW pada tahun 2030. 

    Namun, menurut dia, agar Sulawesi selaras dengan target emisi nol bersih Indonesia sambil menurunkan biaya sistem, maka target tenaga surya harus ditingkatkan menjadi empat kali lipat dari level ini 1.200 MW pada tahun 2030.

    Mengikuti tren yang sama, pemodelan global menunjukkan bahwa sistem tenaga listrik yang mencakup daya seimbang memiliki keuntungan signifikan dalam hal pengurangan biaya dan CO₂. 

    Model tersebut mengungkapkan bahwa jalur ini akan menghasilkan penghematan kumulatif sebesar EUR 65 triliun pada tahun 2050 dibandingkan dengan jalur yang hanya menggunakan energi terbarukan, karena kapasitas energi terbarukan yang dibutuhkan lebih sedikit.

    Ini akan menghasilkan rata-rata EUR 2,5 triliun per tahun – setara dengan lebih dari 2 persen PDB global tahun 2024.

    Laporan tersebut menguraikan bahwa efektivitas energi terbarukan dapat dimaksimalkan jika didukung oleh pembangkit listrik yang seimbang, yang merupakan kunci dalam meningkatkan energi terbarukan.

    Anders Lindberg, Presiden Wärtsilä Energy & Wakil President Eksekutif Wärtsilä Corporation, menyatakan meskipun kita memiliki lebih banyak energi terbarukan di jaringan listrik kita dibandingkan sebelumnya, itu saja tidak cukup.

    “Untuk mencapai masa depan energi bersih, pemodelan kami menunjukkan bahwa fleksibilitas sangat penting,” ujarnya.

    “Kita perlu bertindak sekarang untuk mengintegrasikan tingkat dan jenis teknologi penyeimbang yang tepat ke dalam sistem tenaga listrik kita,” katanya. 

    Ini berarti segera menghentikan aset yang tidak fleksibel dan beralih ke bahan bakar berkelanjutan.

    “Pembangkit listrik yang seimbang tidak hanya penting; tetapi juga krusial dalam mendukung tingkat energi terbarukan yang lebih tinggi.”

    Indonesia telah menyadari perlunya gas sebagai bahan bakar transisi, yang berfungsi sebagai jembatan antara batu bara dan energi terbarukan dalam Rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

    Indonesia berencana memiliki 58 GW energi terbarukan pada tahun 2040. 

    Untuk mendukung pertumbuhan energi terbarukan, rencana tersebut mencakup penambahan kapasitas gas sebesar 20 GW pada tahun 2040.

    Namun, selama COP29 pada bulan November, pemerintah Indonesia menetapkan tujuan yang lebih ambisius yaitu memiliki 75 GW energi terbarukan pada tahun 2040.

    Febron Siregar mengatakan tindakan tegas dari seluruh sektor kelistrikan sangat penting untuk mencapai transisi energi berbiaya rendah dan rendah emisi sesuai dengan Perjanjian Paris 2050. 

    “Daripada hanya berfokus pada percepatan pembangunan energi terbarukan, pemikiran holistik pada level sistem harus diterapkan saat berinvestasi dan merencanakan sistem kelistrikan,” ujarnya.

    Karena itu perlunya mempersiapkan pengenalan bahan bakar berkelanjutan dengan membangun keahlian dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan transisi yang lancar menuju sektor listrik yang sepenuhnya bebas karbon di masa mendatang. 

    Daya saing atau paritas biaya bahan bakar berkelanjutan akan memerlukan tindakan kebijakan, yang dapat berupa subsidi, regulasi, pajak karbon, atau campuran dari semua ini.

    “Indonesia berada pada posisi yang unik untuk mempercepat transisi energi dengan cepat karena memiliki pembangkit listrik bermesin pembakaran internal fleksibel berkapasitas 5 GW, seperti yang terlihat di Lombok, Bali, dan banyak lokasi lainnya,” ujarnya.

    Pembangkit listrik bermesin fleksibel akan memainkan peran penting dalam menyediakan daya penyeimbang. 

    “Hal ini akan membantu Indonesia mengintegrasikan lebih banyak sumber energi terbarukan sekaligus mengurangi biaya dan emisi CO2, sehingga semakin mendekati target emisi nol bersih pada tahun 2060,” tutup Febron. 

     

  • BRIN Minta Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Jangan dari PPN

    BRIN Minta Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Jangan dari PPN

    Jakarta –

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim meminta pemerintah agar tidak menaikkan pendapatan pajak melalui aspek konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Menurutnya, langkah tersebut dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan dalam perekonomian. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% di 2025. Dalam perjalanannya PPN tersebut tetap akan berlaku namun hanya untuk barang mewah.

    Menurutnya, jika pemerintah ingin mengejar pendapatan negara bisa menaikkan cukai. Seperti mengenakan tarif cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

    “Kalo pemerintah ingin menaikkan pendapatan dari pajak itu jangan menyentuh aspek konsumsi. Karena itu aspek pertumbuhan ekonomi yang mana ini akan mempengaruhi demaind. Kalo mau menaikkan pendapatan jangan mengambil dari produk akhir. Itu jangan PPN, itu bisa cukai,” katanya dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Zamroni mengatakan penerapan cukai ini juga akan memberikan dampak signifikan dalam menekan konsumsi berlebihan, khususnya di kalangan kelompok menengah. Ia mengatakan kelas menengah menjadi penyumbang terbanyak konsumsi minuman berpemanis.

    “Kelompok menengah ini adalah sebagian besar dari pemakaian pengguna makanan berpemanis dan secara nasional kita perlu sampaikan bahwa 60% penduduk Indonesia satu harinya itu pasti makanan berpemanis,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

    Sri Mulyani menyebut sedang menghitung dan menyiapkan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Ia memastikan akan segera mengumumkannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai keseluruhan paketnya, tidak hanya mengenai PPN 12%.

    “Ada wacana, aspirasi PPN naik ke 12% itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Nah kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan karena ini menyangkut pelaksanaan UU di satu sisi, tapi juga sisi lain azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok selama ini tidak dikenakan PPN. Barang bebas PPN tersebut seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa Keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, pemakaian listrik, hingga air minum.

    (rrd/rrd)

  • Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Akan Diterapkan Awal 2025

    Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Akan Diterapkan Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan kajian terkait skema baru penyaluran subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Kajian ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.

    “Kalau ditanya soal skema penyaluran subsidi BBM, metode subsidi sudah selesai. Insyaallah, keputusan akan diambil dalam waktu dekat melalui rapat terbatas (ratas), dan setelah itu akan kami umumkan. Yang jelas, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” kata Bahlil saat berbicara di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Bahlil menegaskan, implementasi dari skema baru ini direncanakan dimulai pada awal 2025. “Setelah ratas selesai, keputusan akan diumumkan, sehingga semuanya menjadi jelas. Insyaallah, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2025,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah telah mempertimbangkan tiga opsi utama untuk skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    Adapun tiga opsi skema penyaluran BBM subsidi, yakni pertama, pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) dengan tujuan menghapus subsidi BBM secara langsung. Pemerintah akan menggantinya dengan bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

    Kedua, yakni subsidi BBM untuk transportasi dan fasilitas umum, dengan subsidi BBM tetap diberikan dalam bentuk barang, tetapi hanya untuk sektor transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Langkah ini diambil untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan dalam bentuk BLT.

    Ketiga, kenaikan harga BBM subsidi, jadi salah satu alternatif terakhir adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah dan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.

    Menurut Bahlil, langkah pemerintah dalam menyusun skema baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi, mengurangi beban anggaran negara, serta memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Kajian yang telah selesai ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat rapat terbatas sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

    Dengan kebijakan penyaluran baru ini, diharapkan subsidi energi, termasuk BBM, dapat dikelola dengan lebih efisien, mengurangi potensi penyimpangan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

  • Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah

    Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Beberapa diskusi disebut terus dilakukan, di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/12/2024).

    Sri Mulyani menyebut sedang menghitung dan menyiapkan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Ia memastikan akan segera mengumumkannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai keseluruhan paketnya, tidak hanya mengenai PPN 12%.

    “Ada wacana, aspirasi PPN naik ke 12% itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Nah kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan karena ini menyangkut pelaksanaan UU di satu sisi, tapi juga sisi lain azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok selama ini tidak dikenakan PPN. Barang bebas PPN tersebut seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa Keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, pemakaian listrik, hingga air minum.

    Pada saat PPN 12% di 2025, Sri Mulyani menyebut jenis barang-barang di atas tetap akan 0% PPN-nya. Nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN diperkirakan mencapai Rp 231 triliun di 2024 dan naik menjadi Rp 265,6 triliun.

    “Karena sekarang ada wacana untuk PPN kenaikan yang 12% hanya untuk barang mewah, kami sedang menghitung dan menyiapkan. Jadi saya ulangi lagi ya, barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan,” tegasnya.

    Menjelang implementasi PPN 12% di 2025, Sri Mulyani menyebut pihaknya terus memantau, melihat dan mendengar berbagai aspirasi baik dari masyarakat umum, pengusaha hingga DPR. Ia memastikan akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini.

    “Ini adalah kepentingan kita semua. Saya sampaikan sekali lagi, APBN adalah instrumen bagi seluruh bangsa dan negara dan kita jaga ekonomi, kita jaga masyarakat, kita juga jaga APBN,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah

    (aid/rrd)

  • Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan ada 200 rumah semi permanen yang hangus akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, RT 002-RT 009 RW 05, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji mengatakan, kebakaran terjadi sekira pukul 12.25 WIB dan berhasil dipadamkan pada pukul 19.59 WIB.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Akibatnya, sebanyak 1.800 jiwa telah mengungsi.

    “Objek terdampak (kebakaran) 200 rumah semi permanen, 600 Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.800 jiwa,” kata Isnawa dalam keterangan tertulis, diterima Selasa (10/12/2024).

    Menurut Isnawa, jumlah korban masih dalam pendataan. Dia bilang, kebakaran Kemayoran selesai ditangani oleh 32 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil.

    “”Estimasi kerugian masih dalam proses pendataan,” kata Isnawa.

    Adapun, 1.800 warga terdampak saat ini mengungsi di SDN 09 Kebon Kosong. BPBD Jakarta telah memberikan bantuan dasar berupa 120 dus air mineral, mkanan siap saji, selimut, matras, hingga kipas angin.

  • Kado HUT Ke-67 untuk Masyarakat, Pertamina Perluas Program Desa Energi Berdikari

    Kado HUT Ke-67 untuk Masyarakat, Pertamina Perluas Program Desa Energi Berdikari

    Kado HUT Ke-67 untuk Masyarakat, Pertamina Perluas Program Desa Energi Berdikari
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67, PT
    Pertamina
    (Persero) semakin memperkuat komitmennya dalam mendukung
    transisi energi
    bersih dan
    swasembada energi
    .
    Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah melalui pengembangan program
    Desa Energi Berdikari
    (DEB). Hingga Desember 2024, sudah ada 149 DEB yang beroperasi, dengan tambahan 64 desa baru pada 2024 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
    Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa program DEB bertujuan memberikan akses
    energi bersih
    kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan, seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan biogas.
    Desa-desa yang terlibat kini mampu memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung berbagai kegiatan produktif, seperti pengolahan hasil ternak, produksi kerajinan lokal, hingga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
    “Program ini tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga mendukung kegiatan produktif untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Fadjar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).
    Sebagai contoh, lanjut dia, di sektor pertanian dan pengolahan hasil pangan, dengan energi bersih yang terjangkau, desa-desa dapat mengembangkan fasilitas pengolahan hasil panen dan sistem irigasi.
    Salah satu contoh sukses dari program DEB adalah di Desa Junti, Kabupaten Indramayu. Desa ini baru saja memanfaatkan
    pembangkit listrik tenaga surya
    (PLTS) berkapasitas 7,7
    kilowatt peak
    (kWp) yang membantu mengoperasikan pompa air pertanian.
    Keberadaan PLTS memberikan pasokan energi listrik bersih yang meningkatkan produktivitas pertanian, memungkinkan petani untuk panen dua kali setahun dan menambah komoditas baru seperti palawija. Hasilnya, pendapatan petani meningkat hingga Rp 3,84 miliar per tahun.
    Sementara itu, Rusyad Nurdin Camat Juntinyuat memberikan apresiasi terhadap program tersebut.
    “Kami bergandeng tangan dengan Pertamina Gas untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil panen petani. Kami berharap program ini dapat terus berkelanjutan dan semakin luas dampaknya,” imbuhnya.
    Selain DEB, Pertamina juga berkomitmen untuk mensosialisasikan transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan melalui program
    Sekolah Energi Berdikari
    (SEB).
    Program tersebut menyasar sekolah-sekolah Adiwiyata yang berada di dekat area operasi Pertamina, dengan menambah fasilitas energi terbarukan, memberikan edukasi kurikulum khusus, dan pelatihan praktis untuk meningkatkan literasi energi bersih di kalangan siswa dan guru.
    Saat ini, sudah ada 11 SEB yang beroperasi, dan 12 SEB lainnya akan segera ditambahkan.
    Sebagai pemimpin salah satu sekolah dalam program SEB, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Denpasar, I Wayan Sucipta mengungkapkan syukur atas kehadiran Pertamina di sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa dan guru mengenai transisi energi dan penggunaan energi bersih.
    “Ini sangat menyenangkan bagi kami karena membuka wawasan. Bumi ini milik kita sekarang dan akan menjadi milik anak cucu kita di masa depan. Jika kita tidak menjaganya dengan penuh kesadaran sekarang, tentu akan menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
    Dalam momentum HUT ke-67, Pertamina berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program-program ini dan memastikan manfaat energi bersih dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia.
    Langkah tersebut sejalan dengan visi Pertamina untuk menjadi pelopor transisi energi bersih dan mitra strategis dalam mewujudkan swasembada energi.
    Program DEB dan SEB tak hanya mendukung pengurangan emisi karbon, tetapi juga berperan dalam pencapaian
    Sustainable Development Goals
    (SDGs), terutama dalam hal energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, serta penanganan perubahan iklim.
    Dengan dukungan penuh terhadap target
    Net Zero Emission
    (NZE) pada 2060, Pertamina terus mendorong upaya-upaya yang berdampak langsung pada pencapaian SDGs, sejalan dengan penerapan prinsip
    environmental, social, and governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasional perusahaan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jusuf Kalla usulkan korban kebakaran Kemayoran dipindahkan ke rusun

    Jusuf Kalla usulkan korban kebakaran Kemayoran dipindahkan ke rusun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengusulkan kepada pemerintah agar memindahkan korban terdampak kebakaran di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12) lalu, ke rumah susun.

    Saat meninjau tenda pengungsi, Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI tersebut sempat menawarkan kepada korban agar bersedia dipindahkan ke rumah susun (rusun).

    “Kita sarankan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun. Karena lebih hampir semua kebakaran itu kan korsleting listrik, karena tidak teratur,” kata Jusuf Kalla atau akrab disapa JK tersebut saat meninjau posko siaga korban kebakaran di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut JK, rumah susun memiliki lingkungan yang lebih bersih dan teratur, daripada lokasi permukiman korban sebelumnya yang padat penduduk.

    JK menilai rusun memiliki risiko yang lebih kecil terjadi korsleting listrik, sebagai penyebab utama kebakaran di permukiman.

    Karena itu, JK juga akan mengusulkan ke kementerian terkait soal perpindahan korban kebakaran Kemayoran ke rusun itu.

    “Tadi yang diharapkan perumahan, nanti kita tentu, pemerintah, menteri perumahan akan turun dan kita sarankan itu rumah susun, diganti dengan rumah susun,” kata JK.

    Dalam kesempatan itu, JK sebagai perwakilan dari PMI menyampaikan bela sungkawa kepada korban serta mengapresiasi atas upaya masyarakat dalam membantu korban.

    “Untuk tanggap darurat ini tentu Kementerian Sosial, PMI akan selalu membantu,” kata JK.

    Adapun kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024