Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Banjir di Ponorogo Makan Korban, 2 Orang Meninggal Tersengat Listrik

    Banjir di Ponorogo Makan Korban, 2 Orang Meninggal Tersengat Listrik

    Liputan6.com, Ponorogo – Berdasarkan data dari BPBD Jatim, banjir yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur memakan dua korban meninggal. Keduanya adalah Imam Suhadak (54) dan Bagus (12), yang tewas tersengat listrik saat banjir melanda kampungnya. Korban berasal dari Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, kabupaten setempat.

    Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita serta jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim meninjau langsung lokasi bencana banjir di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

    “Kita turun langsung mengecek bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan pengungsian, kita juga ingin mengecek para korban yang terdampak dan kita pastikan seluruh proses evakuasi cepat dilakukan,” ujar Adhy, Senin (16/12/2024).

    Proses evakuasi warga terdampak ini, kata Adhy, merupakan bentuk respons cepat dari Pemprov Jatim. Ia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran PD Pemprov Jatim yang bertanggung jawab atas kebencanaan, bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang tidak terpenuhi kebutuhan makanannya.

    “Kita siapkan dan pakai dapur umum, serta bantuan lain baik dari masyarakat, pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.

    Selain itu, lanjut Adhy, proses pendistribusian bantuan juga disebutnya tidak kalah penting. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mau ke pengungsian walaupun sudah disiapkan di Pendopo Kabupaten Ponorogo.

    “Tenda dan tempat pengungsian permanen juga sudah kita siapkan. Namun karena rumahnya kosong, masyarakat masih ada yang ingin menjaga asetnya di rumah. Nah, di sinilah pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait bahaya kalau terjadi hujan lagi,” ungkap Adhy.

    Untuk itu, bersama Bupati Ponorogo, ia secara langsung mengajak masyarakat, utamanya yang rentan, untuk mau dievakuasi ke titik yang lebih aman. Bukan tanpa alasan, sebelumnya tercatat dua orang telah meninggal dunia akibat bencana banjir ini.

    “Dan tentu kita harus fokusnya menyelamatkan dulu atau evakuasi warga yang bisa diselamatkan supaya tidak ada korban kembali. Kemudian kita harus memperbaiki penyebabnya,” tegas Adhy.

    Terkait penanganan sumber masalah banjir, Adhy telah menginstruksikan Dinas PU Sumber Daya Air Jatim untuk bergerak cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Namun sayangnya, masih terkendala debit air dan curah hujan yang masih tinggi.

    “Kami sudah siapkan dengan Dinas PU SDA untuk bisa menutup tanggul, tetapi hari ini belum bisa karena airnya masih tinggi. Mudah-mudahan sore ini surut batas tanggulnya terlihat, baru kita perbaiki,” terangnya.

     

  • Jalr Kereta Listrik Jalur Tanjung Priok Sudah Bisa Dilalui

    Jalr Kereta Listrik Jalur Tanjung Priok Sudah Bisa Dilalui

    ERA.id – Jalur kereta antara Tanjung Priok ke Jakarta Kota dan sebaliknya hingga saat ini sudah bisa dilalui kereta rel listrik (KRL) dengan kecepatan maksimum lima kilometer per jam.

    “Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta pada pukul 11.45 WIB, jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas,” kata Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan saat di konfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pada laporan terakhir sekitar pukul 11.00 WIB ketinggian air rob di lokasi tersebut berada di kisaran 9 sentimeter (cm) hingga 15 cm di atas permukaan rel.

    Ia mengatakan bahwa kendala operasional imbas banjir rob yang menggenangi rel KA lintas Jakarta Kota ke Tanjung Priok tepatnya di Jalur Pelintasan Langsung (JPL) No.11C di KM 5+ 0/1 terjadi pada pukul 08.25 WIB hingga saat ini.

    “Dampak adanya genangan air tersebut, kami melakukan rekayasa pola operasi hingga pukul 11.45 WIB terdapat 16 operasional perjalanan Commuter Line dibatalkan,” katanya.

    Leza merinci untuk jalur Jakarta Kota ke Tanjung Priok Commuter line yang dibatalkan yaitu No. 2418A, 2420A, 2422A, 2424A , 2426A, 2428A, 2430A dan 2432A sedangkan pada Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2417A, 2419A, 2421A, 2423A, 2425A, 2427A, 2427A dan 2429A.

    “Kami mengimbau kepada pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan, atur kembali jadwal perjalanan dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan,” katanya.

  • Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tetapkan PPN 12 persen, pemerintah siapkan paket stimulus ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Desember 2024 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi mengikuti penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penetapan tarif PPN 12 persen yang bakal dimulai pada 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, bauran kebijakan itu dirancang dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong. Pemerintah juga tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0 persen berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

    Airlangga merinci, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, stimulus yang diberikan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yakni Minyakita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga PPN yang dikenakan tetap sebesar 11 persen. Stimulus Bapokting itu cukup krusial guna menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

    Selain itu, Pemerintah juga merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    Kemudian, bagi masyarakat kelas menengah, berbagai stimulus kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah untuk menjaga daya beli, dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar.

    PPN DTP kendaraan listrik (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) DTP EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

    Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK, serta disko sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya

    Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa beragam insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, melainkan juga disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan Industri Padat Karya yang merupakan backbone perekonomian nasional.

    “Insentif tersebut berupa Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama tujuh tahun dan berakhir di tahun 2024,” jelasnya.

    Untuk UMKM dengan omzet dibawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan PPh tersebut.

    Pemerintah juga menyiapkan Pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Sekali lagi kami sampaikan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan industri padat karya, dan menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, serta sekaligus dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

    Sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium seperti antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12 persen.

    Sumber : Antara

  • 92 Persen Pemilik Mobil Listrik Ogah Balik ke Mobil Bensin

    92 Persen Pemilik Mobil Listrik Ogah Balik ke Mobil Bensin

    Jakarta –

    Lembaga survei bernama Global EV Alliance telah melakukan studi dan riset mengenai tingkat kepuasan pemilik mobil listrik di dunia. Hasilnya, hampir semua pemilik kendaraan nonemisi tersebut enggan kembali ke mobil konvensional!

    Disitat dari Bloomberg dan Carscoops, Senin (16/12), studi yang dikerjakan Global EV Alliance melibatkan lebih dari 23 ribu responden dari 18 negara berbeda, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Austria, Prancis, India dan Brazil. Seluruhnya merupakan pemilik mobil listrik.

    Studi tersebut mengungkap, 92 persen responden yang sudah menggunakan mobil listrik tak akan kembali ke mobil bensin. Sementara empat persennya berniat pindah ke model hybrid dan tiga persen tak punya jawaban. Menariknya, hanya satu persen yang mau kembali ke mobil bensin.

    Studi pengguna mobil listrik global Foto: Doc. GEVA.

    Penelitian yang sama juga menjelaskan, alasan responden membeli mobil listrik karena operasional kendaraan yang murah (45 persen), ramah lingkungan (40 persen), performa kendaraan (21 persen), minim biaya perawatan (18 persen) dan lainnya.

    Sementara halangan responden dalam membeli mobil listrik kurang lebih sama seperti di Indonesia, yakni terbatasnya pengisian daya baterai. Khususnya, fasilitas dengan teknologi fast charging. Itulah mengapa, Tesla melalui jaringan supercharger-nya terus melakukan perluasan fasilitas.

    “Ketika ditanya tentang kelemahan EV, hasilnya menunjukkan bahwa kelemahan paling signifikan adalah terbatasnya ketersediaan pengisi daya cepat, sifat pengisian daya yang memakan waktu, dan seringnya waktu henti stasiun pengisian daya cepat,” demikian bunyi studi tersebut.

    Disitat dari Electrek, firma riset EV terkemuka Rho Motion mengungkap, penjualan listrik global mencapai rekor baru pada bulan Oktober 2024, yakni 1,7 juta unit sebulan. China masih mendominasi pasar dengan penjualan 1,2 juta unit kendaraan atau naik 50 persen lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penjualan di AS dan Kanada juga terus tumbuh (+9% YTD). Bahkan, dengan kemunculan beberapa model baru, angkanya diprediksi akan makin meroket di bulan-bulan setelahnya.

    (sfn/din)

  • Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    Perlukah Pengguna Skuter Listrik Dapat Asuransi?

    JAKARTA – Regulasi penggunaan skuter listrik di Jakarta masih digodok. Rencananya, Peraturan Gubernur DKI akan keluar dan diimplementasikan Desember mendatang. 

    Sehubungan belum adanya regulasi yang disahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar Grab membenahi aspek keselamatan penyewa layanan skuter listriknya. Salah satu caranya dengan memberikan jaminan asuransi keselamatan, kala menggunakan jasa layanan mereka.

    “Poin krusial yang perlu diatur antara lain jaminan asuransi. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah baru,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi saat dikonfirmasi VOI, Kamis, 14 November. 

    Selain itu, kata Tulus, Dinas Perhubungan DKI juga mesti mengetatkan syarat perizinan operator jasa penyewaan skuter dan pengendalian tarif penyewaan. 

    Grab jadi operator yang paling disorot soal peristiwa tabrakan skuter listik yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Mengingat, skuter yang dipakai korban adalah hasil sewa GrabWheels. 

    Tulus menduga manajemen Grab belum memberikan petunjuk teknis dan aspek keselamatan yang kuat kepada setiap pengguna Grabwheels, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. 

    Oleh karenanya, Tulus mendesak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter listik yang menyewa GrabWheels telah memahami aspek keselamatan penggunaan. Contohnya, bisa membedakan jalur-jalur yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melintas. 

    Hal tersebut adalah pertimbangan minimnya infrastruktur khusus jalur skuter, serta belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas.

    “YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya,” ungkapnya. 

    Sebagai informasi, pada Minggu, 10 November dini hari, dua pengguna skuter listrik Grabwheels, Wisnu (18) dan Ammar (18) meregang nyawa. Penyebabnya, lantaran ditabrak oleh pengendara mobil.

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Berdasarkan penuturan korban yang selamat, insiden itu terjadi ketika sebuah mobil sedan melaju cukup kencang melaju dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    Pada saat itu, pengemudi mobil yang belakangan diketahui berada dalam pengaruh minuman beralkohol berusaha menghindari para remaja yang sedang berboncengan dengan otopet listrik itu. “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Menurut Fahri, empat remaja di antaranya mengalami luka-luka ringan karena terhindar dari tabrakan. Sementara dua lainnya yakni Ammar dan Wisnu tidak tertolong, meski sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. 

    Menyangkut masalah regulasi penggunaan skuter listrik, aturan bakal berlaku mulai Desember tahun ini. “Minggu ini kita finalisasi, kemudian minggu depan kita verbalkan. Kami berharap akhir November sudah ditandatangani Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutur Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo. 

    Sebenarnya Pemprov DKI juga tak mau mengulur waktu dalam merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) soal skuter listrik. Tapi, tak dapat dipungkiri bahwa aturan penggunaan skuter listrik mesti dibuat secara komprehensif.

    “Kajiannya tidak mungkin parsial kita sebatas melakukan pengaturan terhadap eScooter. Tapi seluruh elemen yang ada akan kita kaji, sehingga ketika kita mengeluarkan aturan bulan ini tidak sebentar-sebentar direvisi,” jelas dia.

  • Menhub: 110 Juta Orang Lakukan Perjalanan Selama Libur Nataru 2024/2025

    Menhub: 110 Juta Orang Lakukan Perjalanan Selama Libur Nataru 2024/2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa sekitar 110,6 juta masyarakat diperkirakan akan melakukan perjalanan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Hal ini disampaikan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    “Jumlah pemudik libur Nataru 2024 yang kami survei kurang lebih sebanyak 110,6 juta, terdiri dari berbagai moda transportasi,” kata Dudy.

    Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, moda transportasi udara tetap menjadi pilihan utama dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 8,2 juta orang. Sementara itu, moda kereta api akan mengangkut sekitar 6,8 juta penumpang, dan terminal bus diperkirakan melayani 2,5 juta orang. Moda penyeberangan dan pelabuhan masing-masing akan melayani 1,6 juta dan 1,3 juta orang, sementara sisanya menggunakan kendaraan pribadi.

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keselamatan selama periode Nataru.

    “Infrastruktur jalan seperti jalan tol, jalan nasional, dan jalan provinsi telah diperbaiki untuk mendukung kelancaran arus kendaraan,” jelas AHY.

    Jalan tol sepanjang 1.830 km di Pulau Jawa sudah siap digunakan, dilengkapi dengan 90 tempat istirahat dan 422 gerbang tol yang dioperasikan penuh. Satuan pengamanan dari TNI-Polri juga disiagakan di rumah ibadah, rute perjalanan, dan lokasi strategis lainnya.

    “Kapolri memastikan Polri, didukung TNI, siap mengamankan lokasi-lokasi utama, termasuk rumah ibadah dan jalur perjalanan,” tambah AHY.

    Pemerintah juga memperhatikan potensi cuaca buruk saat libur nataru 2024, terutama di jalur penyeberangan seperti Pelabuhan Merak. Posko siaga telah didirikan untuk mengantisipasi kendala seperti penundaan perjalanan akibat cuaca ekstrem.

    Di sektor energi, ketersediaan bahan bakar dan listrik telah dipastikan mencukupi selama masa Nataru, dengan langkah antisipasi untuk lonjakan permintaan.

    Menteri perhubungan juga memastikan bahwa seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api telah dipersiapkan dengan optimal. Dudy menambahkan, sinergi antarinstansi akan terus dilakukan demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat selama libur panjang.

    “Persiapan sudah maksimal untuk menjamin kelancaran perjalanan selama Natal dan Tahun Baru,” ujar Dudy.

    Dengan strategi terpadu dan koordinasi lintas instansi, pemerintah berharap libur Nataru 2024/2025 dapat berjalan lancar tanpa kendala besar. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mematuhi aturan lalu lintas, dan memanfaatkan jalur alternatif jika diperlukan.

  • Jalur kereta Tanjung Priok-Jakarta Kota sudah bisa dilalui

    Jalur kereta Tanjung Priok-Jakarta Kota sudah bisa dilalui

    Kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek melintas menuju area Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan

    Jalur kereta Tanjung Priok-Jakarta Kota sudah bisa dilalui
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 16 Desember 2024 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Jalur kereta antara Tanjung Priok ke Jakarta Kota dan sebaliknya hingga saat ini sudah bisa dilalui kereta rel listrik (KRL) dengan kecepatan maksimum lima kilometer per jam.

    “Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta pada pukul 11.45 WIB, jalur sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas,” kata Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan saat di konfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pada laporan terakhir sekitar pukul 11.00 WIB ketinggian air rob di lokasi tersebut berada di kisaran 9 sentimeter (cm) hingga 15 cm di atas permukaan rel.

    Ia mengatakan bahwa kendala operasional imbas banjir rob yang menggenangi rel KA lintas Jakarta Kota ke Tanjung Priok tepatnya di Jalur Pelintasan Langsung (JPL) No.11C di KM 5+ 0/1 terjadi pada pukul 08.25 WIB hingga saat ini.

    “Dampak adanya genangan air tersebut, kami melakukan rekayasa pola operasi hingga pukul 11.45 WIB terdapat 16 operasional perjalanan Commuter Line dibatalkan,” katanya.

    Leza merinci untuk jalur Jakarta Kota ke Tanjung Priok Commuter line yang dibatalkan yaitu No. 2418A, 2420A, 2422A, 2424A , 2426A, 2428A, 2430A dan 2432A sedangkan pada Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2417A, 2419A, 2421A, 2423A, 2425A, 2427A, 2427A dan 2429A.

    “Kami mengimbau kepada pengguna Commuter Line untuk tetap mengutamakan keselamatan, atur kembali jadwal perjalanan dan selalu ikuti arahan petugas di lapangan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Dukung Green Energy, Pemprov Jatim Serahkan PLTS ke SMKN 2 dan 3 Surabaya

    Dukung Green Energy, Pemprov Jatim Serahkan PLTS ke SMKN 2 dan 3 Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM menyerahkan bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke SMK Negeri 2 Surabaya dan SMK Negeri 3 Surabaya, Senin (16/12/2024).

    Bantuan ini diserahkan oleh Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jatim Joko Irianto kepada Kepala Sekolah SMKN 2 dan SMKN 3 Surabaya.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, Joko Irianto menyebut penyerahan PLTS ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jatim mendukung program green energy. “Hari ini kita menyerahkan dan meresmikan PLTA Atap di SMK 2 dan SMK 3 Surabaya. Hal ini sejalan dengan upaya dalam menyongsong era transisi energi menuju energi hijau yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan,” kata Joko.

    Menurut Joko, peran energi terbarukan sangat vital dalam aktivitas dan sendi sendi kehidupan, serta pentingnya akses energi guna pemerataan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. “Jatim sebagai lumbung energi nasional harus tetap kita pertahankan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jatim,” jelasnya.

    Sementara Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono mengatakan potensi sumber daya energi baru terbarukan Jawa Timur khususnya potensi energi matahari sebagai PLTS sebesar 176.390 MW (Mega Watt) merupakan aset daerah yang harus dikelola dengan baik melalui perencanaan yang tepat.

    “Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi energi, Pemprov Jatim telah menerbitkan regulasi Perda Jatim Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

    Selain itu, kata Aris, Pemprov Jatim juga telah menerbitkan Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 671/630/124.5/2022 tentang Implementasi Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada Gedung Pemerintah dan Swasta.

    “Sebagai implementasi regulasi tersebut, telah dilakukan akselerasi dan kolaborasi program kegiatan pemanfaatan PLTS baik oleh pemerintah, lembaga, swasta dan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukan dari pencapaian target Bauran Energi Baru Terbarukan Jatim sebesar 9,36 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 6,55 persen. Capaian di atas tentunya berkat sinergi, kontribusi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait,” bebernya.

    Jatim, kata Aris juga berhasil membangun PLTS dengan total terpasang sebesar 75,23 MW, dengan rincian PLTS Atap 67,11 MW dan PLTS tersebar dan komunal untuk memberikan akses energi masyarakat daerah terpencil dan kepulauan yang belum menikmati listrik sebesar 8,12 MW berdampak positif terhadap peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Timur.

    “Hal ini menunjukkan secara konkret bahwa Jatim telah berkomitmen aktif untuk mengakselerasikan transisi energi dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjadi pemicu meningkatkan perekonomian masyarakat di Jatim,” bebernya.

    “Kami berharap adanya pembangunan PLTS di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 serta di semua sektor baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat mendorong pengelolaan energi di Jawa Timur guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi di Jawa Timur serta mendukung capaian target Net Zero Emission pada Tahun 2060,” pungkas Aris didampingi Kabid EBT ESDM Jatim Rendy Herdijanto. (tok/kun)

  • PLN Dukung Stimulus Ekonomi, 97% Pelanggan RT Dapat Diskon Tarif 50%

    PLN Dukung Stimulus Ekonomi, 97% Pelanggan RT Dapat Diskon Tarif 50%

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97% dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.

    Melalui stimulus tersebut, Pemerintah melalui PLN akan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada Januari hingga Februari 2025.

    Dalam agenda Konferensi Pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan” yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi melalui beragam stimulus guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya sektor rumah tangga yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat, dan diharapkan tumbuh di atas 5%,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah melalui insentif berupa pemberian diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya terpasang 2.200 VA atau lebih rendah pada periode Januari – Februari 2025.

    “Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50 persen selama dua bulan Januari-Februari untuk yang berlangganan berdaya 2.200 VA ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga atau 97 persen pelanggan (rumah tangga) PLN masuk kategori ini,” jelas Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN mendukung penuh kebijakan tersebut dan memastikan mekanisme penyaluran diskon listrik berjalan tepat sasaran dan tanpa melalui proses registrasi.

    “Kami siap all out mendukung untuk pelaksanaan kebijakan ini. Dengan adanya sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi di PLN, maka kami memudahkan pelanggan agar tidak perlu ada registrasi yang berbelit,” terang Darmawan.

    Dirinya juga menjabarkan bahwa diskon 50% bagi pelanggan pascabayar akan dinikmati secara otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk periode bulan Januari dan Februari. Sementara bagi pelanggan prabayar, diskon 50% akan diperoleh ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik di periode yang sama.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik di manapun, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan.

    Dirinya juga mengimbau pelanggan agar dapat menghubungi contact center yang telah disediakan jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program stimulus listrik ini.

    “Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program ini, kami juga menyediakan contact center siaga 24 jam yang dapat dihubungi melalui nomor whatsapp 08777-11-12-123,” tutup Darmawan.

    (haa/haa)

  • Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menggelontorkan Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Kebijakan program insentif PPN dilaksanakan menyusul kenaikan tarif PPN yang resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12 persen untuk barang pokok seperti daging, telur, ikan, dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan pemakaian air.

    Namun khusus tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita akan tetap terkena PPN 12 persen. Namun kenaikan 1 persen untuk ketiga komoditas tersebut bakal ditanggung oleh pemerintah.

    “Maka pemerintah yang membayar, biayanya mencapai diestimasi Rp265,6 triliun agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut,” ujar Bendahara Negara itu dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Untuk tahun depan, insentif PPN yang diberikan menyasar kelompok bahan makanan hingga otomotif dan properti.

    Secara rinci, PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan diproyeksikan mencapai Rp77,1 triliun, dengan rincian senilai Rp50,5 triliun untuk barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lain-lain) serta Rp26,6 triliun untuk barang hasil perikanan dan kelautan.

    Kemudian, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nilai insentif ini diproyeksikan sebesar Rp61,2 triliun.

    Sementara pembebasan PPN untuk sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum senilai Rp23,4 triliun, tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp7,4 triliun, dan tarif khusus jasa pengiriman paket Rp2,6 triliun.

    Lalu untuk jasa pendidikan dan kesehatan proyeksi nilai pembebasan PPN mencapai Rp30,8 triliun. Secara rinci, sebesar Rp26 triliun untuk jasa pendidikan dan Rp4,3 triliun untuk jasa pelayanan kesehatan medis.

    PPN juga dibebaskan pada jasa keuangan dan asuransi, yang masing-masing senilai Rp19,1 triliun dan Rp8,7 triliun. Sehingga total pembebasan PPN pada kelompok ini mencapai Rp27,9 triliun.

    Kemudian insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun, rinciannya sebanyak Rp11,4 triliun untuk sektor otomotif dan Rp2,1 triliun untuk insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP).

    Listrik dan air juga dibebaskan dari PPN, dengan nilai insentif ditaksir sebesar Rp14,1 triliun. PPN yang dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA adalah senilai Rp12,1 triliun. Sementara untuk air bersih nilai pembebasan PPN mencapai Rp2 triliun.

    Insentif PPN lainnya juga diberikan untuk kawasan bebas senilai Rp1,6 triliun serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial senilai Rp700 miliar.

    Fasilitas pembebasan PPN menjadi insentif perpajakan yang paling besar diberikan oleh pemerintah, di mana insentif pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan sebesar Rp144,7 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp35,2 triliun.

    Dengan demikian, nilai insentif perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Jadi kalau kita lihat tahun depan Rp265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

    (del/agt)