Topik: Listrik

ESDM Kaji Keppres Pembentukan Badan Nuklir, Percepat Pembangunan PLTN

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menjelaskan pihaknya tengah fokus pada persiapan draf Keppres.

Adapun jika draf sudah dibahas oleh Menteri ESDM Bhalil Lahadalia, rancangannya segera diajukan ke Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Sekretaris Negara (Setneg).

“Nah ini kita bentuk NEPIO ini Dalam bentuk Keppres. Nah Kepres-nya kita sudah bahas dengan Pak Wamen Nanti akan diajukan ke Pak Menteri Dan ke Pak Presiden,” ucap Eniya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

NEPIO bertujuan untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Eniya pun menjelaskan NEPIO akan memiliki tiga kelompok kerja atau Pokja. Pokja itu yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tim Percepatan Pembangunan PLTN ini nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih tahun 2060.

Nantinya, kata Eniya, NEPIO akan dipimpin langsung oleh presiden. Sedangkan ketua harian NEPIO adalah Menteri ESDM.

Selain itu, ketika NEPIO sudah terbentuk dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sudah terbit, maka Majelis Pembangkit Tenaga Nuklir (MPTN) pun akan terbentuk.

“Untuk nuklir Ini arahan dari Pak Menteri sudah jelas Bahwa nuklir nanti on grid. Lalu Pak Wamen tadi sudah juga menyinggung Bahwa nuklir dipakai,” kata Eniya.

Pemerintah sendiri tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Pengembangan PLTN kini tak lagi menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan

Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh DEN, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Sebelumnya, PLTN ditarget beroperasi komersial pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional.

Berdasarkan peta jalan yang baru, DEN menetapkan target bauran EBT di rentang 19% sampai dengan 21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG.

Selanjutnya, bauran EBT dikerek di level 25% sampai dengan 26% pada 2035, dengan asumsi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama beroperasi pada 2032 dengan kapasitas terpasang 250 megawatt (MW).

17/12/2024 20:49
ESDM: Realisasi investasi EBTKE capai 1,49 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi investasi untuk subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mencapai 1,49 miliar dolar AS atau Rp24,03 triliun (kurs Rp16.125 per dolar AS).

“Realisasi investasi adalah sebesar 1,49 miliar dolar AS,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

Eniya mengatakan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi debottlenecking regulasi di bidang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Adapun yang dimaksud dengan debottlenecking adalah menyelesaikan titik kemacetan dalam sistem produksi yang menghalangi sistem tersebut untuk berfungsi secara optimal.

Dalam hal ini, Eniya menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi terkait TKDN menjadi enabler atau yang memungkinkan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) untuk berjalan.

“Permen (Peraturan Menteri ESDM) Nomor 11 Tahun 2024, ini mendobrak proyek PLTP dan PLTS dalam beberapa minggu ini,” kata Eniya.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berlaku efektif mulai tanggal 31 Juli 2024.

Arifin Tasrif yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM mengungkapkan berlakunya regulasi baru tersebut diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan proyek infrastruktur kelistrikan berbasis EBT, terutama persoalan pendanaan dari luar negeri.

“Dengan adanya debottlenecking dari Permen 11 Tahun 2024, investasi mencapai 609 juta dolar AS. Terima kasih kepada semua industri di sektor PLTP dan PLTS, kami mempunyai investasi yang signifikan,” kata Eniya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

17/12/2024 20:48
Anak Buah Airlangga Prediksi PPN 12% Bakal Kerek Inflasi 0,3% YoY

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas.

Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year (YoY).

“[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024).

Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan resmi menerapkan PPN 12%, naik 1% dari sebelumnya 11%, kecuali untuk barang pokok penting (bapokting) seperti Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri yang tetap 11%.

Pemerintah juga akan menerapkan PPN 12% terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah. Meski demikian, pemerintah masih menggodok daftar maupun rentang harga barang jasa yang tergolong mewah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ferry Irawan menuturkan pada dasarnya besaran inflasi akan bergantung pada komoditas dan bobotnya.

Mengingat bahan pokok dibebaskan dari PPN, maka inflasi hanya akan terdorong sebesar 0,3%. Sebagai contoh, beras yang merupakan bahan pokok memiliki bobot 3,43% terhadap inflasi. Sementara tarif listrik memiliki bobot tertinggi sebesar 4,89%.

“Komponen ini [beras dan listrik] enggak kita kenakan PPN. Jadi, secara inflasi dia enggak akan mempengaruhi, gitu,” jelasnya.

Membandingkan dengan realisasi inflasi di masa kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 lalu, terpantau ada kenaikan lebih dari 0,3%.

Pada Maret 2022, inflasi tercatat sebesar 2,64% YoY. Sementara pada April 2022, inflasi melonjak ke 3,47% atau meningkat 0,83%.

Sejak saat itu, inflasi terus mencatatkan kenaikan dan mencapai puncaknya ke level 5,95% ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM pada September 2024.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat kenaikan tarif yang mendorong harga barang maupun jasa tersebut dapat mendorong tingkat inflasi hingga tembus 4,1%. “[Dengan PPN 12%] estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1%,” ujarnya, Senin (16/12/2024).

Mengacu perhitungannya, kenaikan PPN yang hanya dikecualikan terhadap tiga bapokting tersebut, akan menambah pengeluaran masyarakat.

Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan.

Dampaknya, Media berpandangan hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.

17/12/2024 20:45
Erick Thohir Blak-blakan PPN 12% Bakal Dongkrak Harga Produk BUMN

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengaku produk pelat merah mengalami dampak atas kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik 1% menjadi 12% per Januari 2025.

Perlu diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun, pengenaan PPN 12% ini dikenakan untuk sejumlah barang dan jasa mewah. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan insentif berupa paket stimulus ekonomi untuk masyarakat.

“Pasti [PPN 12% berpengaruh ke produk BUMN],” kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Namun, Erick menilai, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil kebijakan yang bijak dalam memutuskan pengenaan PPN 12%.

“Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sudah memutuskan untuk yang mampu dikenakan, untuk yang kurang mampu tidak dikenakan. Saya rasa sangat bijak,” tuturnya.

Menurutnya, untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan maka peran pajak sangat diperlukan, termasuk dengan adanya kenaikan pajak.

“Karena memang keseimbangan pemerataan ekonomi itu harus ada keberlanjutan. Salah satunya, bagaimana peran pajak ditingkatkan, sehingga pemerintah punya program yang baik untuk masyarakat secara menyeluruh,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sesuai amanah UU HPP, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Seiring dengan pemberlakuan PPN, pemerintah juga mengguyur sejumlah insentif kepada masyarakat.

Artinya, dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan yang diberikan pada 2025 sebesar Rp265,6 triliun, pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun, barang dan jasa yang bebas pajak mencakup bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, dan gula konsumsi.

Kemudian, ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

Namun, pemerintah tetap mengenakan PPN 12% atas barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain bahan makanan premium seperti beras, buah-buahan, ikan, dan daging premium.

Lalu, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500 VA-6.600 VA.

17/12/2024 20:38
Jubir Kremlin Berikan Penghormatan pada Igor Kirillov, Sebut sang Jenderal Berjuang Demi Tanah Air – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang juru bicara Kremlin memberikan penghormatan terakhir pada Letnan Jenderal Rusia, Igor Kirillov yang terbunuh akibat ledakan bom di Moskow pada Selasa (17/12/2024).

Melalui Telegram, perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova memberikan pujian atas apa yang dilakukan Kirillov selama hidupnya.

Menurut Zakharova, tidak memiliki rasa takut dalam menjalankan tugasnya.

“Dia bekerja tanpa rasa takut. Dia tidak bersembunyi di balik punggung orang lain,” jelasnya, dikutip dari Huffington Post.

Selama bertugas, Kirillov dianggap telah melakukan segala cara untuk membela Tanah Air mereka.

“Dia menghadapi masalah dengan berani. Demi Tanah Air, demi kebenaran,” terangnya.

Atas segala kebaikannya di dunia, Zakharova berharap Kirillov dapat beristirahat dengan tenang.

“Semoga kenangannya tetap cemerlang, semoga dia beristirahat dengan tenang,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kirillov tewas oleh bom di Moskow yang diledakkan dari jauh.

Bom tersebut tampak disembunyikan di di skuter listrik di luar sebuah gedung apartemen di Ryazansky Prospekt.

Komite investigasi Rusia mengatakan bahwa ledakan bom tersebut juga menewaskan asisten Kirillov.

“Igor Kirillov, kepala pasukan perlindungan radiasi, kimia, dan biologi angkatan bersenjata Federasi Rusia, dan asistennya terbunuh,” kata komite investigasi, dikutip dari Al Jazeera.

Atas insiden ini, para penyelidik, ahli forensik, dan layanan operasional sedang bekerja di tempat kejadian untuk menyelidiki ledakan bom yang menewaskan Kirillov.

“Tindakan investigasi dan kegiatan pencarian operasional sedang dilakukan untuk menetapkan semua keadaan kejahatan tersebut,” kata komite tersebut, dikutip dari CNN.

Dalam video yang diunggah di saluran Telegram Rusia, terlihat petugas layanan darurat yang berjalan di luar pintu masuk yang hancur dan dipenuhi puing-puing.

Kantor berita Rusia TASS melaporkan, alat peledak itu memiliki kapasitas sekitar 300 gram setara TNT.

“Alat peledak rakitan itu memiliki kapasitas sekitar 300 gram, setara TNT,” lapor TASS, dikutip dari BBC.

Kematian Kirillov terjadi tepat sehari setelah jaksa Ukraina mendakwa Kirillov secara in absentia atas dugaan penggunaan senjata kimia terlarang di Ukraina.

Menurut Dinas Keamanan Ukraina (SBU), Kirillov diduga menggunakan senjata kimia lebih dari 48.000 kali sejak invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022.

Hal ini menyusul laporan Kolonel Ukraina Artem Vlasiuk yang mengatakan, terdapat lebih dari 2.000 anggota militer Ukraina yang keracunan kimia selama perang dan berakhir dirawat di rumah sakit.

Namun, Rusia membantah tuduhan tersebut.

Selain itu, Inggris juga telah mengenai sanksi kepada Kirillov dan pasukan perlindungan nuklir pada bulan Oktober 2024.

Sanksi ini dijatuhkan kepada Kirillov karena diduga menggunakan agen pengendali huru hara dan ia dilaporkan menggunakan agen beracun chloropicirin di medan perang.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Igor Kirillov

17/12/2024 20:37
Wamen ESDM Ungkap 1,6 Juta Masyarakat Belum Dapat Akses Listrik

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap sebanyak 1,6 juta masyarakat di daerah terpencil di Indonesia belum mendapatkan akses listrik.

“Jadi kalau kita lihat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), ini justru sekitar 1,6 juta masyarakat yang belum teraliri listrik, belum mendapatkan listrik,” ucap dia dalam cara Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Ia mulanya melaporkan Indonesia memiliki total kapasitas terpasang listrik bersih sebesar 14,11 gigawatt (GW). Dari capaian ini, Yuliot berharap potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dari sisi kegiatan investasi, di mana investor diharapkan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan energi.

“Tentu kami mengharapkan dengan adanya ini kita akan bisa memberikan kontribusi lebih bagi pembangunan perekonomian secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, EBT juga memiliki potensi yang sangat besar menyediakan akses energi kepada masyarakat,” jelasnya.

Dengan adanya EBT, ia berharap seluruh masyarakat di daerah 3T bisa segera mendapatkan layanan akses kelistrikan. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan, sosial, hingga ekonomi secara merata.

“Justru dengan mereka mendapatkan aliran listrik, kegiatan yang ada di masyarakat baik itu pendidikan, sosial, dan juga kegiatan ekonomi itu justru terjadi peningkatan. Sehingga terjadi pemerataan kegiatan ekonomi baik di daerah-daerah yang memiliki potensi, maupun di daerah 3T,” ucap Yuliot lebih lanjut.

(del/agt)

17/12/2024 20:30
Buruh Minta Pemerintah Pastikan Barang Kebutuhan Rakyat Tak Kena PPN 12 Persen – Page 3

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku pada awal 2025.

Kebijakan PPN 12 persen ini merupakan bagian dari amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai, daya beli masyarakat sulit untuk diseimbangkan dengan ada kenaikan PPN menjadi 12 persen. Lantaran, kenaikan tersebut juga berlaku bagi sejumlah barang kebutuhan rumah tangga.

“Satu-satunya jalan adalah batalkan kenaikan PPN 12 persen itu,” ujar Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Bhima juga melihat, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperpanjang periode penyaluran stimulus dalam rangka meringankan beban masyarakat dari naiknya PPN menjadi 12 persen.

Salah satunya, Pemerintah merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan pada Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan pada Januari-Februari 2025 bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Sementara dampak dari kenaikan tarif PPN 12 persen ini bisa sangat panjang,” ucap Bhima.

Bhima memaparkan studi yang dilakukan Celios menemukan pengeluaran kelas menengah berisiko naik hingga Rp 300,000 per bulan akibat kenaikan PPN 12 persen.

“Sedangkan untuk masyarakat miskin ada kenaikan hingga lebih dari Rp 100,000 per bulannya karena PPN naik dari 11 persen jadi 12 persen,” ujar dia.

“Jadi antara dampak PPN 12 persen dengan stimulus ekonominya belum sebanding, maka ini akan menurunkan daya beli masyarakat lebih dalam lagi serta memicu PHK massal di berbagai sektor,” Bhima menambahkan.

17/12/2024 20:20
Angkat Daya Beli Masyarakat, Diskon 50 Persen Tarif Listrik Dinilai Positif – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50 persen terhadap 97 persen pelanggan listrik PLN pada Januari-Februari 2025 dinilai sangat positif.

Diskon tarif listrik mampu mendukung daya beli masyarakat, khususnya pelanggan rumah tangga dengan daya rendah.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov, mengatakan kebijakan ini tentunya dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi.

“Selain itu, hal ini juga merupakan respons yang tepat terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat tahun depan, di mana inflasi dan biaya hidup sering kali mempengaruhi kemampuan membeli barang dan jasa dasar,” ujarnya, Selasa (17/12/2024).

Menurut dia, diskon tarif listrik membuat pelanggan PLN penerima manfaat dapat memanfaatkan penghasilannya untuk kebutuhan pokok lainnya.

Di balik kebijakan tersebut, Abra Talatto mengatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut.

Pertama, menurut dia, meski diskon ini menyasar 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari total 84 juta pelanggan PLN, keberlanjutannya dalam jangka panjang harus diperhatikan agar tidak membebani keuangan PLN, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan kestabilan pasokan listrik.

Kedua, lanjut Abra Talatto, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan daya beli juga perlu dipantau dengan hati-hati dan dievaluasi apakah akan efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru hanya menjadi langkah sementara yang tidak berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

“Artinya, jika dari hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat maka Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus diskon listrik tersebut,” katanya.

Ketiga, Abra Talatto mengatakan kebijakan diskon listrik ini tentunya berimplikasi terhadap kebutuhan tambahan anggaran kompensasi listrik.

“Artinya, Kementerian Keuangan juga perlu memastikan agar pembayaran kompensasi tersebut dapat berjalan secara lancar sehingga tidak mengganggu operasional PLN,” ujar Abra Talatto.

Dia menilai, penerapan diskon otomatis pada pelanggan prabayar dan pascabayar juga menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pelayanan PLN, yang dapat mempermudah pelanggan dalam menikmati manfaat kebijakan ini tanpa kesulitan administratif.

“Meski demikian, PLN perlu memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga, dan bahwa ada pemantauan yang efektif untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penyaluran diskon,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Abra Talatto mengatakan kebijakan ini adalah langkah yang patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan evaluasi dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada operasional PLN dan sektor energi secara keseluruhan.

17/12/2024 20:20
PPN Jadi 12%, Tarif Transportasi Umum Bakal Disesuaikan – Page 3

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Konferensi Pers terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pengenaan pajak ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menko Airlangga menjelaskan, sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN kini dikenakan PPN 12%.

Bahan makanan premium antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, akan dikenakan PPN 12%,” jelas dia.

Airlangga melanjutkan, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang terus ditingkatkan Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis.

Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang diantaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi.

“Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Airlangga.

17/12/2024 20:10
Beli Baju-Kosmetik di Mal Kena PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah memastikan pakaian dan kosmetik yang dijual di pusat perbelanjaan atau mal akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai tahun depan. Tarif PPN itu naik dibandingkan saat ini hanya 11 persen.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pada prinsipnya semua barang dan jasa yang selama ini kena PPN bakal terdampak semua. Namun, memang ada yang dikecualikan seperti sembako yang dikonsumsi masyarakat luas.

Sedangkan, selain yang dikecualikan akan tetap dikenakan. Apalagi yang hanya dinikmati segelintir orang sudah pasti dipungut PPN 12 persen.

“(Pakaian dan kosmetik beli di mal kena PPN?) Secara regulasi seluruh barang dan jasa yang memang subjek PPN akan kena dulu. Tapi terus dari itu ada yang dikecualikan, dilakukan pembebasan atau tidak dikenakan,” ujar Susi sapaan akrabnya ditemui di kantornya, Selasa (17/12).

Menurut Susi, beberapa barang yang di luar pembebasan pajak dan kena PPN, maka akan diberi insentif ditanggung pemerintah (DPT). Misalnya beli rumah atau properti maksimal harga Rp5 miliar dan kendaraan listrik mendapatkan stimulus PPN DTP.

“Di luar itu ada ternyata barang yang juga dikonsumsi masyarakat, yang tidak masuk di kelompok, yang ternyata juga diperlukan untuk tidak dikenakan. Akhirnya pemerintah menggunakan skema DTP,” jelasnya.

Ia pun menekankan detail jenis dan harga barang yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan akan segera dirilis. Saat ini aturannya sedang disusun bersama dengan Kementerian Keuangan.

“Kalau di luar itu semuanya, per hari ini policynya akan dikenakan. Tapi detailnya akan seperti apa, kita akan tunggu di PMK-nya. Jadi kalau nanya barang yang lain apapun di luar itu, penjelasannya seperti itu. Semuanya barang dan jasa yang kena PPN akan kena tambahan 1 persen,” pungkas Susi.

Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Namun, ada beberapa barang yang tidak akan dikenakan PPN.

Ada juga barang yang kena PPN.

Berdasarkan data pemerintah, berikut daftar 8 jenis barang yang dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan:

1. Beras super premium

2. Buah-buahan premium

3. Daging premium

4. Ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium

5. Udang dan crustacea premium (king crab)

6. Jasa pendidikan premium

7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium

8. Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

(ldy/agt)

17/12/2024 20:00