Topik: Listrik

  • PLN Pastikan Pelanggan Listrik 2.200 VA ke Bawah Bakal Nikmati Diskon 50 Persen Tanpa Ribet – Page 3

    PLN Pastikan Pelanggan Listrik 2.200 VA ke Bawah Bakal Nikmati Diskon 50 Persen Tanpa Ribet – Page 3

    Sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan dengan daya listrik mulai 450 VA-2.200 VA. Hal ini seiring kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku efektif 1 Januari 2025.

    “Kami menghargai dengan adanya diskon 50 persen tarif listrik,” tutur Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Darmawan menuturkan, diskon tarif listrik sebesar 50 persen berlaku bagi pelanggan dengan daya listrik mulai 450 VA hingga 2.200 VA. Diskon tarif listrik ini berlaku selama dua bulan, tepatnya pada Januari-Februari 2025.

    Secara rinci, diskon tarif listrik ini menyasar pada 81,4 juta pelanggan PLN. Terdiri dari 24,6 juta pelanggan 450 Watt, kemudian 38 juta pelanggan 900 Watt, 14,1 juta pelanggan 1.300 Watt, dan 4,6 juta pelanggan 2.200 Watt.

    “Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan, diskon tarif listrik ini juga berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar. Nantinya, PLN akan melakukan penyesuaian tagihan bagi pelanggan.

    “Kami langsung secara otomatis menyesuaikan bahwa pembelian pulsa yang tadinya Rp100.000 misalnya untuk KWH tertentu, nanti hanya tinggal Rp50.000,  menjadi separuhnya,” ujar dia.

    Ia berharap pemberian diskon listrik ini dapat mengurangi beban ekonomi pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengakses layanan WhatsApp resmi PLN ke nomor 08777 11 12 123. 

    “Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat,” kata dia.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: merdeka.com

  • PLN Sumut tingkatkan infrastruktur listrik masuk dusun di Pulau Nias 

    PLN Sumut tingkatkan infrastruktur listrik masuk dusun di Pulau Nias 

    Pembangunan infrastruktur listrik di Nias termasuk program pemerintah pusat dengan menargetkan pada 2027. Ini juga termasuk di seluruh Indonesia karena tinggal menyisihkan 4 ribuan desa lagi yang tersebar seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan la

    Medan (ANTARA) – PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus meningkatkan pembangunan infrastruktur listrik untuk masuk dusun di Pulau Nias dengan target 2027 dapat terselesaikan.

    “Pembangunan infrastruktur listrik di Nias termasuk program pemerintah pusat dengan menargetkan pada 2027. Ini juga termasuk di seluruh Indonesia karena tinggal menyisihkan 4 ribuan desa lagi yang tersebar seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan lainnya,” ujar General Manager PLN UID Sumut Agus Kuswardoyo di Medan, Selasa.

    Agus mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan dusun yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu, beberapa instalasi diharapkan akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang lebih ramah lingkungan.

    Lebih lanjut, pembangunan ini juga dilakukan dengan Penggunaan Modal Negara (PMN) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dusun di daerah Nias.

    Di sisi lain, ia mengatakan, wilayah geografi di Nias juga memiliki kendala pada pemukiman warga yang masih berjauhan satu sama lainnya, membuat anggaran cukup besar, dan ditambah dengan infrastruktur jalan yang belum baik secara keseluruhan.

    “Kami terus memetakan wilayah yang belum masuk listrik. Oleh karena itu, kami terus bersinergi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di tempat tersebut,” kata Agus.

    Dia menambahkan untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, pihaknya telah melakukan sistem isolated Nias disampaikan bahwa daya mampu pasok sebesar 58 MW, dengan beban puncak 40 MW sehingga memiliki cadangan daya sebesar 18 MW.

    “Secara keseluruhan, pasokan daya di Sumut sebesar 2.229 MW, dengan beban puncak mencapai 2.087 MW sehingga terdapat cadangan daya sebesar 142 MW,” ucapnya.

    Sebelumnya, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan dengan jumlah penduduk sekitar sekitar 153 ribu orang dan masih memiliki empat desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir Sebut Produk BUMN Berpotensi Kena Dampak PPN 12 Persen – Page 3

    Erick Thohir Sebut Produk BUMN Berpotensi Kena Dampak PPN 12 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir menyebut beberapa produk dari perusahaan pelat merah akan terdampak oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. 

    Pemerintah memastikan tarif PPN naik mulai 1 Januari 2025. Meski aturan itu berlaku untuk barang dengan kategori mewah atau bagi masyarakat mampu.

    “Pasti (BUMN terdampak),” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Dia menerangkan, pemerintah memutuskan penerapan PPN 12 persen untuk barang kategori mewah. Ini jadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bapak Presiden sudah memutuskan untuk yang mampu dikenakan, untuk yang kurang mampu tidak dikenakan,” ujarnya.

    Erick menilai, kebijakan itu jadi langkah bijak untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Upaya itu bisa meningkatkan serapan pajak dari masyarakat mampu sambil melindungi masyarakat tidak mampu.

    “Saya rasa sangat bijak, karena memang keseimbangan pemeratan ekonomi itu kan harus ada keberlanjutan,” ucapnya.

    “Salah satunya ya bagaimana peran pajak itu ditingkatkan, sehingga pemerintah punya program yang baik untuk masyarakat secara menyeluruh. Untuk yang kurang mampu diproteksi, yang mampu ya bayar lebih,” Erick Thohir menambahkan.

    Jenis Barang Kena PPN

    Adapun beberapa barang yang terkena PPN cukup banyak. Seluruhnya dinilai masuk dalam kategori premium yang dipakai oleh masyarakat mampu.

    Misalnya, Beras Premium, Daging Premium, Ikan dan Seafood Premium, Buah-Buahan Premium, Layanan Pendidikan Premium, Pelayanan Kesehatan VIP, Listrik Daya Besar: Rumah tangga dengan daya listrik 3500 hingga 6600 VA. 

    Beberapa produk itu turut ditawarkan oleh BUMN. Beras premium misalnya ada yang dijual oleh Perum Bulog. Layanan rumah sakit juga ditawarkan oleh PT Pertamina Bina Medika serta listrik dilayani oleh PT PLN.

     

     

  • Ketua DPR Minta Pasokan Energi Cukup untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    Ketua DPR Minta Pasokan Energi Cukup untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

    Ketua DPR Minta Pasokan Energi Cukup untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    mengimbau pemerintah untuk memastikan ketersediaan
    pasokan energi
    yang memadai selama libur
    Natal 2024
    dan
    Tahun Baru 2025
    .
    Permintaan energi diperkirakan akan melonjak pada periode tersebut, terutama untuk kebutuhan transportasi dan penerangan.
    “Libur panjang akhir tahun menjadi momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Jadi sering kali diwarnai dengan lonjakan permintaan energi, baik untuk transportasi, penerangan, maupun kebutuhan sehari-hari,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (17/12/2024).
    Puan menambahkan bahwa peningkatan penggunaan energi juga dipicu oleh tingginya aktivitas masyarakat selama periode libur tersebut.
    Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mulai mempersiapkan cadangan energi, baik dari stok bahan bakar fosil maupun energi terbarukan, guna mengantisipasi lonjakan permintaan.
    “Biasanya kegiatan perayaan seperti pesta, konser, dan acara komunitas juga meningkatkan penggunaan listrik dan bahan bakar, termasuk bagi masyarakat yang mudik saat Natal dan mereka yang liburan,” ujar Puan.
    Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan energi yang cukup selama momen perayaan Natal dan libur pergantian tahun.
    Selain itu, Puan juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai kemungkinan bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi energi dan merusak infrastruktur.
    “Kita harus mengantisipasi cuaca ekstrem juga karena jaringan distribusi energi yang tidak memadai dapat menyebabkan pemadaman listrik di daerah tertentu,” jelasnya.
    “Semua harus dipastikan agar masyarakat nyaman dan aman saat memperingati perayaan Natal tahun 2024 dan libur pergantian tahun 2025 ini,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bicara Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ini Gagasan Emil Dardak

    Bicara Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ini Gagasan Emil Dardak

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Emil Elestianto Dardak, menyebut pentingnya paradigma baru dalam manajemen pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

    Emil mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan peningkatan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.

    Hal itu diungkapkan emil saat mengisi Kuliah Umum Nasional bertajuk “Paradigma Baru dalam Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia” di Aula Lt.9 GKB IV Universitas Muhammadiyah Malang, secara zoom, Selasa (17/12/2024).

    “Jika kita bicara mengenai kesejahteraan, tentu kita bicara tentang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan yang memadai. Namun, yang tidak kalah penting adalah konteks ekonomi masyarakat, di mana ada harapan besar untuk meningkatkan pelayanan kita,” ujar Emil.

    Lebih lanjut, Emil menyampaikan bahwa salah satu solusi utama dalam mengatasi kemiskinan adalah memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, papan, dan sandang. Menurutnya, pengukuran kemiskinan harus dilihat dari sisi pengeluaran rata-rata keluarga.

    “BPS mengukur berapa pengeluaran rata-rata keluarga, dan itu sebabnya bantuan sosial, salah satunya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut,” katanya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan bahwa saat ini, garis kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran kurang dari Rp550.000 per bulan per kapita.

    “Jika pengeluaran seseorang kurang dari 550 ribu, artinya dia miskin. Misalnya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka pengeluaran keluarga tersebut harus mencapai minimal Rp2,2 juta per bulan agar tidak dianggap miskin,” jelasnya.

    Emil kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah Jawa Timur sebelumnya memfokuskan upaya pada pengentasan kemiskinan ekstrem, yang kini menunjukkan hasil positif. “Kemiskinan ekstrem sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan itu adalah capaian yang patut kita syukuri,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Emil juga menyarankan untuk menerapkan empat paradigma baru dalam pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Menurutnya, teknologi digital dan big data dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan mempercepat distribusi bantuan sosial.

    “Melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan), kita dapat mengintegrasikan data di seluruh dinas. Misalnya, jika seseorang gagal panen, data tersebut dapat langsung diterima oleh dinas sosial untuk mempercepat bantuan,” ujarnya.

    Selain itu, Emil juga menyebut pentingnya teknologi dalam sarana dan prasarana, terutama di desa. Teknologi yang efisien seperti pompa hemat listrik dapat meringankan beban masyarakat desa tanpa membebani keuangan mereka.

    “Banyak teknologi yang dapat diterapkan di desa, tanpa membebani masyarakat, dan ini adalah solusi yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka,” tambah Emil.

    Perubahan lanskap ekonomi juga menjadi perhatian Emil. Emil menilai bahwa sejak pandemi COVID-19, banyak perubahan dalam perilaku konsumen, terutama di kalangan generasi Z yang lebih tertarik pada kuliner dan jalan-jalan daripada membeli barang.

    “Jika kita ingin memecahkan masalah ekonomi rakyat, kita harus berani menyampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin profesi mereka saat ini sudah sulit berkembang,” tegasnya.

    Terakhir, Emil Dardak mengajak masyarakat untuk membuka peluang ekonomi di desa. Dia mencatat bahwa banyak orang yang kini bekerja serabutan di kota, namun dengan adanya teknologi, lapangan pekerjaan tersebut semakin terbatas.

    “Kita harus menciptakan peluang-peluang ekonomi di desa agar masyarakat tidak lagi tergantung pada pekerjaan serabutan di kota,” tutupnya.[asg/kun]

  • Investasi Energi Terbarukan Melonjak Berkat Regulasi Ini, Nilainya Tembus USD 609 Juta – Page 3

    Investasi Energi Terbarukan Melonjak Berkat Regulasi Ini, Nilainya Tembus USD 609 Juta – Page 3

    Ia mencatat tahun ini, program konversi kendaraan bermotor listrik menunjukkan lonjakan luar biasa, dengan jumlah unit yang dikonversi mencapai hampir 1.400 unit atau 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 145 unit.

    Maka total keseluruhan kendaraan yang berhasil dikonversi mencapai sekitar 1.500 unit. Capaian ini berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan juga peran aktif dari Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nah ini tahun ini sudah mencapai 10 kali lipat, jadi tahun lalu hanya 145 unit, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 1.400 unit. Disini 1.352 unit plus 263 unit jadi sekitar 1.500an unit. Alhamdulillah,” ujarnya.

    Capaian program konversi kendaraan juga didukung oleh Pemerintah melalui bantuan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Tentu hal ini sangat berperan besar dalam menurunkan biaya konversi, sehingga kendaraan yang tadinya berbahan bakar fosil kini bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, kontribusi dari sektor industri dan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terutama dalam bidang vokasi, turut mempercepat pengembangan program ini.

    “Industri-industri yang pada satu tahun ini membantu kami, karena ada bantuan pemerintah Rp 10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Kenapa bisa menjadi gratis? Karena bantuan dari CSR. Jadi, industri yang sudah berkontribusi dan juga teman-teman dari Kemedikbud Ristek waktu itu, dari bidang vokasi juga mendukung hal ini,” pungkasnya.

  • Rupiah Kembali Melemah Pagi Ini

    Rupiah Kembali Melemah Pagi Ini

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami pelemahan, meski pada sore kemarin mata uang Garuda tersebut sempat digdaya dan menguat.
     
    Mengutip data Bloomberg, Selasa, 17 Desember 2024, rupiah hingga pukul 10.18 WIB berada di level Rp16.035 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 34 poin atau setara 0,21 persen dari Rp16.001 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.034 per USD, juga melemah sebanyak 40 poin atau setara 0,25 persen dari Rp15.994 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan melemah.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.050 per USD hingga Rp16.090 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Rupiah ditolong surplus neraca perdagangan

    Menurut Ibrahim, rupiah pada perdagangan kemarin tertolong data neraca perdagangan yang kembali mencatatkan surplus. Padahal sebelumnya, mata uang Garuda tersebut ambruk dan terjerembab cukup dalam.
     
    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, surplus neraca perdagangan mencapai USD4,42 miliar pada November lalu. Ini adalah surplus ke-55 bulan beruntun. Surplus pada November ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya USD2,48 miliar.
     
    Surplus ini dipicu oleh nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Ekspor RI mencapai USD24,01 miliar pada November 2024, sementara impor tercatat USD19,59 miliar. Adapun, impor RI mengalami penurunan hingga 10,71 persen (mtm) pada November 2024. 
     
    Selain itu, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Namun, sejumlah barang dan jasa tetap dibebaskan dari PPN, sementara beberapa barang lain mendapatkan fasilitas diskon tarif.
     
    Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, dengan kontribusi mencapai 50 persen. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memberikan stimulus, termasuk pembebasan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor.
     
    Kemudian, pemerintah akan tetap memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan kepada masyarakat kurang mampu di desil I dan II. Rumah tangga dengan daya listrik di bawah 2.200 VA juga akan menerima diskon tagihan listrik sebesar 50 persen selama dua bulan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pemerintah Susun Kriteria Barang Premium yang Bakal Kena PPN 12 Persen

    Pemerintah Susun Kriteria Barang Premium yang Bakal Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah tengah kebut aturan detail kriteria barang dan jasa premium yang bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Aturan detail nanti akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid itu akan berisi jenis dan harga barang yang termasuk dalam kategori premium atau mewah.

    “Nanti teknisnya itulah yang akan dirumuskan nanti di dalam PMK itu tadi. Makanya nanti akan kita detailkan kembali tindak lanjutnya,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Selasa (17/12).

    Menurut Susi sapaan akrabnya, pemerintah memiliki waktu sampai akhir bulan sebelum merilis aturan detail. Sebab, kebijakan PPN 12 persen harus dilaksanakan mulai awal tahun.

    “Ini kan masih ada waktu sampai akhir bulan ini, karena itu kami sudah ditugaskan Pak Menko untuk mengkoordinasikan teknis perumusan di PMK-nya seperti apa,” jelasnya.

    Susi menyebutkan misalnya untuk PPN sekolah mahal, pihaknya tengah mengumpulkan data berapa biaya sekolah bulannya. Termasuk jenis beras yang bakal dikenakan PPN 12 persen.

    “Ini kan tidak mudah. Tapi nanti itu yang kita detailkan dalam PMKnya,” pungkasnya.

    Pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Namun, tarif tak berlaku untuk semua barang.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada barang yang tidak kena dan ada barang yang kena PPN 12 persen.

    Untuk yang kena, ia mengatakan kebanyakan merupakan barang premium yang konsumennya adalah orang kaya.

    Berikut beberapa contoh daftar barang premium yang kena PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025:

    1. Beras super premium
    2. Buah-buahan premium
    3. Daging premium
    4. Ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium
    5. Udang dan crustacea premium (king crab)
    6. Jasa pendidikan premium
    7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium
    8. Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

    (ldy/agt)

  • ESDM Sebut Kebutuhan Investasi EBT 2025 Capai Rp 231 T

    ESDM Sebut Kebutuhan Investasi EBT 2025 Capai Rp 231 T

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) hingga Desember 2024 ini mencapai US$ 1,49 miliar atau Rp 23,13 triliun (kurs Rp 15.530 per dolar AS).

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan berkat realisasi investasi tersebut tingkat bauran EBT terhadap energi nasional mencapai 14%. Angka ini lebih rendah 5% dibandingkan dengan target 2024 yang mencapai 19%.

    Sementara itu, untuk 2025 mendatang ia menyebut pemerintah RI membutuhkan realisasi investasi hingga US$ 14,9 miliar untuk memenuhi target peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

    “Kalau saya bicara Tahun 2030 Kita perlu US$ 55 miliar. Kalau 2025 Kita perlu US$ 14,9 miliar,” kata Eniya saat ditemui wartawan usai acara Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya kebutuhan investasi ini sudah termasuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) maupun non-RUPTL. Adapun RUPTL yang dimaksud merupakan pengembangan energi di luar listrik semisal biogas hingga biodiesel.

    “Itu hitungan berdasarkan teman-teman memastikan Investasi yang di RUPTL dan non-RUPTL. Kan ada non-RUPTL Itu kayak biomasa, biogas, itu non-RUPTL karena tidak menghasilkan listrik,” jelasnya.

    Sebagai informasi, dalam situs resmi Kementerian ESDM sebelumnya Eniya mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 14,02 miliar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 8.224,1 Megawatt (MW).

    “Sampai tahun 2025 masih perlu 8.224,1 MW atau 8,2 Gigawatt (GW). Di mana ini investasi yang diperlukan adalah USD14 miliar. Terdiri dari berbagai macam jenis EBT, ada biomasa, biogas, sampah, geothermal, air, hidro, baterai, dan seterusnya. Nah, ini yang diperlukan,” ujar Eniya dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024) lalu.

    (rrd/rrd)

  • PNBP Sektor Panas Bumi Capai Rp 2,1 Triliun – Page 3

    PNBP Sektor Panas Bumi Capai Rp 2,1 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani, mengatakan bahwa tahun 2024 sektor EBTKE mencatatkan capaian yang luar biasa. Salah satunya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor panas bumi yang mencapai Rp 2,1 triliun.

    Pencapaian ini, menurut Eniya, merupakan hasil dari kegigihan tim Direktorat Energi Panas Bumi yang telah berhasil membangun koordinasi yang solid dengan industri panas bumi di Indonesia.

    Hal ini menjadi bukti bahwa sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi, mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berpotensi menjadi sumber daya yang besar bagi negara.

    “Saya laporkan untuk penerimaan PNBP, yaitu terdiri dari bidang panas bumi, itu mencapai Rp 2,1 triliun. Ini luar biasa, capaian ini kegigihan dari tim Direktorat Energi Panas Bumi ini luar biasa gigihnya, dan sudah membentuk koordinasi dengan industri-industri panas bumi sedemikian rupa,” kata Eniya dalam Apreasiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Di sisi lain, sektor transportasi juga mengalami perkembangan positif dengan meningkatnya konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi kendaraan listrik.

    Konversi Motor Listrik

    Ia mencatat tahun ini, program konversi kendaraan bermotor listrik menunjukkan lonjakan luar biasa, dengan jumlah unit yang dikonversi mencapai hampir 1.400 unit atau 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 145 unit.

    Maka total keseluruhan kendaraan yang berhasil dikonversi mencapai sekitar 1.500 unit. Capaian ini berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan juga peran aktif dari Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nah ini tahun ini sudah mencapai 10 kali lipat, jadi tahun lalu hanya 145 unit, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 1.400 unit. Disini 1.352 unit plus 263 unit jadi sekitar 1.500an unit. Alhamdulillah,” ujarnya.

    Capaian program konversi kendaraan juga didukung oleh Pemerintah melalui bantuan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Tentu hal ini sangat berperan besar dalam menurunkan biaya konversi, sehingga kendaraan yang tadinya berbahan bakar fosil kini bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, kontribusi dari sektor industri dan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terutama dalam bidang vokasi, turut mempercepat pengembangan program ini.

    “Industri-industri yang pada satu tahun ini membantu kami, karena ada bantuan pemerintah Rp 10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Kenapa bisa menjadi gratis? Karena bantuan dari CSR. Jadi, industri yang sudah berkontribusi dan juga teman-teman dari Kemedikbud Ristek waktu itu, dari bidang vokasi juga mendukung hal ini,” pungkasnya.