Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Zulhas soal Beras Kena PPN 12 Persen: Premium dan Medium Tidak

    Zulhas soal Beras Kena PPN 12 Persen: Premium dan Medium Tidak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah beras premium ikut dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    “Enggak ada (beras premium dipungut PPN 12 persen di 2025),” bantah Zulhas dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (18/12).

    “Beras khusus maksudnya, beras khusus (yang dipungut PPN 12 persen). Jadi, (beras) premium, medium, enggak. Gak ada (dipungut PPN) 12 persen,” tegas sang menko.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan bahan pangan, termasuk beras, tak ikut terdampak kenaikan pajak. Meski begitu, beras premium sempat diumumkan dalam daftar barang mewah terkena PPN 12 persen.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan jajaran pejabat Kabinet Merah Putih yang mengumumkan daftar tersebut. Ada 8 barang dan jasa mewah yang sebelumnya tidak dipungut pajak, lalu dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Ini sejalan dengan kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11 persen ke 12 persen. Pemerintah berdalih hal tersebut merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Daftar barang mewah dan jasa yang diklaim Airlangga Cs bakal dipungut PPN 12 persen:

    1. Beras premium
    2. Buah-buahan premium
    3. Daging premium (wagyu, daging kobe)
    4. Ikan mahal (salmon premium, tuna premium)
    5. Udang dan crustacea premium (king crab)
    6. Jasa pendidikan premium
    7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium
    8. Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA

    (agt/agt)

  • Raksasa Kaca China Ditargetkan Investasi Semester I-2025, Relokasi Dikebut

    Raksasa Kaca China Ditargetkan Investasi Semester I-2025, Relokasi Dikebut

    Jakarta –

    Produsen kaca asal China, Xinyi Group belum kunjung merealisasikan investasinya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu dikarenakan pihaknya menunggu pembebasan lahan selesai 100%.

    Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menyelesaikan pembangunan 961 unit rumah untuk relokasi warga terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. Sejauh ini baru 42 Kepala Keluarga (KK) yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon.

    “Investasi Xinyi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sekarang bagaimana menyiapkan lahannya. Lahan dan semua legalitas terkait lahannya ini harus disiapkan untuk investasi. Hal yang harus diselesaikan adalah dunia masyarakat yang tinggal di tempat ini,” kata Fesly dalam Media Gathering BP Batam di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Selain itu, PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan di kawasan Rempang disebut meminta agar berbagai infrastruktur di sana dibangun oleh pemerintah. Itu lah yang akan BP Batam siapkan ke depannya sambil berjalan.

    “Kalau infrastruktur bisa paralel kayak misalnya air kan dia nggak langsung butuh banyak, untuk konstruksi paling dia butuh 20 liter/detik aja, kalau itu sih pakai waduk yang sekarang bisa. Pas dia lagi konstruksi, persiapan, nanti kalau dia sudah mau jalan perlu dermaga, pelabuhan, nah itu yang kita siapkan,” ucapnya.

    Fesly menargetkan Xinyi Group bisa merealisasikan investasinya di Rempang Eco-City selambat-lambatnya semester I-2024.

    “Itu yang lagi kita kejar. Jadi kita harus cepat-cepat pindahin masyarakatnya, terus mereka mulai persiapan, sambil kita bangun infrastruktur lainnya,” bebernya.

    Dikarenakan anggaran BP Batam terbatas, untuk membangun infrastruktur penunjang di kawasan Rempang Eco-City direncanakan akan menggunakan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “BP Batam kemampuan anggaranya hanya Rp 1 triliun setahun. Jadi memang kita untuk ini KPBU lagi rencananya. Anggarannya itu sekitar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan jalannya, lalu nanti kita tenderkan. Nah nanti pembayarannya itu dicicil. Jadi nanti setiap tahun BP Batam harus menganggarkan sekitar sekian ratus miliar untuk mencicil proyek ini,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Rempang Eco-City mencakup pengembangan kawasan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial dan energi hijau (listrik tenaga surya). Akumulasi nilai investasi jangka panjang sebesar Rp 381 triliun dan diklaim dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 306 ribu orang.

    Dalam jangka menengah, investasi dari Xinyi Glass disebut mencapai Rp 165 triliun di lahan seluas 2.000 Ha di kawasan Rempang Eco-City.

    (aid/rrd)

  • Elon Musk dan SpaceX Hadapi Tinjauan Federal Terkait Keamanan Nasional

    Elon Musk dan SpaceX Hadapi Tinjauan Federal Terkait Keamanan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Elon Musk dan perusahaan roket miliknya, SpaceX, sedang menghadapi tiga tinjauan federal terkait dengan kepatuhan keamanan nasional.

    Melansir dari Reuters, Rabu (18/12/2024), peninjuan terhadap Space X muncul setelah adanya kekhawatiran perusahaan milik Elon Musk ini belum sepenuhnya mematuhi protokol keamanan karena masih adanya interaksi perusahaan dengan pejabat asing.

    Tinjauan federal terbaru ini diprakarsai langsung oleh beberapa instansi terkait, termasuk Angkatan Udara, Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan, dan Wakil Menteri Pertahanan untuk Intelijen dan Keamanan.

    Menurut laporan tersebut, tinjauan baru ini berfokus pada dugaan pelanggaran setelah adanya pertemuan Musk dengan pemimpin asing, yang dianggap dapat membahayakan kerahasiaan negara. 

    “Elon Musk dan SpaceX telah berulang kali gagal memenuhi kewajiban pelaporan yang diperlukan untuk melindungi rahasia negara,” tulis laporan tersebut.

    Pihak Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal adanya investigasi yang sedang berlangsung, dengan alasan untuk melindungi kerahasiaan proses investigasi. 

    Meskipun begitu, sejumlah sumber menyebutkan bahwa kekhawatiran terkait keamanan nasional muncul setelah beberapa kali Musk berhubungan dengan pejabat asing, termasuk beberapa pertemuan dengan pemimpin Rusia. 

    Salah satu yang paling mencolok adalah percakapan Musk dengan Presiden Vladimir Putin, yang memicu penolakan terhadap akses keamanan tingkat tinggi untuknya dari Angkatan Udara.

    Beberapa sekutu internasional, termasuk Israel, juga dilaporkan telah mengungkapkan keprihatinan atas kemungkinan Musk membocorkan informasi sensitif. 

    Pada bulan lalu, dua senator Demokrat AS, Jeanne Shaheen dan Jack Reed, meminta Pentagon untuk menyelidiki hubungan Musk dengan pejabat Rusia dan dampaknya terhadap keamanan nasional.

    Gwynne Shotwell, Presiden dan Chief Operating Officer SpaceX, menolak untuk berkomentar mengenai tinjauan izin keamanan atau penyelidikan lebih lanjut saat ditanya oleh wartawan Reuters. Sementara itu, Musk belum memberikan tanggapan terkait isu ini.

    Tinjauan keamanan ini semakin menambah tekanan pada Musk, yang saat ini sedang menghadapi beragam tantangan di berbagai sektor usaha, dari perusahaan mobil listrik Tesla hingga eksplorasi luar angkasa dengan SpaceX.

  • Begini Cara Manajer Fasilitas Imbangi Data Center Makin Padat & Cerdas

    Begini Cara Manajer Fasilitas Imbangi Data Center Makin Padat & Cerdas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Data center terus berkembang ikut berdaptasi dengan kebutuhan zaman dan juga teknologi. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Internet of Things (IoT), dan teknologi komputasi berat lainnya mendorong peningkatan kepadatan dan kecerdasan di dalam data center.

    Seorang peneliti di Omdia menggambarkan perubahan ini seperti mengubah data center dari pabrik komputasi dan penyimpanan menjadi pabrik AI. Hal ini menuntut operator data center untuk memikirkan ulang fasilitas yang ada dan merancang fasilitas baru dengan kepadatan lebih tinggi, efisiensi lebih besar, keandalan yang lebih tinggi, serta keberlanjutan yang lebih baik.

    Baik untuk fasilitas baru maupun yang sudah ada, kebutuhan data center masa depan pada dasarnya bergantung pada kelistrikan. Kualitas daya dan distribusinya menjadi fondasi utama untuk mendukung teknologi canggih ini. Perangkat pemantauan daya kritis, intelligent rack PDUs, dan track busway adalah tiga elemen kunci yang menciptakan fondasi kuat dan tahan masa depan.

    Dilema Downtime: Peran Kualitas Daya

    Data center harus selalu beroperasi tanpa henti, sehingga downtime dapat menjadi sangat merugikan. Gangguan operasional bisa menyebabkan kerugian besar dan menghindarinya masih menjadi tantangan besar bagi industri.

    Berdasarkan survei Uptime Institute 2023, 60% operator data center mengalami downtime dalam tiga tahun terakhir, dengan masalah kelistrikan sebagai penyebab utama dari gangguan yang paling signifikan. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam mencegah downtime adalah penting kualitas daya (power quality) dan bagaimana kegagalan untuk memantaunya dapat menyebabkan kerusakan peralatan.

    Peralatan data center sangat sensitif terhadap fluktuasi daya. Masalah kualitas daya yang umum meliputi penurunan dan lonjakan tegangan, distorsi harmonik, serta transien. Masalah ini diperburuk oleh fakta bahwa peralatan di dalam fasilitas itu sendiri dapat menyebabkan gangguan pada gelombang tegangan.

    Contohnya termasuk non-linear switch mode power supplies untuk server, sakelar, dan sistem penyimpanan, ballast pencahayaan, serta inverter UPS yang mengubah daya DC menjadi AC. Kehadiran peralatan komputasi kinerja tinggi seperti kluster AI meningkatkan urgensi bagi operator data center untuk memantau kualitas daya secara proaktif.

    Pemantauan Kualitas Daya Granular dengan Intelligent Rack PDU

    Peralatan yang memungkinkan pemantauan kualitas daya(PQM) secara terus-menerus di tingkat perangkat dapat membantu mengurangi downtime dan komplikasi lainnya. Generasi terbaru intelligent rack PDUs memberikan visibilitas dan kontrol yang dibutuhkan oleh operator data center. Produk Legrand, seperti PRO4X dari Server Technology dan PX4 dari Raritan, menawarkan solusi lengkap dengan visibilitas, pelaporan, dan peringatan yang unggul untuk metrik daya dan peristiwa di kabinet. Produk ini juga memiliki fleksibilitas terbaik untuk memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan masa depan.

    Dirancang untuk keandalan operasional, PRO4X dan PX4 memungkinkan perencanaan kapasitas yang lebih baik, pengoptimalan beban kerja, pemantauan lingkungan, kontrol akses fisik dan digital, serta inisiatif uptime. Dengan proses instalasi sederhana, dukungan outlet kepadatan tinggi, integrasi mulus dengan DCIM atau BMS yang ada, dan visibilitas real-time paling akurat untuk kualitas daya, produk ini adalah solusi yang tepat untuk kebutuhan masa depan.

    Meningkatkan Kepadatan dengan Inovasi Track Busway

    Peralatan seperti chip berkapasitas tinggi dan teknologi canggih lainnya membutuhkan daya yang sangat besar, yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan industri saat ini. Pertumbuhan ini tidak akan terjadi sekaligus, tetapi akan meningkat secara eksponensial. Precedence Research memproyeksikan pasar AI global akan tumbuh dari USD 454 miliar pada 2022 menjadi USD 2,6 triliun pada 2032. Pertumbuhan ini akan mendorong lonjakan besar dalam penggunaan energi di data center. International Energy Agency (IEA) memprediksi konsumsi listrik total industri ini dapat meningkat dua kali lipat menjadi lebih dari 1.000 TWh pada 2026 dibandingkan dengan 460 TWh pada 2022.

    Akibatnya, kepadatan daya per rak akan meningkat dari rata-rata saat ini 20 kW menjadi 40 kW atau lebih. Dalam beberapa kasus ekstrem, operator data center mungkin perlu mencapai kepadatan hingga 80 kW hingga 200 kW per rak. Untuk mendukung kebutuhan ini, sistem distribusi daya yang andal dan fleksibel sangat dibutuhkan.

    Starline Track Busway adalah salah satu sistem distribusi daya paling efisien yang tersedia. Desain overhead-nya menghindari masalah seperti aliran udara yang terhambat dan risiko tersandung yang sering terjadi pada kabel lantai. Sistem ini menggabungkan keandalan teknis, fleksibilitas luar biasa, dan dukungan untuk kepadatan tinggi. Dengan ukuran mulai dari 40 hingga 1250 ampere dan sistem 3-phase hingga600Vac atau 600Vdc, Starline Track Busway mengurangi waktu dan tenaga instalasi dibandingkan solusi busduct atau pipe-and-wire.

    Menyatukan Semuanya dengan Critical Power Monitor

    Elemen yang menyatukan semua solusi ini adalah generasi ketiga produk Critical Power Monitor (CPM) Starline, yaituM70 CPM. Sistem pemantauan energi kelas revenue-grade ini memberikan data real-time kepada manajer data center untuk mengoptimalkan infrastruktur kelistrikan. Produk ini menawarkan pemantauan daya hingga level sirkuit cabang dengan visibilitas tinggi, alarm suara, serta fitur inovatif lainnya seperti monitoring suhu dan tampilan putar.

    Berinovasi di Era Kepadatan Tinggi

    Seiring dengan semakin padat dan cerdasnya data center, manajer fasilitas memerlukan alat canggih untuk menghadapi tantangan ini. Produk seperti PRO4X, PX4, Starline Track Busway, dan M70 CPM dirancang untuk memberikan solusi andal, efisien, dan scalable. Dengan mengadopsi teknologi ini, operator data center dapat mengoptimalkan fasilitas mereka untuk menghadapi era baru kepadatan tinggi dan penggunaan daya besar.

     

    (rah/rah)

  • Kadin optimistis pemerintah bisa dongkrak ekonomi dan tekan kemiskinan

    Kadin optimistis pemerintah bisa dongkrak ekonomi dan tekan kemiskinan

    Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat semakin maju dengan perekonomian, yang tumbuh pesat dan pada ujungnya akan menekan angka kemiskinan.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa bertumbuh lebih pesat dan lebih inklusif lagi, sehingga angka kemiskinan turun signifikan,” ujarnya dalam keterangan, yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, Anin dapat memahami kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan diiringi dengan kebijakan stimulus ekonomi (insentif) bagi masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Ya, tentu di Kadin, karena tadi baru keluar stimulusnya, akan mempelajari dengan baik,” kata Anin usai menghadiri acara “Malam Renungan Natal Kadin Indonesia” di Jakarta, Senin (16/12/2024) malam.

    Berbicara mengenai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, Anin meyakini hal itu menunjukkan komitmen untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang menjadi elemen penting pendorong pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, dengan stimulus diharapkan pengeluaran Pemerintah bisa lebih produktif.

    “Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri. Karena, industri ini bisa menghasilkan suatu produk, terutama barang yang bisa di ekspor,” ucapnya.

    Anin mengatakan program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah murah, antara lain bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendongkrak efektivitas belanja pemerintah.

    “Jadi, program-program yang dicanangkan itu berupaya agar daya beli masyarakat lebih baik dari yang dibutuhkan. Kedua, juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah yang lebih produktif,” jelas Anin.

    Dalam aturan pajak baru, tidak semua barang akan terkena kenaikan tarif PPN 12 persen. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif paket kebijakan ekonomi untuk mendorong daya beli.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan PPN atau tarif 0 persen, termasuk beras.

    Selain kebutuhan pokok, untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial juga dibebaskan dari PPN.

    “Jadi, ini semua menjadikan suatu harapan. Tentu, dalam stimulus, Kadin selalu bersama dengan pemerintah sebagai mitra strategis, kami juga menyampaikan apa yang teman-teman rasa di sektor riil,” ucap Anin.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus berupa paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Untuk masyarakat berpendapatan rendah, diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah 1 persen, atau hanya dikenakan tarif 11 persen. Barang-barang pokok yang tetap dikenakan tarif 11 persen di antaranya MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri.

    Stimulus lainnya yang diberikan adalah bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan.

    Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik yang terpasang di bawah atau sampai 2.200 volt ampere (VA) diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat seiring regulasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

    Kenaikan PPN sesuai dengan aturan yang sudah diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2024.

    Lalu apa itu paket insentif? Berikut ini pengertian dan daftar penerima insentif.

    Paket Insentif
    Paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap harga barang atau jasa yang akan naik karena PPN 12 persen. Pemerintah memproyeksikan jumlah PPN yang dibebaskan untuk insentif sebesar Rp 265,6 triliun. Jumlah ini di luar pembebasan PPN yang diberikan untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

    Barang yang termasuk adalah beras, ikan, telur, sayur, gula konsumsi, susu segar, dan daging, sedangkan jasa yang termasuk adalah jasa angkutan umum, jasa keuangan, jasa tenaga kerja, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi, vaksin polio, buku, rusunami, rumah sederhana dan sangat sederhana, dan pemakaian listrik serta air minum.

    Daftar Penerima Paket Insentif
    Pemerintah mengklasifikasikan penerima insentif menjadi tiga golongan, yaitu insentif bagi rumah tangga, insentif bagi kelas menengah, dan insentif bagi dunia usaha.

    Insentif bagi Rumah Tangga
    Rumah tangga yang mendapatkan insentif adalah yang memiliki pendapatan rendah. Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari total PPN 12 persen untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), berupa tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri.

    Selain dari stimulus tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk masyarakat kelompok desil 1 dan 2 dengan total 16 juta penerima selama Januari dan Februari. Pemerintah juga memberikan diskon biaya listrik sebanyak 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Insentif bagi Kelas Menengah
    Pemerintah juga memberikan insentif bagi kelas menengah dengan melanjutkan PPN DTP properti dengan harga rumah hingga Rp 5 miliar dengan pengenaan pajak dasar hingga Rp 2 miliar. Selain itu juga tetap menjalankan PPN DTP kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV) untuk penyerahan EV mobil tertentu dan bus tertentu, pajak barang mewah atau PPnBM DTP KBLBB/EV untuk impor mobil tertentu dalam bentuk utuh, penyerahan EV mobil tertentu yang diproduksi di dalam negeri, dan pembebasan bea masuk EV completely built up (CBU).

    Selain itu, pemerintah juga memberikan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor yang menggunakan mesin hybrid, memberikan insentif PPh untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan diskon pembayaran untuk Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja padat karya.

    Insentif bagi Dunia Usaha
    Bagi dunia usaha, pemerintah menyiapkan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan tujuh tahun dan selesai pada 2024. UMKM yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak tersebut. Pemerintah juga memberikan subsidi 5 persen untuk membiayai industri padat berupa revitalisasi alat atau mesin.

  • PII Jamin 53 Proyek Infrastruktur, Gaet Rp536 T dari Investor Swasta

    PII Jamin 53 Proyek Infrastruktur, Gaet Rp536 T dari Investor Swasta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) melakukan penjaminan terhadap 53 proyek infrastruktur penting di Indonesia.

    Deputi Direktur Bisnis PT PII Pratomo Ismujatmika menekankan data ini merupakan update sampai November 2024. Perusahaan bahkan mengaku sanggup menggaet investasi Rp536 triliun dari pihak swasta.

    “PT PII saat ini sudah menjamin kurang lebih 53 proyek,” ungkapnya dalam Talk Show ‘Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen’ di Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

    “Melalui penjaminan PII bisa menarik investasi swasta kurang lebih Rp536 triliun,” tegas pria yang akrab disapa Tomo itu.

    Khusus untuk infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), PII sudah menjamin 35 proyek. Tomo menyebut dana investor swasta yang masuk dalam ratusan proyek infrastruktur ini mencapai Rp303 triliun.

    Pada bahan paparannya, ada sekitar 7 sektor proyek infrastruktur yang masuk dalam penjaminan PII. Pertama, sektor pariwisata, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    Kedua, sektor ketenagalistrikan yang mencakup proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang hingga PLTU Timor-1. Ketiga, sektor telekomunikasi, seperti Palapa Ring Paket Barat serta Palapa Ring Paket Timur.

    Keempat, sektor air minum. Kelima, PII juga memberikan jaminan terhadap proyek transportasi yang termasuk Kereta Api Makassar-Parepare.

    Keenam, sektor jalan yang mencakup Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan, Tol Probowangi, sampai Trans Papua. Sedangkan yang ketujuh adalah infrastruktur di sektor penerangan.

    (skt/sfr)

  • Perbedaan KRL, LRT, MRT, dan Monorel, Jangan Sampai Tertukar

    Perbedaan KRL, LRT, MRT, dan Monorel, Jangan Sampai Tertukar

    Jakarta: Sistem transportasi modern telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan yang padat. Di Indonesia sendiri, KRL, LRT, dan MRT telah menjadi pilihan transportasi publik yang populer.
     
    Apa perbedaan KRL, LRT, dan MRT? Serta, apa yang disebut dengan Monorel?
     
    KRL (Kereta Rel Listrik), LRT (LIght Rail Transit), dan MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) sama-sama menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam menjangkau berbagai tujuan dalam kota atau antar kota yang berdekatan.
     
    Perbedaan KRL, LRT, MRT

    MRT. Foto: AFP/Bay Ismoyo

     

    Meskipun memiliki kesamaan sebagai moda transportasi berbasis rel, KRL, LRT, dan MRT memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kapasitas, jangkauan, dan sistem operasionalnya. Berikut penjelasan lengkap mengenai perbedaan tersebut:
     
    1. Kapasitas dan Ukuran Kereta
    KRL punya kapasitas penumpang yang paling besar dibandingkan LRT dan MRT. Satu rangkaian KRL biasanya terdiri dari 8-12 gerbong dengan kapasitas hingga 2.000 penumpang. Sedangkan LRT memiliki kapasitas yang lebih kecil, dengan 2-4 gerbong dan kapasitas sekitar 600 penumpang.
     
    Sedangkan MRT berada di antara keduanya, dengan kapasitas sekitar 1.900 dengan 6 gerbong per rangkaian.
     
    2. Jangkauan dan Rute

    LRT Jabodetabek. Foto: MI/Susanto

    KRL memiliki jaringan rute yang lebih luas dibandingkan LRT dan MRT, terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). KRL melayani rute-rute komuter dengan jarak tempuh yang relatif pendek dan menghubungkan pusat kota dengan kawasan penyangga.
     
    Sementara itu, LRT memiliki jangkauan yang lebih terbatas dan biasanya beroperasi dalam satu wilayah atau kota tertentu. Misalnya, LRT Jakarta beroperasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
     
    Di sisi lain, MRT punya jangkauan yang lebih luas dari LRT, namun masih terbatas pada area perkotaan tertentu.

     

     

    3. Sistem Operasional
    KRL, LRT, dan MRT semuanya menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak kereta. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasionalnya. KRL menggunakan sistem operasi “push-pull”, artinya terdapat satu lokomotif di bagian depan dan belakang rangkaian.
     
    Sedangkan LRT dan MRT menggunakan sistem “multiple unit”, yakni setiap gerbong memiliki motor penggerak sendiri.
     
    Selain itu, KRL beroperasi di jalur rel yang terpisah dari kereta api konvensional, sedangkan LRT dan MRT beroperasi di jalur layang atau bawah tanah. Hal ini membuat KRL lebih rentan terhadap gangguan akibat kemacetan di perlintasan kereta api.
     
    Apa Itu Monorel?

    Ilustrasi monorel. Foto: Pixabay

    Moda transportasi umum lainnya adalah monorel. Meskipun tidak ada di Indonesia, beberapa negara sudah menggunakan moda transportasi ini, beberapa di antaranya adalah Malaysia dan sejumlah negara di Eropa.
     
    Monorel merupakan moda transportasi yang berjalan di atas rel tunggal yang ditinggikan. Hal ini berbeda dari kereta api biasa yang menggunakan dua rel. Desain yang unik ini memungkinkan monorel bergerak dengan bebas hambatan, meningkatkan keamanan penumpang, dan meminimalkan risiko kecelakaan.
     
    Sayangnya, biaya pembangunan monorel bisa jadi mahal, terutama di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang padat. Oleh karena itu, implementasinya membutuhkan pertimbangan yang cermat.

     

    Jakarta: Sistem transportasi modern telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan yang padat. Di Indonesia sendiri, KRL, LRT, dan MRT telah menjadi pilihan transportasi publik yang populer.
     
    Apa perbedaan KRL, LRT, dan MRT? Serta, apa yang disebut dengan Monorel?
     
    KRL (Kereta Rel Listrik), LRT (LIght Rail Transit), dan MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) sama-sama menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam menjangkau berbagai tujuan dalam kota atau antar kota yang berdekatan.
     
    Perbedaan KRL, LRT, MRT

    MRT. Foto: AFP/Bay Ismoyo
     
     

     
    Meskipun memiliki kesamaan sebagai moda transportasi berbasis rel, KRL, LRT, dan MRT memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kapasitas, jangkauan, dan sistem operasionalnya. Berikut penjelasan lengkap mengenai perbedaan tersebut:
     

    1. Kapasitas dan Ukuran Kereta

    KRL punya kapasitas penumpang yang paling besar dibandingkan LRT dan MRT. Satu rangkaian KRL biasanya terdiri dari 8-12 gerbong dengan kapasitas hingga 2.000 penumpang. Sedangkan LRT memiliki kapasitas yang lebih kecil, dengan 2-4 gerbong dan kapasitas sekitar 600 penumpang.
     
    Sedangkan MRT berada di antara keduanya, dengan kapasitas sekitar 1.900 dengan 6 gerbong per rangkaian.
     

    2. Jangkauan dan Rute

    LRT Jabodetabek. Foto: MI/Susanto
    KRL memiliki jaringan rute yang lebih luas dibandingkan LRT dan MRT, terutama di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). KRL melayani rute-rute komuter dengan jarak tempuh yang relatif pendek dan menghubungkan pusat kota dengan kawasan penyangga.
     
    Sementara itu, LRT memiliki jangkauan yang lebih terbatas dan biasanya beroperasi dalam satu wilayah atau kota tertentu. Misalnya, LRT Jakarta beroperasi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
     
    Di sisi lain, MRT punya jangkauan yang lebih luas dari LRT, namun masih terbatas pada area perkotaan tertentu.
     
     

     

    3. Sistem Operasional

    KRL, LRT, dan MRT semuanya menggunakan tenaga listrik sebagai penggerak kereta. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasionalnya. KRL menggunakan sistem operasi “push-pull”, artinya terdapat satu lokomotif di bagian depan dan belakang rangkaian.
     
    Sedangkan LRT dan MRT menggunakan sistem “multiple unit”, yakni setiap gerbong memiliki motor penggerak sendiri.
     
    Selain itu, KRL beroperasi di jalur rel yang terpisah dari kereta api konvensional, sedangkan LRT dan MRT beroperasi di jalur layang atau bawah tanah. Hal ini membuat KRL lebih rentan terhadap gangguan akibat kemacetan di perlintasan kereta api.
     
    Apa Itu Monorel?

    Ilustrasi monorel. Foto: Pixabay
     
    Moda transportasi umum lainnya adalah monorel. Meskipun tidak ada di Indonesia, beberapa negara sudah menggunakan moda transportasi ini, beberapa di antaranya adalah Malaysia dan sejumlah negara di Eropa.
     
    Monorel merupakan moda transportasi yang berjalan di atas rel tunggal yang ditinggikan. Hal ini berbeda dari kereta api biasa yang menggunakan dua rel. Desain yang unik ini memungkinkan monorel bergerak dengan bebas hambatan, meningkatkan keamanan penumpang, dan meminimalkan risiko kecelakaan.
     
    Sayangnya, biaya pembangunan monorel bisa jadi mahal, terutama di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang padat. Oleh karena itu, implementasinya membutuhkan pertimbangan yang cermat.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
     Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Komunikasi Kian Intens, Honda dan Nissan Berpotensi Merger

    Komunikasi Kian Intens, Honda dan Nissan Berpotensi Merger

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dua produsen mobil asal Jepang, Honda Motor dan Nissan Motor, sedang membicarakan potensi merger yang bisa menyelamatkan keduanya dari persaingan otomotif ketat di masa depan terutama soal mobil elektrifikasi.

    Berdasarkan laporan Nikkei pada Selasa (17/12), keduanya telah meningkatkan intensitas komunikasi dalam beberapa bulan terakhir.

    Merger ini memungkinkan Honda dan Nissan bekerja sama lebih erat dalam bidang teknologi. Isi spesifik pembicaraan keduanya belum diungkap ke publik tetapi ada rujukan mendirikan perusahaan induk yang bakal menaungi Nissan dan Honda, kata sumber yang menolak disebutkan namanya.

    Persaingan ketat mobil listrik, terutama dari Tesla dan banyak pesaing baru dari China, membuat permintaan kendaraan konvensional melamban di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini memberi tekanan kepada para produsen mobil konvensional seperti Honda dan Nissan.

    Honda dan Nissan yang dikonfirmasi atas hal ini masih mengeluarkan pernyataan yang sama seperti pernah dirilis pada Maret lalu. Isinya menyebut kalau tidak ada merger yang diumumkan kedua perusahaan.

    “Seperti yang diumumkan pada bulan Maret tahun ini, Honda dan Nissan menjajaki berbagai kemungkinan kolaborasi di masa depan, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing,” kata kedua perusahaan dalam pernyataan terpisah.

    Dalam pernyataan itu juga dijelaskan kedua perusahaan berjanji akan menginformasikan kepada para pemangku kepentingan mengenai perkembangan terbaru pada waktu yang tepat.

    Selain itu, produsen mobil Prancis, Renault, yang merupakan pemegang saham utama Nissan, mengatakan tidak memiliki informasi merger tersebut dan menolak berkomentar.

    Selama setahun terakhir, perang harga mobil listrik yang diluncurkan oleh Tesla dan BYD meningkatkan tekanan pada perusahaan mobil konvensional.

    Hal ini memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan seperti Honda dan Nissan untuk mencari cara memangkas biaya dan mempercepat pengembangan kendaraan, dan merger adalah langkah besar sebagai solusi strategis.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]