Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Hasil Tes Tabrak Mobil Listrik BYD Dolphin

    Hasil Tes Tabrak Mobil Listrik BYD Dolphin

    Jakarta –

    Mobil listrik BYD Dolphin dilakukan tes tabrak di Amerika Latin. Begini hasilnya.

    BYD Dolphin telah meraih skor lima bintang dalam uji tabrak dan keselamatan Latin NCAP. Mobil ini merupakan kendaraan listrik bertenaga baterai pertama yang meraih lima bintang dalam sejarah Latin NCAP.

    BYD Dolphin adalah mobil hatchback listrik yang diluncurkan di China pada tahun 2021. Mobil ini hadir di Amerika Latin pada tahun 2023, dan menjadi salah satu mobil terlaris di Brasil.

    Sebelumnya, BYD Dolphin yang dirancang untuk pasar Eropa meraih lima bintang dalam uji tabrak Euro NCAP dan Australian NCAP. Pada bulan Desember, varian China dari mobil hatchback ini menjadi mobil China teraman yang dievaluasi oleh Latin NCAP.

    BYD Dolphin yang dievaluasi oleh Latin NCAP memiliki 7 kantung udara dan paket ADAS sebagai standar. Bodi mobil mobil hatchback ini terbuat dari baja berkekuatan tinggi dengan nilai 78,2 persen. Jadi, tidak mengherankan mobil ini meraih nilai setinggi itu dalam New Car Assessment Program (NCAP).

    BYD Dolphin meraih nilai tertinggi dalam pengujian keselamatan Penumpang Anak dengan skor 93,17%. Kemudian untuk kategori Keselamatan Orang Dewasa memperoleh nilai 92,6%. Hasil dari keselamatan Perlindungan Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan yang Rentan masing-masing adalah 77,03% dan 85,17%.

    “Dolphin Plus menunjukkan, secara umum, kinerja yang baik dengan struktur yang stabil dan area ruang kaki serta perlindungan dada orang dewasa yang cukup hingga baik dalam benturan frontal. Model tersebut juga menunjukkan perlindungan yang baik secara keseluruhan dalam benturan samping dan perlindungan marjinal pada dada dalam benturan tiang, perlindungan penumpang anak yang baik, dan sistem ADAS yang baik dengan volume penuh unit yang dipasangi sistem tersebut sebagai standar,” demikian disebutkan dalam rilis Latin NCAP.

    (rgr/din)

  • Batas Maksimal Beli Token Listrik PLN Diskon 50 Persen

    Batas Maksimal Beli Token Listrik PLN Diskon 50 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemberian diskon tarif listrik 50 persen untuk 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah ternyata ada batas maksimalnya.

    Para pelanggan PLN dalam kategori tersebut tidak perlu melakukan registrasi atau mendaftar untuk menikmati program stimulus ekonomi yang ditetapkan pemerintah selama Januari-Februari 2025 tersebut.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaska sistem layanan pelanggan yang telah terdigitalisasi memudahkan PLN dalam menyalurkan program diskon tersebut.

    “Dengan dukungan digitalisasi pelanggan yang kami lakukan, secara otomatis pelanggan dengan kategori tersebut mendapatkan potongan pada periode Januari hingga Februari 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (23/12).

    Ia merinci diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar akan otomatis berlaku saat membayar tagihan listrik Januari dan Februari 2025. Sedangkan bagi pelanggan prabayar, diskon 50 persen didapat saat membeli token listrik di periode yang sama.

    Namun, pelanggan tidak bisa aji mumpung menimbun beli token selama periode diskon tersebut. Sebab, ada batasan maksimal beli token listrik diskon 50 persen berdasarkan besaran daya.

    PLN membatasi maksimal beli token listrik diskon 50 persen selama 720 jam nyala.

    Berikut rinciannya batasan maksimal beli token listrik diskon 50 persen per bulan:

    1. Tarif 450 VA maksimal 720 jam atau setara 324 kWh
    Tarif listrik Rp415 per kWH x 324 kWH = Rp134.460. Artinya, diskon maksimal Rp67 ribu

    2. Tarif 900 VA maksimal 720 jam atau setara 648 kWh
    Tarif listrik Rp1.352 per kWh x 648 kWh = Rp876.096. Artinya, diskon maksimal Rp438 ribu

    3. Tarif 1.300 VA maksimal 720 jam atau setara 936 kWh
    Tarif listrik Rp1.444,70 per kWh x 936 kWh = Rp1,35 juta. Artinya, diskon maksimal Rp676 ribu

    4. Tarif 2.200 VA maksimal 720 jam atau 1.584 kWh
    Tarif listrik Rp1.444,70 per kWh x 1.584 kWh = Rp2,28 juta. Artinya, diskon maksimal Rp1,14 juta.

    (pta/pta)

  • Pencapaian Baru, Chery Serahkan 5.000 Mobil Listrik ke Pelanggan

    Pencapaian Baru, Chery Serahkan 5.000 Mobil Listrik ke Pelanggan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Chery Sales Indonesia (CSI) mencatat pencapaian dengan menyerahkan total 5.000 unit mobil listrik ke pelanggan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir. Dua model menyumbang penjualan tersebut, yakni Omoda E5 Pure dan J6.

    Chery pun menggelar acara khusus untuk merayakan pencapaian tersebut dengan serah terima ke pelanggan di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (22/12).

    “Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk merayakan serah terima 5.000 kendaraan listrik termasuk Chery OMODA E5 Pure dan Chery J6. Hal ini merupakan cerminan dari komitmen kami yang tak tergoyahkan untuk memberikan layanan yang luar biasa, memperjuangkan kelestarian lingkungan, dan mempercepat perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau,” ujar Wang Peng, Chief Operating Officer PT Chery Sales Indonesia, dalam sambutannya di acara 5.000 EV Handover Ceremony Chery E5 Pure & Chery J6, Minggu (22/12).

    Rifkie Setiawan, Head of BrandDepartment PT Chery Sales Indonesia Rifkie Setiawan, dalam kesempatan sama mengatakan pencapain ini merupakan kelanjutan dari serah terima 3.000 unit yang dilaksanakan Agustus lalu.

    “Kami juga bangga dapat memenuhi komitmen pengiriman Chery J6 di bulan Desember, membuktikan keseriusan kami dalam melayani konsumen,” ujar Rifkie.

    Menurut Rifkie, komposisi 5.000 unit EV yang diserahkan terdiri dari 4.700 unit Omoda E5 dan E5 Pure yang merupakan total penjualan dari Januari hingga November, serta 300 unit J6 yang terjual pada Desember.

    “Kalau J6 di Desember ini memang 300-an. Jadi kita kurang lebih 4.700-an untuk E5, baik itu dua tipe ya, E5 atau E5 Pure,” jelasnya.

    Ia juga menyebukan kedua model tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, terbukti dari banyaknya jumlah Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pada gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 November lalu.

    “Kalau untuk J6 sendiri karena ini baru ya dan animonya bagus. Feedbacknya juga lumayan baik. Dan kemarin di GJAW juga kita sudah dapet respons yang positif. Kurang lebih saat ini kita sudah dapat 1.000 pemesanan untuk J6. Kalau dari E5 ya SPK atau pemesanan itu sekarang 20 persen lebih. Jadi total kalau misalkan J6 itu 1.000 lebih. Nah E5 itu 250-300-an,” ungkapnya.

    Chery OMODA E5 Pure

    OMODA E5 Pure memiliki dimensi panjang 4.424 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.588 mm, dan jarak sumbu roda 2.630 mm. SUV listrik ini menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) dengan kapasitas 61 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 430 km. Sedangkan motornya diklaim menghasilkan daya sebesar 201 hp dan torsi 340 Nm tersalurkan ke empat lingkar roda berukuran 18 inci.

    Omoda E5 Pure tersedia pengisian AC maksimal 9,9 kW serta fast charging atau DC hingga 80 kW. Proses pengisian baterai dari 30-80 persen dapat dilakukan dalam waktu 28 menit. Untuk akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam, Omoda E5 butuh waktu 7,6 detik untuk mode sport.

    Chery OMODA E5 dibanderol mulai Rp419,8 juta hingga Rp498,8 juta OTR Jakarta. 

    Chery J6

    J6 memiliki ukuran panjang 4,338 meter dan tingginya 1,855 meter, dan ground clearance 200 mm. Sementara ini ada dua varian J6. Varian 2WD dibekali baterai 65,69 kWh untuk jarak tempuh 426 km, sedangkan varian 4WD membawa baterai 69,77 kWh buat 418 km.

    Chery J6 dijual dengan harga mulai Rp498 juta sampai dengan Rp608 juta OTR Jakarta.

    (rac/dmi)

  • Heboh Hitung-hitungan PPN 12%, Airlangga: Nambahnya Cuma 1%

    Heboh Hitung-hitungan PPN 12%, Airlangga: Nambahnya Cuma 1%

    Jakarta –

    Masyarakat tengah dihebohkan dengan rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di tahun depan. Satu hal yang banyak dibahas ialah hitung-hitungan yang menyatakan dibalik kebijakan itu ada kenaikan beban pajak 9%.

    Dimintai respons terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya 1%.

    “Nambahnya cuma 1%,” tegas Airlangga, ditemui di Alfamart Drive Thru, Alam Sutera, Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Kemudian saat dikonfirmasi apakah benar angka 9% itu merupakan beban pajak, Airlangga juga enggan menjawab. Lalu ia pun kembali menekankan bahwa kenaikan PPN hanya 1%.

    “PPN nambahnya cuma 1%,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan tentang banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN jadi 12% di tahun depan, ia tetap optimistis bahwa daya beli masih dapat terkendali di tahun depan. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga keseimbangan.

    “Kalau pemerintah selalu optimis (daya beli aman),” kata Airlangga.

    “Tentu kita melihat daya beli tahun depan, pemerintah mengeluarkan berbagai paket stimulus,” sambungnya.

    Airlangga menyebut, ada beberapa stimulus yang akan diberikan pemerintah di 2025 seiring pemberlakuan kebijakan baru itu. Stimulus itu antara lain seperti diskon tarif listrik 50% periode Januari-Februari hingga insentif pembelian rumah rumah Rp 2 miliar bebas PPN.

    Selain itu, PPN untuk motor listrik ditanggung pemerintah (DTP) secara penuh. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, bahkan ditambahkan potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3%.

    “Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh masyarakat,” ujarnya.

    Pemerintah juga membebaskan sektor transportasi dari PPN alias PPN 0% di tahun depan. Hal ini dilakukan salah satunya lantaran sektor transportasi memberikan berpengaruh besar terhadap inflasi.

    Pembebasan PPN juga diberikan khususnya untuk bahan pokok penting. Airlangga menambahkan, beberapa bahan pokok juga ditanggung PPN-nya oleh pemerintah sehingga tetap di angka 11%.

    Airlangga juga memastikan, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memuat rincian barang-barang mewah kena PPN 12%. Aturan itu akan terbit di akhir tahun 2024 ini.

    “PMK-nya sebelum 1 Januari (2025),” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, kenaikan beban pajak PPN 9% kini tengah viral di jagat dunia maya. Berbagai akun mulai mencoba membahas hitung-hitungan dan didapatkan bahwa kenaikan beban pajak dari PPN 11% ke 12% adalah sebesar 9%.

    Merespons hal tersebut, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, ada yang namanya statutory tax rate atau tarif yang tertulis secara legal. Kenaikan sebesar 1% dati 11% ke 12% itu merupakan statutory tax rate.

    “Memang pemerintah biasanya menggunakan statutory tax rate. Sedangkan yang 9% adalah kenaikan besaran beban pajak yang dibayarkan dibandingkan beban pajak sebelumnya. Jadi, tarifnya secara legal naik 1%. Sedangkan beban pajaknya, naik 9% dari beban pajak sebelumnya,” terang Fajry saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/12).

    (shc/kil)

  • Asal Usul Kenaikan PPN 12 Persen: Diusulkan Jokowi, Disetujui DPR, Kini Ditolak Banyak Pihak

    Asal Usul Kenaikan PPN 12 Persen: Diusulkan Jokowi, Disetujui DPR, Kini Ditolak Banyak Pihak

    Asal Usul Kenaikan PPN 12 Persen: Diusulkan Jokowi, Disetujui DPR, Kini Ditolak Banyak Pihak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.
    Tak hanya lewat petisi di media sosial, sejumlah elemen masyarakat pun turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan pungutan pajak ini.
    Di tataran elite partai politik, PDI Perjuangan menjadi parpol yang paling keras menolak rencana kenaikan tersebut.
    Meskipun, fraksi partai ini juga yang menjadi pimpinan panitia kerja (panja), ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi dasar kenaikan PPN tersebut, dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, misalnya, menilai kenaikan PPN akan memperburuk situasi ekonomi, terutama masyarakat kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
    “Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).
    “Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif, termasuk stimulus ekonomi yang benar-benar efektif, agar kenaikan PPN ini tidak menambah beban bagi rakyat kecil,” ujarnya.
    Ia mengatakan, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sudah cukup tertekan. Hal ini yang kemudian membuat tidak sedikit dari mereka yang justru terjebak pinjaman online (pinjol) demi memenuhi kebutuhannya.
    “Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ungkap Puan.
    Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, kenaikan PPN memang memiliki tujuan yang baik untuk memenuhi pemasukan negara dan menutup defisit. Namun, penerapannya dilaksanakan pada waktu yang kurang tepat.
    “Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen ini bisa membuat ngilu sedikit kehidupan rakyat. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersama Filipina,” kata Ganjar dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo, Kamis (19/12/2024), melansir
    Kompas.tv
    .
    Ia khawatir, menaikkan PPN pada saat ini justru akan memunculkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah.
    “Saya khawatir kenaikan
    PPN 12 persen
    yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka,” kata Ganjar.
    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai
    Gerindra
    , Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDI-P atas rencana kenaikan ini. 
    Ia pun mengungkit bahwa pembahasan RUU HPP pada tiga tahun lalu, justru dikomandoi oleh Fraksi PDI-P. Saat itu, kader PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, ditunjuk menjadi ketua panjanya.
    “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDI-P berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (21/12/2024) malam.
    Kemenakan Presiden RI Prabowo Subianto itu bilang, banyak anggota partainya yang hanya bisa senyum dan geleng-geleng tertawa mendengar respons kritis
    PDIP
    .
    “Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” lanjut dia.
    “Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?” tambah Saras.
    Dihubungi terpisah, Dolfie berdalih bahwa pembahasan revisi UU HPP merupakan usul inisiatif pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. 
    “UU HPP merupakan UU inisiatif pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021,” kata Dolfie kepada Kompas.com, Minggu (22/12/2024).
    “Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP,” sambungnya.
    Sebagai informasi, hubungan Jokowi saat itu masih menyandang status kader PDI-P. Namun, baru-baru ini Jokowi dan keluarganya dipecat dari partai karena dianggap melakukan pelanggaran berat.
    Dari laporan Dolfie, pembahasan revisi UU tersebut terbilang cepat, yaitu hanya berlangsung selama lima bulan hingga disahkan pada 7 Oktober 2021.
    Diketahui, Jokowi mengirim Jokowi mengirimkan surat presiden bernomor R-21/Pres/05/2021 pada 5 Mei 2021. Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR RI dengan menerbitkan surat nomor PW/08529/DPR RI/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
    Saat itu, UU HPP masih menggunakan nomenklatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, UU HPP merupakan revisi kelima dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP.
    Pada 28 Juni 2021, Komisi XI memulai pembahasan Revisi UU KUP bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda membentuk panitia kerja (panja).
    Setelahnya, Komisi XI DPR RI melanjutkan pendalaman, perumusan, dan sinkronisasi terkaiu RUU itu. Dolfie mengeklaim DPR juga sudah melakukan rapat dengar pendapat dari akademisi, praktisi, pakar, maupun pengamat.
    “Lembaga yang dilibatkan dalam penggalian informasi dan keilmuan melalui rapat dengar pendapat ini di antaranya KADIN, HIPMI, APRINDO, Asosiasi Ekspor Impor, Asosiasi Pendidikan, Asosiasi Keagamaan, dan Asosiasi Kesehatan, HIMBARA, Perbanas, Asbisindo, Asosiasi BPR, Asosiasi Buruh, YLKI, HKTI, dan Asosiasi Pedagang Pasar,” tulis laporan yang dibacakan Dolfie.
    Dari berbagai rapat itu, disepakati perubahan nomenklatur menjadi Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memuat aturan yang membuat
    PPN naik
    12 persen di tahun 2025.
    Pada 29 September 2021, ditetapkan bahwa RUU HPP akan dibawa ke rapat paripurna untuk diketok menjadi undang-undang.
    Tercatat sebanyak delapan dari sembilan fraksi di DPR setuju dengan revisi UU HPP yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP. Hanya PKS yang menolak revisi tersebut.
    RUU HPP pun resmi ditetapkan DPR menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna pada 7 Oktober 2021. Rapat saat itu dihadiri 120 anggota dan 327 anggota secara virtual.
    “Kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?,” tanya Pimpinan Sidang dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Sidang Paripurna pada 7 Oktober 2021, disambut ucapan setuju para anggota DPR.
    Adapun UU HPP mengubah dan menambah regulasi terkait perpajakan. Beberapa di antaranya yakni mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh).
    Kemudian, mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).
    Lalu, mengatur program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, mengatur pajak karbon, dan mengubah UU terkait cukai.
    Tujuan pembentukan UU ini diklaim untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara.
    Selanjutnya diklaim akan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, mereformasi administrasi, konsolidasi perpajakan, perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
    Berdasarkan UU HPP, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7 yang menyebut PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
    Dalam UU HPP Pasal 4A, barang yang tidak terkena pajak meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, uang, emas batangan, hingga barang kebutuhan pokok. Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12 persen yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, katering, keuangan, hingga pendidikan.
    Sejumlah jasa juga dibebaskan dari PPN 12 persen yaitu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyediaan tempat parkir, katering, keuangan, hingga pendidikan.
    Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.
    Menurutnya, barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang masuk dalam kategori desil 9-10 .
    “Kita akan menyisir untuk kelompok harga barang dan jasa yang masuk kategori barang dan jasa premium tersebut,” terangnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).
    Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah Rumah Sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya; Pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium lainnya; Listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3600-6600 VA.
    Kemudian, beras premium; buah-buahan premium; ikan premium, seperti salmon dan tuna udang dan crustasea premium seperti king crab; daging premium, seperti wagyu atau kobe yang harganya jutaan.
    Sedangkan barang yang tidak kena PPN 12 persen yaitu beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta gula pasir.
    Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pun menuai kontra dari masyarakat.
    Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.
    Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tolak kenaikan PPN 12 persen di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Inisiator gerakan Bareng Warga, Rasyid Azhari menilai, kenaikan PPN 12 persen akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
    Menurutnya, alasan pemerintah mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya dikenakan untuk barang mewah merupakan sebuah cara untuk meredam isu ini.
    “Harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas. Harusnya didengarkan ya, itu doang harapannya,” katanya.
    Warganet di media sosial juga ramai-ramai menandatangai petisi penolakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku tahun depan.
    Penandatanganan petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen tersebut dibuka seiring digelarnya demonstrasi tolak kenaikan PPN tersebut. Petisi dibuat oleh akun dengan nama “Bareng Warga” dengan judul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”.
    Petisi Penolakan Kenaikan PPN 12 persen itu telah diserahkan ke Kantor Kementrian Sekretaris Negara (Kemensesneg) oleh perwakilan aksi massa di Jakarta Pusat, saat aksi demontrasi berlangsung.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga Kamis pukul 20.00 WIB, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen tersebut telah ditandatangani lebih dari 132.703 ribu dari target 150.000 orang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjualan Mobil Listrik di Eropa Nyungsep, Mobil Hybrid Malah Naik!

    Penjualan Mobil Listrik di Eropa Nyungsep, Mobil Hybrid Malah Naik!

    Jakarta –

    Penjualan mobil listrik di Eropa selama November 2024 mengalami penurunan drastis. Sementara di periode yang sama, penjualan mobil hybrid justru melonjak cukup signifikan!

    Disitat dari data yang dihimpun European Automobile Manufacturers’ Association, Sabtu (21/12), penjualan mobil di Eropa selama November 2024 secara umum turun 1,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode tersebut ada 1,06 juta mobil yang terjual di Benua Biru.

    Penurunan tersebut merupakan dampak dari merosotnya penjualan di Prancis sebesar 12,7 persen dan di Italia sebesar 10,8 persen.

    Penjualan mobil di Eropa. Foto: Doc. ACEA

    Penjualan mobil listrik di Eropa selama November 2024 turun 9,5 persen menjadi hanya 130.757 unit. Penurunan paling parah terlihat di Jerman (21,8 persen) dan Prancis (24,4 persen). Padahal, pada awal tahun, penjualan kendaraan bersuara senyap itu diprediksi akan terus meningkat.

    Di saat yang sama, penjualan mobil hybrid mengalami peningkatan yang sangat impresif. Bahkan, market share-nya meningkat dari 27,5 persen menjadi 33,2 persen. Bukan hanya itu, kendaraan tersebut menjadi kontributor utama di Eropa dengan mengalahkan penjualan mobil bensin!

    Kini, market share mobil bensin hanya 30,6 persen atau 2,6 persen lebih rendah dibandingkan mobil hybrid. Hal itu membuktikan, penduduk Eropa mulai ‘hijrah’ ke kendaraan hibrida tersebut.

    Cas mobil listrik di rumah. Foto: Doc. EV Life.

    Penjualan mobil bensin mengalami penurunan di Prancis hingga 31,5 persen, di Italia sebesar 12,3 persen dan di Jerman senilai 5,3 persen. Bukan tak mungkin, angkanya makin merosot seiring kemunculan mobil-mobil hybrid baru di Eropa.

    Penjualan kendaraan diesel juga turun 15,3 persen, sehingga pangsa pasarnya berkurang dari 12,3 persen menjadi hanya 10,6 persen.

    Perincian penjualan menurut produsen mobil menunjukkan beberapa merek mengalami nasib baik. Misalnya, penjualan VW selama periode Januari-November di UE naik 2,2 persen, sementara penjualan Renault naik 1,9 persen menjadi 1.152.424 unit. Toyota termasuk di antara produsen mobil dengan kinerja terbaik, yakni melonjak 12,4 persen.

    (sfn/dry)

  • Israel Tangkap 6 Warga Palestina di Tepi Barat, RS Gaza Utara Gelap Gulita Dihajar Drone IDF – Halaman all

    Israel Tangkap 6 Warga Palestina di Tepi Barat, RS Gaza Utara Gelap Gulita Dihajar Drone IDF – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tentara Israel melakukan penggerebekan di wilayah pemukiman warga Palestina di Tepi Barat dan menangkap setidaknya enam warga Palestina hari Minggu, 22 Desember 2024.

    Informasi yang disampaikan kelompok urusan tahanan melaporkan, satu dari enam warga Tepi Barat yang ditahan Israel tersebut adalah seorang anak dan dijebloskan ke tahanan.

    Penggerebekan oleh tentara Israel menyasar wilayah pemukiman di Tulkarem, Nablus, Tubas, dan Ramallah, berdasarkan informasi yang dipublikasikan Masyarakat Tahanan Palestina seperti dikutip Anadolu.

    Penangkapan baru ini menjadikan jumlah warga Palestina yang ditahan oleh tentara Israel di Tepi Barat sejak Oktober tahun lalu mencapai 12.100 orang lebih, termasuk mereka yang dibebaskan setelah ditangkap, menurut angka perkiraan Palestina.

    Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang ditangkap dari Jalur Gaza yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.

    Seorang pria Palestina ditahan atas tuduhan “melempar batu” selama penggerebekan Israel di Hebron, Tepi Barat pada 20 Desember 2024.

    Selama beberapa tahun terakhir, militer Israel telah melakukan serangan rutin di Tepi Barat, yang meningkat seiring dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023.

    Warga Palestina juga diserang dengan kekerasan oleh pemukim ilegal Israel.

    Setidaknya 824 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 6.500 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di wilayah pendudukan, menurut Kementerian Kesehatan.

    Drone IDF Hajar Rumah Sakit di Gaza Utara

    Serangan drone Israel menyebabkan pemadaman listrik di rumah sakit Gaza utara

    Listrik padam total di Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara pada hari Minggu setelah pesawat tak berawak Israel menyerang pembangkit listrik dan tangki bahan bakar di fasilitas tersebut, Anadolu melaporkan.

    Menurut para saksi mata, serangan drone Israel menyerang generator listrik dan tangki bahan bakar di rumah sakit di kota Beit Lahia, sehingga listrik mati total.

    Marwan Al-Hams, direktur rumah sakit lapangan di Kementerian Kesehatan Gaza, menggambarkan situasi di rumah sakit tersebut “mengerikan,” dan mengatakan bahwa komunikasi dengan staf medis telah terputus.

    Pada hari Sabtu, direktur rumah sakit, Hussam Abu Safiya, mengatakan bahwa fasilitas medis tersebut menghadapi serangan Israel yang “belum pernah terjadi sebelumnya” sehingga menyebabkan kerusakan parah.

    Israel terus melanjutkan operasi darat skala besar di Gaza utara sejak 5 Oktober untuk mencegah kelompok perlawanan Palestina, Hamas, berkumpul kembali.

    Namun, warga Palestina menuduh Israel berusaha menduduki wilayah tersebut dan menggusur paksa penduduknya.

    Pemandangan dari Rumah Sakit Kamal Adwan, rusak akibat serangan tentara Israel di kota Beit Lahia, Gaza pada 27 Oktober 2024.

    Sejak itu, tidak ada bantuan kemanusiaan yang memadai, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut, sehingga penduduknya berada di ambang kelaparan.

    Serangan gencar tersebut merupakan episode terbaru dalam perang brutal Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.200 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

    Pengadilan Kriminal Internasional bulan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza.

     

  • Kajian KPK Soroti Uang ‘Kebutuhan Penunjang’ Dokter Spesialis Capai 500-an Juta

    Kajian KPK Soroti Uang ‘Kebutuhan Penunjang’ Dokter Spesialis Capai 500-an Juta

    Jakarta –

    Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah dugaan tindakan berisiko pada program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Survei dilakukan pada lebih dari 1.400 PPDS, residen atau dokter spesialis yang masih berkuliah lulusan 2021 sampai 2023. Temuan KPK menunjukkan mereka masih harus mengeluarkan uang tambahan di luar biaya resmi pendidikan.

    Ada 26,05 persen responden yang merogoh kocek Rp 1 hingga 5 juta setiap semester sebagai kebutuhan penunjang PPDS. Baik untuk biaya listrik, wifi, kebersihan, hingga ruangan jaga atau tempat berkumpul para residen. Sementara 5,42 persen lainnya mengaku mengeluarkan dana lebih besar. Bahkan, di kisaran Rp 5 hingga Rp 25 juta per semester untuk kebutuhan yang sama.

    “Pada saat pendalaman wawancara dikatakan memang untuk menunjang kegiatan para residen pada program studi tertentu seperti bedah dan anestesi yang juga membutuhkan fasilitas penunjang lain yang tidak seluruhnya disediakan oleh program studi/fakultas maupun RS pendidikan,” demikian lapor kajian KPK, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Sejumlah uang tersebut diklaim masih berkaitan dengan pendidikan. Sebab, uang semester ke universitas saja, dinilai tidak cukup. Terlebih, belum ada perhitungan semua komponen seperti pada program sarjana di perguruan tinggi negeri, dengan bentuk uang kuliah tunggal.

    “Dimana seharusnya tidak ada biaya tambahan lagi yang berkaitan dengan pendidikan.”

    “Pengeluaran yang juga menjadi beban para peserta PPDS ialah biaya lain terkait pendidikan yang harus dikeluarkan mencapai Rp 200 juta. Dalam keterangan pendalaman melalui interview, responden mengatakan harus mengeluarkan biaya tersebut untuk kegiatan seperti seminar akademik, konferensi ilmiah, pembelian alat kesehatan, dan barang medis habis pakai baik untuk pribadi maupun kolektif, dan hal lain untuk menunjang kegiatan pendidikan PPDS,” lapor KPK.

    Adapun responden dari beberapa universitas mengungkap temuan pengeluaran yang tidak jauh berbeda setiap semester. Mereka menyebut uang tambahan ini sebagai biaya uang pangkal di awal pendaftaran. Nominalnya relatif berbeda, tergantung masing-masing program studi.

    “Seperti contoh pada Universitas Sam Ratulangi, besaran dapat berbeda bagi tiap orang di setiap program studi meskipun secara resmi di web dan peraturan rektor tidak terdapat SPI resmi yang dipungut di awal perkuliahan,” tandas KPK.

    KPK menyoroti nihilnya pengaturan terkait pemungutan uang tambahan, baik dari Kementerian Kesehatan, maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini yang kemudian membuat universitas bisa mengatur besaran berbeda, sesuai dengan masing-masing sistem.

    “Rentang biaya yang dikeluarkan oleh peserta PPDS untuk uang pangkal ialah mulai dari 0 rupiah atau tidak ada uang pangkal yang dikenakan oleh pihak kampus, sampai dengan terbesar mencapai Rp 565 juta,” beber KPK.

    “Sedangkan biaya semester pada PPDS mulai dari Rp 1 juta hingga ada yang mencapai Rp 250 juta. Perbedaan ini terjadi antar universitas meskipun berbeda program studi bahkan dapat terjadi perbedaan pada setiap peserta karena terbukanya celah pungutan di luar biaya resmi yang sudah diatur oleh peraturan masing-masing rektor,” pungkas laporan terkait.

    (naf/naf)

  • 6 Cara Mudah Mendeteksi Kamera Tersembunyi di Kamar Hotel

    6 Cara Mudah Mendeteksi Kamera Tersembunyi di Kamar Hotel

    Jakarta: Memasuki musim liburan, banyak orang yang merencanakan liburannya dengan menginap di hotel. Namun dalam beberapa kasus sering ditemukan adanya kamera tersembunyi di hotel yang tentunya mengancam privasi.

    Saat menginap di hotel, kita pasti ingin merasa aman dan nyaman. Meski banyak hotel yang menjanjikan keamanan privasi, namun tidak ada salahnya untuk tetap waspada.

    Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini cara-cara mendeteksi kamera tersembunyi di kamar hotel:
    1. Periksa seluruh area kamar

    Kamera tersembunyi sering kali dipasang di tempat-tempat yang tidak mencolok namun memiliki pandangan luas. Beberapa area yang perlu diperiksa dengan cermat seperti TV atau jam alarm yang biasanya tersembunyi kamera kecil.

    Cek juga pintu dan dinding, terutama di sekitar area yang terlihat samar termasuk area kamar mandi. Kamera sering dipasang di celah atau area yang kurang terlihat. Cek juga lampu-lampu hingga ventilasi AC yang juga bisa menjadi tempat kamera tersembunyi.
    2. Periksa dengan senter atau laser

    Kamera, terutama jenis yang lebih kecil, sering kali memiliki lensa yang bisa memantulkan cahaya. Anda bisa menggunakan senter atau cahaya ponsel untuk menyorot di sudut-sudut kamar, terutama di sekitar area yang tampaknya tidak biasa atau mencurigakan. Jika ada kamera tersembunyi, maka akan ada pantulan cahaya. 
     

     

    3. Gunakan aplikasi detektor kamera

    Saat ini, ada beberapa aplikasi ponsel yang bisa membantu Anda mendeteksi perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi di sekitar Anda. Aplikasi seperti “Fing” dapat memindai jaringan Wi-Fi dan menunjukkan perangkat apa saja yang terhubung. Kamera tersembunyi sering kali terhubung ke Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga aplikasi ini dapat memberikan petunjuk apakah ada perangkat yang mencurigakan di sekitar Anda.
    4. Cek dan matikan semua perangkat elektronik

    Saat memeriksa kamar, matikan semua perangkat elektronik yang ada, termasuk televisi, AC, dan lampu. Setelah itu, periksa apakah ada perangkat elektronik yang tidak Anda kenali atau yang tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Kamera tersembunyi biasanya membutuhkan sumber daya listrik, jadi periksa apakah ada kabel atau soket listrik yang tampaknya mencurigakan atau tidak biasa.
    5. Gunakan Detektor Frekuensi Radio (RF)

    Salah satu cara paling efektif untuk mendeteksi kamera tersembunyi adalah dengan menggunakan detektor frekuensi radio (RF). Kamera yang terhubung ke sistem nirkabel sering kali memancarkan sinyal radio. Detektor RF dapat mendeteksi sinyal ini dan memberi Anda peringatan jika ada perangkat yang memancarkan sinyal. Alat ini dapat dibeli secara online.
    6. Hindari hotel yang terlalu murah

    Jika Anda menginap di hotel dengan harga yang sangat murah atau berada di lokasi yang kurang terjaga, ada baiknya Anda lebih waspada. Kasus kamera tersembunyi lebih sering ditemukan di hotel-hotel dengan kualitas yang kurang baik. Pilihlah hotel dengan ulasan yang baik dan pastikan hotel tersebut memiliki standar keamanan yang tinggi.

    Jakarta: Memasuki musim liburan, banyak orang yang merencanakan liburannya dengan menginap di hotel. Namun dalam beberapa kasus sering ditemukan adanya kamera tersembunyi di hotel yang tentunya mengancam privasi.
     
    Saat menginap di hotel, kita pasti ingin merasa aman dan nyaman. Meski banyak hotel yang menjanjikan keamanan privasi, namun tidak ada salahnya untuk tetap waspada.
     
    Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini cara-cara mendeteksi kamera tersembunyi di kamar hotel:

    1. Periksa seluruh area kamar

    Kamera tersembunyi sering kali dipasang di tempat-tempat yang tidak mencolok namun memiliki pandangan luas. Beberapa area yang perlu diperiksa dengan cermat seperti TV atau jam alarm yang biasanya tersembunyi kamera kecil.
    Cek juga pintu dan dinding, terutama di sekitar area yang terlihat samar termasuk area kamar mandi. Kamera sering dipasang di celah atau area yang kurang terlihat. Cek juga lampu-lampu hingga ventilasi AC yang juga bisa menjadi tempat kamera tersembunyi.

    2. Periksa dengan senter atau laser

    Kamera, terutama jenis yang lebih kecil, sering kali memiliki lensa yang bisa memantulkan cahaya. Anda bisa menggunakan senter atau cahaya ponsel untuk menyorot di sudut-sudut kamar, terutama di sekitar area yang tampaknya tidak biasa atau mencurigakan. Jika ada kamera tersembunyi, maka akan ada pantulan cahaya. 
     

     

    3. Gunakan aplikasi detektor kamera

    Saat ini, ada beberapa aplikasi ponsel yang bisa membantu Anda mendeteksi perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi di sekitar Anda. Aplikasi seperti “Fing” dapat memindai jaringan Wi-Fi dan menunjukkan perangkat apa saja yang terhubung. Kamera tersembunyi sering kali terhubung ke Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga aplikasi ini dapat memberikan petunjuk apakah ada perangkat yang mencurigakan di sekitar Anda.

    4. Cek dan matikan semua perangkat elektronik

    Saat memeriksa kamar, matikan semua perangkat elektronik yang ada, termasuk televisi, AC, dan lampu. Setelah itu, periksa apakah ada perangkat elektronik yang tidak Anda kenali atau yang tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Kamera tersembunyi biasanya membutuhkan sumber daya listrik, jadi periksa apakah ada kabel atau soket listrik yang tampaknya mencurigakan atau tidak biasa.

    5. Gunakan Detektor Frekuensi Radio (RF)

    Salah satu cara paling efektif untuk mendeteksi kamera tersembunyi adalah dengan menggunakan detektor frekuensi radio (RF). Kamera yang terhubung ke sistem nirkabel sering kali memancarkan sinyal radio. Detektor RF dapat mendeteksi sinyal ini dan memberi Anda peringatan jika ada perangkat yang memancarkan sinyal. Alat ini dapat dibeli secara online.

    6. Hindari hotel yang terlalu murah

    Jika Anda menginap di hotel dengan harga yang sangat murah atau berada di lokasi yang kurang terjaga, ada baiknya Anda lebih waspada. Kasus kamera tersembunyi lebih sering ditemukan di hotel-hotel dengan kualitas yang kurang baik. Pilihlah hotel dengan ulasan yang baik dan pastikan hotel tersebut memiliki standar keamanan yang tinggi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Waketum KADIN yang juga Keponakan Prabowo Ungkap Cara Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Waketum KADIN yang juga Keponakan Prabowo Ungkap Cara Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo mengatakan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan jadi salah satu kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan keponakan dari Presiden Prabowo ini menanggapi terbitnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 yang merupakan pembaruan dari dokumen serupa periode 2019-2038.

    Hingga tahun 2060, sektor industri membutuhkan 774 TWh (Terra Watt Hour) atau sekitar 43 persen dari total kebutuhan listrik nasional sebesar sekitar 1.813 TWh pada tahun 2060.

    “Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Aryo dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).  

    Menurutnya, listrik bukan cuma kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pondasi utama bagi sektor industri, pariwisata, dan infrastruktur lainnya.

    Target 8 persen pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa investasi besar-besaran pada sektor ini.  

    Dalam mencapai target RUKN ini, Aryo menilai kolaborasi antara pemerintah dan swasta jadi hal yang krusial.

    Sebab dibutuhkan investasi tahunan sekitar 30 miliar dolar AS untuk mengembangkan pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.

    “Dalam kolaborasi dengan swasta, pemerintah dapat memberikan jaminan proyek atau insentif fiskal, sementara sektor swasta menyediakan pembiayaan dan keahlian teknis,” kata Aryo.  

    Aryo menjelaskan, kolaborasi pemerintah dengan swasta diperlukan untuk pendanaan proyek besar seperti pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan, supergrid antarpulau, serta infrastruktur transmisi dan distribusi listrik di wilayah terpencil.

    Nantinya perusahaan swasta tak hanya berinvestasi pada pembangunan pembangkit listrik tapi juga sektor pendukung seperti smart grid dan pengisian kendaraan listrik.

    Hal ini dapat memberi dampak positif pada peningkatan efisiensi jaringan listrik nasional serta dukungan terhadap target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. 

    “Dengan pembagian peran yang jelas, pembangunan infrastruktur listrik dapat lebih cepat terealisasi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” jelas dia.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM KADIN Indonesia, M. Maulana mengungkap salah satu prioritas dalam RUKN adalah transisi menuju energi bersih. Pada tahun 2060, sekitar 73,6 persen dari bauran energi nasional diharapkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). 

    Maulana mengatakan pengembangan pembangkit berbasis EBT seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi tidak hanya penting untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan energi di Tanah Air.  

    “Transisi energi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Teknologi rendah karbon, seperti Carbon Capture and Storage (CCS), serta pengembangan pembangkit yang fleksibel menjadi bagian dari solusi untuk memastikan transisi ini berjalan lancar,” terangnya.

    Dalam rumusan RUKN, proyek interkoneksi antarpulau seperti Sumatera-Jawa, Jawa-Bali, dan Bali-Nusa Tenggara akan memperkuat konektivitas energi sekaligus memastikan pemerataan pasokan listrik hingga ke daerah-daerah terpencil. 

    Ia menyebut konektivitas listrik ini tidak cuma menjamin kebutuhan domestik, tapi juga mendukung daya saing kawasan pariwisata seperti yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara.

    “Kawasan seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara akan mendapatkan manfaat besar dari jaringan listrik yang lebih andal,” kata dia.

    Namun meski ada potensi besar dari implementasi RUKN.

    Tapi banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya kebutuhan regulasi untuk mendukung partisipasi sektor swasta dan kepastian hukum. Di sisi lain, pendanaan proyek besar-besaran juga harus diupayakan supaya tidak membebani anggaran negara.  

    “Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi, seperti penyederhanaan perizinan dan jaminan kepastian hukum,” ucap Maulana.