Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Kebutuhan Infrastruktur: Pembiayaan Alternatif?

    Kebutuhan Infrastruktur: Pembiayaan Alternatif?

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/SINDOnews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menteri Keuangan RI

    INFRASTRUKTUR memegang peranan penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Fasilitas seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, air bersih, listrik, dan jalur kereta api memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, ekosistem sektor industri, yang berujung pada peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi.

    Melalui pembangunan yang baik, terintegrasi, akan mampu menekan biaya logistik dan berujung pada penguatan daya saing produk. Selain itu, berkurangnya ketimpangan ekonomi antarwilayah, akses yang lebih luas pada pasar baru, dan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, semakin mudah diraih dengan makin terintegrasinya pembangunan infrastruktur.

    Pada sepuluh tahun terakhir – di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo – pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Sejak awal masa kepemimpinannya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.

    Hingga 2024, pemerintah terus mengalokasikan anggaran besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan 2023, tercatat bahwa anggaran infrastruktur meningkat signifikan dari Rp290 triliun pada 2015 menjadi Rp400 triliun pada 2023.

    Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konektivitas antarwilayah serta meningkatkan efisiensi logistik nasional. Melalui alokasi anggaran besar dari APBN dan APBD, berbagai proyek strategis diluncurkan untuk menghubungkan wilayah-wilayah penting di Indonesia.

    Di samping itu, demi mendukung pembiayaan proyek-proyek besar, pemerintah juga mengadopsi berbagai skema pembiayaan inovatif. Berbagai inovasi pembiayaan seperti penerbitan obligasi dan skema kerja sama dengan sektor swasta turut diimplementasikan guna mempercepat pembangunan.

    Data Kementerian Keuangan 2023 mencatat bahwa penerbitan obligasi infrastruktur mencapai Rp45 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, skema kerja sama dengan pihak swasta atau Public-Private Partnership (PPP) juga berhasil menarik investasi senilai Rp348 triliun sejak 2014, yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek strategis di seluruh Indonesia.

    Hasilnya, beberapa proyek besar yang diinisiasi selama sepuluh tahun terakhir meliputi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, telah mulai memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan waktu tempuh dan biaya transportasi. Artinya, hasil dari pembangunan infrastruktur yang masif ini telah mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.

    Berdasarkan laporan Bank Indonesia tahun 2024, infrastruktur berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,5% per tahun. Selain itu, proyek-proyek strategis tersebut juga menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja di berbagai sektor. Manfaat lainnya adalah peningkatan konektivitas yang mempercepat pertumbuhan kawasan industri baru, terutama di wilayah luar Jawa.

  • BI-FAST Kini Bisa Transfer ke Banyak Orang hingga Bayar Tagihan Rutin

    BI-FAST Kini Bisa Transfer ke Banyak Orang hingga Bayar Tagihan Rutin

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Indonesia (BI) merilis tiga layanan baru pada BI-FAST yaitu transfer secara kolektif (bulk transfer), pembayaran atas dasar permintaan (request for payment), dan transfer debit secara langsung (direct debit).

    BI mengumumkan ketiga layanan itu berlaku mulai Sabtu kemarin (21/12).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut layanan transfer secara kolektif (bulk transfer) merupakan solusi pengiriman dana dari satu pengirim ke banyak penerima sekaligus, paling sedikit 20 transaksi dalam satu instruksi bulk.

    “Bulk transfer dapat digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran kepada vendor, dan pembayaran dividen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (23/12).

    Menurutnya, layanan ini dirancang untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan transaksi dalam volume besar, baik bagi pelaku usaha maupun institusi lainnya.

    Lalu, layanan pembayaran atas dasar permintaan (request for payment) yakni layanan yang menawarkan kemudahan bagi penerima dana untuk mengirimkan permintaan pembayaran kepada pengirim dana.

    “Request for Payment dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti penagihan pembayaran invoice dan penagihan pembayaran perorangan,” imbuh Ramdan.

    Terakhir, layanan transfer debit secara langsung (direct debit) untuk memudahkan pembayaran tagihan rutin secara otomatis.

    “Melalui layanan ini, nasabah dapat memberikan otorisasi pendebitan rekening secara langsung untuk pembayaran seperti pembayaran listrik dan air, cicilan leasing serta premi asuransi,” pungkasnya.

    (pta)

  • Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean “menyemprot” para Anggota DPR RI soal kenaikan PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. 

    Menurutnya, DPR seolah tak malu terkait inisiator PPN. Pasalnya, para Anggota DPR lah yang dulunya setuju dengan kenaikan PPN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Woi DPR, apa kalian tidak malu tengkar soal inisiator PPN? Padahal kalian semua dulu setuju kenaikan PPN itu dibawah cengkeraman Jokowi,” tuturnya, dalam akun X, Senin, (23/12/2024).

    Dia menyarahkan kepada DPR untuk mencari solusi bagi rakyat atas kebaikan PPN, bukan saling lempar tangan.

    “Kalian harusnya debat diskusi soal nasib rakyat bagaimana solusi bagi rakyat atas kenaikan ini,” tandasnya. 

    Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

    Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

    Selanjutnya, buah-buahan kategori premium, Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

    Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (selfi/fajar) 

  • Ada Wawancara Tanya Isi Saldo Rekening di Seleksi PPDS, Kemenkes Buka Suara

    Ada Wawancara Tanya Isi Saldo Rekening di Seleksi PPDS, Kemenkes Buka Suara

    Jakarta – Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah dugaan janggal besaran biaya penunjang program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang relatif berbeda di setiap prodi fakultas kedokteran (FK) universitas. Dalam tahapan wawancara seleksi calon dokter spesialis, hal tidak biasa juga dialami sekitar 80 peserta dari 1.400-an responden yang disurvei. Masing-masing ditanya tentang isi saldo rekening.

    Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Azhar Jaya menilai proses pendidikan, terlebih di bidang kedokteran memang memerlukan pengorbanan lebih banyak, baik dari segi waktu maupun biaya. Namun, tidak seharusnya seleksi wawancara melibatkan pertanyaan semacam itu.

    “Jika masalah saldo rekening dijadikan bahan pertimbangan, menurut saya tidak perlu lah seperti itu,” tegas Azhar saat dihubungi detikcom, Senin (23/12/2024).

    Sementara terkait biaya penunjang PPDS seperti kas kelas, menurut Azhar masih bisa dipertimbangkan dengan sejumlah catatan.

    “Jika terkait langsung dengan pendidikan dan jumlahnya saya yakin juga tidak akan memberatkan, namun jika kas kelas ini dipergunakan untuk biaya penunjang yang lain seperti untuk dosen, senior, aktivitas di luar pendidikan maka jumlahnya bisa jutaan dan akan memberatkan residen. Ini yang tidak boleh,” tandas dia.

    Temuan KPK menunjukkan 26,05 persen responden merogoh kocek Rp 1 hingga 5 juta setiap semester sebagai kebutuhan penunjang PPDS. Baik untuk biaya listrik, wifi, kebersihan, hingga ruangan jaga atau tempat berkumpul para residen. Sementara 5,42 persen lainnya, mengaku mengeluarkan uang lebih besar. Bahkan, di kisaran Rp 5 hingga Rp 25 juta per semester untuk kebutuhan yang sama.

    “Pada saat pendalaman wawancara dikatakan memang untuk menunjang kegiatan para residen pada program studi tertentu seperti bedah dan anestesi yang juga membutuhkan fasilitas penunjang lain yang tidak seluruhnya disediakan oleh program studi/fakultas maupun RS pendidikan,” demikian lapor kajian KPK, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Sejumlah uang tersebut diklaim masih berkaitan dengan pendidikan. Sebab, uang semester ke universitas saja, dinilai tidak cukup. Terlebih, belum ada perhitungan semua komponen seperti pada program sarjana di perguruan tinggi negeri, dengan bentuk uang kuliah tunggal.

    “Seharusnya tidak ada biaya tambahan lagi yang berkaitan dengan pendidikan.”

    “Pengeluaran yang juga menjadi beban para peserta PPDS ialah biaya lain terkait pendidikan yang harus dikeluarkan mencapai Rp 200 juta. Dalam keterangan pendalaman melalui interview, responden mengatakan harus mengeluarkan biaya tersebut untuk kegiatan seperti seminar akademik, konferensi ilmiah, pembelian alat kesehatan, dan barang medis habis pakai baik untuk pribadi maupun kolektif, dan hal lain untuk menunjang kegiatan pendidikan PPDS,” lapor KPK.

    Saksikan juga Sosok: Warung Makan Gratis, Sedekah Rasa Bunda Mira

    (naf/kna)

  • Mobil MPV Baru MG buat Tantang Avanza-Xpander Cs?

    Mobil MPV Baru MG buat Tantang Avanza-Xpander Cs?

    Jakarta –

    Sadar akan besar pasar Multi Purpose Vehicles (MPV), Morris Garage Indonesia berencana memasarkan MPV segmen B di Tanah Air. Rencananya pengenalan akan dilakukan pada akhir tahun 2025.

    Saat ini MG menjual berbagai model, mulai dari sedan, dan mayoritas modelnya Sport Utility Vehicles (SUV). Kesuksesan MPV B di pasar Indonesia menggoda MG untuk bisa melipatgandakan penjualan.

    “(Model baru masuk segmen) MPV B,” ujar He Guowei atau akrab disapa Alec saat media gathering di Senayan, Jakarta Selatan (19/12/2024).

    Alec bilang menjanjikan produk dengan harga yang kompetitif dengan fitur yang mumpuni dibandingkan kompetitornya.

    “Saya bisa katakan di sini banyak MPV, kita akan coba pastikan tetapi dengan harga kompetitif, fitur yang lebih dan lainnya,” ujar dia.

    Dia belum membocorkan powertrain apa saja yang bakal disajikan pada mobil terbaru MG tersebut.

    “Saat ini masih tahap diskusi, ICE merupakan suatu keharusan, karena masih banyak yang membutuhkan,” kata Alec.

    Roadmap Morris Garage tahun 2025 Foto: Ridwan Arifin

    “Untuk BEV dan PHEV kita akan mengikuti keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah,” jelasnya lagi.

    Mobil MPV yang selalu masuk jajaran mobil terlaris di Indonesia saat ini adalah Avanza, Xpander, hingga Toyota Innova.

    Dalam data distribusi wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) terbaru, khusus bulan November distribusi Kijang Innova mencapai 5.908 unit. Distribusi tersebut disumbang dua model yaitu Innova Zenix dan Reborn.

    Innova dibuntuti oleh saudaranya Toyota Avanza. Avanza tercatat terkirim sebanyak 5.694 unit pada periode yang sama.

    Adapun dari daftar 20 mobil terlaris di Indonesia, satu-satunya mobil listrik yang masuk daftar ada BYD M6. Namun posisinya turun satu peringkat dibandingkan periode sebelumnya. BYD M6 kini menghuni posisi ke-11 tepat di bawah Honda WR-V dan di atas Toyota Agya.

    Melihat peluang pasar ini tak pelak bikin MG ikut bermain segmen MPV di Indonesia.

    (riar/din)

  • Penuhi Kebutuhan Selama Nataru, BPH Migas Klaim Pasokan BBM Aman

    Penuhi Kebutuhan Selama Nataru, BPH Migas Klaim Pasokan BBM Aman

    JABAR EKSPRES – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra pastikan pasokan BBM dan LPG aman selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kita ingin memastikan bahwa kondisi ini aman dan mencukupi, sehingga masyarakat yang merayakan Natal dan berlibur bersama keluarga dapat dengan nyaman melakukan aktivitasnya tanpa perlu khawatir,” ujarnya.

    BPH Migas mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Sabtu (21/12/2024) di Cilegon, Banten untuk melakukan kunjungan dalam rangka Satgas Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 serta melihat secara langsung kondisi pasokan energi di lapangan.

    BACA JUGA: Erdogan Walkout Saat Prabowo Pidato di KTT D8, Kenapa?

    “Kita melihat langsung di lapangan kesiapan badan usaha penugasan Pertamina Group, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, bagaimana stok BBM, stok LPG, bagaimana rencana mendistribusikannya kepada penyalur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya bagi saudara kita yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” ucap pria yang sering disapa Tiko tersebut.

    Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan keandalan pasokan energi seperti listrik, LPG, dan BBM yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua masyarakat dapat menjalani periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan damai.

    Selain itu, Menteri ESDM juga mengunjungi PLTU Suralaya, Pelabuhan Merak, Terminal BBM Tanjung Gerem, dan Terminal LPG Pertamina Tanjung Sekong.

    BACA JUGA: Video Jasmine Kerudung Pink Papaya Viral di Twitter, Apa Isinya?

    Turut hadir mendampingi Menteri ESDM antara lain Kepala BPH Migas sekaligus Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Periode Natal 2024 dan Tahun Baru Erika Retnowati, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

    Kemudian, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harjady BTP, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono.

    Hadir juga Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantri, Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyatno, Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra, dan Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.

  • Celios: Paket Stimulus Ekonomi 2025 untuk 6 Sektor Bukan Hal Baru – Halaman all

    Celios: Paket Stimulus Ekonomi 2025 untuk 6 Sektor Bukan Hal Baru – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center of Economics and Law Studies (Celios) mengklaim paket stimulus ekonomi yang digagas pemerintah pada enam sektor untuk tahun 2025, bukan merupakan hal baru.

    Enam sektor tersebut meliputi rumah tangga, pekerja, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri padat karya, mobil listrik dan hybrid serta sektor perumahan.

    “Dari semua paket ekonomi yang dipaparkan DJP, beberapa diantaranya bukanlah hal yang baru dan memang sudah berjalan, seperti stimulus untuk UMKM dan insentif untuk sektor otomotif. Perlu diingat, skema bantuan tersebut tidak didesain untuk semua orang atau dinikmati lebih banyak oleh masyarakat bawah,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar dalam keterangannya, dikutip Senin (23/12/2024).

    Menurut Media, stimulus paket ekonomi itu dinilai hanya untuk masyarakat tertentu. Dia menyontohkan sektor perumahan yang mendapat bebas PPN 12 persen untuk pembelian rumah Rp 2 miliar periode Januari sampai Juni 2025.

    Media bilang, harga jual rumah senilai Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar itu justru berada di luar jangkauan daya beli masyarakat miskin.

    Masyarakat berpendapatan rendah biasanya hanya mampu membeli rumah subsidi dengan harga jauh dibawah Rp 500 juta. 

    “Jadi, diskon PPN 100 persen untuk pembelian hingga Rp2 miliar pertama lebih relevan bagi kelompok yang memiliki kemampuan untuk membayar uang muka dan cicilan untuk rumah di kisaran harga tersebut. Dengan kata lain, kelompok masyarakat miskin belum tentu menikmati diskon tersebut,” jelas Media.

    Media juga menyoroti insentif paket kebijakan ekonomi lainnya seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk pembelian kendaraan bermotor hybrid. Dia bilang, stimulus ini hanya akan dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

    “Atau Tarif PPh Final 0,5 persen untuk WP OP UMKM yang telah Menggunakan Selama 7 Tahun dimana UMKM yang telah memanfaatkan tarif PPh Final selama 7 tahun cenderung merupakan usaha yang lebih mapan dan telah menikmati berbagai insentif perpajakan sebelumnya,” papar dia.

    Meski begitu, pemerintah sendiri menggelontorkan Rp 265,6 triliun untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di delapan sektor tahun 2025.

    Delapan sektor yaitu bahan makanan sebesar Rp 77,1 triliun, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 61,2 triliun, sektor transportasi Rp 34,4 triliun.

    Sektor jasa pendidikan dan kesehatan Rp 30,8 triliun serta jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 27,9 triliun.

    Sektor otomotif dan properti sebesar Rp 15,7 triliun, sektor listrik dan air Rp 14,1 triliun dan insentif PPN lainnya Rp 4,4 triliun.

    Media menyebut bahwa insentif senilai Rp 265,6 triliun sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Dia juga menilai insentif PPN itu sangat umum dan sudah dilakukan oleh negara-negara lain.

    “Insentif PPN terhadap barang pokok bukanlah hal yang istimewa, sudah dilakukan sejak lama dan sangat umum dilakukan di berbagai negara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina,” ucap dia.

    “Insentif PPN terhadap barang pokok tersebut memang sudah menjadi tanggung jawab negara yang diamanatkan pada Pasal 34 UUD RI Tahun 1945. Klaim soal insentif pemerintah jelas berlebihan,” sambungnya.

  • RI Kantongi Komitmen Investasi Rp 120 T dari China, Ada Pemilik Volvo

    RI Kantongi Komitmen Investasi Rp 120 T dari China, Ada Pemilik Volvo

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani melanjutkan pertemuan dengan 8 perusahaan dalam lawatannya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 18-20 Desember 2024. Pertemuan itu diklaim berhasil membukukan komitmen investasi baru sebesar US$ 7,46 miliar atau Rp 120 triliun.

    “Beberapa pertemuan yang dilaksanakan di Hangzhou, Quzhou dan Beijing ini berhasil membukukan total komitmen investasi baru sebesar US$ 7,46 miliar atau setara dengan Rp 120 triliun,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pertemuan Dengan Geely Auto Group

    Pertama, pertemuan di fasilitas produksi Geely Auto Group membahas potensi investasi dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia. Salah satu produsen otomotif global terkemuka itu disebut telah berkomitmen melakukan kerja sama perakitan industri mobil listrik dengan perusahaan Indonesia.

    “Kami menyambut baik ajakan untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kami juga mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari mulai refinery, industri baterai dan battery recycling,” kata Vice President Geely Auto Group Song Jun.

    Geely memegang saham di beberapa merek mobil terkenal Eropa di antaranya Volvo, Daimler dan Lotus. Di Asia Tenggara, Geely menjadi pemegang saham minoritas Proton.

    Jun mengungkapkan, perusahaan yang telah berdiri lebih dari satu dekade itu juga sedang mengembangkan mobil berbahan bakar metanol dan mulai dipasarkan ke beberapa negara.

    “Kami melihat, di Indonesia potensi pengembangan mobil berbahan bakar metanol sangat besar karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan kita tahu bahwa metanol itu salah satunya dari sawit,” ungkap Rosan.

    Pertemuan Dengan Zhenshi Holding Group Co Ltd

    Perusahaan kedua yang dikunjungi adalah Zhenshi Holding Group Co Ltd yang telah berinvestasi di beberapa proyek peleburan nikel, antara lain di Maluku Utara dan Morowali. Anak perusahaannya, yaitu Jushi Group adalah salah satu produsen fiberglass terbesar di dunia.

    Jushi Group berencana melakukan investasi baru sebesar US$ 1 miliar (tahap pertama) di bidang industri fiberglass, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.500 orang.

    “Saya mendengar pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 15 juta rumah. Kami melihat ini kesempatan baik bagi kami karena fiberglass bisa menjadi alternatif untuk atap rumah,” ungkap Chairman of the Board of Zhenshi Holding Group Co. Ltd Zhang Yuqiang.

    Ke depan ia berharap investasinya tidak hanya satu sektor (fiberglass), tetapi juga di berbagai sektor misalnya pertanian, manufaktur, renewable energy dan lain-lain. Rosan pun mendukung rencana investasi tersebut.

    “Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memiliki empat program prioritas di antaranya hilirisasi, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tentunya, kami menyambut baik jika Zhenshi Group juga memiliki minat investasi di sektor pertanian dan energi,” jelas Rosan.

    Pertemuan dengan Wankai New Materials (Zhink Group)

    Pertemuan ketiga dengan Wankai New Materials yang merupakan bagian dari Zhink Group. Pertemuannya untuk membahas minat investasi di sektor industri turunan petrokimia.

    Total rencana investasi ini mencapai US$ 1 miliar yang akan dilakukan dalam tiga tahap. Zhink Group sendiri merupakan produsen PET (Polietilena Tereftalat) terbesar ke-3 di Tiongkok dan terbesar ke-5 di dunia.

    “Untuk Indonesia, kami rencananya akan berinvestasi di Cilegon dengan menggandeng perusahaan global lainnya. Masuknya investasi kami akan membantu Indonesia mensubtitusi impor guna memenuhi kebutuhan PET di dalam negeri,” papar Chairman of Wankai New Materials Shen Zhigang.

    Menanggapi hal tersebut, Rosan menyampaikan apresiasi dan kesiapan mengawal rencana investasi dimaksud, termasuk dalam hal percepatan pemberian perizinan berusaha.

    Pertemuan dengan Hongshi Holding Group

    Pertemuan keempat dengan Hongshi Holding Group yang berencana mengembangkan kawasan industri yang akan memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku solar panel), baterai beserta komponennya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 gigawatt. Rencananya, konstruksi investasi baru senilai US$ 5 miliar ini akan dilakukan secara bertahap.

    Menanggapi minat investasi perusahaan, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi investasi di sektor renewable energy dengan total lebih dari 3.700 gigawatt, di mana 3.000 gigawatt di antaranya berasal dari solar energy.

    “Kami mengajak investor global untuk turut andil di sektor renewable energy karena ini sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 or sooner,” tutur Rosan.

    Pertemuan dengan Huayou Holding Group

    Kunjungan kelima ke kantor pusat Huayou Holding Group di Quzhou, di mana Rosan berkesempatan melihat fasilitas produksi rantai pasok industri baterai terintegrasi. Perkembangan investasi Huayou di Indonesia disebut cukup besar dengan total 15 proyek dan total karyawan mencapai 20.000 tenaga kerja.

    Huayou bekerja sama dengan beberapa partner domestik di antaranya Antam, MIND ID, Merdeka Battery Materials dan Vale Indonesia. Saat ini, lokasi proyek Huayou tersebar di tiga lokasi utama yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP).

    Ke depannya akan dikembangkan di Sorowako dan Buli. Total investasi
    Huayou di Indonesia disebut telah mencapai US$ 6,3 miliar dan telah berhasil mengintegrasikan pertambangan smelter (HPAL, RKEF), pemurnian (refinery) dan prekursor.

    “Kami mengapresiasi investasi Huayou yang telah berjalan di Indonesia. Untuk ke depannya, kami mendorong Huayou untuk dapat mengembangkan investasi yang lebih ke hilir dengan pemberian nilai tambah prekursor menjadi katoda sampai dengan battery recycling,” ungkap Rosan.

    Diskusi dilanjutkan terkait pusat riset dan pengembangan (R&D) di mana secara global, total tim R&D Huayou mencapai 5.200 orang. Adapun investasi biaya pengembangan produk mencapai 8% dari total pendapatan.

    “Kami meminta Huayou untuk membangun pusat R&D di Indonesia dan tadi saat diskusi Huayou setuju untuk melakukannya. Tentunya ini didukung pemerintah dan dapat diberikan insentif pengurangan pajak sebesar 300% berupa Super Tax Deduction,” papar Rosan.

    Pertemuan dengan CEEC, CITIC dan Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries

    Menutup kunjungan kerjanya ke RRT, Rosan melakukan one-on-one meeting dengan tiga perusahaan di Beijing. Pertemuan pertama dengan China Energy Engineering Corporation (CEEC) membahas potensi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) terutama terkait pemanfaatan sumber daya angin lepas pantai di Indonesia. Selain itu, perusahaan disebut menyatakan minatnya di sektor industri green-hydrogen, amonia san metanol.

    Selanjutnya, pertemuan dengan CITIC mendiskusikan potensi kerja sama dalam beberapa program pemerintah antara lain mendukung pembangunan 3 juta rumah per tahun, ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dan jagung, serta ketahanan energi melalui revitalisasi sumur minyak.

    Sejak didirikan tahun 1979, CITIC telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi Tiongkok. Total aset CITIC diperkirakan mencapai
    US$ 1,6 triliun yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan BUMN dan juga grup konglomerat terbesar di Tiongkok.

    Terakhir, Rosan bertemu dengan Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries yang menyampaikan akan bekerja sama dengan partner lokal untuk pengembangan investasi di sektor perikanan di Indonesia bagian timur dengan total investasi sebesar US$ 460 juta.

    (acd/acd)

  • 1.888 Kebakaran Terjadi di Jakarta, Paling Sering di Jaksel

    1.888 Kebakaran Terjadi di Jakarta, Paling Sering di Jaksel

    loading…

    Sebanyak 1.888 kejadian kebakaran terjadi di Jakarta hingga saat ini. Foto/Ilustrasi/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 1.888 kejadian kebakaran terjadi di Jakarta hingga saat ini. Paling sering terjadi di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) sebagaimana data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

    Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan merinci 1.888 kejadian kebakaran di antaranya terjadi Jakarta Selatan (Jaksel) 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian.

    Dia mengklaim frekuensi kebakaran sepanjang 2024 turun 12,8 persen dari 2023. “Frekuensi kebakaran perbandingan tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan sebesar 12,8%. Total penurunan 12,8%,” kata Satriadi saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).

    “Kebakaran didominasi akibat korsleting listrik sebanyak 1.148 atau meningkat 0,5% dari tahun 2023, 1.142 kejadian,” tambahnya.

    Selanjutnya kebakaran akibat tabung gas 193 kejadian, membakar sampah 180 kejadian, puntung rokok 98 kejadian, dan lainnya 264 kejadian.

    Sekedar informasi, kebakaran hebat sempat melanda wilayah permukiman padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu sebanyak ratusan rumah ludes terbakar dan ribuan jiwa mengungsi. Terbaru, kebakaran 15 rumah di permukiman padat penduduk Jalan Anyer, Menteng, Jakarta Pusat terjadi pada Jumat (20/12/2024).

    (rca)

  • PLN Siagakan 2490 SPKLU Selama Libur Nataru 2024/2025

    PLN Siagakan 2490 SPKLU Selama Libur Nataru 2024/2025

    Foto Bisnis

    Antara Foto/Fakhri Hermansyah – detikFinance

    Senin, 23 Des 2024 09:00 WIB

    Karawang – PLN menyiagakan 2490 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) selama periode libur Natal 2024 dan tahun baru 2025. SPKLU tersebar di 1745 lokasi.