Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Mobil Listrik Nasional Malaysia Kasih Jaminan Ganti Baterai Baru

    Mobil Listrik Nasional Malaysia Kasih Jaminan Ganti Baterai Baru

    Jakarta –

    Merek mobil nasional Malaysia, Proton, baru saja meluncurkan mobil listrik pertamanya, Proton eMAS 7. Proton bahkan memberikan garansi ganti baterai jika kesehatan baterainya drop.

    Memang, menggunakan mobil listrik masih banyak kecemasan. Selain soal jarak tempuh, kondisi baterai juga menjadi aspek yang paling banyak dipertanyakan oleh mereka yang baru mengenal mobil listrik.

    Untuk menjawab kecemasan itu, Proton memberikan garansi selama delapan tahun/160.000 km yang mencakup komponen mobil listrik dan baterai. Bahkan, dikutip Paultan, jika kondisi baterai turun di bawah 70 persen dalam waktu delapan tahun, Proton akan mengganti seluruh baterai secara gratis.

    Menurut Proton, pengujian internal menunjukkan bahwa setelah 921 siklus charging dan discharging telah dilakukan. Hal itu setara dengan jarak tempuh 400.000 km. Saat pengujian itu, kondisi baterai masih 90,5%, yang diklaim jauh melampaui standar internasional.

    Mobil listrik Proton ini dilengkapi dengan teknologi terkini. Dibangun di atas platform Arsitektur Modular Global (GMA) dan didukung oleh sistem propulsi listrik cerdas 12-in-1 terkemuka di dunia, mobil ini dilengkapi dengan arsitektur baterai Cell-To-Body (CTB) yang inovatif. Mobil ini juga memperkenalkan Baterai Aegis Short-Blade yang canggih, generasi baru baterai Lithium Ferro Phosphat (LFP), yang menetapkan tolok ukur baru dalam hal keselamatan, efisiensi, dan performa untuk kendaraan listrik. SUV listrik segmen C ini dilengkapi dengan L2-ADAS (Sistem Bantuan Pengemudi Tingkat Lanjut Level 2) dan Kamera 360 Derajat.

    Motor penggerak listriknya bisa menghasilkan tenaga sampai 160 kW dengan torsi maksimal 320 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam bisa dituntaskan dalam 6,9 detik. Sementara jarak pengereman dari 100 km/jam sampai berhenti total dicapai hanya dalam 35 meter.

    Versi Prime memiliki baterai 49,52 kWh dengan jangkauan WLTP 345 km, sedangkan varian Premium menawarkan baterai 60,22 kWh, yang memperluas jangkauan hingga 410 km. Kedua varian mendukung pengisian cepat DC yang memungkinkan pengisian daya 30 hingga 80% dalam waktu sekitar 20 menit, memulihkan jarak tempuh hingga 135 km hanya dalam 10 menit pengisian daya.

    Proton menjual e.MAS 7 dengan harga mulai dari 109.800 ringgit atau setara Rp 396 jutaan untuk tipe Prime sampai 123.800 ringgit atau setara Rp 466 jutaan untuk tipe Premium. Khusus untuk 3.000 pelanggan pertama, ada diskon 4.000 ringgit (Rp 14 jutaan) untuk kedua tipe itu.

    (rgr/dry)

  • Chery Masih Hitung Harga Mobil Imbas PPN 12% dan Opsen Pajak

    Chery Masih Hitung Harga Mobil Imbas PPN 12% dan Opsen Pajak

    Jakarta –

    Pemerintah telah memastikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% pada tahun depan. Selain itu, terdapat juga kebijakan opsen pajak di beberapa wilayah.

    Keputusan ini tentu menjadi perhatian berbagai sektor, termasuk industri otomotif. PT Chery Sales Indonesia (CSI) melalui Head of Brand Department, Rifkie Setiawan, menyampaikan pandangannya terkait dampak kebijakan ini serta langkah-langkah yang akan diambil perusahaan.

    Rifkie menjelaskan meskipun kenaikan PPN dan kebijakan opsen di sejumlah daerah memberikan tantangan bagi pelaku industri otomotif, namun terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah.

    “Terkait dengan PPN, opsen, dan kebijakan dari subsidi, jadi pemerintah itu kan selain mengeluarkan kebijakan opsen, mereka juga memberikan subsidi juga. Artinya, di sini peluang juga buat kita di industri otomotif, terutama Chery untuk bisa mendapatkan insentif-insentif tersebut untuk tahun depan,” ujar Rifkie saat ditemui di acara handover 5.000 unit Chery E5 Pure dan J6 di Jakarta Selatan, Minggu (22/12/2024).

    PT CSI mengakui bahwa kenaikan tarif PPN kemungkinan besar akan mempengaruhi harga jual kendaraan.

    “Untuk kenaikan harga memang kita masih hitung, tapi untuk komposisinya kemungkinan akan ada penyesuaian karena kan semua komponen perlu ada penambahan. Jadi nanti untuk adjustment harga mungkin akan ada. Tapi untuk berapanya saat ini kita belum tahu berapa rilis harga yang akan kita announce di Januari tahun 2025,” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Chery selalu berhati-hati dalam menentukan harga produk dan tidak ingin terjebak dalam kompetisi harga.

    “Memang dari awal kita selalu melakukan research pasar ya, lebih hati-hati untuk masalah harga. Karena kita juga enggak mau terjebak dalam kompetisi harga yang memang lama-lama turun. Tapi kita memang sekali kita mengeluarkan harga, itu betul -betul sudah affordable atau bisa diterima dengan masyarakat. Apalagi ditambah dengan subsidi 3%, menurut kita sih sudah cukup buat kita untuk bisa rilis produk dengan harga yang sangat bisa diterima oleh masyarakat,” tambah Rifkie.

    Menurut Rifkie, tahun 2024 menjadi momen penting bagi Chery, khususnya dalam segmen kendaraan listrik.

    “Tahun ini kita menikmati dari sisi electric vehicles. Memang kita membuat satu rekor lah ya di 2024 untuk EV dan ke depan di 2025, kita sangat apresiasi insentif pemerintah untuk PHEV. PHEV sudah ada peraturannya dan kita akan support dengan produk-produk baik itu hybrid dan PHEV di tahun depan,” tambahnya.

    Langkah strategis ini menunjukkan bahwa Chery tidak hanya fokus pada tantangan kenaikan pajak, tetapi juga pada pemanfaatan insentif pemerintah untuk memperkuat posisinya di pasar otomotif Indonesia.

    Dukungan pemerintah terhadap teknologi kendaraan ramah lingkungan menjadi peluang emas bagi Chery untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan strategi yang matang dan adaptasi terhadap kebijakan baru, Chery berharap dapat menjaga daya saingnya di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

    (dry/din)

  • PPN 12%: Saling ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ di Senayan

    PPN 12%: Saling ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ di Senayan

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi-fraksi di Senayan, markas DPR, seakan tidak mau disalahkan atas penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. PDI Perjuangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tetapi fraksi lain menuduh PDIP ‘lempar batu sembunyi tangan’.

    Belakangan, gelombang penolakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% memang terus berdatangan. Di platform change.org misalnya, per Senin (23/12/2024), sudah 171.000 lebih orang sudah menandatangani petisi penolakan tarif PPN 12% yang diinisiasi pengguna bernama Bareng Warga.

    Sejumlah pihak menilai kenaikan PPN pada saat kondisi perekonomian belum stabil akan semakin membebankan masyarakat—terutama kelas menengah ke bawah.

    Elite politik misalnya, yang ikut menyatakan penolakan terang-terangan atas penerapan PPN 12% pada tahun depan. Elite-elite politik yang dimaksud berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai PPN 12% akan memaksa masyarakat menengah-bawah mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan, atau bahkan meningkatkan utang.

    “Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi,” ujarnya di YouTube Ganjar Pranowo, dikutip pada Senin (23/12/2024).

    Politisi PDIP lainnya seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Puan Maharani, hingga Dolfie OFP juga sempat memberikan komentar bernada kritis atas PPN 12%.

    Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bahtra Banong tidak habis pikir dengan berbagai pernyataan dari kubu PDIP tersebut. Padahal, menurutnya, PDIP merupakan inisiator Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 12%.

    “PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12% itu,” kata Bahtra, dilansir dari Antara, Minggu (22/12/2024). 

    Dia menjelaskan bahwa ketua panitia kerja (panja) RUU HPP waktu itu adalah anggota Fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP.

    Anggota Fraksi Partai Golkar DPR sekaligus Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberi pernyataan serupa. Dia merasa PDIP seakan cuci tangan padahal kadernya merupakan ketua panja RUU HPP.

    “Sikap politik mencla-mencle PDI Perjuangan seperti ini harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia banyak. Ketika berkuasa berkata apa, ketika tidak menjadi bagian dari kekuasaan seakan-akan paling depan menyuarakan kepentingan rakyat. Berpolitik lah secara elegan,” kata Misbahkhun dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

    Dia bahkan mengaku Fraksi Partai Golkar sempat tidak dilibatkan dalam beberapa pertemuan lobi dalam pembahasan RUU HPP karena dianggap kritis terhadap beberapa isu penting dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) seperti tarif pajak UMKM yang semula 1% diminta menjadi 0,5%.

    PDIP tidak tinggal diam atas berbagai pernyataan fraksi lain. Dolfie tidak menampik bahwa dirinya merupakan ketua panja pembahasan RUU HPP beberapa tahun lalu.

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa RUU HPP merupakan usulan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, Fraksi PDIP bukan inisiator RUU HPP.

    Lebih dari itu, sambung Dolfie, terdapat klausul yang memungkinkan pemerintah sekarang mengusulkan perubahan tarif PPN dalam rentang 5%—15%. Dia menegaskan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) UU HPP, pemerintah dapat mengubah ketentuan kenaikan tarif PPN.

    “Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan tarif PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN [naik atau turun],” jelasnya, Minggu (22/12/2024).

    Alasan Pemerintah PPN 12% Tetap Jalan

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan penerimaan perpajakan sangat diperlukan untuk biaya berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, PPN harus tetap naik.

    Hanya saja, sebagai mengkompensasi, pemerintah keluarkan kebijakan insentif fiskal agar kenaikan PPN tidak terlalu memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN
    Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN
    MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah)
    PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025
    PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah
    Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025
    Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025
    Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar
    Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja
    Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya
    Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
    Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)
    PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD
    Bea masuk nol untuk KBLBB CBU
    PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • Mobil Listrik Kedua Xiaomi Kepergok Diuji Coba Tanpa Penutup Stiker

    Mobil Listrik Kedua Xiaomi Kepergok Diuji Coba Tanpa Penutup Stiker

    Jakarta –

    Mobil listrik kedua Xiaomi kepergok sedang diuji coba di suatu jalan raya di China. Menariknya, kendaraan yang konon akan menyandang nama ‘Xiaomi YU7’ tersebut tak ditutup stiker kamuflase, alias dibiarkan terbuka!

    Disitat dari Carnewschina, Sabtu (20/12), Xiaomi YU7 sebelumnya pernah tertangkap kamera sedang diuji jalan di China. Namun, ketika itu, bodinya masih ditutup stiker kamuflase untuk menyamarkan identitas. Kini, pabrikan membiarkannya ‘telanjang’ di jalan raya.

    Dilihat dari gambar yang beredar, Xiaomi YU7 hanya direkatkan stiker bertuliskan ‘test car’ dengan angka berukuran besar. Kemudian di bagian atasnya terdapat nama kendaraan.

    Xiaomi YU7. Foto: Doc. Carnewschina

    YU7 sekurangnya masih mengadopsi desain SU7, terutama di bagian depan. Pabrikan membekalinya dengan wajah sporty melalui penggunaan lampu kekinian dan gril minimalis. Selain itu ada aksen cembung sisi kap mesin yang mengingatkan kita dengan mobil-mobil Eropa.

    Bagian belakangnya juga kurang lebih sama dengan SU7. Kendaraan tersebut hanya berbeda di bagian pelek roda, dimensi dan tarikan garis secara keseluruhan.

    Sebagai catatan, produsen telah melaporkan hasil homologasi Xiaomi YU7 ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China. Dokumen tersebut berisi permohonan izin Xiaomi untuk menjual kendaraan baru.

    Mobil listrik Xiaomi YU7. Foto: Doc. MIIT China.

    Di China, setiap mobil harus disetujui regulator setempat sebelum dipasarkan, dan MIIT menerbitkan daftar kendaraan yang menjalani proses homologasi bulanan.

    Laporan yang sama mengungkap, mobil tersebut menggunakan motor listrik ganda 220 kw di depan dan 288 kw di belakang. Sehingga, secara total mampu menghasilkan tenaga 508 kw atau 681 dk! Baterainya NMC dari CATL dengan spesifikasi yang belum terungkap.

    Xiaomi YU7 akan bermain di kelas lebih tinggi dari Xiaomi SU7. Kendaraan tersebut kabarnya akan dibanderol berkisar 300-400 ribu yuan atau sekira Rp 650-870 jutaan. Nominal itu cukup murah untuk SUV listrik sekelasnya.

    (sfn/dry)

  • Bus Rombongan Wisata Terbakar di Jalan Raya Solo-Yogya, 34 Penumpang Selamat

    Bus Rombongan Wisata Terbakar di Jalan Raya Solo-Yogya, 34 Penumpang Selamat

    Klaten, Beritasatu.com – Bus wisata religi dari Solo tujuan Sleman, Yogyakarta ludes terbakar di Jalan Raya Solo-Jogja, Pakis, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (22/12/2024) malam.

    Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 WIB, bus wisata bernopol K 7831 OF berhasil dipadamkan petugas Damkar Klaten pukul 19.35 WIB.

    Petugas Polres Klaten Aiptu Apin Aryadi mengatakan, kejadian terbakarnya bus wisata asal Sleman, Yogyakarta tersebut bermula saat bus mengalami trouble pada mesin.

    “Awalnya berhenti di lampu merah, tetapi saat lampu hijau bus mau melaju. Akhirnya, terjadi trouble pada mesin. Sopir meminggirkan busnya,” katanya kepada awak media.

    Aiptu Apin Aryadi menyebut, setelah berjalan sekitar 50 meter bus mengeluarkan kepulan asap, kemudian sopir mengambil jalur kiri untuk menghentikan busnya.

    “Bus ludes terbakar, kalau dugaannya korsleting listrik. Penumpang ada 34 orang, dan itu selamat semua termasuk sopir dan kernet bus,” kata dia.

    Aiptu Apin Aryadi menambahkan, rombongan wisata religi tersebut asal Sleman, Yogyakarta telah melakukan wisata masjid Zayed Solo.

    “Jadi mereka itu pulang dari masjid Zayed Solo menuju Sleman, Yogyakarta. Sesampainya di jalur Delanggu bus terbakar dan penumpang telah dievakuasi semua,” bebernya.

    Kejadian terbakarnya bus rombongan wisata tersebut kini ditangani jajaran kepolisian Polres Klaten.

  • Mobil Hybrid Buatan Lokal Berpotensi Dapat Insentif, Intip Daftarnya

    Mobil Hybrid Buatan Lokal Berpotensi Dapat Insentif, Intip Daftarnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kendaraan elektrifikasi jenis hybrid akan mendapat insentif dari pemerintah berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen. Apa saja model mobilnya?

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untukmobil hybridyang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 akan berlangsung selama satu tahun.

    “Ya, satu tahun,” katanya ditemui di Jakarta, Selasa (17/12) disitat dariAntara.

    Setelah satu tahun diterapkan, insentif tersebut nanti akan dikaji kembali. Namun insentif ini hanya berlaku untuk mobil hybrid rakitan lokal.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Kemungkinan sejumlah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil secara lokal seperti Toyota, Hyundai, SGMW Motor Indonesia (Wuling) hingga Suzuki akan dapat menekan kenaikan harga mobil hybrid tahun depan.

    Praktis, kebijakan ini kemungkinan bisa menumbuhkan minat beli konsumen akan mobil elektrifikasi jenis hybrid.

    Saat ini setidaknya ada tujuh model mobil hybrid yang punya status rakitan lokal. Tarif PPnBM yang berlaku untuk mobil hybrid dan mild hybrid mulai 6 persen sampai 14 persen, sementara PHEV berkisar 5-8 persen (skema I dan skema II).

    Berikut daftar model mobil hybrid yang berpotensi dapat insentif:

    • Wuling Almaz RS Hybrid harga mulai Rp442 juta
    • Hyundai Santa Fe Hybrid harga mulai Rp786 juta
    • GWM Haval Jolion HEV harga mulai Rp405 juta
    • Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta
    • Suzuki XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta
    • Toyota Yaris Cross Hybrid harga mulai Rp440 juta
    • Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid harga mulai Rp477 juta

    Pemerintah Guyur Insentif Mobil Hybrid dan Listrik 2025 (Foto: CNN Indonesia/ Agder Maulana) (can/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Temui Perusahaan China, Menteri Rosan Bawa Komitmen Investasi US,46 M

    Temui Perusahaan China, Menteri Rosan Bawa Komitmen Investasi US$7,46 M

    Bisnis.com, BEIJING -Masih dalam lawatannya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pasca pertemuan dengan perusahaan raksasa Tiongkok di sektor ekosistem mobil listrik, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani melanjutkan pertemuan dengan 8 perusahaan pada 18-20 Desember 2024. Beberapa pertemuan yang dilaksanakan di Hangzhou, Quzhou dan Beijing ini berhasil membukukan total komitmen investasi baru sebesar USD7,46 miliar atau setara dengan Rp120 triliun.

    Pertemuan dengan Geely Auto Group

    Pertemuan di fasilitas produksi Geely Auto Group membahas potensi investasi dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia. Geely merupakan salah satu produsen otomotif global terkemuka dan pemegang saham di beberapa merek mobil terkenal Eropa, di antaranya Volvo, Daimler, dan Lotus. Di Asia Tenggara, Geely menjadi pemegang saham minoritas Proton.

    Saat ini, Geely telah berkomitmen melakukan kerja sama perakitan industri mobil listrik dengan perusahaan Indonesia. “Kami menyambut baik ajakan untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia. Kami juga mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari mulai refinery, industri baterai, dan battery recycling,” jelas Vice President Geely Auto Group Song Jun.

    Jun juga mengungkapkan, perusahaan yang telah berdiri lebih dari satu dekade ini juga sedang mengembangkan mobil berbahan bakar metanol dan mulai dipasarkan ke beberapa negara.

    “Kami melihat, di Indonesia potensi pengembangan mobil berbahan bakar metanol sangat besar, karena Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan kita tahu bahwa metanol itu salah satunya dari sawit,” ungkap Menteri Rosan.

    Perbesar

    Pertemuan dengan Zhenshi Holding Group Co., Ltd.

    Salah satu perusahaan yang juga dikunjungi adalah Zhenshi Holding Group Co., Ltd yang telah berinvestasi di beberapa proyek peleburan nikel, antara lain di Maluku Utara dan Morowali. Anak perusahaan Zhenshi, yaitu Jushi Group, adalah salah satu produsen fiberglass terbesar di dunia. Jushi Group berencana melakukan investasi baru sebesar USD1 miliar (tahap pertama) di bidang industri fiberglass, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja 4.500 orang.

    “Saya mendengar pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 15 juta rumah. Kami melihat ini kesempatan baik bagi kami, karena fiberglass bisa menjadi alternatif untuk atap rumah,” ungkap Chairman of the Board of Zhenshi Holding Group Co. Ltd. Zhang Yuqiang. Ke depannya, ia berharap investasinya tidak hanya satu sektor (fiberglass), tetapi juga di berbagai sektor misalnya pertanian, manufaktur, renewable energy dan lain-lain.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Rosan mendukung rencana investasi perusahaan di industri fiberglass dan sektor lainnya. “Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memiliki empat program prioritas di antaranya hilirisasi, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tentunya, kami menyambut baik jika Zhenshi Group juga memiliki minat investasi di sektor pertanian dan energi,” jelas Menteri Rosan.

    Pertemuan dengan Wankai New Materials (Zhink Group)

    Selanjutnya, Menteri Rosan bertemu dengan Wankai New Materials yang merupakan bagian dari Zhink Group untuk membahas minat investasi di sektor industri turunan petrokimia. Total rencana investasi ini mencapai USD1 miliar yang akan dilakukan dalam tiga tahap. Zhink Group sendiri merupakan produsen PET (Polietilena Tereftalat) terbesar ke-3 di Tiongkok dan terbesar ke-5 di dunia.

    “Untuk Indonesia, kami rencananya akan berinvestasi di Cilegon dengan menggandeng perusahaan global lainnya. Masuknya investasi kami akan membantu Indonesia men-subtitusi impor guna memenuhi kebutuhan PET di dalam negeri,” papar Chairman of Wankai New Materials Shen Zhigang.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Rosan menyampaikan apresiasi dan kesiapan mengawal rencana investasi dimaksud termasuk dalam hal percepatan pemberian perizinan berusaha.

    Pertemuan dengan Hongshi Holding Group

    Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Rosan juga melakukan pertemuan dengan Hongshi Holding Group yang berencana mengembangkan kawasan industri yang akan memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku solar panel), baterai beserta komponennya, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 gigawatt. Rencananya, konstruksi investasi baru senilai USD5 miliar ini akan dilakukan secara bertahap.

    Menanggapi minat investasi perusahaan, Menteri Rosan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi investasi yang luar biasa di sektor renewable energy dengan total lebih dari 3.700 gigawatt, di mana 3.000 gigawatt di antaranya berasal dari solar energy. “Kami mengajak investor global untuk turut andil di sektor renewable energy karena ini sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 or sooner,” pungkas Rosan.

    Pertemuan dengan Huayou Holding Group

    Dalam kunjungan kerja ke kantor pusat Huayou Holding Group di Quzhou, Menteri Rosan berkesempatan melihat fasilitas produksi rantai pasok industri baterai terintegrasi. Perkembangan investasi Huayou di Indonesia cukup besar dengan total 15 proyek dan total karyawan mencapai 20.000 tenaga kerja. Huayou juga bekerja sama dengan beberapa partner domestik, di antaranya Antam, MIND ID, Merdeka Battery Materials dan Vale Indonesia.

    Saat ini, lokasi proyek Huayou tersebar di tiga lokasi utama, yaitu Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Ke depannya akan dikembangkan di Sorowako dan Buli. Total investasi Huayou di Indonesia telah mencapai USD6,3 miliar, dan telah berhasil mengintegrasikan pertambangan smelter (HPAL, RKEF), pemurnian (refinery) dan prekursor.

    “Kami mengapresiasi investasi Huayou yang telah berjalan di Indonesia. Untuk ke depannya, kami mendorong Huayou untuk dapat mengembangkan investasi yang lebih ke hilir dengan pemberian nilai tambah prekursor menjadi katoda sampai dengan battery recycling,” ungkap Menteri Rosan.

    Chairman Huayou Holding Group Chen Xuehua menyampaikan dukungannya terhadap program hilirisasi pemerintah. “Kami ingin Huayou di Indonesia dapat menjadi platform penghubung investasi industri pertambangan dari hulu dan industri hilir, menciptakan industri yang inklusif. Kita bekerja sama untuk membangun industri ini dengan baik,” ujar Chen.

    Diskusi dilanjutkan terkait pusat riset dan pengembangan (R&D), di mana secara global, total tim R&D Huayou mencapai 5.200 orang. Adapun investasi biaya pengembangan produk mencapai 8% dari total pendapatan. “Kami meminta Huayou untuk membangun pusat R&D di Indonesia, dan tadi saat diskusi Huayou setuju untuk melakukannya. Tentunya ini didukung pemerintah dan dapat diberikan insentif pengurangan pajak sebesar 300% berupa Super Tax Deduction,” papar Menteri Rosan.

    Pertemuan dengan CEEC, CITIC dan Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries

    Menutup kunjungan kerjanya ke RRT, Menteri Rosan melakukan one-on-one meeting dengan tiga perusahaan di Beijing. Pertemuan pertama dengan China Energy Engineering Corporation (CEEC) membahas potensi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), terutama terkait pemanfaatan sumber daya angin lepas pantai di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga menyatakan minatnya di sektor industri green-hydrogen, amonia, dan metanol.

    Selanjutnya, pertemuan dengan CITIC mendiskusikan potensi kerja sama dalam beberapa program pemerintah, antara lain mendukung pembangunan 3 juta rumah per tahun, ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dan jagung, serta ketahanan energi melalui revitalisasi sumur minyak. Sejak didirikan tahun 1979, CITIC telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi Tiongkok. Total aset CITIC diperkirakan mencapai USD1,6 triliun yang menjadikannya sebagai salah satu perusahaan BUMN dan juga grup konglomerat terbesar di Tiongkok.

    Terakhir, Menteri Rosan bertemu dengan Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries yang menyampaikan akan bekerja sama dengan partner lokal untuk pengembangan investasi di sektor perikanan di Indonesia bagian timur dengan total investasi sebesar USD460 juta. Pertemuan ini menutup rangkaian kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi di RRT.

  • Negosiasi Segera Dimulai, Merger Honda-Nissan Disebut Terealisasi 2026

    Negosiasi Segera Dimulai, Merger Honda-Nissan Disebut Terealisasi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Honda Motor Co. dan Nissan Motor Co. dikabarkan berencana untuk menyelesaikan perjanjian merger secepatnya pada bulan Juni setelah negosiasi dimulai pada Senin (23/12/2024) dan mungkin akan bergabung pada 2026 mendatang.

    Berdasarkan laporan dari stasiun penyiaran Jepang, NHK, yang dikutip dari Bloomberg, kedua produsen mobil tersebut berencana untuk membuat perusahaan induk yang akan dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh Honda. Sebuah jumpa pers diharapkan berlangsung pada sore ini, Senin (23/12/2024), setelah perusahaan mengadakan rapat dewan.

    Presiden Honda, Nissan, dan Mitsubishi Motor Corp.—mitra junior Nissan—terlihat memasuki dan meninggalkan kementerian transportasi Jepang pada hari Senin (23/12/2024) pagi, kemungkinan untuk memberi tahu para pejabat tentang rencana mereka untuk secara resmi memulai pembicaraan merger.

    Para eksekutif tidak menanggapi permintaan komentar saat mereka pergi, dan juru bicara Nissan dan Honda menolak berkomentar.

    Sebuah laporan terpisah di Yomiuri mengatakan tujuannya adalah untuk bergabung pada tahun 2026 dan menjadikan perusahaan induk sebagai kendaraan yang terdaftar. Saham Nissan merosot sebanyak 2,6%, sehingga penurunan untuk tahun ini menjadi sekitar 21%. Saham Honda diperdagangkan 2,1% lebih tinggi dan telah turun 14,4% sejak Januari.

    Laporan terpisah dari Yomiuri mengatakan tujuannya adalah untuk bergabung pada 2026 dan menjadikan perusahaan induk sebagai kendaraan yang terdaftar. Saham Nissan merosot sebanyak 2,6%, sehingga penurunan untuk tahun ini menjadi sekitar 21%. Saham Honda diperdagangkan 2,1% lebih tinggi. Turun 14,4% sejak Januari 2024.

    Honda dan Nissan sama-sama menghadapi tantangan yang signifikan, dengan yang terakhir dalam kesulitan keuangan yang mengerikan karena banjir kendaraan listrik dan hibrida dari pesaing di Tiongkok memaksa merek lama untuk menyatukan sumber daya.

    Nissan sangat membutuhkan perubahan haluan karena penjualan yang anjlok di AS dan China, yang telah memaksanya untuk memangkas pekerjaan, memangkas kapasitas produksi, dan menurunkan prospek laba tahunan hingga 70%.

    Pembicaraan awalnya menjadi rumit karena produsen Taiwan Hon Hai Precision Industry Co., yang dilaporkan menyatakan minatnya untuk mengakuisisi Nissan. Namun, pembuat iPhone yang dikenal sebagai Foxconn itu menghentikan sementara upayanya untuk saat ini guna melihat bagaimana pembicaraan antara kedua perusahaan Jepang itu berlangsung, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut minggu lalu.

    Aliansi antara Honda dan Nissan—yang juga dapat mencakup mitra junior Nissan, Mitsubishi Motors—secara efektif akan memecah industri otomotif Jepang menjadi dua, mengadu ketiganya melawan Toyota Motor Corp. dan kemitraannya dengan Mazda Motor Corp., Subaru Corp., dan Suzuki Motor Corp.

    Honda dan Nissan telah mulai meletakkan dasar untuk kemitraan teknis awal tahun ini, mengumumkan rencana dengan Mitsubishi Motors untuk mengembangkan baterai, perangkat lunak, dan teknologi kendaraan listrik lainnya bersama-sama.

  • Dulu Ikut Menyetujui saat Pengesahan

    Dulu Ikut Menyetujui saat Pengesahan

    loading…

    Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta masyarakat untuk melakukan judicial review terkait dengan PPN12%. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Kenaikan PPN 12% menuai pro kontra di masyarakat. Sikap pemerintah yang tetap memberlakukan PPN 12% ditentang sejumlah pihak, termasuk tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Padahal pemberlakukan PPN 12% merupakan mandat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang sudah disahkan oleh DPR periode lalu dan diteken pemberlakuannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2021.

    “Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, Senin (23/12/2024).

    Riza menyarankan agar pemerintah sebaiknya diberi kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga kebijakan fiskal nasional dan keberlangsungan berbagai jenis subsidi untuk rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Toh, kalau pajak kembalinya juga tetap kepada rakyat melalui belanja pemerintah seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” jelas Riza.

    Riza menjelaskan, pajak adalah bentuk nyata eksistensi sebuah negara dan bangsa. Aturan dibuat untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Semakin maju negara, biasanya rasio pajak akan semakin besar. Negara yang besar membutuhkan pajak besar untuk membiayai pembangunan.

    “Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Karena itu, Riza kembali mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo guna menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita tidak menambah pajak dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan gedung sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya. Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Kalau tidak nambah PPN, kita pasti sudah memangkas subsidi bahkan bisa mencabut banyak jenis subsidi,” ujar aktivis 98 ini.

    Meski demikian, Riza juga menyampaikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah. “Sekali lagi, berikan kesempatan kepada pemerintah menjalankan UU menyangkut PPN 12%. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tambah Riza.

    (cip)

  • Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen Januari-Februari 2025 – Halaman all

    Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen Januari-Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui PT PLN akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen kepada 81,4 juta masyarakat yang akan disalurkan selama 2 bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Lantas, apa syarat dan bagaimana cara mendapatkan diskon listrik 50 persen tersebut?

    Adapun syarat untuk mendapatkan tarif diskon listrik 50 persen adalah pelanggan rumah tangga dengan daya:

    450 VA sebanyak 24,7 juta pelanggan
    900 VA sebanyak 38 juta pelanggan
    1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan
    2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan

    ”Jumlah pelanggan rumah tangga yang terdaftar saat ini sebesar 84 juta, sedangkan pelanggan kategori 2.200 VA ke bawah sebanyak 81,4 juta, sehingga program ini dinikmati oleh 97 persen pelanggan seluruh Indonesia,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Selasa (17/12/2024).

    Bagaimana cara mendapatkan diskon listrik 50 persen?

    Untuk mendapatkan diskon listrik ini, masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran atau registrasi.

    Diskon listrik tersebut akan otomatis diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan di atas.

    “Dengan dukungan digitalisasi pelanggan yang kami lakukan, secara otomatis pelanggan dengan kategori tersebut mendapatkan potongan pada periode Januari hingga Februari 2025,” ujar 

    Bagi pengguna pascabayar akan otomatis berlaku saat membayar tagihan listrik Bulan Januari dan Februari 2025. 

    Sementara bagi pengguna prabayar, diskon 50 persen didapat saat membeli token listrik di periode yang sama.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50 persen pada saat bayar listrik.”

    “Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” jabar Darmawan.

    (Tribunnews.com/Widya)