Xcloud.id

Topik: Listrik

  • Ungkap Fakta Kenaikan PPN 12%, Beras Premium dari Dalam Negeri Dipastikan Tidak Akan Kena – Page 3

    Ungkap Fakta Kenaikan PPN 12%, Beras Premium dari Dalam Negeri Dipastikan Tidak Akan Kena – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang memang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun pemerintah menyatakan kenaikan PPN ini hanya untuk barang mewah, namun kabar simpang siur tentang jenis barang mewah apa yang akan mengalami kenaikan PPN menjadi 12% menimbulkan kegelisahan masyarakat. 

    Terlebih adanya kabar yang beredar bahwa kenaikan PPN ini juga akan berlaku untuk beras premium yang biasa dikonsumsi masyarakat. Isu tersebut menimbulkan gelombang keresahan yang semakin besar di kalangan masyarakat. 

    Pemerintah Pastikan Hanya Beras Impor yang Mengalami Kenaikan

    Menanggapi berita yang beredar, pemerintah pun memastikan bahwa jenis beras yang mengalami kenaikan PPN menjadi 12% adalah beras khusus yang diimpor atau bukan yang diproduksi di Indonesia. 

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/12/2024) lalu yang memastikan bahwa beras premium dari dalam negeri tidak akan kena PPN 12%. 

    “Presiden jelas keberpihakannya kepada masyarakat bawah dan menengah, maka yang hanya akan dikenakan PPN 12 persen itu hanya untuk barang-barang yang mewah saja termasuk soal beras yang ramai. Jadi beras premium dan medium tidak kena PPN 12 persen,” ujar Zulkifli Hasan.

    Adapun yang dimaksud dari beras khusus di sini adalah beras yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti beras shirataki yang diimpor dari Jepang. 

    “Pendek kata yang pangan tidak ada yang kena PPN 12 persen dan untuk yang (diproduksi) di dalam negeri itu tidak ada yang kena kecuali ada beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti beras Jepang,” kata Zulkifli.

    Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Diberikan Fasilitas Pembebasan PPN

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah mengeluarkan pernyataan tertulis terkait barang dan jasa apa saja yang akan mendapatkan kenaikan PPN menjadi 12%. Dalam keterangan tersebut, barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau dengan tarif PPN 0%. 

    Barang dan jasa yang dimaksud meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan air, jasa tenaga kerja serta persewaan rumah susun dan rumah umum juga lepas dari kenaikan PPN 12%. Kategori lainnya adalah buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik dan air minum serta berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

  • Wow! Toyota Bakal Tambah Investasi Mobil Hybrid di Thailand

    Wow! Toyota Bakal Tambah Investasi Mobil Hybrid di Thailand

    Jakarta –

    Bukan Indonesia, Toyota dilaporkan akan menambah nilai investasi di Thailand. Angkanya mencapai 55 miliar baht atau sekitar Rp 26 triliun.

    Dilaporkan Bangkok Post, Ketua Toyota Akio Toyoda telah menjanjikan investasi sebesar 55 miliar baht (Rp 26 triliun) ke Thailand untuk perluasan operasi produksi kendaraan hybrid.

    Menteri Industri Thailand, Akanat Promphan mengatakan investasi tersebut akan melibatkan perombakan lini produksi untuk mendukung produksi mesin internal combustion engine dan motor listrik bertenaga baterai untuk mobil hybrid.

    Investasi ini juga akan memungkinkan penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pengembangan tenaga kerja, kata menteri, setelah pertemuan minggu lalu antara Chairman Toyota Akio Toyoda dan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

    Perdana Menteri Thailand memastikan kesiapan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakannya dengan kebutuhan industri otomotif. Hal terpenting melalui keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen untuk mencapai manfaat ekonomi yang saling menguntungkan.

    Toyota baru-baru ini mendapat kritikan lantaran dinilai lambat dalam kemajuan pengembangan electric vehicles (EV), jika dibandingkan dengan merek-merek China.

    Toyota diketahui mengambil jalan multi-pathway untuk menuju netralitas karbon. Hasilnya mulai terlihat, dari 10,3 juta kendaraan yang terjual tahun lalu, Toyota menjual 3,5 juta kendaraan hybrid, naik 31% dari tahun sebelumnya, menurut Bloomberg.

    Sebagai informasi, saat ini harga mobil hybrid yang dijual di Indonesia kurang kompetitif jika dibandingkan dengan harga mobil hybrid yang dijual di Thailand.

    Ambil contoh Toyota Yaris Cross Hybrid yang dijual mulai dari 789 ribu Baht atau setara Rp 352 jutaan. Sementara di Indonesia tembus Rp 440 juta. Ada selisih hampir Rp 100 juta untuk mobil hybrid.

    Saat ini mobil hybrid juga dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan. Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

    Mulai tahun depan, mobil hybrid dipastikan dapat insentif PPnBM DTP (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah). Pemerintah dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan mengumumkan, akan menanggung tiga persen PPnBM mobil hybrid. Sedangkan sisanya, tetap dibebankan kepada konsumen.

    Toyota memang diketahui memiliki lini produk paling banyak di Tanah Air. Kendati demikian tak semuanya diproduksi di pabrik Karawang dan Sunter. Khusus mobil hybrid yang sudah diproduksi lokal di Indonesia adalah Kijang Innova Zenix dan Yaris Cross.

    (riar/lua)

  • PPN 12 Persen Abaikan, Tak Berdampak pada Penjualan Mobil

    PPN 12 Persen Abaikan, Tak Berdampak pada Penjualan Mobil

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 tidak akan berdampak negatif pada penjualan kendaraan karena pemerintah menggelontorkan insentif-insentif fiskal.

    “Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang tidak akan berdampak negatif pada potensi penjualan, dan bahkan dapat diabaikan,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi dalam keterangan resmi, Selasa (23/12).

    Menurut Yohanes, kebijakan insentif fiskal awal Januari 2025 dapat mengeliminasi kekhawatiran pemain industri kendaraan bermotor akan risiko kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    Pemerintah mengumumkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid yang mulai diterapkan pada 1 Januari 202. Diskon PPnBM mobil hybrid berlaku satu tahun.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengatakan PPnBM ditanggung pemerintah 3 persen cuma buat mobil hybrid yang dirakit di Indonesia.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata Rustam kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Dasar hukum pemberian insentif di mobil hybrid ini sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

    Selanjutnya pemerintah juga memberi insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta Bea Masuk nol persen untuk KBLBB CBU.

    Daftar mobil hybrid buatan lokal potensi dapat insentif

    – Toyota Yaris Cross Hybrid harga mulai Rp440 juta
    – Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid harga mulai Rp477 juta
    – Suzuki Ertiga Hybrid harga mulai Rp277 juta
    – Suzuki XL7 Hybrid harga mulai Rp288 juta
    – Wuling Almaz RS Hybrid harga mulai Rp442 juta
    – Hyundai Santa Fe Hybrid harga mulai Rp786 juta
    – GWM Haval Jolion HEV harga mulai Rp405 juta.

    (rac/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamen BUMN Pastikan SPKLU PLN Siap Layani Pemudik Nataru 2025 – Page 3

    Wamen BUMN Pastikan SPKLU PLN Siap Layani Pemudik Nataru 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin Ma’ruf, memastikan kesiapan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur Tol Trans Jawa dan Sumatra untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Hal ini dipastikan melalui peninjauan langsung di SPKLU Rest Area KM 43 A ruas tol Jakarta-Merak, Banten, bersama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, pada Selasa (24/12).

    Peningkatan Infrastruktur SPKLU untuk Pemudik

    Aminuddin mengapresiasi langkah PLN dalam meningkatkan kapasitas SPKLU guna mengantisipasi lonjakan pengguna kendaraan listrik, yang diproyeksikan meningkat 2,5 hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu.

    Kapasitas SPKLU di sepanjang jalur mudik telah ditingkatkan secara signifikan dari 64 unit menjadi 500 unit, atau 8 kali lipat lebih banyak.

    “Dari hasil pengecekan tadi, semua kendaraan terlayani dengan baik tanpa antrean. Sangat nyaman untuk teman-teman pengguna mobil listrik. Peningkatan kapasitas yang dilakukan PLN ini menjawab kebutuhan masyarakat selama Nataru,” ujar Aminuddin.

    Sebaran SPKLU dan Personel Siaga

    PLN kini mengoperasikan 3.069 unit SPKLU di 2.096 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk memastikan layanan optimal, sebanyak 6.000 personel telah disiapkan untuk berjaga selama 24 jam, bekerja secara bergantian.

    “Kami memastikan masyarakat yang menggunakan mobil listrik selama mudik Nataru tidak akan mengalami kendala kehabisan daya di tengah perjalanan. Pola konsumsi SPKLU sudah kami analisis berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, termasuk periode Nataru dan Lebaran,” ungkap Darmawan Prasodjo.

     

  • Tanggapan BYD Soal Isu Perbudakan di Pembangunan Pabrik di Brasil

    Tanggapan BYD Soal Isu Perbudakan di Pembangunan Pabrik di Brasil

    Jakarta –

    BYD memberi tanggapan soal isu perbudakan yang terjadi dalam proses pembangunan pabrik mereka di Brasil. BYD menegaskan bahwa mereka tidak menoleransi tindakan tidak hormat terhadap hukum dan martabat manusia di Brasil. BYD pun telah memutus kerja sama dengan kontraktor terkait.

    Pada Senin (23/12), BYD Auto do Brasil menerima pemberitahuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, jika perusahaan outsourced kontrak jasa konstruksi Jinjiang Construction Brazil Ltda. telah melakukan penyimpangan serius.

    BYD Auto do Brasil dalam pernyataan yang diterima detikoto, menegaskan kembali bahwa perusahaan tak menoleransi tindakan tidak hormat terhadap hukum dan martabat manusia di Brasil.

    Perusahaan pun memutuskan untuk segera mengakhiri kontrak dengan kontraktor tersebut untuk pelaksanaan sebagian pekerjaan di pabrik Camaçari (BA). Perusahaan juga sedang mempelajari tindakan lain yang sesuai. BYD Auto do Brasil menegaskan kembali bahwa karyawan yang disubkontrakkan tidak akan dirugikan oleh keputusan ini dan memastikan bahwa semua hak mereka akan terus dilindungi.

    Selain itu BYD memutuskan bahwa semua pekerja akan dipindahkan ke sejumlah hotel di wilayah sekitar. Dalam beberapa minggu terakhir, BYD Auto do Brasil telah meninjau terperinci tentang kondisi kerja dan kehidupan semua karyawan dari perusahaan subkontrak yang bertanggung jawab pada proyek tersebut, melakukan komunikasi dengan perusahaan subkontrak tersebut pada beberapa kesempatan, dan bahkan membuat penyesuaian yang terbukti diperlukan.

    “BYD Auto do Brasil menegaskan lagi komitmennya untuk mematuhi sepenuhnya undang-undang Brasil, khususnya terkait perlindungan hak pekerja, juga martabat manusia. Karena alasan ini, perusahaan telah bekerja sama dengan otoritas berwenang sejak awal dan telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan perusahaan konstruksi Jinjiang,” ungkap Alexandre Baldy selaku Wakil Presiden Senior BYD Brasil.

    “Perusahaan telah beroperasi di Brasil selama 10 tahun dan selalu mematuhi undang-undang setempat dengan ketat juga menjaga komitmennya terhadap etika, rasa hormat, dan martabat manusia,” tambah dia.

    Indikasi Perbudakan dalam Proyek Pembangunan Pabrik BYD di Brasil

    Diberitakan sebelumnya, otoritas Brasil menghentikan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di kawasan setempat. Penyebabnya, ditemukan indikasi perbudakan pekerja pada proyek tersebut.

    Dikutip Reuters dan BBC, Kantor Ketenagakerjaan Umum (MPT) Brasil menyatakan, ada 160-an pekerja yang diselamatkan di negara bagian Bahia, Brasil. Selain itu, BYD juga telah memutus hubungan dengan perusahaan konstruksi terkait demi mematuhi undang-undang setempat.

    Sumber yang sama mengatakan, pekerja-pekerja yang berasal dari China itu ditempatkan di bangunan yang tidak layak. Bahkan, mereka tidak menerima bayaran dan paspor mereka ditahan.

    Seluruh pekerja ditempatkan di empat fasilitas yang berlokasi di kota Camacari, Brasil. Parahnya, di salah satu bangunan, kamarnya tak ada kasur! Sehingga sejumlah pekerja tidur tanpa alas.

    Tak berhenti di situ, setiap kamar mandi digunakan bersama-sama sebanyak 31 pekerja. Mereka juga dipaksa bangun pagi-pagi sekali untuk bekerja lebih awal. Hal tersebut sangat berlawanan dengan aturan ketenagakerjaan setempat.

    “Kondisi yang ditemui di tempat penginapan tersebut menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang ketidakamanan dan degradasi. Kondisinya seperti perbudakan,” demikian kata MPT.

    MPT menambahkan, situasi tersebut juga termasuk ‘kerja paksa’, karena banyak pekerja yang upahnya ditahan dan menghadapi biaya yang sangat mahal karena pemutusan kontrak.

    Sebagai catatan, pabrik BYD di Brasil menjadi fasilitas pertama BYD di luar Asia. Pabrik tersebut mulanya ditargetkan beroperasi Maret tahun depan.

    (lua/riar)

  • Potret Mobil Listrik Nio Firefly yang Punya Head Lamp Mirip Kamera iPhone

    Potret Mobil Listrik Nio Firefly yang Punya Head Lamp Mirip Kamera iPhone

    Potret Mobil Listrik Nio Firefly yang Punya Head Lamp Mirip Kamera iPhone

  • Bahan Bakar Ramah Lingkungan dengan Inovasi GSF

    Bahan Bakar Ramah Lingkungan dengan Inovasi GSF

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Teknologi Alam Semesta dan PT Seagas Karya Indonesia (SKI) merupakan perusahaan yang sejak awal secara aktif berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan kemajuan industri serta komersial Green Synthesis Fuel (GSF).

    Pengembangan GSF mendapat dukungan besar dari BRIN, yang telah memberikan rekomendasi pemanfaatan GSF. BRIN juga menyediakan akses ke Fasilitas Laboratorium dengan High Precision, pengkajian GSF serta rekomendasi potensi pemanfaatan GSF untuk jenis industri tertentu.

    Hal itu membuat data dan informasi pengujian laboratoris GSF telah lengkap, komprehensif dan reliable, setara dengan metode observasi dan validasi teknis bahan bakar lainnya.

    Sebelumnya, pengujian bahan bakar buatan, GSF, telah dilakukan pada unit mesin pembangkit diesel skala besar, yang dalam proporsi tertentu dicampur dengan Regas LNG.

    Pencampuran GSF dengan Regas LNG telah terbukti mampu dengan baik memproduksi energi listrik pada unit mesin diesel skala besar.

    Bahan bakarGSF sebagai aditif dicampur dengan RegasLNG, berpotensi menghemat biaya bahan bakar pembangkit yang significant melalui pengurangan konsumsiLNG, sekaligus mengurangi exhaust emisi karbon dari cerobong pembangkit listrik.

    Foto: Arsip SEAGAS

    CEO PT Teknologi Alam Semesta Eden Napitupulu mengatakan, Green Synthesis Fuel (GSF) merupakan jenis bahan bakar buatan, dipabrikasi oleh unit mesin GSF Plant yang dibangun menggunakan teknologi plasmalysis process, yang membutuhkan air laut sebagai feedstock.

    “Unit GSF Plant di desain bersifat modular dengan kapasitas produksi bahan bakar yang dapat memasok pembangkit listrik berkapasitas 5,000 KW,” ujarnya dikutip Rabu (25/12).

    Menurutnya, pengembangan GSF bermanfaat bukan hanya bagi industri, tapi juga sebagai alternatif bahan bakar bagi pulau-pulau terpencil di Indonesia.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa GSF akan sangat berpotensi untuk diikut sertakan sebagai Option pada Program Transisi Energi nasional.

    (inh/inh)

  • 8 Jejak si Urat Nadi Energi Indonesia

    8 Jejak si Urat Nadi Energi Indonesia

    Jakarta: PT Pertamina International Shipping (PIS) berperan sebagai urat nadi yang tak terlihat namun sangat vital, di balik energi yang menggerakkan aktivitas sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia.
     
    Mengelola 700 armada kapal, 300 di antaranya adalah kapal tanker, ditambah juga terminal penyimpanan, dan distribusi energi berbasis laut, PIS sebagai Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) Pertamina kini telah menginjak usia delapan tahun. PIS memastikan aliran energi terus berjalan tanpa hambatan, menghubungkan pulau-pulau di nusantara, menjadikan lautan Indonesia sebagai jalur energi yang menggerakkan perekonomian bangsa.
     
    “Pertamina International Shipping (PIS) terus membuktikan perannya sebagai motor utama angkutan energi nasional melalui berbagai pencapaian monumental. Salah satunya adalah capaian di mana Pertamina Group kini berhasil memiliki lebih dari 100 armada tanker milik” ujar CEO PIS Yoki Firnandi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Desember 2024.
    Tidak hanya menjadi tulang punggung angkutan laut dalam negeri, PIS juga terus kembangkan layar untuk harumkan nama Indonesia di lautan dunia. Menurut Yoki, kesuksesan PIS tak lepas berkat kerja keras seluruh Perwira, kru dan dukungan serta sinergi Pertamina Group.
     
    Berikut adalah sederet capaian PIS, yang menembus cakrawala dunia:
     
    1. Dukung ketahanan energi Nasional

    PIS mengangkut miliaran liter energi ke penjuru Negeri. Sebagai urat nadi virtual energi nasional, PIS mengangkut lebih dari 161 miliar liter energi berupa BBM dan LPG dalam setahun dengan total 20 ribu kali pengangkutan dari timur hingga barat Indonesia.
     
    PIS juga menjadi bagian rantai distribusi energi nasional melalui enam terminal di bawah PT Pertamina Energy Terminal (PET), yang kini menampung 922 ribu kiloliter BBM dan 284.500 metrik ton LPG. Melalui LPG Terminal Tanjung Sekong, PIS berhasil melayani 40 persen pasokan LPG nasional.
     
    “Kelancaran distribusi energi juga tak lepas dari 402 kapal pendukung PT Pertamina Trans Kontinental (PTK). Secara keseluruhan, PIS mengelola lebih dari 700 armada kapal, dengan 106 kapal milik yang diawaki sekitar 10 ribu pelaut andal.
     
    2. Penguatan armada berstandar internasional dan ramah lingkungan

    Untuk meningkatkan keandalan dalam angkutan energi nasional dan ekspansi bisnis, PIS menambah 11 armada tanker selama 2024. Meliputi tanker-tanker pengangkut gas raksasa, termasuk 4 kapal VLGC (Very Large Gas Carrier) yakni  Pertamina Gas Tulip, Pertamina Gas Bergenia, Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia.
     
    Penambahan unit-unit tanker baru ini tentu membuat rata-rata usia armada kian prima. Saat ini terdapat sebanyak 419 tanker VLGC yang berlayar di seluruh dunia berusia 10,08 tahun. Dengan penambahan unit-unit baru tahun ini, PIS kini memiliki tujuh tanker VLGC dengan rerata usia 3,42 tahun.
     
    Adapun dari 106 kapal milik PIS, sebanyak 58 kapal mendapatkan skor rata-rata 3,15 dari 5 dalam Ship Inspection Report (SIRE), memenuhi syarat untuk beroperasi di perairan regional khusus dan internasional. PIS juga memiliki rekor zero fatality kru kapal dan 40,5 juta jam kerja aman. Pencapaian tersebut merupakan buah transformasi perusahaan dan ekspansi bisnis yang terus dilakukan tanpa mengurangi sedikitpun aspek kesejahteraan para pelaut.
     
    3. Pertumbuhan bisnis signifikan

    Pada laporan kinerja semester I-2024, PIS membukukan laba sebesar USD280,9 juta, naik 103 persen dibanding periode serupa di tahun lalu yang berada di angka USD138,5 juta. Perolehan laba hingga Juni ini sekaligus melewati RKAP 2024, yang ditargetkan mencapai USD267,1 juta hingga akhir tahun ini.
     
    Kenaikan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan. Selama pertengahan tahun pertama ini, PIS meraup pendapatan USD1,72 miliar. Begitu pula dengan EBITDA, yang juga tercatat naik 28 persen dari USD458,4 juta di semester pertama tahun lalu menjadi USD587,5 juta.
     
    “Tentunya kami optimistis akan mencetak kinerja positif di akhir 2024, berkat pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Harapannya, semangat ini akan berlanjut di tahun depan untuk hasil yang lebih luar biasa,” kata Yoki.
     
    4. Memperluas jenis kargo

    Diversifikasi jenis kargo menjadi salah satu  jurus PIS dalam menatap lanskap bisnis di masa depan. Membaca peluang tersebut, PIS tengah meningkatkan presentasi kargo hijau dalam keseluruhan operasi bisnisnya. Sebagai catatan, PIS telah menargetkan pendapatan dari bisnis hijau naik menjadi 34 persen terhadap keseluruhan pendapatan perusahaan.
     
    Strategi PIS untuk meningkatkan kontribusi bisnis hijau adalah melalui pasar bahan bakar hijau, yakni LNG, LPG, amonia, hingga kargo petrokimia seperti bitumen, metanol, serta soda kaustik. Perusahaan juga dalam proses mengkaji potensi pengangkutan komoditas dry bulk untuk memperluas diversifikasinya.
     
     

    5. Harumkan Indonesia di pentas dunia

    Di 2024 ini, PIS sukses memperluas porsi pasar non-captive hingga mencapai 19,2 persen. Capaian tersebut tak lepas dari strategi perusahaan dalam diversifikasi rute, khususnya di negara-negara Afrika dan Eropa. Untuk memuluskan upaya tersebut, saat ini PIS telah memiliki tiga kantor perwakilan di Singapura (PIS Asia Pacific), Dubai (PIS Middle East), dan London (PIS Europe).
     
    Letak ketiga kantor perwakilan yang berada di titik-titik strategis diharapkan dapat meningkatkan jaringan dan rute internasional PIS. Hingga saat ini, 60 unit armada milik PIS telah berlayar ke 65 rute internasional.
     
    6. Langkah nyata menuju nol karbon 2060

    PIS menargetkan penurunan emisi CO2 yang dihasilkan dari operasional perusahaan hingga 32 persen pada 2034. Untuk mendukung realisasi target tersebut, PIS menerapkan sejumlah inovasi khusus untuk mengurangi emisi karbon dalam seluruh lini bisnis. Salah satu langkah utama adalah modernisasi armada, dengan menghadirkan tujuh buah kapal VLGC (Very Large Gas Carrier). Kapal tanker raksasa berteknologi bahan bakar ganda (dual-fuel) ini merupakan tanker rendah emisi yang pertama di Indonesia, untuk mendorong transisi energi.
     
    Hingga Oktober 2024 PIS telah berhasil mereduksi 41,4 kiloton CO2e, melewati target tahun ini perusahaan menargetkan 29 ktCO2. PIS juga baru saja mendapatkan rating ESG dari MSCI dengan skor BBB untuk kategori oil and gas transportation. Skor BBB ini merupakan skor terbaik yang pernah dicapai di sektor industri shipping nasional saat ini.
     
    7. Siapkan terminal energi masa depan

    Terminal Tanjung Sekong yang berlokasi di Cilegon, Banten, merupakan wujud visi PIS dalam menjaga suplai energi nasional. Terminal ini mampu menyediakan sekitar 40 persen kebutuhan LPG di bawah pengelolaan PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha dari PIS. Didukung teknologi canggih seperti Terminal Automation System, Digital Integrated Operation System (DIOS), dan penggunaan listrik tenaga surya, terminal ini beroperasi sebagai terminal hijau yang terintegrasi.
     
    Di samping itu, PIS menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kontribusi terhadap bisnis hijau melalui kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dalam pembangunan Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) di Terminal Kalibaru, Jakarta Utara. Proyek ini menjadi tonggak sejarah baru pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan di Indonesia.
     
    8. Kebermanfaatan untuk lautan dan masyarakat Indonesia

    Melalui payung program BerSEAnergi untuk Laut, PIS merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan dalam melindungi laut dan membantu membangun kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan komunitas pesisir.
     
    Program ini mencakup kegiatan mulai dari pendidikan literasi bagi anak usia sekolah yang bertajuk LiteraSEA, pemberdayaan dan peningkatan kesehatan masyarakat pesisir, coastal clean up, hingga konservasi biota dan ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang, dan hiu paus.
     
    Pada program LiteraSEA, tercatat ada 5.000 siswa di 49 sekolah se-Indonesia sebagai penerima manfaat program. Tak hanya itu, program ini juga ikut membangun dan merenovasi perpustakaan sekolah.
     
    Bekerja sama dengan Yayasan Dokter Peduli, PIS membantu menyediakan Rumah Sakit Terapung di Papua Barat yang melayani 3.370 pasien. PIS juga telah menanam 10 ribu pohon mangrove di wilayah pesisir Indonesia dan mendukung konservasi hiu paus dengan melakukan geo-tagging hiu paus di Kwatisore, Kabuaten Nabire.
     
    BerSEAnergi untuk Laut ini membawa PIS memimpin transisi energi dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta meningkatkan tata kelola perusahaan menjadi lebih berkelanjutan. Total penerima manfaat program TJSL PIS ini sudah mencapai 9.000 orang.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Beli Mobil Listrik Tahun 2025, Kena Pajak Apa Aja?

    Beli Mobil Listrik Tahun 2025, Kena Pajak Apa Aja?

    Jakarta –

    Kendaraan listrik akan dibebaskan dari beberapa komponen pajak. Lalu pajak apa saja yang dibayarkan pembeli mobil listrik tahun 2025?

    Pemerintah akan melanjutkan insentif untuk kendaraan listrik. Tahun 2025, mobil listrik akan mendapat keringanan, utamanya dari sisi pajak. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan dalam pasal 7, kendaraan berbasis energi terbarukan akan dibebaskan dari pemungutan PKB.

    Tak cuma PKB, kendaraan berbasis energi terbarukan seperti mobil listrik itu juga akan dibebaskan dari BBNKB. Berikut bunyi aturannya.

    Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas:

    a. kereta api;
    b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
    c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilannegara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitaspembebasan Pajak dari Pemerintah;
    d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
    e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

    Sementara pengecualian pungutan BBNKB bakal kendaraan bermotor energi terbarukan ada di Pasal 12 ayat 3 poin D, sebagai berikut:

    Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
    a. kereta api;
    b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
    c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
    d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
    e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

    Mengutip laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, pembebasan pungutan PKB dan BBNKB itu dilakukan salah satunya mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 55 tahun 2019.

    [Gambas:Instagram]

    Tak cuma bebas PKB dan BBNKB, mobil listrik juga masih akan mendapat insentif PPN sebesar 10 persen. Ini merupakan program lanjutan yang sudah berjalan tahun 2024. Selanjutnya untuk PPnBM, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian, dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 16, kendaraan bermotor berteknologi baterai dan fuel cell dikenakan tarif sebesar 15 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 0 persen (15 x 0). Artinya kendaraan bermotor yang masuk kategori tersebut bebas PPnBM.

    Soal opsen pajak, dijelaskan bahwa opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Sedangkan kendaraan listrik saat ini tak dipungut PKB dan BBNKB. Dengan demikian, pembelian mobil listrik tahun 2025 hanya akan dibebankan biaya seperti penerbitan STNK, penerbitan TNKB, dan juga SWDKLLJ

    (dry/lua)

  • Impresi Perdana Jajal Motor Listrik ICON e: Seharga Rp 28 Juta, Enak buat Santai

    Impresi Perdana Jajal Motor Listrik ICON e: Seharga Rp 28 Juta, Enak buat Santai

    Impresi Perdana Jajal Motor Listrik ICON e: Seharga Rp 28 Juta, Enak buat Santai