Xcloud.id

Topik: LHKPN

  • Terjaring OTT KPK, Garasi Pj Walikota Pekanbaru Berisi Royal Enfield, BMW, hingga Brompton

    Terjaring OTT KPK, Garasi Pj Walikota Pekanbaru Berisi Royal Enfield, BMW, hingga Brompton

    GELORA.CO -Satu lagi pejabat penyelenggara negara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia adalah Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. 

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan bahwa KPK melakukan OTT di Pekanbaru. Tanak menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Tanak kepada wartawan, Senin malam, 2 Desember 2024.

    Risnandar baru dilantik sebagai Pj Walikota Pekanbaru pada 22 Mei lalu. Selain menjadi Pj Walikota, Risnandar juga menjabat Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Sebagai penyelenggara negara, Risnandar telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Terakhir kali Risnandar menyampaikan LHKPN adalah pada 18 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023 dalam posisi Direktur di Kemendagri.

    Dalam LHKPN itu, Risnandar memiliki kekayaan total Rp1.909.830.065 (Rp1,9 miliaran). Khusus alat transportasi dan mesin, Risnandar memiliki satu sepeda motor, satu unit mobil, dan satu sepeda mewah. Total nilai alat transportasi dan mesin yang dimilikinya adalah Rp255 juta.

    Kendaraan pertama adalah motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019, hasil sendiri Rp70.000.000. Kemudian mobil BMW tahun 2011, hasil sendiri Rp160.000.000.

    Menarikanya, Risnandar juga memiliki sepeda mewah Brompton tahun 2018, hasil sendiri Rp25.000.000.

    Risnandar juga melaporkan harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp830 juta, harta bergerak lainnya Rp5 juta, kas dan setara kas Rp520 juta, serta harta lainnya senilai Rp340 juta. Risnadar juga tercatat memiliki utang sebesar Rp40.169.935. 

  • Intip Garasi Anggota DPR Nuroji yang Disanksi Gara-gara Kritik Naturalisasi Timnas

    Intip Garasi Anggota DPR Nuroji yang Disanksi Gara-gara Kritik Naturalisasi Timnas

    Jakarta –

    Anggota DPR Nuroji resmi diberikan sanksi tertulis oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Nuroji mendapatkan sanksi tersebut lantaran melontarkan pernyataan kontroversial, yakni tidak bangga dengan kemenangan timnas sepakbola Indonesia saat ini lantaran dipenuhi pemain keturunan Indonesia-Belanda. Terkait otomotif, ini isi garasi rumah Nuroji.

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa Teradu yang terhormat Ir H Nuroji, nomor anggota A-98 dari Fraksi Partai Gerindra, terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan. Berupa teguran tertulis, sanksinya teguran tertulis,” kata Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam di ruang MKD DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Dek Gam mengatakan putusan itu telah disepakati oleh seluruh majelis. Sanksi telah disampaikan langsung kepada Nuroji, yang juga hadir dalam sidang. “Jadi, putusan ini ditetapkan pada hari ini, dihadiri oleh semua majelis, tidak ada satupun anggota majelis yang keberatan,” tambahnya.

    Mengutip laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Nuroji memiliki total harta senilai Rp 16.380.500.000. Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan Rp 14.265.500.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 1.289.500.000, kas dan setara kas Rp 623.000.000.

    Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 202.500.000, rinciannya mobil BMW 318i tahun 2003 senilai Rp 50.000.000, lalu motor Honda Supra tahun 2006 senilai Rp 2.500.000, mobil sedan Jaguar tahun 2000 senilai Rp 50.000.000, Mercedes-Benz tahun 1978 senilai Rp 20.000.000, dan Toyota Camry tahun 2013 senilai Rp 80.000.000. Semuanya merupakan hasil sendiri.

    Pernyataan Nuroji

    Nuroji sebelumnya menyampaikan kritiknya terhadap PSSI terkait naturalisasi. Dia mengaku tak terlalu bangga timnas sepakbola Indonesia akhir-akhir ini. Nuroji menyoroti banyaknya pemain naturalisasi di timnas sepakbola Indonesia.

    Hal itu disampaikan Nuroji dalam rapat Komisi X yang membahas permohonan PSSI untuk naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Dalam kesempatan itu, Nuroji juga mengkritisi banyaknya naturalisasi pemain.

    “Ke depan harus punya strategi lain ya, saya jujur saja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan akamsi, anak kampung sendiri,” kata Nuroji, Selasa (17/9).

    (lua/rgr)

  • Isi Garasi PJ Walikota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK

    Isi Garasi PJ Walikota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Wali Kota (Walkot) Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Intip isi garasi Risnandar Mahiwa.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dikutip detikNews.

    Adapun sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya OTT tersebut. Dia mengatakan OTT dilakukan kepada penyelenggara negara.

    “Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

    Informasi dihimpun Risnandar terjaring OTT di Pekanbaru kemarin. Setelah itu penyidik KPK membawa Risnandar ke Polresta Pekanbaru di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

    Dikutip detikSumut, Risnandar merupakan Pj Wali Kota Pekanbaru yang dilantik pada 22 Mei lalu. Selain Pj Wali Kota, Risnandar menjabat sebagai Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Sebagai penyelenggara negara, Risnandar telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Risnandar terakhir kali menyampaikan LHKPN pada 18 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023 untuk jabatan Direktur di Kementerian Dalam Negeri.

    Dalam LHKPN itu, Risnandar memiliki kekayaan total Rp 1.909.830.065 (Rp 1,9 miliaran). Khusus alat transportasi dan mesin, Risnandar memiliki satu sepeda motor, satu unit mobil dan satu sepeda mewah. Total alat transportasi dan mesin yang dimilikinya senilai Rp 255 juta.

    Berikut isi garasi Pj Walkot Pekanbaru yang terjaring OTT KPK itu:

    1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 70.000.000

    2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp 160.000.000

    3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA BROMPTON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 25.000.000.

    Selain itu, Risnandar melaporkan harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 830 juta, harta bergerak lainnya Rp 5 juta, kas dan setara kas Rp 520 juta, serta harta lainnya senilai Rp 340 juta dan juga utang sebesar Rp 40.169.935.

    (rgr/dry)

  • Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Punya Harta Rp 1,9 Miliar

    Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Punya Harta Rp 1,9 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024). Risnandar tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp 1,9 miliar.

    Harta kekayaan tersebut seperti yang dilaporkan Risnandar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK pada 18 Maret 2024 dalam kapasitas sebagai direktur pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Perinciannya, Risnandar tercatat memiliki satu aset tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Pusat senilai Rp 830.000.000.

    Selain itu, dia juga melaporkan memiliki mobil BMW tahun 2011, motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019, dan sepeda Brompton tahun 2018. Nilai seluruh alat transportasi itu mencapai Rp 255.000.000.

    Risnandar tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 5.000.000, kas dan setara kas Rp 520.000.000, serta harta lainnya Rp 340.000.000. Dia mengaku memiliki utang Rp 40.169.935.

    Sebelumnya diberitakan, tim satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024). Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang memiliki harta kekayaan Rp 1,9 miliar menjadi salah satu pihak yang terjaring.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu, nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

  • Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

    Pj Walkot Pekanbaru 6 Bulan, Harta Rp1,9 M

    GELORA.CO  – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12/2024) malam.

    Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” katanya.

    Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Risnandar dalam OTT tersebut. Pimpinan KPK lainnya, Nurul Ghufron menyebut para pihak yang terjaring OTT termasuk Risnandar masih diperiksa.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

    Lalu siapa Risnandar Mahiwa dan berapa harta kekayaannya? Berikut faktanya.

    Profil Risnandar Mahiwa

    Risnandar Mahiwa merupakan sosok kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah pada 6 Juli 1963 atau saat ini berusia 61 tahun.

    Dia menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru mulai Mei 2024 lalu lewat pelantikan oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

    Adapun pelantikannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Di sisi lain, Risnandar bisa dikatakan orang lama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, dia juga merangkap sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Bahkan, Risnandar turut menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

    Sebelumnya, dia juga sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan selama setahun dari 2021-2022.

    Risnandar juga sempat menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 silam.

    Lulusan Magister Administrasi

     Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu juga sempat menjadi Kepala Bagian Perencanaa Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selama dua tahun dari 2016-2018.

    Sebelunya, dia juga sempat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama tiga tahun, yaitu dari 2012-2015.

    Adapun kariernya di Kemendagri berawal sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2011-2012.

    Selain itu, Risnandar juga sempat menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada tahun 2010-2011.

    Harta Risnandar Rp1,9 M

    Meski sudah menjabat sebagai pejabat di Kemendagri sejak 2011, Risnandar tercatat baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018.

    Pada saat itu, dia tercatat memiliki harta Rp910 juta.

    Kemudian, Risnandar sempat tidak melaporkan harta kekayaannya pada 2019-2021. Ia baru kembali melaporkannya untuk periodik 2022 dan 2023.

    Adapun LHKPN Risnandar untuk periodik 2023 yang dilaporkannya pada 18 Maret 2024 lalu tercatat sebesar Rp 1,9 miliar.

    Rinciannya, Risnandar memiliki satu unit tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai Rp830 juta.

    Selain itu, dirinya juga mempunyai satu unit mobil merek BMW tahun 2011 senilai Rp160 juta dan motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 senilai Rp70 juta.

    Dia juga tercatat memiliki sepeda Brompton tahun 2018 seharga Rp25 juta.

    Risnandar juga memiliki aset lainnya seperti harta bergerak lainnya sebesar Rp 5juta, kas dan setara kas Rp520 juta, dan harta lainnya senilai Rp340 juta.

    Selengkapnya berikut rincian harta kekayaan Risnandar Mahiwa:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 830.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28.25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 255.000.000

    1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 500 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    2. MOBIL, BMW BMW Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

    3. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA BROMPTON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 520.000.000

    HARTA LAINNYA Rp. 340.000.000

    Sub Total Rp. 1.950.000.000

    HUTANG Rp. 40.169.935

    TOTAL HARTA KEKAYAANRp. 1.909.830.065

  • Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    Terjaring KPK, Segini Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

    Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

     “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

    Berapa harta kekayaan Risnandar Mahiwa?

    Lantas, bagaimana sosok Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dan berapa nilai harta kekayannya? 

    Sekadar informasi, Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto, melantik Risnandar Mahiwa sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu (22/5/2024) lalu.

    Risnandar Mahiwa baru menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru selama 6 bulan.

     Risnandar merupakan putra kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah yang berkarir di Kementerian Dalam Negeri.

    Ia mengawali karier birokratnya sebagai Lurah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2009 silam.

    Kemudian ia hijrah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesbang dan Politik Kemendagri.

    Sejak 2018 lalu, ia menduduki kursi Kabag Umum Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kemudian ia promosi menjadi Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2021.

    Selanjutnya, Risnandar Mahiwa resmi diangkat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki kursi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru menggantikan Muflihun yang sudah menjabat selama dua tahun.

    Penetapan Risnandar dikukuhkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 yang diteken Menteri Tito Karnavian pada 20 Mei 2024.

    “Memberhentikan saudara Muflihun, Sekretaris DPRD Provinsi Riau sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat saudara Risnandar Mahiwa, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,” tulis SK Mendagri.

    Berapa Nilai Harta Kekayaan Risnandar Mahiwa?

    Terkait nilai harta kekayaan, Risnandar Mahiwa melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2023 pada 18 Maret 2024.

     Risnandar Mahiwa mempunyai total kekayaan nyaris Rp 2 miliar yakni Rp1.909.830.065.

    Rincian kekayaan Risnandar Mahiwa di antaranya punya tanah dan bangunan seluas 33 m2/28.25 m2 di Kabupaten/Kota Jakarta Pusat senilai Rp830.000.000 yang merupakan hasil sendiri.

    Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp255.000.000, yaitu Motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019 seharga Rp70.000.000, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp160.000.000 dan sepeda merek Brompton tahun 2018 dengen harga Rp25.000.000. Semuanya disebutnya hasil sendiri.

    Risnandar juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp5.000.000, Kas dan Setara Kas Rp520.000.000 dan harta lainnya sebesar Rp340.000.000.

    Ia juga punya hutang Rp40.169.935 hingga total karta kekayaannya menjadi Rp1.909.830.065.

    Profil dan Biodata Risnandar Mahiwa
     
    Nama: Risnandar Mahiwa, SSTP, MSi.

    Tempat tanggal lahir: Di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 6 Juli 1983. 

    Pegawai Kemendagri: Pejabat Pangkat Pembina (IV/a).

    Lulusan: D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006). Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).

    Riwayat Jabatan

    – Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (2009). 

    – Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2012).

    – Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014).

    – Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016)- Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018)

    – Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021)

    – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru (2024)

     

    Artikel ini diolah dari Tribun-Medan.com

     

  • 1 Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK Nasional

    1 Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK Nasional

    Profil dan Harta Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota Pekanbaru yang Terjaring OTT KPK
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru
    Risnandar Mahiwa
    dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (2/12/2024).
    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Senin malam.
    Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut bahwa tim Lembaga Antirasuah mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
    Namun, Ghufron belum mengungkap identitas penyelenggara negara yang dicokok oleh KPK. Dia hanya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan tim KPK di lapangan.
    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin.
    Lantas siapa Risnandar Mahiwa dan bagaimana akhirnya dia bisa menjabat sebagai
    Pj Wali Kota Pekanbaru
    ?
    Risnandar Mahiwa dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024. Dia dilantik oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.
    Dikutip dari laman resmi PPID Riau, pelantikan Risnandar tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
    Sebelum mendapat kepercayaan menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ).
    Pria yang lahir di Luwuk, 6 Juli 1963 ini diketahui masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dia juga merangkap jabatan Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
    Risnandar juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022. Lalu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018.
    Pria yang memegang gelar Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2016-2018.
    Sebelum itu, Risnandar menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2015-2016.
    Risnandar juga pernah menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2012-2015.
    Namun, kariernya di Kemendagri diawali sebagai pelaksana/staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada 2011-2012.
    Menariknya, Risnandar Mahiwa ternyata juga pernah dipercaya menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010-2011.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 18 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Risnandar Mahiwa memiliki harta kekayaan total mencapai Rp 1.909.830.065.
    Dikutip dari laman
    elhkpn.kpk.go.id
    , harta tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi/28.25 meter persegi di Jakarta Pusat yang tercatat dari hasil sendiri senilai Rp 830.000.000.
    Kemudian, kendaraan yang merupakan hasil sendiri. Terdiri dari, mobil BMW tahun 2011 senilai Rp 160.000.000, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai Rp 70.000.000, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai Rp 25.000.000.
    Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar 5.000.000, kas dan setara kas senilai Rp 520.000.000, dan harta lainnya sebesar Rp 340.000.000.
    Risnandar Mahiwa juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 40.169.935. Sehingga, jika dikurangi utang, total hartanya mencapai Rp 1.909.830.065.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Garasi Ummi Wahyuni yang Dicopot dari Ketua KPU Jabar

    Isi Garasi Ummi Wahyuni yang Dicopot dari Ketua KPU Jabar

    Jakarta –

    Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni sedang menjadi sorotan lantaran diberhentikan dari jabatannya. Menilik sisi lain dari Ummi, berikut ini isi garasinya.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ummi Wahyuni terakhir kali menyampaikan hartanya pada 23 Februari 2024 untuk periode 2023. Totalnya mencapai Rp 1.343.000.500 (Rp 1,3 miliaran).

    Sebagian hartanya merupakan aset tanah dan bangunan senilai Rp 1,1 miliar, dan kas setara kas Rp 43 jutaan.

    Khusus isi garasinya, Ummi Wahyuni memiliki satu unit mobil Toyota Raize tahun 2023. Mobil SUV compact itu ditaksir harganya Rp 200 juta.

    Tidak ada daftar kendaraan lain, baik sepeda motor ataupun mobil yang dimiliki Ummi.

    Pencopotan Ummi dari Ketua KPU Jabar disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito pada Senin (2/12/2024).

    Heddy mengatakan DKPP mengabulkan permohonan pengadu yang ditujukan kepada Ummi Wahyuni.

    “Memutuskan, mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua, teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Heddy dikutip dari detikJabar.

    Tidak ada upaya dari Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni untuk melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang akan ditanda tangani. Terungkap fakta bahwa formulir D terhadap perbedaan suara partai Nasdem di Jabar IX pada nomor urut 5. Terjadi selisih suara 4.015 yang membuat penambahan suara pada caleg tertentu.

    “Sehingga perubahan suara tersebut mempengaruhi suara di Provinsi dapil Jabar IX semula 27.531 suara menjadi 31.546 suara. Sehingga caleg nomor urut 5 menjadi peringkat 1 dan pengadu peringkat 2,” kata pembaca.

    Suara calon DPR RI tertentu bertambah, tapi suara Partai Nasdem berkurang. Selain itu, video rekapitulasi dapil Jabar IX hilang dari video live streaming karena di-unlist. Dikatakan dalam bukti percakapan salah satu Komisioner KPU, Chaeruman Setyanugraha dan M Refaldi, ada permintaan dari Ketua KPU untuk take down video, yang kemudian di-hide. Sehingga live streaming tersebut tidak dapat diakses.

    DKPP menilai Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Provinsi, terbukti pada percakapan whatsapp melakukan takedown video live streaming. Ummi terbukti tidak jujur dan transparan, sehingga jawaban sanggahannya tidak dapat meyakinkan DKPP. Ummi dijatuhi terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

    (riar/dry)

  • Masyarakat Ngawi Soroti Kenaikan Kekayaan Kepala DLH Mantan Kadisdik

    Masyarakat Ngawi Soroti Kenaikan Kekayaan Kepala DLH Mantan Kadisdik

    Ngawi (beritajatim.com) – Masyarakat Ngawi tengah menyorot kenaikan signifikan kekayaan Muhammad Taufiq Agus Susanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Ngawi. Muhammad Taufiq dinyatakan tersangka dalam kasus dana hibah dengan nilai Rp19 miliar, Jumat (29/11/2024).

    Agus Fathoni, atau yang akrab disapa Atong, aktivis dari komunitas Langgar Sawo Ijo, menyoroti peningkatan kekayaan MT yang mencapai Rp750 juta dalam periode 2019 hingga 2023 berdasarkan laporan LHKPN.

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 31 Desember 2023, total kekayaan Muhamad Taufiq Agus Susanto tercatat mencapai Rp1.876.554.000. Jumlah ini mengalami peningkatan 63,13% atau sekitar Rp726.211.455 dibandingkan laporan LHKPN tahun 2019 yang hanya sebesar Rp1.150.342.545.

    Menurut situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elhkpn.kpk.go.id, rincian harta kekayaan Taufiq meliputi:

    1. Tanah dan Bangunan: Rp1.350.000.000

    Sebidang tanah dan bangunan seluas 193 m²/141 m² di Ngawi senilai Rp600.000.000.

    Dua aset tanah dan bangunan lainnya masing-masing bernilai Rp650.000.000 dan Rp350.000.000.

    2. Alat Transportasi: Rp353.000.000

    Dua mobil Toyota Innova (2011 dan 2021) senilai Rp315.000.000.

    Sepeda motor Honda PCX keluaran 2021 dengan nilai Rp33.000.000.

    3. Kas dan Setara Kas: Rp173.554.000

    Lonjakan signifikan sebesar 420,52% dibandingkan laporan 2019 yang hanya Rp33.342.545.

    Tidak ada laporan mengenai surat berharga, aset bergerak lainnya, ataupun utang dalam LHKPN tersebut.

    Kenaikan ini, menurut Atong, patut dipertanyakan mengingat posisi dan golongan seorang kepala dinas yang secara logis memiliki batasan pada pendapatan resmi.

    “Tentu masyarakat cukup prihatin mencermati kenaikan kekayaan seperti ini. Dengan pendapatan gaji dan fasilitas yang diketahui, sulit membayangkan lonjakan sebesar itu terjadi tanpa ada hal lain yang melatarbelakanginya,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).

    Fenomena ini menjadi salah satu bukti nyata yang dapat membuka pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Atong juga mengingatkan pentingnya membaca pola serupa di kalangan pejabat lain di Kabupaten Ngawi, dengan harapan transparansi menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    Kasus Dana Hibah Rp19 Miliar
    Selain soal kenaikan kekayaan pejabat, perhatian publik juga tertuju pada dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp19 miliar yang menyeret beberapa pejabat di Ngawi. Hingga saat ini, sudah ada dua tersangka, yakni Yayan dan MT, yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Ngawi. Namun, Atong meyakini bahwa kasus ini tidak mungkin dilakukan oleh dua orang saja.

    “Dengan dana sebesar Rp19 miliar, sangat sulit membayangkan bahwa hanya dua individu yang terlibat. Kami meminta Kejaksaan Negeri Ngawi untuk semakin membuka tabir kasus ini dan mengungkap siapa saja yang berada dalam lingkaran permainan ini,” tegasnya.

    Atong juga mengkritik keras tindakan para pelaku yang tega menyalahgunakan dana hibah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik.

    Harapan pada Penegakan Hukum
    Aktivis Langgar Sawo Ijo tersebut menaruh harapan besar pada langkah-langkah Kejaksaan Negeri Ngawi untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia juga mendukung penuh penetapan tersangka baru yang diyakini masih berada dalam lingkaran kasus ini.

    “Kami mengapresiasi kerja keras Kejaksaan yang telah menetapkan dua tersangka, tetapi kami juga berharap akan ada pengungkapan lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang terlibat. Semakin cepat kasus ini dibuka, semakin baik bagi masyarakat,” pungkas Atong.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas di tubuh pemerintahan daerah. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. [fiq/kun]

  • Hasil Real Count KPU Pilkada Indramayu: Lucky Hakim Unggul Telak dari Nina Agustina

    Hasil Real Count KPU Pilkada Indramayu: Lucky Hakim Unggul Telak dari Nina Agustina

    Bisnis.com, INDRAMAYU- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim-Syaefudin unggul berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Berdasarkan rekapitulasi KPU di 2745 dari 2780 TPS atau data yang masuk 98.74%, Lucky-Syaefudin unggul 67,61% dengan total raihan 595.398 suara. Sementara, lawan terberatnya, Nina Agustina-Tobroni hanya mampu mengumpulkan 25,47% atau setara dengan 224.345 suara.

    Di posisi buncit, Bambang Hermanto-Kasan Basari hanya mendapat 6,92% atau 60.910 suara.

    Diketahui, pada periode 2021-202y, Lucky merupakan Wakil Bupati Indramayu mendampingi Nina Agustina. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (26/2/2021). 

    Lucky yang menjadi pendamping Bupati Indramayu Nina Agustina, dilantik berdasarkan putusan Nina-Lucky sebagai kepala daerah, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

    Namun pada 2023, Lucky memutuskan untuk mundur dari jabatannya tersebut. Bukan tanpa alasan, keputusan mundurnya itu karena tidak pernah didelegasikan untuk mengejarkan tugas apapun dari Nina Agustina.

    Harta Kekayaan Lucky Hakim 

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Lucky Hakim yang dilaporkan pada April 2022, harta orang nomor dua di Kabupaten Indramayu ini sebanyak Rp14,97 miliar.

    Belasan miliar tersebut yaitu, tanah dan bangunan sebesar Rp13,4 miliar; alat transportasi dan mesin Rp305 juta; harta bergerak lainnya Rp411 miliar; kas dan setara kas Rp206 juta; dan harta lainnya Rp600 juta.

    Selain harta tersebut, Lucky Hakim tercatat juga memiliki utang sebesar Rp3,2 miliar.